DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2019

Nomor: 27
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) 2019, No.960 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Direktorat Jenderal Kebudayaan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
2.Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang selanjutnya disebut Sekretariat Direktorat Jenderal 2019, No.960 adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
3.Direktorat adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 2

Direktorat Jenderal terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
c.Direktorat Kesenian;
d.Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;
e.Direktorat Sejarah; dan
f.Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.

BAB II

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 3

(1)Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan;
2. b.Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. c.Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
4. d.Bagian Umum dan Kerja Sama.
(2)Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Program dan Anggaran;
2. b.Subbagian Sistem Pendataan; dan 2019, No.960
3. c.Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
(3)Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Keuangan;
2. b.Subbagian Barang Milik Negara; dan
3. c.Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
(4)Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Subbagian Hukum;
2. b.Subbagian Tata Laksana; dan
3. c.Subbagian Kepegawaian.
(5)Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Subbagian Rumah Tangga; dan
3. c.Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang kebudayaan;
d.melaksanakan penyusunan bahan rencana induk pembangunan kebudayaan;
e.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
f.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kebudayaan; 2019, No.960
g.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
h.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
i.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang kebudayaan;
j.melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang kebudayaan;
l.melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang kebudayaan;
m.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem pendataan dan informasi manajemen kebudayaan;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
o.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
p.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
q.melaksanakan penyusunan laporan; dan
r.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyiapan bahan kebijakan di bidang kebudayaan;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan; 2019, No.960
e.melakukan penyusunan bahan rencana induk pembangunan kebudayaan;
f.melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
g.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
h.melakukan penyesuaian dan revisi rencana program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
i.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang kebudayaan;
j.melakukan penyiapan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
l.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Sistem Pendataan:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kebudayaan;
c.melakukan penyiapan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kebudayaan;
d.melakukan analisis data dan informasi di bidang kebudayaan;
e.melakukan penyajian data dan informasi kebudayaan;
f.melakukan pemutakhiran data dan informasi kebudayaan;
g.melakukan pemberian layanan data dan informasi kebudayaan;
h.melakukan penyusunan rancangan dan pengembangan sistem pendataan dan informasi manajemen kebudayaan;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
j.melakukan penyusunan laporan. 2019, No.960

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
c.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
d.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
e.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran kebudayaan;
f.melakukan penyusunan bahan rapat pimpinan;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
h.melakukan penyusunan laporan; dan
i.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal.

Pasal 8

Rincian Tugas Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan urusan pencairan anggaran Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal; 2019, No.960
f.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; 2019, No.960
t.melaksanakan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan Direktorat Jenderal;
u.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
v.melaksanakan penyusunan laporan.

Pasal 9

Rincian Tugas Subbagian Keuangan:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
c.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana pencairan dan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
e.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan urusan penerimaan dan penyimpanan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, meninggal dunia, dan mutasi penggajian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan urusan pencatatan, pembukuan, dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal; 2019, No.960
l.melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melakukan penyiapan bahan pertimbangan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
q.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 10

Rincian Tugas Subbagian Barang Milik Negara:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal
d.melakukan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyiapan bahan pemrosesan status aset di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan rekonsiliasi sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; 2019, No.960
j.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
l.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 11

Rincian Tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, dan catatan atas laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan rekonsiliasi sistem akuntansi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyusunan konsep laporan keuangan dan barang milik negara Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan Direktorat Jenderal
k.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal; 2019, No.960
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
m.melakukan penyusunan laporan; dan
n.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) 2019, No.960 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Direktorat Jenderal Kebudayaan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
2.Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang selanjutnya disebut Sekretariat Direktorat Jenderal 2019, No.960 adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
3.Direktorat adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 2

Direktorat Jenderal terdiri atas:

a.Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
c.Direktorat Kesenian;
d.Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;
e.Direktorat Sejarah; dan
f.Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.

BAB II

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 3

(1)Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan;
2. b.Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
3. c.Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
4. d.Bagian Umum dan Kerja Sama.
(2)Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Program dan Anggaran;
2. b.Subbagian Sistem Pendataan; dan 2019, No.960
3. c.Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
(3)Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Keuangan;
2. b.Subbagian Barang Milik Negara; dan
3. c.Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
(4)Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Subbagian Hukum;
2. b.Subbagian Tata Laksana; dan
3. c.Subbagian Kepegawaian.
(5)Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Subbagian Rumah Tangga; dan
3. c.Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang kebudayaan;
d.melaksanakan penyusunan bahan rencana induk pembangunan kebudayaan;
e.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
f.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kebudayaan; 2019, No.960
g.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
h.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
i.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang kebudayaan;
j.melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang kebudayaan;
l.melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang kebudayaan;
m.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem pendataan dan informasi manajemen kebudayaan;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
o.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
p.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
q.melaksanakan penyusunan laporan; dan
r.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyiapan bahan kebijakan di bidang kebudayaan;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan; 2019, No.960
e.melakukan penyusunan bahan rencana induk pembangunan kebudayaan;
f.melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
g.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
h.melakukan penyesuaian dan revisi rencana program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
i.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang kebudayaan;
j.melakukan penyiapan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
l.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Sistem Pendataan:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kebudayaan;
c.melakukan penyiapan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kebudayaan;
d.melakukan analisis data dan informasi di bidang kebudayaan;
e.melakukan penyajian data dan informasi kebudayaan;
f.melakukan pemutakhiran data dan informasi kebudayaan;
g.melakukan pemberian layanan data dan informasi kebudayaan;
h.melakukan penyusunan rancangan dan pengembangan sistem pendataan dan informasi manajemen kebudayaan;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
j.melakukan penyusunan laporan. 2019, No.960

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
c.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
d.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
e.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran kebudayaan;
f.melakukan penyusunan bahan rapat pimpinan;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
h.melakukan penyusunan laporan; dan
i.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal.

Pasal 8

Rincian Tugas Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan urusan pencairan anggaran Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal; 2019, No.960
f.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; 2019, No.960
t.melaksanakan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan Direktorat Jenderal;
u.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
v.melaksanakan penyusunan laporan.

Pasal 9

Rincian Tugas Subbagian Keuangan:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
c.melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana pencairan dan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
e.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan urusan penerimaan dan penyimpanan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, meninggal dunia, dan mutasi penggajian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan urusan pencatatan, pembukuan, dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal; 2019, No.960
l.melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melakukan penyiapan bahan pertimbangan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
q.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 10

Rincian Tugas Subbagian Barang Milik Negara:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal
d.melakukan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyiapan bahan pemrosesan status aset di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan rekonsiliasi sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal; 2019, No.960
j.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
l.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 11

Rincian Tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, dan catatan atas laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan rekonsiliasi sistem akuntansi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyusunan konsep laporan keuangan dan barang milik negara Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan Direktorat Jenderal
k.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal; 2019, No.960
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
m.melakukan penyusunan laporan; dan
n.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara.