DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015

Nomor: 56
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kementerian, sehingga perlu dicabut;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 867 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan www.peraturan.go.id 2015, No.1976 Kebudayaan yang mengatur rincian tugas dan masing- masing unit kerja eselon I;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
2. 3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA Dl LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN.

BAB I

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 1

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan sasaran bidang kebudayaan; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
d.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kebudayaan;
e.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang kebudayaan;
f.melaksanakan penyusunan dan penyajian informasi di bidang kebudayaan;
g.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang kebudayaan;
h.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang kebudayaan;
i.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
j.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
k.melaksanakan penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
l.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian;
m.melaksanakan penyusunan laporan Bagian; dan
n.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 2

Rincian Tugas Subbagian Data dan Informasi adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan rancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen kebudayaan;
c.melakukan pengumpulan dan pengolahan data kebudayaan;
d.melakukan penyajian data dan informasi kebudayaan;
e.melakukan pemutakhiran data kebudayaan;
f.melakukan pemberian layanan data dan informasi kebudayaan;
g.melakukan penyusunan bahan kebijakan di bidang kebudayaan; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
i.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 3

Rincian Tugas Subbagian Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang kebudayaan;
d.melakukan penelaahan konsep usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
e.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
f.melakukan penyesuaian dan revisi rencana program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
h.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 4

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
c.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
d.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
e.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
f.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran kebudayaan; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
g.melakukan penyusunan bahan rapat pimpinan;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
i.melakukan penyusunan laporan Subbagian; dan
j.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan penyusunan rencana pencairan dana dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan verifikasi dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
e.melaksanakan urusan pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan koordinasi dan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penghitungan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan urusan tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
l.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusi- an, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan pemrosesan status aset di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi (SIMAK) barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan rekonsiliasi SIMAK BMN di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
t.melaksanakan pemantauan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
u.melaksanakan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
v.melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
w.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
x.melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Keuangan adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b.melakukan verifikasi dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
c.melakukan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
d.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan penyusunan rencana pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
g.melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal;
h.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melakukan penyusunan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melakukan mutasi penggajian pegawai Direktorat Jenderal;
o.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
q.melakukan penyusunan laporan Subbagian. www.peraturan.go.id 2015, No.1976

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Barang Milik Negara adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan rekonsiliasi SIMAK BMN di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
j.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 8

Rincian Tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan bahan pedoman pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
e.melakukan penyusunan neraca keuangan Direktorat Jenderal;
f.melakukan penyusunan catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal;
g.melakukan pemantauan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan rekonsiliasi SAK di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
l.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep program kerja Bagian.

Pasal 9

Rincian Tugas Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
c.melaksanakan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan dokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
e.melaksanakan analisis organisasi dan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan penyiapan usul pelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
h.melaksanakan penyusunan bahan peta bisnis proses dan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyusunan standar pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan penyusunan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta urusan mutasi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan urusan pendayagunaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan urusan disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan urusan kesejahteraan dan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan tenaga teknis bidang kebudayaan;
t.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum, tata laksana, dan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
u.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
v.melaksanakan penyusunan laporan Bagian. www.peraturan.go.id 2015, No.1976

Pasal 10

Rincian Tugas Subbagian Hukum adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b.melakukan penyusunan bahan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
c.melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan di bidang kebudayaan;
d.melakukan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang Direktorat Jenderal;
f.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
h.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Bagian.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kementerian, sehingga perlu dicabut;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 867 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan www.peraturan.go.id 2015, No.1976 Kebudayaan yang mengatur rincian tugas dan masing- masing unit kerja eselon I;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
2. 3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA Dl LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN.

BAB I

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 1

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan sasaran bidang kebudayaan; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
d.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kebudayaan;
e.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang kebudayaan;
f.melaksanakan penyusunan dan penyajian informasi di bidang kebudayaan;
g.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang kebudayaan;
h.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang kebudayaan;
i.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
j.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
k.melaksanakan penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
l.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian;
m.melaksanakan penyusunan laporan Bagian; dan
n.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 2

Rincian Tugas Subbagian Data dan Informasi adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan rancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen kebudayaan;
c.melakukan pengumpulan dan pengolahan data kebudayaan;
d.melakukan penyajian data dan informasi kebudayaan;
e.melakukan pemutakhiran data kebudayaan;
f.melakukan pemberian layanan data dan informasi kebudayaan;
g.melakukan penyusunan bahan kebijakan di bidang kebudayaan; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
i.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 3

Rincian Tugas Subbagian Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang kebudayaan;
d.melakukan penelaahan konsep usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
e.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
f.melakukan penyesuaian dan revisi rencana program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
h.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 4

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
c.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
d.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
e.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang kebudayaan;
f.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran kebudayaan; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
g.melakukan penyusunan bahan rapat pimpinan;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
i.melakukan penyusunan laporan Subbagian; dan
j.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan penyusunan rencana pencairan dana dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melaksanakan verifikasi dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
e.melaksanakan urusan pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan koordinasi dan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penghitungan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal;
h.melaksanakan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan urusan tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
l.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusi- an, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan pemrosesan status aset di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen akuntansi (SIMAK) barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan rekonsiliasi SIMAK BMN di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
t.melaksanakan pemantauan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
u.melaksanakan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
v.melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
w.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
x.melaksanakan penyusunan laporan Bagian.

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Keuangan adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b.melakukan verifikasi dokumen pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
c.melakukan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
d.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan penyusunan rencana pencairan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal;
g.melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal;
h.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.melakukan penyusunan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melakukan mutasi penggajian pegawai Direktorat Jenderal;
o.melakukan penyusunan laporan pajak pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
q.melakukan penyusunan laporan Subbagian. www.peraturan.go.id 2015, No.1976

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Barang Milik Negara adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melakukan rekonsiliasi SIMAK BMN di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melakukan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
j.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 8

Rincian Tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan bahan pedoman pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.melakukan verifikasi, pencatatan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
e.melakukan penyusunan neraca keuangan Direktorat Jenderal;
f.melakukan penyusunan catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal;
g.melakukan pemantauan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
h.melakukan rekonsiliasi SAK di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melakukan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
l.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep program kerja Bagian.

Pasal 9

Rincian Tugas Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
b.melaksanakan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
c.melaksanakan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
d.melaksanakan dokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
e.melaksanakan analisis organisasi dan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
f.melaksanakan penyiapan usul pelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
g.melaksanakan analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2015, No.1976
h.melaksanakan penyusunan bahan peta bisnis proses dan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
i.melaksanakan penyusunan standar pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal;
j.melaksanakan penyusunan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
k.melaksanakan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta urusan mutasi lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal;
l.pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
m.melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
n.melaksanakan urusan pendayagunaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
o.melaksanakan urusan disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
p.melaksanakan urusan kesejahteraan dan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
q.melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Direktorat Jenderal;
r.melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
s.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan tenaga teknis bidang kebudayaan;
t.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum, tata laksana, dan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
u.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
v.melaksanakan penyusunan laporan Bagian. www.peraturan.go.id 2015, No.1976

Pasal 10

Rincian Tugas Subbagian Hukum adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Bagian;
b.melakukan penyusunan bahan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
c.melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan di bidang kebudayaan;
d.melakukan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
e.melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang Direktorat Jenderal;
f.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
h.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Bagian.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2014

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2014

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015