DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2019

Nomor: 28
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2019, No.961

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan. www.peraturan.go.id 2019, No.961
2.Pusat adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di lingkungan Badan.
3.Sekretariat Badan adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.
4.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
5.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Badan terdiri atas:

a.Sekretariat Badan;
b.Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
c.Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra;
d.Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan; dan
e.Pusat Perbukuan. www.peraturan.go.id 2019, No.961

BAB II

SEKRETARIAT BADAN

Pasal 3

(1)Sekretariat Badan terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
2. b.Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian;
3. c.Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
4. d.Bagian Umum dan Publikasi.
(2)Bagian Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Program dan Anggaran;
2. b.Subbagian Kerja Sama; dan
3. c.Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
(3)Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Hukum dan Tata Laksana; dan
2. b.Subbagian Kepegawaian.
(4)Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Subbagian Keuangan;
2. b.Subbagian Barang Milik Negara; dan
3. c.Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
(5)Bagian Umum dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
2. b.Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
3. c.Subbagian Informasi dan Publikasi www.peraturan.go.id 2019, No.961

Pasal 4

Rincian tugas Bagian Perencanaan dan Kerja Sama:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Badan dan Badan;
c.melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
d.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
e.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
f.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
g.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan dan tarif layanan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
h.melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Badan;
i.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan; www.peraturan.go.id 2019, No.961
j.melaksanakan penyiapan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
k.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran serta kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
l.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran serta kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
m.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian;
n.melaksanakan penyusunan laporan; dan
o.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Badan dan Badan.

Pasal 5

Rincian tugas Subbagian Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Badan, dan Badan;
c.melakukan penyiapan bahan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan; www.peraturan.go.id 2019, No.961
e.melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
f.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
g.melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
h.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan dan tarif layanan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
j.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 6

Rincian tugas Subbagian Kerja Sama:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
c.melakukan penyiapan bahan kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
d.melakukan penyiapan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta www.peraturan.go.id 2019, No.961 pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
e.melakukan administrasi kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
f.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
h.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 7

Rincian tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
c.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
d.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
e.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa www.peraturan.go.id 2019, No.961 dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
f.melakukan penyiapan bahan manajemen risiko di lingkungan Badan;
g.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
i.melakukan penyusunan laporan; dan
j.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Badan, dan Badan.

Pasal 8

Rincian tugas Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
c.melaksanakan penyusunan bahan telaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Badan;
d.melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
e.melaksanakan analisis organisasi dan usul penyempurnaan organisasi di lingkungan Badan; www.peraturan.go.id 2019, No.961
f.melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan Badan;
g.melaksanakan penyiapan bahan kompetensi jabatan di lingkungan Badan;
h.melaksanakan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Badan;
i.melaksanakan penyusunan bahan usul pengadaan dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Badan;
j.melaksanakan urusan penerimaan, kepangkatan, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Badan;
k.melaksanakan penyusunan bahan usul pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemensiunan, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan;
l.melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Badan;
m.melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
n.melaksanakan urusan disiplin, pembinaan, kesejahteraan, dan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Badan;
o.melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
p.melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi kerja/kinerja pegawai di lingkungan Badan;
q.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum, tata laksana, dan kepegawaian di lingkungan Badan;
r.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
s.melaksanakan penyusunan laporan. www.peraturan.go.id 2019, No.961

Pasal 9

Rincian tugas Subbagian Hukum dan Tata Laksana:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian;
c.melakukan telaahan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
d.melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
e.melakukan penyusunan bahan telaahan hukum di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
f.melakukan penyusunan bahan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Badan;
g.melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
h.melakukan analisis organisasi dan penyiapan bahan usul penyempurnaan organisasi di lingkungan Badan;
i.melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan Badan;
j.melakukan penyiapan bahan kompetensi jabatan dilingkungan Badan;
k.melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Badan;
l.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa www.peraturan.go.id 2019, No.961 dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
m.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
n.melakukan penyusunan laporan; dan
o.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian.

Pasal 10

Rincian tugas Subbagian Kepegawaian:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan usul pengadaan dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Badan;
c.melakukan urusan penerimaan, kepangkatan, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Badan;
d.melakukan penyiapan bahan usul pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pegawai di lingkungan Badan;
e.melakukan penyiapan bahan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Badan;
f.melakukan urusan pelantikan, serah terima jabatan, dan sumpah/janji pegawai negeri sipil di lingkungan Badan;
g.melakukan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
h.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi kerja/kinerja pegawai di lingkungan Badan;
i.melakukan penyiapan bahan usul penerbitan surat keputusan/pembebasan sementara dan pemberhentian bagi pejabat fungsional di lingkungan Badan;
j.melakukan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas belajar di lingkungan Badan;
k.melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan www.peraturan.go.id 2019, No.961 perumahan, tabungan asuransi pensiun, dan pemeriksaan kesehatan, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Badan;
l.melakukan urusan pemberian cuti pegawai di lingkungan Badan;
m.melakukan penyiapan bahan pembinaan dan urusan disiplin pegawai di lingkungan Badan;
n.melakukan penyiapan bahan usul pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai di lingkungan Badan;
o.melakukan penyiapan bahan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Badan;
p.melakukan penyiapan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
q.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi urusan kepegawaian di lingkungan Badan;
r.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
s.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 11

Rincian tugas Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Badan;
c.melaksanakan urusan pencairan anggaran di lingkungan Badan;
d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan;
e.melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Badan; www.peraturan.go.id 2019, No.961
f.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan;
g.melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Badan;
h.melaksanakan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti kerugian di lingkungan Badan;
i.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Badan;
j.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Badan;
k.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara dan jasa di lingkungan Badan;
l.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara dan jasa di lingkungan Badan;
m.melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan;
n.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Badan;
o.melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Badan;
p.melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Badan;
q.melaksanakan rekonsiliasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Badan;
r.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan;
s.melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan;
t.melaksanakan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan; www.peraturan.go.id 2019, No.961
u.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
v.melaksanakan penyusunan laporan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan. www.peraturan.go.id 2019, No.961
2.Pusat adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di lingkungan Badan.
3.Sekretariat Badan adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.
4.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
5.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Badan terdiri atas:

a.Sekretariat Badan;
b.Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
c.Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra;
d.Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan; dan
e.Pusat Perbukuan. www.peraturan.go.id 2019, No.961

BAB II

SEKRETARIAT BADAN

Pasal 3

(1)Sekretariat Badan terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
2. b.Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian;
3. c.Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
4. d.Bagian Umum dan Publikasi.
(2)Bagian Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Program dan Anggaran;
2. b.Subbagian Kerja Sama; dan
3. c.Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
(3)Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Hukum dan Tata Laksana; dan
2. b.Subbagian Kepegawaian.
(4)Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Subbagian Keuangan;
2. b.Subbagian Barang Milik Negara; dan
3. c.Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
(5)Bagian Umum dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
2. b.Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
3. c.Subbagian Informasi dan Publikasi www.peraturan.go.id 2019, No.961

Pasal 4

Rincian tugas Bagian Perencanaan dan Kerja Sama:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Badan dan Badan;
c.melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
d.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
e.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
f.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
g.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan dan tarif layanan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
h.melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Badan;
i.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan; www.peraturan.go.id 2019, No.961
j.melaksanakan penyiapan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
k.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran serta kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
l.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran serta kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
m.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian;
n.melaksanakan penyusunan laporan; dan
o.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Badan dan Badan.

Pasal 5

Rincian tugas Subbagian Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Badan, dan Badan;
c.melakukan penyiapan bahan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
d.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan; www.peraturan.go.id 2019, No.961
e.melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
f.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
g.melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
h.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan dan tarif layanan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
j.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 6

Rincian tugas Subbagian Kerja Sama:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
c.melakukan penyiapan bahan kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
d.melakukan penyiapan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta www.peraturan.go.id 2019, No.961 pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
e.melakukan administrasi kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
f.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
g.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
h.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 7

Rincian tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
c.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
d.melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
e.melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa www.peraturan.go.id 2019, No.961 dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
f.melakukan penyiapan bahan manajemen risiko di lingkungan Badan;
g.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
i.melakukan penyusunan laporan; dan
j.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Badan, dan Badan.

Pasal 8

Rincian tugas Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
c.melaksanakan penyusunan bahan telaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Badan;
d.melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
e.melaksanakan analisis organisasi dan usul penyempurnaan organisasi di lingkungan Badan; www.peraturan.go.id 2019, No.961
f.melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan Badan;
g.melaksanakan penyiapan bahan kompetensi jabatan di lingkungan Badan;
h.melaksanakan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Badan;
i.melaksanakan penyusunan bahan usul pengadaan dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Badan;
j.melaksanakan urusan penerimaan, kepangkatan, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Badan;
k.melaksanakan penyusunan bahan usul pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemensiunan, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan;
l.melaksanakan penyusunan bahan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Badan;
m.melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
n.melaksanakan urusan disiplin, pembinaan, kesejahteraan, dan pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Badan;
o.melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
p.melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi kerja/kinerja pegawai di lingkungan Badan;
q.melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum, tata laksana, dan kepegawaian di lingkungan Badan;
r.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
s.melaksanakan penyusunan laporan. www.peraturan.go.id 2019, No.961

Pasal 9

Rincian tugas Subbagian Hukum dan Tata Laksana:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian;
c.melakukan telaahan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
d.melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
e.melakukan penyusunan bahan telaahan hukum di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
f.melakukan penyusunan bahan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Badan;
g.melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
h.melakukan analisis organisasi dan penyiapan bahan usul penyempurnaan organisasi di lingkungan Badan;
i.melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan Badan;
j.melakukan penyiapan bahan kompetensi jabatan dilingkungan Badan;
k.melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Badan;
l.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa www.peraturan.go.id 2019, No.961 dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
m.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
n.melakukan penyusunan laporan; dan
o.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian.

Pasal 10

Rincian tugas Subbagian Kepegawaian:

a.melakukan penyusunan program kerja;
b.melakukan penyiapan bahan usul pengadaan dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Badan;
c.melakukan urusan penerimaan, kepangkatan, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Badan;
d.melakukan penyiapan bahan usul pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pegawai di lingkungan Badan;
e.melakukan penyiapan bahan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Badan;
f.melakukan urusan pelantikan, serah terima jabatan, dan sumpah/janji pegawai negeri sipil di lingkungan Badan;
g.melakukan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
h.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi kerja/kinerja pegawai di lingkungan Badan;
i.melakukan penyiapan bahan usul penerbitan surat keputusan/pembebasan sementara dan pemberhentian bagi pejabat fungsional di lingkungan Badan;
j.melakukan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan tugas belajar di lingkungan Badan;
k.melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan www.peraturan.go.id 2019, No.961 perumahan, tabungan asuransi pensiun, dan pemeriksaan kesehatan, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Badan;
l.melakukan urusan pemberian cuti pegawai di lingkungan Badan;
m.melakukan penyiapan bahan pembinaan dan urusan disiplin pegawai di lingkungan Badan;
n.melakukan penyiapan bahan usul pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai di lingkungan Badan;
o.melakukan penyiapan bahan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Badan;
p.melakukan penyiapan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
q.melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi urusan kepegawaian di lingkungan Badan;
r.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
s.melakukan penyusunan laporan.

Pasal 11

Rincian tugas Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara:

a.melaksanakan penyusunan program kerja;
b.melaksanakan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Badan;
c.melaksanakan urusan pencairan anggaran di lingkungan Badan;
d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan;
e.melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran belanja lainnya di lingkungan Badan; www.peraturan.go.id 2019, No.961
f.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pembukuan serta pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan;
g.melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Badan;
h.melaksanakan urusan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti kerugian di lingkungan Badan;
i.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Badan;
j.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Badan;
k.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara dan jasa di lingkungan Badan;
l.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara dan jasa di lingkungan Badan;
m.melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan;
n.melaksanakan urusan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Badan;
o.melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Badan;
p.melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Badan;
q.melaksanakan rekonsiliasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Badan;
r.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan;
s.melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan;
t.melaksanakan penyiapan bahan pengendalian internal pelaksanaan keuangan; www.peraturan.go.id 2019, No.961
u.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
v.melaksanakan penyusunan laporan.