DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014

Nomor: 36
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 2

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
2.Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau Pemerintah kota.
3.Kepala dinas provinsi adalah kepala dinas yang menangani bidang pendidikan di provinsi.
4.Kepala dinas kabupaten/kota adalah kepala dinas yang menangani bidang pendidikan di kabupaten/kota.
5.Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 2

(1)Pendirian dan perubahan satuan pendidikan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah;
2. b.pemerintah daerah; atau
3. c.masyarakat.
(2)Penutupan satuan pendidikan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah; atau
2. b.pemerintah daerah.

Pasal 3

(1)Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 4
(2)Perubahan satuan pendidikan merupakan:
1. a.perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
2. b.penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
3. c.pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
4. d.perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
(3)Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
1. a.hasil studi kelayakan;
2. b.isi pendidikan;
3. c.jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. d.sarana dan prasarana pendidikan;
5. e.pembiayaan pendidikan;
6. f.sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
7. g.manajemen dan proses pendidikan.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
1. a.hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
2. b.hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
3. c.data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
4. d.data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 5
5. e.data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
6. f.data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
7. g.data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;
(3)Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 5

Khusus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi:

a.tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
b.adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
c.adanya potensi lapangan kerja;
d.adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
e.adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri.

Pasal 6

Pendirian SMK pada bidang keahlian tertentu di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan SMK.

Pasal 7

(1)Pendirian satuan pendidikan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 6
(2)Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan (RIPS);
(2)RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
(3)RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.visi dan misi;
2. b.kurikulum;
3. c.peserta didik;
4. d.pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.sarana dan prasarana;
6. f.pendanaan;
7. g.organisasi;
8. h.manajemen satuan pendidikan; dan
9. i.peran serta masyarakat.

BAB III

TATACARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

(1)Izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh bupati/walikota.
(2)Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota.
(3)Izin pendirian SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB diberikan oleh gubernur.
(4)Izin pendirian sekolah Indonesia di luar negeri diberikan oleh Menteri.
(5)Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia diberikan oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 7
(6)Izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diberikan oleh bupati/walikota.

Pasal 10

(1)Tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut.
1. a.dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada bupati/walikota dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. b.bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi; dan
3. c.izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
(2)Tata cara pemberian izin SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi sebagai berikut.
1. a.dinas pendidikan provinsi mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada gubernur dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. b.Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi; dan
3. c.izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
(3)Tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut.
1. a.badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada bupati/walikota melalui dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2);
1. b.kepala dinas pendidikan kabupaten/kota menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
2. c.tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala dinas kabupaten/kota;
3. d.kepala dinas kabupaten/kota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 8 pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan
4. e.izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
(4)Tata cara pemberian izin SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut.
1. a.badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada gubernur melalui dinas pendidikan provinsi dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. b.kepala dinas pendidikan provinsi menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
3. c.tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala dinas provinsi;
4. d.kepala dinas propinsi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan
5. e.izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 11

Izin pendirian sekolah Indonesia di luar negeri, izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, dan izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
2.Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau Pemerintah kota.
3.Kepala dinas provinsi adalah kepala dinas yang menangani bidang pendidikan di provinsi.
4.Kepala dinas kabupaten/kota adalah kepala dinas yang menangani bidang pendidikan di kabupaten/kota.
5.Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 2

(1)Pendirian dan perubahan satuan pendidikan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah;
2. b.pemerintah daerah; atau
3. c.masyarakat.
(2)Penutupan satuan pendidikan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah; atau
2. b.pemerintah daerah.

Pasal 3

(1)Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 4
(2)Perubahan satuan pendidikan merupakan:
1. a.perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
2. b.penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
3. c.pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
4. d.perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
(3)Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
1. a.hasil studi kelayakan;
2. b.isi pendidikan;
3. c.jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. d.sarana dan prasarana pendidikan;
5. e.pembiayaan pendidikan;
6. f.sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
7. g.manajemen dan proses pendidikan.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
1. a.hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
2. b.hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
3. c.data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
4. d.data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 5
5. e.data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
6. f.data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
7. g.data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;
(3)Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 5

Khusus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi:

a.tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
b.adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
c.adanya potensi lapangan kerja;
d.adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
e.adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pendirian satuan pendidikan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 6
(2)Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan (RIPS);
(2)RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
(3)RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.visi dan misi;
2. b.kurikulum;
3. c.peserta didik;
4. d.pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.sarana dan prasarana;
6. f.pendanaan;
7. g.organisasi;
8. h.manajemen satuan pendidikan; dan
9. i.peran serta masyarakat.

BAB III

TATACARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

(1)Izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh bupati/walikota.
(2)Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota.
(3)Izin pendirian SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB diberikan oleh gubernur.
(4)Izin pendirian sekolah Indonesia di luar negeri diberikan oleh Menteri.
(5)Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia diberikan oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 7
(6)Izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diberikan oleh bupati/walikota.

Pasal 10

(1)Tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut.
1. a.dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada bupati/walikota dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. b.bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi; dan
3. c.izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
(2)Tata cara pemberian izin SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi sebagai berikut.
1. a.dinas pendidikan provinsi mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada gubernur dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. b.Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi; dan
3. c.izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
(3)Tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut.
1. a.badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada bupati/walikota melalui dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2);
1. b.kepala dinas pendidikan kabupaten/kota menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
2. c.tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala dinas kabupaten/kota;
3. d.kepala dinas kabupaten/kota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.607 8 pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan
4. e.izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
(4)Tata cara pemberian izin SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut.
1. a.badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada gubernur melalui dinas pendidikan provinsi dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. b.kepala dinas pendidikan provinsi menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
3. c.tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala dinas provinsi;
4. d.kepala dinas propinsi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan
5. e.izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 49 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 49 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2025