DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2012

Nomor: 15
Tahun: 2012
Ditetapkan: 16 April 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sekretariat Lembaga Sensor Film; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.424 2
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/307.1/M.PAN-RB/01/2012 tanggal 27 Januari 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disebut Sekretariat LSF merupakan unsur staf yang membantu Lembaga Sensor Film. www.djpp.depkumham.go.id 2012 No.4243
(2)Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat LSF mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan penyensoran film dan iklan film.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat LSF;
b.pelayanan proses penyensoran;
c.pelayanan teknik;
d.pelayanan dan pengawasan hasil sensor film;
e.urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF.

BAB II

ESELONISASI

Pasal 4

Sekretariat LSF terdiri atas:

a.Subbagian Program dan Evaluasi;
b.Subbagian Pelayanan Proses Penyensoran;
c.Subbagian Teknik;
d.Subbagian Pelayanan dan Pengawasan Hasil Penyensoran;
e.Subbagian Umum; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan dokumentasi dan arsip Lembaga Sensor Film.
(2)Subbagian Pelayanan Proses Penyensoran mempunyai tugas melakukan penyusunan data penyensoran, pengukuran, penyuntingan hasil sensor, alih rekam serta penghitungan biaya sensor dan pembuatan berita acara penyensoran.
(3)Subbagian Teknik mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana dan prasarana penyensoran film www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.424 4 dan iklan film.
(4)Subbagian Pelayanan dan Pengawasan Hasil Penyensoran mempunyai tugas melakukan pembuatan surat lulus atau tidak lulus dan tanda lulus sensor film dan iklan film serta pemantauan pelaksanaan hasil penyensoran film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan.
(5)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF.

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat LSF.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Tugas, jenis, dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Setiap satuan organisasi membantu Sekretariat LSF dalam melaksanakan tugas penyensoran film dan iklan film sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, setiap satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- www.djpp.depkumham.go.id 2012 No.4245 masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat LSF serta dengan instansi di luar Sekretariat LSF sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 10

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.424 2
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/307.1/M.PAN-RB/01/2012 tanggal 27 Januari 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disebut Sekretariat LSF merupakan unsur staf yang membantu Lembaga Sensor Film. www.djpp.depkumham.go.id 2012 No.4243
(2)Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat LSF mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan penyensoran film dan iklan film.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat LSF menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat LSF;
b.pelayanan proses penyensoran;
c.pelayanan teknik;
d.pelayanan dan pengawasan hasil sensor film;
e.urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF.

BAB II

ESELONISASI

Pasal 4

Sekretariat LSF terdiri atas:

a.Subbagian Program dan Evaluasi;
b.Subbagian Pelayanan Proses Penyensoran;
c.Subbagian Teknik;
d.Subbagian Pelayanan dan Pengawasan Hasil Penyensoran;
e.Subbagian Umum; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan dokumentasi dan arsip Lembaga Sensor Film.
(2)Subbagian Pelayanan Proses Penyensoran mempunyai tugas melakukan penyusunan data penyensoran, pengukuran, penyuntingan hasil sensor, alih rekam serta penghitungan biaya sensor dan pembuatan berita acara penyensoran.
(3)Subbagian Teknik mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana dan prasarana penyensoran film www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.424 4 dan iklan film.
(4)Subbagian Pelayanan dan Pengawasan Hasil Penyensoran mempunyai tugas melakukan pembuatan surat lulus atau tidak lulus dan tanda lulus sensor film dan iklan film serta pemantauan pelaksanaan hasil penyensoran film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan.
(5)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF.

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat LSF.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Tugas, jenis, dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Setiap satuan organisasi membantu Sekretariat LSF dalam melaksanakan tugas penyensoran film dan iklan film sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

Pasal 10

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 9 Tahun 2014