DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2018

Nomor: 47
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal sudah tidak sesuai dengan ketentuan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu diganti; www.jdih.kemdikbud.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Inspektorat Jenderal adalah unit utama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. www.jdih.kemdikbud.go.id
2.Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
3.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
4.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5.Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b.Inspektorat I;
c.Inspektorat II;
d.Inspektorat III; dan
e.Inspektorat Investigasi. www.jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 3

(1)Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
2. b.Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian;
3. c.Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan; dan
4. d.Bagian Umum.
(2)Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan
2. b.Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
(3)Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Hukum dan Tata Laksana; dan
2. b.Subbagian Kepegawaian.
(4)Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan I; dan
2. b.Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan II.
(5)Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Subbagian Rumah Tangga; dan
2. b.Subbagian Keuangan.

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; www.jdih.kemdikbud.go.id
c.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan;
d.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang pengawasan;
e.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang pengawasan;
f.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
g.melaksanakan penelaahan dan pembahasan anggaran;
h.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
j.melaksanakan penyajian informasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
k.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
l.melaksanakan penyusunan bahan rapat pimpinan dan risalah rapat dinas Inspektorat Jenderal;
m.melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas SPI di lingkungan Inspektorat Jenderal;
n.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian;
o.melaksanakan penyusunan laporan bagian; dan
p.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian; www.jdih.kemdikbud.go.id
b.melakukan penyusunan konsep program kerja bagian, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal;
c.melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan;
d.melakukan penyiapan bahan kebijakan di bidang pengawasan;
e.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang pengawasan;
f.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
g.melakukan penelaahan dan pembahasan anggaran;
h.melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
i.melakukan penyiapan bahan rapat pimpinan dan risalah rapat dinas Inspektorat Jenderal;
j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
k.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
c.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
d.melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan; www.jdih.kemdikbud.go.id
e.melakukan penyajian informasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
f.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
g.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas SPI di lingkungan Inspektorat Jenderal;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
i.melakukan penyusunan laporan subbagian; dan
j.melakukan penyusunan konsep laporan bagian, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 7

Rincian Tugas Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
b.melaksanakan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
c.melaksanakan penyusunan bahan telaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal;
d.melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
e.melaksanakan analisis organisasi dan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
f.melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
g.melaksanakan penyusunan bahan sistem dan prosedur kerja dan standar pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal; www.jdih.kemdikbud.go.id
h.melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian;
i.melaksanakan penyusunan bahan usul pengadaan dan urusan pengembangan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
j.melaksanakan urusan penerimaan, kepangkatan, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Inspektorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan bahan usul pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemensiunan, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
l.melaksanakan penyusunan bahan penetapan kepangkatan jabatan administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal;
m.melaksanakan urusan pelantikan, serah terima jabatan, dan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Jenderal;
n.melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal;
o.melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi kepegawaian, administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Inspektorat Jenderal;
p.melaksanakan penyusunan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, tugas belajar, dan ujian penyesuaian ijazah di lingkungan Inspektorat Jenderal;
q.melaksanakan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan pemeriksaan kesehatan pegawai Inspektorat Jenderal; www.jdih.kemdikbud.go.id
r.melaksanakan urusan disiplin, pembinaan, dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
s.melaksanakan penyusunan bahan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
t.melaksanakan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Kementerian;
u.melaksanakan urusan penguatan integritas pegawai di lingkungan Kementerian;
v.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembinaan SPI di lingkungan Kementerian;
w.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
x.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
y.melaksanakan penyusunan laporan bagian.

Pasal 8

Rincian Tugas Subbagian Hukum dan Tata Laksana adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian dan konsep program kerja bagian;
b.melakukan penyiapan bahan telaahan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
c.melakukan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
d.melakukan penyiapan bahan telaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal;
e.melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
f.melakukan analisis organisasi dan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal; www.jdih.kemdikbud.go.id
g.melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;
i.melakukan penyiapan bahan standar pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
j.melakukan penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian;
k.melakukan penyiapan bahan fasilitasi penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan;
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
m.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Pasal 9

Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan usul pengadaan dan urusan pengembangan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
c.melakukan urusan penerimaan, kepangkatan, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Inspektorat Jenderal;
d.melakukan penyiapan bahan usul pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
e.melakukan penyiapan bahan penetapan kepangkatan jabatan administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal;
f.melakukan urusan pelantikan, serah terima jabatan, dan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Jenderal;
g.melakukan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal; www.jdih.kemdikbud.go.id
h.melakukan penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
i.melakukan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti ujian dinas, pendidikan dan pelatihan, izin belajar, tugas belajar, dan ujian penyesuaian ijazah di lingkungan Inspektorat Jenderal;
j.melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan pemeriksaan kesehatan pegawai Inspektorat Jenderal;
k.melakukan urusan disiplin dan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
l.melakukan urusan pemberian cuti pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
m.melakukan penyiapan bahan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
n.melakukan penyiapan bahan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
o.melakukan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Kementerian;
p.melakukan urusan penguatan integritas pegawai di lingkungan Kementerian;
q.melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan SPI di lingkungan Kementerian;
r.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian;
s.melakukan penyusunan laporan subbagian; dan
t.melakukan penyusunan konsep laporan bagian.

Pasal 10

Rincian Tugas Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bagian; www.jdih.kemdikbud.go.id
b.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan laporan hasil pengawasan dan pencegahan korupsi Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di lingkungan Kementerian;
c.melaksanakan analisis dan evaluasi laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di lingkungan Kementerian;
d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI);
e.melaksanakan rekonsiliasi, pemutakhiran, dan penyajian data hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
f.melaksanakan penyusunan rencana dan program aksi nasional percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian;
g.melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan aksi nasional percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian;
h.melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen tindak lanjut (SIMTILA) bidang pendidikan dan kebudayaan hasil pengawasan;
i.melaksanakan pemberian layanan penyelesaian keberatan auditan Inspektorat Jenderal;
j.melaksanakan penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan dan pencegahan korupsi Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI); www.jdih.kemdikbud.go.id
k.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
l.melaksanakan penyusunan laporan bagian.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal sudah tidak sesuai dengan ketentuan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu diganti; www.jdih.kemdikbud.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Inspektorat Jenderal adalah unit utama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. www.jdih.kemdikbud.go.id
2.Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
3.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
4.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5.Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b.Inspektorat I;
c.Inspektorat II;
d.Inspektorat III; dan
e.Inspektorat Investigasi. www.jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 3

(1)Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
1. a.Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
2. b.Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian;
3. c.Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan; dan
4. d.Bagian Umum.
(2)Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan
2. b.Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
(3)Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Hukum dan Tata Laksana; dan
2. b.Subbagian Kepegawaian.
(4)Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan I; dan
2. b.Subbagian Pengolahan Laporan Pengawasan II.
(5)Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Subbagian Rumah Tangga; dan
2. b.Subbagian Keuangan.

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
b.melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; www.jdih.kemdikbud.go.id
c.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan;
d.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang pengawasan;
e.melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang pengawasan;
f.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
g.melaksanakan penelaahan dan pembahasan anggaran;
h.melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
j.melaksanakan penyajian informasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
k.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
l.melaksanakan penyusunan bahan rapat pimpinan dan risalah rapat dinas Inspektorat Jenderal;
m.melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas SPI di lingkungan Inspektorat Jenderal;
n.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian;
o.melaksanakan penyusunan laporan bagian; dan
p.melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian; www.jdih.kemdikbud.go.id
b.melakukan penyusunan konsep program kerja bagian, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal;
c.melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan;
d.melakukan penyiapan bahan kebijakan di bidang pengawasan;
e.melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang pengawasan;
f.melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
g.melakukan penelaahan dan pembahasan anggaran;
h.melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
i.melakukan penyiapan bahan rapat pimpinan dan risalah rapat dinas Inspektorat Jenderal;
j.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
k.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
c.melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
d.melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan; www.jdih.kemdikbud.go.id
e.melakukan penyajian informasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
f.melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pengawasan;
g.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas SPI di lingkungan Inspektorat Jenderal;
h.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
i.melakukan penyusunan laporan subbagian; dan
j.melakukan penyusunan konsep laporan bagian, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 7

Rincian Tugas Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bagian;
b.melaksanakan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
c.melaksanakan penyusunan bahan telaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal;
d.melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
e.melaksanakan analisis organisasi dan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
f.melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
g.melaksanakan penyusunan bahan sistem dan prosedur kerja dan standar pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal; www.jdih.kemdikbud.go.id
h.melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian;
i.melaksanakan penyusunan bahan usul pengadaan dan urusan pengembangan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
j.melaksanakan urusan penerimaan, kepangkatan, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Inspektorat Jenderal;
k.melaksanakan penyusunan bahan usul pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemensiunan, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
l.melaksanakan penyusunan bahan penetapan kepangkatan jabatan administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal;
m.melaksanakan urusan pelantikan, serah terima jabatan, dan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Jenderal;
n.melaksanakan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal;
o.melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi kepegawaian, administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Inspektorat Jenderal;
p.melaksanakan penyusunan bahan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, tugas belajar, dan ujian penyesuaian ijazah di lingkungan Inspektorat Jenderal;
q.melaksanakan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan pemeriksaan kesehatan pegawai Inspektorat Jenderal; www.jdih.kemdikbud.go.id
r.melaksanakan urusan disiplin, pembinaan, dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
s.melaksanakan penyusunan bahan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
t.melaksanakan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Kementerian;
u.melaksanakan urusan penguatan integritas pegawai di lingkungan Kementerian;
v.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembinaan SPI di lingkungan Kementerian;
w.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
x.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
y.melaksanakan penyusunan laporan bagian.

Pasal 8

Rincian Tugas Subbagian Hukum dan Tata Laksana adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian dan konsep program kerja bagian;
b.melakukan penyiapan bahan telaahan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
c.melakukan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
d.melakukan penyiapan bahan telaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal;
e.melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
f.melakukan analisis organisasi dan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal; www.jdih.kemdikbud.go.id
g.melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penyusunan peta jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
h.melakukan penyiapan bahan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;
i.melakukan penyiapan bahan standar pelayanan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
j.melakukan penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian;
k.melakukan penyiapan bahan fasilitasi penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan;
l.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
m.melakukan penyusunan laporan subbagian.

Pasal 9

Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja subbagian;
b.melakukan penyiapan bahan usul pengadaan dan urusan pengembangan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
c.melakukan urusan penerimaan, kepangkatan, dan urusan mutasi lainnya di lingkungan Inspektorat Jenderal;
d.melakukan penyiapan bahan usul pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
e.melakukan penyiapan bahan penetapan kepangkatan jabatan administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Inspektorat Jenderal;
f.melakukan urusan pelantikan, serah terima jabatan, dan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Jenderal;
g.melakukan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal; www.jdih.kemdikbud.go.id
h.melakukan penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
i.melakukan penyiapan bahan usul pegawai yang akan mengikuti ujian dinas, pendidikan dan pelatihan, izin belajar, tugas belajar, dan ujian penyesuaian ijazah di lingkungan Inspektorat Jenderal;
j.melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan pemeriksaan kesehatan pegawai Inspektorat Jenderal;
k.melakukan urusan disiplin dan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
l.melakukan urusan pemberian cuti pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
m.melakukan penyiapan bahan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
n.melakukan penyiapan bahan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal;
o.melakukan penyusunan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Kementerian;
p.melakukan urusan penguatan integritas pegawai di lingkungan Kementerian;
q.melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan SPI di lingkungan Kementerian;
r.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian;
s.melakukan penyusunan laporan subbagian; dan
t.melakukan penyusunan konsep laporan bagian.

Pasal 10

Rincian Tugas Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja bagian; www.jdih.kemdikbud.go.id
b.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan laporan hasil pengawasan dan pencegahan korupsi Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di lingkungan Kementerian;
c.melaksanakan analisis dan evaluasi laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di lingkungan Kementerian;
d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI);
e.melaksanakan rekonsiliasi, pemutakhiran, dan penyajian data hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
f.melaksanakan penyusunan rencana dan program aksi nasional percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian;
g.melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan aksi nasional percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian;
h.melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen tindak lanjut (SIMTILA) bidang pendidikan dan kebudayaan hasil pengawasan;
i.melaksanakan pemberian layanan penyelesaian keberatan auditan Inspektorat Jenderal;
j.melaksanakan penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan dan pencegahan korupsi Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI); www.jdih.kemdikbud.go.id
k.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
l.melaksanakan penyusunan laporan bagian.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018