DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2015

Nomor: 49
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 867 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu

Menetapkan

menetapkan Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan www.peraturan.go.id 2015, No.1804 Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja Pusat- Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
2. 3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT-PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN

Pasal 1

Rincian Tugas Bidang Sinkronisasi Kebijakan adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
b.melaksanakan analisis kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan konsep kebijakan yang bersifat prioritas yang akan ditetapkan oleh Menteri;
c.melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
d.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan Menteri yang bersifat prioritas;
e.melaksanakan sinkronisasi penyusunan bahan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat prioritas yang akan ditetapkan oleh Menteri;
f.melaksanakan penyusunan bahan informasi Menteri yang bersifat prioritas;
g.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
i.melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Pasal 2

Rincian Tugas Bidang Pengelolaan Strategis adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
b.melaksanakan penelaahan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.melaksanakan penyusunan konsep penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembahasan penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e.melaksanakan penyusunan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f.melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
h.melaksanakan penyusunan laporan Bidang. www.peraturan.go.id 2015, No.1804

Pasal 3

Rincian Tugas Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
b.melaksanakan penyusunan kriteria analisis dan mekanisme penilaian dan pelaporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.melaksanakan pengumpulan data dan laporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.melaksanakan analisis kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e.melaksanakan penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f.melaksanakan pemantauan capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.melaksanakan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h.melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
i.melaksanakan penyajian informasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
j.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
k.melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Pasal 4

Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
b.melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Pusat;
c.melakukan pengelolaan keuangan di lingkungan Pusat;
d.melakukan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pusat;
e.melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan Pusat;
f.melakukan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusat;
g.melakukan urusan kerumahtanggaan Pusat;
h.melakukan urusan ketatalaksanaan di lingkungan Pusat;
i.melakukan urusan publikasi dan dokumentasi Pusat;
j.melakukan urusan rapat dinas dan penerimaan tamu Pusat;
k.melakukan fasilitasi kegiatan Menteri;
l.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Pusat;
m.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pusat; dan
n.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Pusat.

BAB II

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Rincian Tugas Bagian Tata Usaha adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan konsep program kerja Pusat;
b.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Pusat;
c.melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan Pusat;
d.melaksanakan urusan ketatalaksanaan Pusat;
e.melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
f.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
g.melaksanakan pengelolaan keuangan Pusat;
h.melaksanakan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
i.melaksanakan urusan kerumahtanggaan Pusat;
j.melaksanakan pengelolaan barang milik negara Pusat;
k.melaksanakan urusan perpustakaan dan pengelolaan poliklinik Pusat;
l.melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan Pusat;
m.melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
n.melaksanakan urusan rapat dinas dan penerimaan tamu Pusat;
o.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Pusat;
p.melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Pusat;
q.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pusat; dan
r.melaksanakan penyusunan laporan Bagian dan konsep laporan Pusat.

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Rumah Tangga adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan urusan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan Pusat;
c.melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip/dokumen di lingkungan Pusat;
d.melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
e.melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Pusat;
f.melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Pusat;
g.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Pusat;
h.melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan keindahan kantor;
i.melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas;
j.melakukan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
k.melakukan penyusunan bahan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
l.melakukan penyusunan bahan publikasi dan informasi kegiatan di lingkungan Pusat;
m.melakukan urusan perpustakaan dan pengelolaan poliklinik Pusat;
n.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
o.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan, Tata Laksana, dan Kepegawaian adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian dan Pusat;
c.melakukan penelaahan usulan dan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
d.melakukan penyusunan satuan biaya di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
e.melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Pusat;
f.melakukan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja di lingkungan Pusat;
g.melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Pusat;
h.melakukan penyusunan bahan telaahan dan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pusat;
i.melakukan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Pusat;
j.melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
k.melakukan penyusunan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Pusat;
l.melakukan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta urusan mutasi lainnya di lingkungan Pusat;
m.melakukan penyusunan bahan usul pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, dan fungsional;
n.melakukan urusan pembinaan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Pusat;
o.melakukan penyusunan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Pusat;
p.melakukan penyusunan bahan pembinaan dan urusan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
q.melakukan penyusunan bahan usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Pusat;
r.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Pusat;
s.melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar serta kegiatan pengembangan pegawai lainnya di lingkungan Pusat;
t.melakukan urusan penyusunan usul pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, pemeriksaan kesehatan pegawai, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Pusat;
u.melakukan penyusunan rekapitulasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) di lingkungan Pusat;
v.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan di lingkungan Pusat;
w.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
x.melakukan penyusunan laporan Subbagian; dan
y.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian dan konsep laporan Pusat.

Pasal 8

Rincian Tugas Subbagian Keuangan adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan verifikasi pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Pusat;
c.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
d.melakukan penyusunan rencana pencairan dana dan pelaksanaan anggaran Pusat;
e.melakukan urusan penerimaan dan penyimpanan keuangan Pusat;
f.melakukan koordinasi dan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya di lingkungan Pusat;
g.melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Pusat;
h.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Pusat;
i.melakukan urusan tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Pusat;
j.melakukan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Pusat;
k.melakukan penyusunan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Pusat;
l.melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Pusat;
m.melakukan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pusat;
n.melakukan penyusunan konsep laporan keuangan Pusat;
o.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Pusat;
p.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Pusat;
q.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
r.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 9

Rincian Tugas Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Radio, Televisi, dan Film adalah: www.peraturan.go.id 2015, No.1804

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
c.melaksanakan pengembangan sistem pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
d.melaksanakan analisis program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
e.melaksanakan perancangan dan produksi program pembelajaran berdasarkan prototipe dan format bahan belajar berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
f.melaksanakan penyusunan standar teknis produksi program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
g.melaksanakan kendali mutu (quality control) teknis terhadap hasil produksi program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film pendidikan dan kebudayaan;
h.melaksanakan revisi hasil produksi program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
i.melaksanakan analisis kebutuhan dan perancangan siaran dan pengendalian program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
j.melaksanakan penyusunan pola pemanfaatan program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
k.melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
l.melaksanakan pratinjau terhadap program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
m.melaksanakan penyiaran program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
o.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
p.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
q.melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Pasal 10

Rincian Tugas Subbidang Perancangan dan Produksi adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbidang dan konsep program kerja Bidang;
b.melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
c.melakukan penyusunan rancangan dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
d.melakukan analisis program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
e.melakukan perancangan program pembelajaran berdasarkan prototipe dan format bahan belajar berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
f.melakukan penyusunan standar teknis produksi dan program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
g.melakukan kendali mutu (quality control) teknis terhadap hasil produksi program pembelajaran www.peraturan.go.id 2015, No.1804 berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
h.melakukan revisi hasil produksi program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbidang; dan
j.melakukan penyusunan laporan Subbidang.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 867 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu

Menetapkan

menetapkan Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan www.peraturan.go.id 2015, No.1804 Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja Pusat- Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
2. 3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA PUSAT-PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN

Pasal 1

Rincian Tugas Bidang Sinkronisasi Kebijakan adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
b.melaksanakan analisis kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan konsep kebijakan yang bersifat prioritas yang akan ditetapkan oleh Menteri;
c.melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
d.melaksanakan penyusunan konsep kebijakan Menteri yang bersifat prioritas;
e.melaksanakan sinkronisasi penyusunan bahan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat prioritas yang akan ditetapkan oleh Menteri;
f.melaksanakan penyusunan bahan informasi Menteri yang bersifat prioritas;
g.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
i.melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Pasal 2

Rincian Tugas Bidang Pengelolaan Strategis adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
b.melaksanakan penelaahan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.melaksanakan penyusunan konsep penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembahasan penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e.melaksanakan penyusunan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f.melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
h.melaksanakan penyusunan laporan Bidang. www.peraturan.go.id 2015, No.1804

Pasal 3

Rincian Tugas Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
b.melaksanakan penyusunan kriteria analisis dan mekanisme penilaian dan pelaporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.melaksanakan pengumpulan data dan laporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.melaksanakan analisis kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e.melaksanakan penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f.melaksanakan pemantauan capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.melaksanakan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h.melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
i.melaksanakan penyajian informasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
j.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
k.melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Pasal 4

Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
b.melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Pusat;
c.melakukan pengelolaan keuangan di lingkungan Pusat;
d.melakukan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pusat;
e.melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan Pusat;
f.melakukan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusat;
g.melakukan urusan kerumahtanggaan Pusat;
h.melakukan urusan ketatalaksanaan di lingkungan Pusat;
i.melakukan urusan publikasi dan dokumentasi Pusat;
j.melakukan urusan rapat dinas dan penerimaan tamu Pusat;
k.melakukan fasilitasi kegiatan Menteri;
l.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Pusat;
m.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pusat; dan
n.melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Pusat.

BAB II

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Rincian Tugas Bagian Tata Usaha adalah:

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan konsep program kerja Pusat;
b.melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Pusat;
c.melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan Pusat;
d.melaksanakan urusan ketatalaksanaan Pusat;
e.melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
f.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
g.melaksanakan pengelolaan keuangan Pusat;
h.melaksanakan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
i.melaksanakan urusan kerumahtanggaan Pusat;
j.melaksanakan pengelolaan barang milik negara Pusat;
k.melaksanakan urusan perpustakaan dan pengelolaan poliklinik Pusat;
l.melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan Pusat;
m.melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
n.melaksanakan urusan rapat dinas dan penerimaan tamu Pusat;
o.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Pusat;
p.melaksanakan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Pusat;
q.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pusat; dan
r.melaksanakan penyusunan laporan Bagian dan konsep laporan Pusat.

Pasal 6

Rincian Tugas Subbagian Rumah Tangga adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan urusan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan Pusat;
c.melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip/dokumen di lingkungan Pusat;
d.melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
e.melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Pusat;
f.melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Pusat;
g.melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan Pusat;
h.melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan keindahan kantor;
i.melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas;
j.melakukan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
k.melakukan penyusunan bahan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
l.melakukan penyusunan bahan publikasi dan informasi kegiatan di lingkungan Pusat;
m.melakukan urusan perpustakaan dan pengelolaan poliklinik Pusat;
n.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
o.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 7

Rincian Tugas Subbagian Perencanaan, Tata Laksana, dan Kepegawaian adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian dan Pusat;
c.melakukan penelaahan usulan dan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
d.melakukan penyusunan satuan biaya di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
e.melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Pusat;
f.melakukan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja di lingkungan Pusat;
g.melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan Pusat;
h.melakukan penyusunan bahan telaahan dan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pusat;
i.melakukan penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Pusat;
j.melakukan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
k.melakukan penyusunan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan Pusat;
l.melakukan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta urusan mutasi lainnya di lingkungan Pusat;
m.melakukan penyusunan bahan usul pengangkatan dalam jabatan administrator, pengawas, dan fungsional;
n.melakukan urusan pembinaan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan Pusat;
o.melakukan penyusunan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Pusat;
p.melakukan penyusunan bahan pembinaan dan urusan administrasi penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
q.melakukan penyusunan bahan usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Pusat;
r.melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan Pusat;
s.melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar serta kegiatan pengembangan pegawai lainnya di lingkungan Pusat;
t.melakukan urusan penyusunan usul pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, pemeriksaan kesehatan pegawai, dan dokumen kepegawaian lainnya di lingkungan Pusat;
u.melakukan penyusunan rekapitulasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) di lingkungan Pusat;
v.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan di lingkungan Pusat;
w.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
x.melakukan penyusunan laporan Subbagian; dan
y.melakukan penyusunan konsep laporan Bagian dan konsep laporan Pusat.

Pasal 8

Rincian Tugas Subbagian Keuangan adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
b.melakukan verifikasi pengesahan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Pusat;
c.melakukan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan dokumen pencairan anggaran di lingkungan Pusat; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
d.melakukan penyusunan rencana pencairan dana dan pelaksanaan anggaran Pusat;
e.melakukan urusan penerimaan dan penyimpanan keuangan Pusat;
f.melakukan koordinasi dan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya di lingkungan Pusat;
g.melakukan penelitian dan pengujian bukti dan/atau dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan Pusat;
h.melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Pusat;
i.melakukan urusan tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan Pusat;
j.melakukan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan anggaran Pusat;
k.melakukan penyusunan bahan pembinaan dan usul pejabat perbendaharaan di lingkungan Pusat;
l.melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, dan meninggal dunia di lingkungan Pusat;
m.melakukan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pusat;
n.melakukan penyusunan konsep laporan keuangan Pusat;
o.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Pusat;
p.melakukan pemberian dukungan pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern di lingkungan Pusat;
q.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
r.melakukan penyusunan laporan Subbagian.

Pasal 9

Rincian Tugas Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Radio, Televisi, dan Film adalah: www.peraturan.go.id 2015, No.1804

a.melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
c.melaksanakan pengembangan sistem pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
d.melaksanakan analisis program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
e.melaksanakan perancangan dan produksi program pembelajaran berdasarkan prototipe dan format bahan belajar berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
f.melaksanakan penyusunan standar teknis produksi program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
g.melaksanakan kendali mutu (quality control) teknis terhadap hasil produksi program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film pendidikan dan kebudayaan;
h.melaksanakan revisi hasil produksi program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
i.melaksanakan analisis kebutuhan dan perancangan siaran dan pengendalian program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
j.melaksanakan penyusunan pola pemanfaatan program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
k.melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
l.melaksanakan pratinjau terhadap program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan; www.peraturan.go.id 2015, No.1804
m.melaksanakan penyiaran program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
n.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
o.melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
p.melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
q.melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Pasal 10

Rincian Tugas Subbidang Perancangan dan Produksi adalah:

a.melakukan penyusunan program kerja Subbidang dan konsep program kerja Bidang;
b.melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
c.melakukan penyusunan rancangan dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
d.melakukan analisis program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
e.melakukan perancangan program pembelajaran berdasarkan prototipe dan format bahan belajar berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
f.melakukan penyusunan standar teknis produksi dan program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
g.melakukan kendali mutu (quality control) teknis terhadap hasil produksi program pembelajaran www.peraturan.go.id 2015, No.1804 berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
h.melakukan revisi hasil produksi program pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan dan kebudayaan;
i.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbidang; dan
j.melakukan penyusunan laporan Subbidang.