DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penataan organisasi dan tata kerja;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat belum mengatur organisasi dan tata kerja atas pembentukan 21 (dua puluh satu) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BP- PAUD dan Dikmas merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(2)BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
(3)BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara;
2. b.BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur;
3. c.BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat;
4. d.BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan;
5. e.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan;
6. f.BP-PAUD dan Dikmas Papua;
7. g.BP-PAUD dan Dikmas Aceh;
8. h.BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Barat;
9. i.BP-PAUD dan Dikmas Riau;
10. j.BP-PAUD dan Dikmas Bengkulu;
11. k.BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Selatan;
12. l.BP-PAUD dan Dikmas Lampung;
13. m.BP-PAUD dan Dikmas Banten;
14. n.BP-PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. o.BP-PAUD dan Dikmas Bali;
16. p.BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur;
17. q.BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Barat;
18. r.BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Timur;
19. s.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat;
20. t.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Utara;
21. u.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah;
22. v.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Tenggara;
23. w.BP-PAUD dan Dikmas Maluku;
24. x.BP-PAUD dan Dikmas Jambi;
25. y.BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah;
26. z.BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo; dan aa. BP-PAUD dan Dikmas Maluku Utara.

Pasal 2

(1)BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP-PAUD dan Dikmas memiliki fungsi:
1. a.pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. b.pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. c.supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. d.fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. e.pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
6. f.pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
7. g.pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
8. h.pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum;
3. c.Seksi Pengembangan Program;
4. d.Seksi Pengembangan Sumber Daya;
5. e.Seksi Informasi Dan Kemitraan; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumah tanggaan, dan barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas.
(3)Seksi Pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(4)Seksi Pengembangan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(5)Seksi Informasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas untuk melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan informasi serta kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 4

(1)BP-PAUD dan Dikmas dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf w, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum;
3. c.Seksi Pengembangan Program Dan Sumber Daya; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan untuk urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, pengelolaan informasi dan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan barang milik negara.
(3)Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pemetaan mutu, pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 5

(1)BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf x sampai dengan aa memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, pengelolaan informasi dan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan barang milik negara, serta pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pemetaan mutu, pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan pimpinan BP-PAUD dan Dikmas.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi ke dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat
(2)diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BP-PAUD dan Dikmas berkoordinasi dengan:

a.Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
b.Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e.Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f.Unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
h.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
i.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP-PAUD dan Dikmas harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta tugas lainnya; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP- PAUD dan Dikmas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penataan organisasi dan tata kerja;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat belum mengatur organisasi dan tata kerja atas pembentukan 21 (dua puluh satu) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
4.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BP- PAUD dan Dikmas merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(2)BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
(3)BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara;
2. b.BP-PAUD dan Dikmas Jawa Timur;
3. c.BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat;
4. d.BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan;
5. e.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan;
6. f.BP-PAUD dan Dikmas Papua;
7. g.BP-PAUD dan Dikmas Aceh;
8. h.BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Barat;
9. i.BP-PAUD dan Dikmas Riau;
10. j.BP-PAUD dan Dikmas Bengkulu;
11. k.BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Selatan;
12. l.BP-PAUD dan Dikmas Lampung;
13. m.BP-PAUD dan Dikmas Banten;
14. n.BP-PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. o.BP-PAUD dan Dikmas Bali;
16. p.BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur;
17. q.BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Barat;
18. r.BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Timur;
19. s.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat;
20. t.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Utara;
21. u.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah;
22. v.BP-PAUD dan Dikmas Sulawesi Tenggara;
23. w.BP-PAUD dan Dikmas Maluku;
24. x.BP-PAUD dan Dikmas Jambi;
25. y.BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah;
26. z.BP-PAUD dan Dikmas Gorontalo; dan aa. BP-PAUD dan Dikmas Maluku Utara.

Pasal 2

(1)BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP-PAUD dan Dikmas memiliki fungsi:
1. a.pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. b.pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. c.supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. d.fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. e.pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
6. f.pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
7. g.pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
8. h.pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum;
3. c.Seksi Pengembangan Program;
4. d.Seksi Pengembangan Sumber Daya;
5. e.Seksi Informasi Dan Kemitraan; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumah tanggaan, dan barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas.
(3)Seksi Pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(4)Seksi Pengembangan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
(5)Seksi Informasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas untuk melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan informasi serta kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 4

(1)BP-PAUD dan Dikmas dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf g sampai dengan huruf w, memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum;
3. c.Seksi Pengembangan Program Dan Sumber Daya; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan untuk urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, pengelolaan informasi dan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan barang milik negara.
(3)Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pemetaan mutu, pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, dan sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 5

(1)BP-PAUD dan Dikmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf x sampai dengan aa memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, pengelolaan informasi dan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan barang milik negara, serta pengembangan program, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan, evaluasi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pemetaan mutu, pengembangan sumber daya manusia, satuan pendidikan, sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan pimpinan BP-PAUD dan Dikmas.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi ke dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat
(2)diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BP-PAUD dan Dikmas berkoordinasi dengan:

a.Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
b.Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e.Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
f.Unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g.Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
h.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
i.unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP-PAUD dan Dikmas harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta tugas lainnya; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP- PAUD dan Dikmas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

TATA KERJA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

TATA KERJA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2015