DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015

Nomor: 77
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Bahasa telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 429), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 724) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
(2)Kantor Bahasa dipimpin oleh Kepala.

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Dihapus.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kantor Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:
1. a.Kantor Bahasa Jambi;
2. b.Kantor Bahasa Bengkulu;
3. c.Kantor Bahasa Kepulauan Riau;
4. d.Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung;
5. e.Kantor Bahasa Lampung;
6. f.Kantor Bahasa Banten;
7. g.Kantor Bahasa Kalimantan Timur;
8. h.Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat;
9. i.Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur;
10. j.Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara;
11. k.Kantor Bahasa Gorontalo;
12. l.Kantor Bahasa Maluku; dan
13. m.Kantor Bahasa Maluku Utara.
(2)Lokasi dan wilayah kerja Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

5.Di antara Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Bahasa harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Kantor Bahasa.
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Bahasa.
1. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kepala dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal Kantor Bahasa;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.
1. 7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepala wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

9.Pasal 13 dihapus.
10.Pasal 14 dihapus.
11.Pasal 15 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf a dan huruf b, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kepala dalam melaksanakan tugasnya:

a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan pimpinan unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Kantor Bahasa;
b.wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
1. 13.Di antara Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Bagan Organisasi Kantor Bahasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Bahasa telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 429), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 724) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
(2)Kantor Bahasa dipimpin oleh Kepala.

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Dihapus.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kantor Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:
1. a.Kantor Bahasa Jambi;
2. b.Kantor Bahasa Bengkulu;
3. c.Kantor Bahasa Kepulauan Riau;
4. d.Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung;
5. e.Kantor Bahasa Lampung;
6. f.Kantor Bahasa Banten;
7. g.Kantor Bahasa Kalimantan Timur;
8. h.Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat;
9. i.Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur;
10. j.Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara;
11. k.Kantor Bahasa Gorontalo;
12. l.Kantor Bahasa Maluku; dan
13. m.Kantor Bahasa Maluku Utara.
(2)Lokasi dan wilayah kerja Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

5.Di antara Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Bahasa harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Kantor Bahasa.
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Bahasa.
1. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kepala dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal Kantor Bahasa;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.
1. 7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepala wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

9.Pasal 13 dihapus.
10.Pasal 14 dihapus.
11.Pasal 15 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf a dan huruf b, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kepala dalam melaksanakan tugasnya:

a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan pimpinan unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Kantor Bahasa;
b.wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
1. 13.Di antara Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Bagan Organisasi Kantor Bahasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.