Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Œ ABDUL MU’TI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029 DOKUMEN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029 BAB I PENDAHULUAN Pendidikan merupakan landasan penting yang menjadi tumpuan dari tercapainya cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pembangunan pendidikan pada dasarnya diarahkan pada pencapaian empat tujuan kemerdekaan negara Indonesia. Tujuan pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memiliki implikasi pentingnya menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang kemajemukan bangsa Indonesia dari berbagai segi bersama sejarah keberadaannya, dan kesadaran tentang keberadaan seluruh tumpah darah bersama kekayaan dan tantangannya. Tujuan kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum, memiliki implikasi pentingnya menanamkan sikap peduli pada pemenuhan kebutuhan atas kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyatnya. Tujuan ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki implikasi tentang pentingnya membangun kehidupan yang cerdas, yaitu kehidupan yang berorientasi pada kebajikan, keunggulan, dan kemajuan berkelanjutan dan terhindar dari segala hal yang merugikan dan/atau merusak, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Tujuan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, memiliki implikasi atas pentingnya mengembangkan wawasan dan kompetensi kemanusiaan, serta wawasan internasional. Pencapaian keempat tujuan tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan tujuan ketiga yang menjadi tanggung jawab pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan dengan Undang-Undang 59 Tahun 2024, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi (agenda) pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan pendidikan berkualitas yang merata, sehingga pendidikan menjadi inklusif dan adaptif dengan kualitas dan relevansi pendidikan yang terus meningkat sesuai tuntutan global dan zaman, berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat. Upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua diperlukan untuk dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, kelompok ekonomi-sosial-budaya, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendidikan bermutu diharapkan menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas, yang berkeimanan dan berketakwaan terhadap Tuhan YME, berkewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan berkualitas yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas, yang akan memastikan pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan, partisipatif, dan tepat sasaran. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memuat rumusan kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan sebagai payung bagi setiap unit di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat melaksanakan langkah-langkah perlu dilakukan, menyinergikan fungsi dan peran, serta melaksanakan kolaborasi dan kerja sama antar pihak dalam mendorong terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi strategi pembangunan pendidikan bagi provinsi dan kabupaten/kota, pemangku kepentingan pendidikan, dan mitra pembangunan pendidikan. Dengan rencana yang disusun, dan memastikan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terpadu, sinergis dan kolaboratif tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat secara optimal mendukung tercapainya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. 1.1 Kondisi Umum 1.1.1 Partisipasi Pendidikan Berbagai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun telah menunjukkan hasil yang baik. Secara umum, Indonesia dapat mempertahankan dan terus meningkatkan angka partisipasi di berbagai jenjang. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, terdapat kondisi yang sudah mencapai tingkatan optimal, yang ditunjukkan dengan capaian pada tahun 2024 untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun dan APS usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, masing-masing sebesar 99,19% (sembilan puluh sembilan koma sembilan belas persen) dan 96,17% (sembilan puluh enam koma tujuh belas persen). Gambar 1 Perkembangan Partisipasi Sekolah berdasarkan Kelompok Usia dan Jenjang Pendidikan Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016-2024 Dalam hal pemenuhan layanan pendidikan bagi penduduk, Indonesia masih 58.92 62.48 63.81 99.09 99.26 99.19 94.88 95.74 96.17 80.89 84.53 87.29 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Anak Kelas 1 SD/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD APS 7-12 tahun APS 13-15 tahun APK SMA/Sederajat menghadapi tantangan dalam pemenuhan layanan pendidikan jenjang menengah, dan pendidikan anak usia dini. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/sederajat masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen). Sementara itu, untuk dapat menunjukkan seberapa jauh layanan pendidikan anak usia dini telah dicapai, dapat dilihat dengan persentase anak kelas 1 (satu) SD/sederajat yang pernah mengikuti PAUD yang pada tahun 2024 baru mencapai 63,81% (enam puluh tiga koma delapan puluh satu persen). Indonesia terus berupaya untuk dapat memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan, namun demikian disparitas layanan masih terjadi, baik antarwilayah, antarkelompok ekonomi, anak dengan disabilitas, serta dengan melihat aspek gender. Partisipasi Pendidikan Aspek Kewilayahan Pada hampir sebagian besar wilayah di Indonesia, partisipasi pendidikan untuk kelompok usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun dan 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun sudah relatif optimal, dan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkabupaten/kota dalam provinsi cukup rendah. Namun demikian, upaya pemerataan partisipasi pendidikan antarwilayah masih harus dilakukan secara sungguh-sungguh pada pendidikan anak usia dini, dan jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan Susenas BPS tahun 2024, capaian tertinggi untuk persentase anak kelas 1 (satu) SD/sederajat yang pernah mengikuti PAUD, APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, APS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, dan APK SMA/sederajat masing-masing berada pada Provinsi DI Yogyakarta dengan persentase anak kelas 1 (satu) SD/sederajat yang pernah mengikuti PAUD sebesar 98,18% (sembilan puluh delapan koma delapan belas persen), Provinsi Sumatera Barat dengan APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun sebesar 99,71% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen), Provinsi Kepulauan Riau dengan APS usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun sebesar 98,91% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh satu persen), dan Provinsi Kalimantan Timur dengan APK SMA/sederajat sebesar 98,75% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima persen). Sedangkan, persentase anak kelas 1 (satu) SD/sederajat yang pernah mengikuti PAUD, APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, APS (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, dan APK SMA/sederajat terendah berada di Provinsi Papua Pegunungan dengan persentase anak kelas 1 (satu) SD/sederajat yang pernah mengikuti PAUD sebesar 3,00% (tiga persen) dan Provinsi Papua Tengah dengan APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun sebesar 74,63% (tujuh puluh empat koma enam puluh tiga persen), APS usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) sebesar 68,42% (enam puluh delapan koma empat puluh dua persen), dan APK SMA/sederajat sebesar 53,66% (lima puluh tiga koma enam puluh enam persen). Disparitas partisipasi pendidikan masih dihadapi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi di beberapa wilayah. Kesenjangan partisipasi pendidikan antarkabupaten/kota masih cukup lebar pada Wilayah Papua, baik pada PAUD, kelompok usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, kelompok usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, dan pendidikan menengah. Pada jenjang PAUD di wilayah Papua, terdapat kabupaten/kota dengan persentase anak kelas 1 (satu) SD/sederajat yang pernah mengikuti PAUD sebesar 0% (nol persen), yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Yahukimo. Partisipasi pendidikan kelompok usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun paling rendah di Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya. Partisipasi pendidikan kelompok usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun paling rendah di Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya. Selanjutnya, pendidikan jenjang menengah masih merupakan masalah serius di Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya. (a) (b) Gambar 2 (a) Persentase Anak Kelas 1 SD/sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD antarwilayah, (b) Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/sederajat antarwilayah Sumber: Susenas, 2024 (diolah) Kondisi Partisipasi Pendidikan antarkelompok Pengeluaran Kondisi ekonomi masyarakat menjadi penyebab signifikan atas belum optimalnya angka partisipasi pendidikan di berbagai jenjang. Data BPS menunjukkan bahwa kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin memiliki tingkat partisipasi paling rendah jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. Berdasarkan Susenas BPS tahun 2024, persentase anak kelas 1 (satu) SD/sederajat yang pernah mengikuti PAUD pada kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 73,66% (tujuh puluh tiga koma enam puluh enam persen) dan kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 59,13% (lima puluh sembilan koma tiga belas persen), dengan selisih 14,53% (empat belas koma lima puluh tiga persen). APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 99,39% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) dan kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 98,94% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh empat persen), dengan selisih 0,45% (nol koma empat puluh lima persen). APS 13 (tiga belas)- 15 (lima belas) tahun kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 98,29% (sembilan puluh delapan koma dua puluh sembilan persen) dan kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 92,84% (sembilan puluh dua koma delapan puluh empat persen), dengan selisih 5,45% (lima koma empat puluh lima persen). APK SMA/sederajat kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 97,37% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh persen) dan kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 74,45% (tujuh puluh empat koma empat puluh lima persen), dengan selisih 22,92% (dua puluh dua koma sembilan puluh dua persen). Kesenjangan tinggi pada PAUD dan pendidikan menengah. Gambar 3 Layanan Pendidikan antarkelompok Pengeluaran Sumber: Susenas, 2019-2024 (diolah) Kondisi Partisipasi Pendidikan bagi/pada Penyandang Disabilitas dan Nondisabilitas Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan nondisabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan. Terpenuhinya layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas akan memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Namun, berdasarkan data BPS, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara anak dengan disabilitas dengan anak nondisabilitas di berbagai jenjang. Kesenjangan pada APK SMA/sederajat memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan kesenjangan partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas dan nondisabilitas untuk persentase anak kelas 1 (satu) SD/sederajat yang pernah mengikuti PAUD, APS 7 (tujuh)- 12 (dua belas) tahun, dan APS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun. Berdasarkan Susenas BPS tahun 2024, APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun anak disabilitas sebesar 83,39% (delapan puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) dan nondisabilitas sebesar 99,27% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh persen) dengan selisih 15,88% (lima belas koma delapan puluh delapan persen). Kesenjangan pada APS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun adalah sebesar 35,48% (tiga puluh lima koma empat puluh delapan persen), dan pada APK SMA/sederajat sebesar 52,35% (lima puluh dua koma tiga puluh lima persen). Gambar 4 Layanan Pendidikan antarkelompok Disabilitas dan Nondisabilitas 54.7957.5358.5259.1358.7658.7161.92 57.93 61.7864.7864.9765.2667.4266.9666.9668.22 72.6572.79 76.2073.66 2021 2022 2023 2024 Persentase Anak Kelas 1 SD/sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 71.3571.3573.2174.9375.8974.45 80.4180.8780.2181.1781.7284.5285.6987.3086.6587.3288.5188.3989.5390.3190.7389.5489.6592.5092.7292.96 96.7496.0897.2797.37 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Partisipasi Kasar SMA/sederajat Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 Sumber: Susenas, 2020-2024 (diolah) Kondisi Partisipasi Pendidikan Aspek Gender Layanan pendidikan di Indonesia sudah memberikan keberpihakan yang sama antara perempuan maupun laki-laki. Disparitas akses pendidikan sangat rendah, dapat ditunjukkan dengan selisih partisipasi pendidikan perempuan dan laki-laki pada persentase anak kelas 1 (satu) SD/sederajat yang pernah mengikuti PAUD, APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, dan APS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, masing-masing sebesar 0,10% (nol koma satu persen), 0,07% (nol koma nol tujuh persen), dan 1,47% (satu koma empat puluh tujuh persen). Kesetaraan akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki masih perlu diperhatikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah. Gambar 5 Layanan Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan Sumber: Susenas, 2020-2024 (diolah) Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) Selain disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah, antarkelompok ekonomi, dan gender, masalah utama yang dihadapi bidang pendidikan di Indonesia adalah masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah (anak tidak sekolah/ATS). ATS mencakup anak yang tidak pernah mengikuti pendidikan pada jenjang apapun, putus sekolah tanpa menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu (SD/sederajat, SMP/sederajat, atau SMA/sederajat), dan anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, minimal sampai pendidikan menengah. Menurut Susenas BPS tahun 2024, terdapat 3,52 juta (tiga juta koma lima puluh dua) ATS pada kelompok usia 7 (tujuh)-18 (delapan belas) tahun. ATS terbanyak adalah pada kelompok usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun, yaitu sebanyak 2,48 juta (dua juta koma empat puluh delapan) anak. Gambar 6 menunjukkan bahwa penurunan ATS belum dapat benar-benar dilakukan karena penurunan angkanya cukup lambat. Kasus ATS cenderung lebih tinggi pada kelompok anak usia pendidikan menengah, anak laki-laki, dan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. 62.1262.2962.9562.9563.8562.8561.5463.6563.6563.75 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Anak Kelas 1 SD/sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD Laki-Laki Perempuan 84.1583.4883.2483.4985.2184.9287.0587.8589.3189.43 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Partisipasi Kasar SMA/sederajat Laki-laki Perempuan Gambar 6 Jumlah Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 Tahun Sumber: Susenas, 2020-2024 (diolah) Kasus ATS relatif tinggi pada kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin, yaitu ATS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun sebesar 1,06% (satu koma nol enam persen), ATS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun sebesar 10,40% (sepuluh koma empat persen), dan ATS 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun sebesar 30,47% (tiga puluh koma empat puluh tujuh persen). Sedangkan, anak yang berasal dari kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya memiliki ATS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun sebesar 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen), ATS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun 3,46% (tiga koma empat puluh enam persen), dan ATS 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun sebesar 11,20% (sebelas koma dua persen). Gambar 7 Persentase Anak Tidak Sekolah Sumber: Susenas, 2024 (diolah) Kecenderungan lebih besar menjadi ATS, ada pada kelompok anak dengan disabilitas pada berbagai kelompok usia. Terdapat 19,48% (sembilan belas koma empat puluh delapan persen) ATS pada anak kelompok usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun, serta 41,90% (empat puluh satu koma sembilan persen) ATS pada usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, dan 69,24% (enam puluh sembilan koma dua puluh empat persen) pada usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun. Layanan pendidikan perlu lebih ditingkatkan, tidak hanya dengan menyediakan layanan pendidikan khusus, namun dengan layanan pendidikan inklusif. Layanan pendidikan yang masih rendah pada anak dengan disabilitas juga perlu memperhatikan kesadaran orang tua, dan masyarakat, serta upaya meminimalisasi stigma anak dengan disabilitas, yang menyebabkan anak tidak mendapatkan pendidikan yang menjadi haknya. Kesenjangan juga terlihat pada aspek gender, dimana anak laki-laki cenderung lebih banyak tidak bersekolah dibandingkan anak perempuan untuk seluruh 4,082,386 3,939,868 4,087,288 3,928,471 3,519,785 2020 2021 2022 2023 2024 0.670.570.760.57 19.48 0.331.06 6.375.207.496.11 41.90 3.46 10.40 19.2016.83 21.5118.87 69.24 11.20 30.47 Nasional Perempuan Laki-laki Nondisabilitas Disabilitas 20% terkaya 20% termiskin Nasional Perempuan Laki-laki Nondisabilitas Disabilitas 20% terkaya 20% termiskin Nasional Perempuan Laki-laki Nondisabilitas Disabilitas 20% terkaya 20% termiskin 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun kelompok usia. ATS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun untuk laki-laki sebesar 0,76% (nol koma tujuh puluh enam persen) dan perempuan sebesar 0,57% (nol koma lima puluh tujuh persen), ATS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun untuk laki- laki sebesar 7,49% (tujuh koma empat puluh sembilan persen) dan perempuan sebesar 5,20% (lima koma dua persen), dan ATS 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki sebesar 21,51% (dua puluh satu koma lima puluh satu persen) dan perempuan sebesar 16,83% (enam belas koma delapan puluh tiga persen). Gambar 8 Alasan Anak Tidak Sekolah Sumber: MSBP BPS, 2021 Berdasarkan data BPS Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2021, terdapat beberapa alasan anak tidak sekolah. Alasan yang dapat dikaitkan dengan aspek ekonomi, menjadi penyebab paling tinggi dari ATS, seperti alasan tidak ada biaya sekolah, dan bekerja/mencari nafkah. ATS juga terjadi karena alasan menikah sebanyak 10,07% (sepuluh koma nol tujuh persen), mengurus rumah tangga sebanyak 4,49% (empat koma empat puluh sembilan persen), disabilitas sebanyak 3,64% (tiga koma enam puluh empat persen), sekolah jauh sebanyak 2,61% (dua koma enam puluh satu persen), serta perundungan sebanyak 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen). ATS terjadi tidak semata karena tidak tersedianya layanan pendidikan, kendala ekonomi, dan geografis. ATS dapat terjadi karena masih adanya hambatan yang berakar pada aspek sosial, dan budaya yang menjadikan anak terkendala dalam menjangkau layanan pendidikan. Kualitas Pendidikan Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan kemajuan negara. Peningkatan kualitas pendidikan di berbagai jenjang masih perlu diupayakan dengan peningkatan kualitas kurikulum, model pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sistem penilaian yang tepat, serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang memadai. Kualitas pendidikan juga perlu didukung dengan fasilitasi pembelajaran secara digital dengan memanfaatkan teknologi. Upaya yang dilakukan telah dapat mendorong perbaikan pembelajaran, yang antara lain ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik (learning outcome). Capaian pembelajaran yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), menunjukkan kecenderungan adanya perbaikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Gambar 9 menunjukkan peningkatan proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi literasi dan numerasi, dari tahun 2021 hingga 2024. Gambar 9 Proporsi Peserta Didik yang Mencapai Nilai Kompetensi di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Nasional Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024 Peserta didik yang memiliki kompetensi dalam literasi dan numerasi terus mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2021-2024. Proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi nilai di atas batas minimum pada literasi membaca meningkat dari 53,39% (lima puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) pada tahun 2021 menjadi 59,49% (lima puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) pada tahun 2022, 68,13% (enam puluh delapan koma tiga belas persen) pada tahun 2023, dan 68,32% (enam puluh delapan koma tiga puluh dua persen) pada tahun 2024. Peningkatan juga terjadi pada proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi nilai di atas batas minimum pada numerasi dari 32,93% (tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga persen) pada tahun 2021 menjadi 45,24% (empat puluh lima koma dua puluh empat persen) pada tahun 2022, 62,51% (enam puluh dua koma lima puluh satu persen) pada tahun 2023, dan 66,42% (enam puluh enam koma empat puluh dua persen) pada tahun 2024. (a) (b) Gambar 10 a) Skor Rerata Asesmen Kompetensi Minimum Berdasarkan Jenjang Pendidikan; b) Proporsi Peserta Didik yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Membaca dan Numerasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024 Berdasarkan Gambar 10 (a), secara umum capaian skor rata-rata AKM literasi membaca dan numerasi jenjang SMP/SMPLB/Paket B memiliki nilai paling 53.39 32.93 59.49 45.24 68.13 62.51 68.32 66.42 Literasi Membaca Numerasi 2021 2022 2023 2024 48.55 34.88 52.47 39.47 58.08 46.31 60.03 53.36 58.98 53.09 62.15 53.82 65.91 59.78 68.13 61.1460.85 49.81 59.91 51.32 64.98 55.82 67.69 58.29 Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi 2021 2022 2023 2024 SD/SDLB/Paket A SMP/SMPLB/Paket B SMA/SMK/SMLB/Paket C 54.31 31.47 62.61 47.95 70.57 62.58 71.7669.51 52.60 38.15 60.69 42.40 66.8863.78 70.4268.17 54.20 35.83 49.42 41.57 63.5060.7665.3163.82 Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi 2021 2022 2023 2024 SD/SDLB/Paket A SMP/SMPLB/Paket B SMA/SMK/SMLB/Paket C tinggi dibandingkan jenjang SD/SDLB/Paket A dan SMA/SMK/SMALB/Paket C. Pada tahun 2024, skor rata-rata AKM literasi membaca SD/SDLB/Paket A sebesar 60,03 (enam puluh koma nol tiga) dan numerasi sebesar 53,36 (lima puluh tiga koma tiga puluh enam), skor rata-rata AKM literasi membaca SMP/SMPLB/Paket B sebesar 68,13 (enam puluh delapan koma tiga belas) dan numerasi sebesar 61,14 (enam puluh satu koma empat belas), dan skor rata- rata literasi membaca SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 67,69 (enam puluh tujuh koma enam puluh sembilan) dan numerasi sebesar 58,29 (lima puluh delapan koma dua puluh sembilan). Berdasarkan Gambar 10 (b), secara umum terjadi peningkatan proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk seluruh jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan SD/SDLB/Paket A mengalami peningkatan pada bidang literasi membaca dari 54,31% (lima puluh empat koma tiga puluh satu persen) pada tahun 2021 menjadi 71,76% (tujuh puluh satu koma tujuh puluh enam persen) pada tahun 2024 dan peningkatan pada bidang numerasi dari 31,47% (tiga puluh satu koma empat puluh tujuh persen) pada tahun 2021 menjadi 69,51% (enam puluh sembilan koma lima puluh satu persen) pada tahun 2024. Jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B mengalami peningkatan pada bidang literasi membaca dari 52,60% (lima puluh dua koma enam persen) pada tahun 2021 menjadi 70,42% (tujuh puluh koma empat puluh dua persen) pada tahun 2024 dan peningkatan pada bidang numerasi dari 38,15% (tiga puluh delapan koma lima belas persen) pada tahun 2021 menjadi 68,17% (enam puluh delapan koma tujuh belas persen) pada tahun 2024. Jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C sempat mengalami penurunan pada bidang literasi membaca pada tahun 2022 sebesar 4,78% (empat koma tujuh puluh delapan persen), namun pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan yang signifikan pada bidang literasi membaca. Jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C mengalami peningkatan pada bidang literasi dari 54,20% (lima puluh empat koma dua persen) pada tahun 2021 menjadi 65,31% (enam puluh lima koma tiga puluh satu persen) pada tahun 2024 dan peningkatan pada bidang numerasi dari 35,83% (tiga puluh lima koma delapan puluh tiga persen) pada tahun 2021 menjadi 63,82% (enam puluh tiga koma delapan puluh dua persen) pada tahun 2024. (a) (b) Gambar 11 Skor Rerata Asesmen Kompetensi Minimum Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin a) Literasi b) Numerasi Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024 Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dan hasil asesmen kompetensi minimum, pada semua jenjang pendidikan peserta didik perempuan mendapatkan hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi lebih tinggi dibandingkan 46.26 51.03 56.77 61.3859.08 62.77 50.5 54.61 59.85 64.68 57.65 62.41 55.39 60.9762.98 69.1 62.65 67.54 57.69 62.5265.07 71.46 64.63 71.07 Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan SD/SDLB/Paket A SMP/SMPLB/Paket B SMA/SMK/SMLB/Paket C 2021 2022 2023 2024 34.2535.58 52.8253.38 49.4750.17 38.6940.32 53.3254.37 50.6652.04 45.347.4 58.7260.92 55.0456.67 52.5554.22 60.3162.04 57.2859.42 Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan SD/SDLB/Paket A SMP/SMPLB/Paket B SMA/SMK/SMLB/Paket C 2021 2022 2023 2024 peserta didik laki-laki. Gambar 12 Skor Rerata Literasi Asesmen Kompetensi Minimum Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2024 Sumber: Asesmen Nasional, 2024 Berdasarkan data Asesmen Nasional tahun 2024, kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya memiliki nilai AKM literasi dan numerasi lebih tinggi dibandingkan kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin pada setiap jenjang pendidikan. Nilai AKM literasi jenjang SD/SDLB/Paket A kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 54,58 (lima puluh empat koma lima puluh delapan) dan numerasi sebesar 52,44 (lima puluh dua koma empat puluh empat), sedangkan nilai AKM literasi kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 61,60 (enam puluh satu koma enam) dan numerasi sebesar 54,23 (lima puluh empat koma dua puluh tiga). Nilai AKM literasi jenjang SMP/SMPLB/Paket B kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 62,92 (enam puluh dua koma sembilan puluh dua) dan numerasi sebesar 57,81 (lima puluh tujuh koma delapan puluh satu), sedangkan nilai AKM literasi kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 69,31 (enam puluh sembilan koma tiga puluh satu) dan numerasi sebesar 61,93 (enam puluh satu koma sembilan puluh tiga). Nilai AKM literasi jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C kelompok 20% (dua puluh persen) termiskin sebesar 55,46 (lima puluh lima koma empat puluh enam) dan numerasi sebesar 54,69 (lima puluh empat koma enam puluh sembilan), sedangkan nilai AKM literasi kelompok 20% (dua puluh persen) terkaya sebesar 68,80 (enam puluh delapan koma delapan) dan numerasi sebesar 59,43 (lima puluh sembilan koma empat puluh tiga). Pendidikan berkualitas untuk semua perlu ditekankan, sehingga semua anak, baik perempuan maupun laki-laki, dari semua wilayah, serta kelompok pengeluaran mendapatkan akses pendidikan dan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Lingkungan Belajar Lingkungan belajar aman merupakan lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, baik secara fisik, psikis (mental), maupun sosial. Keamanan bangunan, keamanan lingkungan, dan tersedianya fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) termasuk ke dalam keamanan fisik. Sedangkan, kebijakan anti kekerasan seksual, anti kekerasan fisik, anti perundungan, dan anti hukuman fisik termasuk ke dalam keamanan psikis. Dalam Rapor 54.5852.44 61.60 54.23 62.92 57.81 69.31 61.93 55.4654.69 68.80 59.43 Literasi Numerasi Literasi Numerasi 20% termiskin 20% terkaya SD/SDLB/Paket A SMP/SMPLB/Paket B SMA/SMK/SMLB/Paket C Pendidikan, terdapat beberapa indikator penilaian yang berhubungan dengan lingkungan belajar di sekolah, yang terdiri dari Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan, dan Iklim Inklusivitas. Iklim Keamanan Sekolah merupakan indikator yang dapat mengukur tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah, termasuk di dalamnya terbebas dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah. Terdapat 6 (enam) indikator yang digunakan untuk menilai iklim keamanan satuan pendidikan, yaitu indikator kesejahteraan psikologi peserta didik, indikator kesejahteraan psikologi guru, indikator perundungan, indikator hukuman fisik, indikator kekerasan seksual, dan indikator narkoba. Gambar 13 Hasil Capaian Iklim Keamanan Sekolah Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024 Gambar 13 memperlihatkan hasil capaian Iklim Keamanan Sekolah berdasarkan data Asesmen Nasional. Dari tahun 2021 hingga 2024, Iklim Keamanan Sekolah pada jenjang SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMK/SMLB/Paket C termasuk dalam kategori "Baik" dengan rentang nilai 65 (enam puluh lima) hingga 75 (tujuh puluh lima). Hal ini berarti pada seluruh jenjang sekolah sudah mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, guru, dan tenaga kependidikan. Namun, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022, di jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMLB/Paket C. Pada tahun 2024, capaian Iklim Keamanan Sekolah tertinggi berada pada jenjang SD/SDLB/Paket A sebesar 75,35 (tujuh puluh lima koma tiga puluh lima), diikuti jenjang SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMLB/Paket C yang berturut-turut sebesar 69,51 (enam puluh sembilan koma lima puluh satu) dan 69,31 (enam puluh sembilan koma tiga puluh satu). Pemerintah terus berupaya untuk memastikan peserta didik mendapatkan lingkungan keamanan sekolah yang baik. Iklim Kebinekaan Sekolah adalah indikator yang dapat mengukur kondisi lingkungan sekolah yang menunjukkan adanya toleransi beragama, berbudaya, dan komitmen berkebangsaan. Lingkungan sekolah yang toleran dapat mendorong peserta didik mengembangkan potensi terbaik tanpa perlu khawatir mengalami diskriminasi karena adanya perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. 67.36 69.05 72.29 75.35 69.63 66.51 68.78 69.51 72.68 67.41 69.76 69.31 2021 2022 2023 2024 SD/SDLB/Paket A SMP/SMPLB/Paket B SMA/SMK/SMLB/Paket C Gambar 14 Hasil Capaian Iklim Kebinekaan Sekolah Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024 Berdasarkan data Asesmen Nasional, Iklim Kebinekaan Sekolah pada jenjang SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMK/SMLB/Paket C termasuk ke dalam kategori “Baik”, yang berarti bahwa sekolah sudah mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman. Terlihat bahwa Iklim Kebinekaan Sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk seluruh jenjang pendidikan. Pada tahun 2024, capaian Iklim Kebinekaan Sekolah tertinggi pada jenjang SD/SDLB/Paket A sebesar 71,89 (tujuh puluh satu koma delapan puluh sembilan), diikuti jenjang SMP/SMPLB/Paket B sebesar 69,64 (enam puluh sembilan koma enam puluh empat), dan jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 69,45 (enam puluh sembilan koma empat puluh lima). Iklim Inklusivitas Sekolah adalah indikator yang dapat mengukur kondisi lingkungan sekolah yang terbuka terhadap perbedaan dan mampu memfasilitasi peserta didik disabilitas serta Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (CIBI). Indikator ini berguna untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah merangkul perbedaan dan menyediakan fasilitas yang mengakomodasi beragam disabilitas, kecerdasan, dan bakat. Hal ini didukung bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gambar 15 Hasil Capaian Iklim Inklusivitas Sekolah Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024 Berdasarkan data Asesmen Nasional, Iklim Inklusivitas Sekolah SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMK/SMLB/Paket C termasuk ke dalam kategori “Baik”, yang berarti bahwa sekolah sudah mampu memfasilitasi kebutuhan peserta didik dengan disabilitas dan cerdas istimewa berbakat istimewa (CIBI). Terlihat bahwa Iklim Inklusivitas Sekolah mengalami peningkatan pada seluruh jenjang di tahun 2024. Capaian tertinggi pada jenjang SD/SDLB/Paket A sebesar 59,39 (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan), diikuti jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 58,36 (lima puluh 59.60 68.37 72.68 71.89 59.01 65.66 71.91 69.6960.12 65.48 71.38 69.45 2021 2022 2023 2024 SD/SDLB/Paket A SMP/SMPLB/Paket B SMA/SMK/SMLB/Paket C 53.05 55.82 55.47 59.39 52.90 55.38 56.31 57.63 53.08 55.45 57.17 58.36 2021 2022 2023 2024 SD/SDLB/Paket A SMP/SMPLB/Paket B SMA/SMK/SMLB/Paket C delapan koma tiga puluh enam), dan jenjang SMP/SMPLB/Paket B sebesar 57,63 (lima puluh tujuh koma enam puluh tiga). Pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik pada peserta didik, sehingga dapat menjadi individu yang memiliki integritas, empati, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, nilai karakter penting dimiliki oleh seorang siswa untuk membentuk kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun integritas dan moralitas pribadi sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis, serta menghasilkan generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Gambar 16 Hasil Capaian Skor Karakter Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024 Berdasarkan data Asesmen Nasional, nilai Skor Karakter mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/Paket A, sementara jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMLB/Paket C cenderung stagnan. Pada tahun 2024, capaian skor karakter tertinggi berada pada jenjang SD/SDLB/Paket A sebesar 58,82 (lima puluh delapan koma delapan puluh dua), diikuti jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 54,73 (lima puluh empat koma tujuh puluh tiga), dan jenjang SMP/SMPLB/Paket B sebesar 54,41 (lima puluh empat koma empat puluh satu). Secara keseluruhan, Skor Karakter mencapai kategori baik yang berarti sebagian besar peserta didik sudah terbiasa dan secara konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kualitas pembelajaran adalah kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran yang bersifat interaktif dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik untuk mendorong peserta didik mengembangkan karakter dan kompetensi yang diperlukan. Gambar 17 Hasil Capaian Kualitas Pembelajaran Sumber: Asesmen Nasional, 2021-2024 52.35 53.55 58.14 58.82 51.77 53.84 54.04 54.41 53.63 54.69 54.56 54.73 2021 2022 2023 2024 SD/SDLB/Paket A SMP/SMPLB/Paket B SMA/SMK/SMLB/Paket C 59.34 66.05 63.33 65.27 59.01 61.50 61.60 62.09 59.69 61.43 61.76 61.51 2021 2022 2023 2024 SD/SDLB/Paket A SMP/SMPLB/Paket B SMA/SMK/SMLB/Paket C Berdasarkan data Asesmen Nasional tahun 2023, terlihat bahwa kualitas pembelajaran mengalami penurunan pada jenjang SD/SDLB/Paket A, namun mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Pada tahun 2024, capaian kualitas pembelajaran tertinggi pada jenjang SD/SDLB/Paket A sebesar 65,27 (enam puluh lima koma dua puluh tujuh), diikuti jenjang SMP/SMPLB/Paket B sebesar 62,09 (enam puluh dua koma nol sembilan), dan jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 61,51 (enam puluh satu koma lima puluh satu). Kualitas pembelajaran tahun 2024 pada jenjang SD/SDLB/Paket A termasuk ke dalam kategori “Baik”, yang berarti bahwa suasana kelas sudah kondusif serta dukungan psikologis serta pembentukan pemahaman dari guru sudah optimal, sedangkan pada jenjang SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMLB/Paket C termasuk ke dalam kategori “Sedang”, yang berarti bahwa suasana kelas mulai kondusif, dukungan psikologis serta pembentukan pemahaman dari guru meningkat. Kualitas Layanan Pendidikan 1 (Satu) Tahun Prasekolah Pemahaman mengenai layanan pendidikan yang perlu diterima anak usia dini di PAUD masih perlu ditingkatkan. Wajib Belajar 1 (satu) tahun prasekolah merupakan inisiatif penting dan merefleksikan komitmen Indonesia untuk memastikan setiap anak usia 5 (lima)-6 (enam) tahun dapat berpartisipasi dalam pembelajaran terorganisir sebelum masuk ke jenjang pendidikan dasar, sehingga lebih siap bersekolah secara holistik. Penerapan Wajib Belajar 1 (satu) tahun prasekolah sebaiknya dilakukan di saat ekosistem layanan sudah menguat. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk membantu anak mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta sebelum memasuki pendidikan dasar. Partisipasi dalam pendidikan anak usia dini memiliki dampak jangka panjang, terutama bagi anak-anak. Namun, manfaat ini hanya dapat dirasakan jika layanan PAUD memiliki kualitas yang baik. PAUD dengan kualitas kurang baik justru dapat memberikan dampak negatif, menimbulkan stres pada anak, yang bahkan dapat menyebabkan trauma terhadap proses belajar (Britto dkk., 2011). Ini bertentangan dengan tujuan PAUD yang seharusnya membangun pandangan positif anak terhadap pembelajaran. Sejak tahun 2022 telah dilakukan Survei Lingkungan Belajar, yang antara lain dapat menilai kualitas lingkungan belajar di satuan PAUD, yang dapat bermanfaat untuk membantu satuan PAUD memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan. Data tahun 2023, berdasarkan kategori kualitas proses pembelajaran sebagian besar satuan PAUD masih berada dalam kategori ‘Sedang’, yang artinya kualitas pembelajaran masih sangat perlu ditingkatkan. Gambar 18 menunjukkan hanya 17,1% (tujuh belas koma satu persen) satuan PAUD dengan kategori baik dalam menyusun perencanaan agar proses pembelajaran berlangsung efektif. Penyusunan perencanaan pembelajaran yang efektif memungkinkan pendidik mampu untuk menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Capaian untuk kategori asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran, menunjukkan bahwa hanya 22,1% (dua puluh dua koma satu persen) satuan PAUD yang masuk dalam kategori baik, 44,3% (empat puluh empat koma tiga persen) kategori sedang, dan 33,6% (tiga puluh tiga koma enam persen) kategori kurang, sehingga masih sangat dibutuhkan peningkatan kualitas pembelajaran. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran juga sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada keberhasilan program PAUD. Gambar 18 Persentase Satuan PAUD berdasarkan Kategori Kualitas Proses Pembelajaran Sumber: Rapor Pendidikan, 2024 Kualitas PAUD dapat dilihat juga dari status akreditasi. Pada tahun 2024, PAUD yang terakreditasi minimal B sebanyak 76.263 (tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga) PAUD. Dengan semakin bertambahnya satuan PAUD dari tahun ke tahun, upaya untuk dapat melakukan akreditasi mengalami tantangan yang cukup tinggi, dengan masih banyaknya satuan PAUD yang belum terakreditasi. Gambar 19 Status Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2024 Sumber: Statistik PAUD, Kemendikdasmen, 2024 *Tidak Terakreditasi menunjukkan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan tidak memenuhi kriteria minimal Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) Kebijakan PAUD HI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menegaskan bahwa dalam upaya menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini maka perlu diselenggarakannya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah, dengan melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan 12.4% 15.4% 7.7% 33.6% 70.5% 48.5% 58.1% 44.3% 17.1% 36.1% 34.3% 22.1% D.1 Perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif D.2 Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini D.3 Pembelajaran yang membagun kemampuan fondasi D.4 Asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran Kurang Sedang Baik Tidak Terakreditasi* 851 satdik (0,43%) Belum Terakreditasi: 79,709 satdik (40,16%) Akreditasi A: 9,962 satdik (5,02%) Akreditasi B: 66,301 satdik (33,40%) Akreditasi C: 40,952 satdik (20,63%) Terakreditasi: 707 satdik (0,36%) Akreditasi: 117,922 satdik (59,41%) berkembang secara optimal sesuai kelompok umur. Program ini mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Dalam mengukur pemenuhan layanan PAUD HI digunakan 8 (delapan) indikator antara lain kemitraan dengan orang tua, pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak, pemenuhan gizi dan kesehatan anak, perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian makanan bergizi atau makanan tambahan, pemantauan terhadap kepemilikan identitas anak, serta memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi dan pasokan air bersih yang memadai. Gambar 20 Satuan PAUD yang Memenuhi Indikator Kinerja Layanan Holistik Integratif melalui Kemitraan maupun Mandiri Sumber: Direktorat PAUD, DAPODIK 2024, cut off 31 Desember 2024 Delapan indikator kinerja PAUD HI dapat dicapai secara bertahap. Berdasarkan data pada Gambar 20, terlihat bahwa satuan PAUD yang sudah memenuhi 8 (delapan) indikator baru mencapai 10,30% (sepuluh koma tiga persen), sedangkan 93,84% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh empat persen) telah memenuhi setidaknya minimal 6 (enam) indikator. Kementerian terus berupaya agar setiap kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan intervensi PAUD HI untuk memastikan pelaksanaan PAUD HI di setiap kabupaten/kota dapat terlaksana dengan baik. Sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kabupaten/kota dari 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota telah mendapatkan intervensi PAUD HI. Sebagai bagian dari upaya mendorong terlaksananya PAUD HI di daerah, terdapat 212 (dua ratus dua belas) atau 85,2% (delapan puluh lima koma dua persen) kabupaten/kota intervensi PAUD HI yang telah memiliki regulasi berupa Peraturan Bupati/Walikota PAUD HI, 204 (dua ratus empat) atau 81,6% (delapan puluh satu koma enam persen) kabupaten/kota intervensi PAUD HI yang telah memiliki regulasi berupa Surat Keterangan Gugus Tugas PAUD HI, dan 108 (seratus delapan) kabupaten/kota intervensi PAUD HI yang telah memiliki regulasi berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI (Direktorat PAUD Kemendikdasmen, cut off Februari tahun 2025). Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, peran guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran memiliki posisi yang sangat strategis. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kapasitas dan kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, inklusif, dan kontekstual. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam sistem pendidikan, terutama guru, perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan 100.00% 99.99% 99.84% 99.16% 97.72% 93.84% 73.83% 10.30% min.1 indikator min.2 indikator min.3 indikator min.4 indikator min.5 indikator min.6 indikator min.7 indikator min.8 indikator pembangunan pendidikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan generasi yang adaptif, kreatif, dan mampu bersaing dalam era transformasi digital dan globalisasi. Investasi dalam pengembangan profesional guru, baik melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan komunitas belajar, maupun pemberian insentif berbasis kinerja, merupakan langkah penting untuk menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan. Tabel 1 Data Guru dan Tenaga Kependidikan Sumber: Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Juni 2024, tanpa mata pelajaran Agama Berdasarkan data cut off Juni 2024 ditambah dengan kelulusan sertifikasi guru tahun 2024, profil guru menurut jenjang dan status sekolah, terdapat total 2.988.775 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) guru yang tersebar di sekolah negeri dan swasta. Secara umum, mayoritas guru berada di sekolah negeri dengan jumlah total 2.096.053 (dua juta sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga) guru, sementara sekolah swasta memiliki 892.722 (delapan ratus sembilan puluh dua tujuh ratus dua puluh dua) guru. Guru berstatus dengan sebagian besar di antaranya sudah memiliki sertifikasi sebanyak 1.930.671 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu) orang. Di sisi lain, terdapat pula yang belum tersertifikasi sebanyak 1.058.104 (satu juta lima puluh delapan ribu seratus empat) orang, di mana 808.481 (delapan ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh satu) orang sudah memiliki gelar S1, sementara 249.623 (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga) belum bergelar S1. Dari data tersebut yang menjadi isu strategis kondisi GTK di antaranya adalah status kepegawaian, sertifikasi pendidik, kualifikasi akademik, distribusi, indeks pemerataan guru, kompetensi guru. Sertifikasi pendidik merupakan instrumen strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional yang bertujuan menjamin kompetensi profesional tenaga pendidik. Kebijakan sertifikasi pendidik di Indonesia dilaksanakan dalam rangka memastikan standar mutu pendidikan yang tinggi melalui guru yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang optimal. Secara akademik, program ini menjadi titik penting dalam upaya reformasi pendidikan nasional, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik yang berimplikasi langsung terhadap kualitas hasil pembelajaran peserta didik. Dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem pendidikan perlu menjadi perhatian. Kualitas sumber daya manusia di sistem pendidikan salah satunya dapat dilihat melalui profesionalisme dan kompetensi guru. Guru perlu memiliki 4 (empat) kompetensi yang perlu ditingkatkan berkala, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian (moral). Peningkatan keempat kompetensi tersebut diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus sehingga guru dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pembelajaran dan membentuk karakter peserta didik. Gambar 21 Sertifikasi Guru (%) Tahun 2024 Sumber: Kemendikbudristek, per Juni 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama) Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per Juni 2024, terlihat bahwa persentase guru yang telah tersertifikasi masih belum merata di seluruh jenjang pendidikan. Secara umum, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK) dan pendidikan dasar (SD) menunjukkan tingkat sertifikasi terendah dibandingkan jenjang lainnya, masing-masing sebesar 33,44% (tiga puluh tiga koma empat puluh empat persen) dan 43,37% (empat puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen). Artinya sebagian besar guru pada kedua jenjang tersebut belum memiliki sertifikasi profesional, dengan persentase belum tersertifikasi mencapai 66,56% (enam puluh enam koma lima puluh enam persen) untuk TK dan 56,63% (lima puluh enam koma enam puluh tiga persen) untuk jenjang SD. Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP), pendidikan khusus (SLB), dan menengah kejuruan (SMK), tingkat sertifikasi guru masing-masing sebesar 47,74% (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat persen), 46,73% (empat puluh enam koma tujuh puluh tiga persen), dan 46,48% (empat puluh enam koma empat puluh delapan persen). Meskipun menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan jenjang TK dan SD, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa lebih dari separuh guru di SLB dan SMK belum tersertifikasi. Sementara itu, jenjang SMA mencatat capaian tertinggi dengan 53,80% (lima puluh tiga koma delapan persen) guru telah tersertifikasi. Namun demikian, angka ini pun menunjukkan bahwa hampir separuh guru SMA masih belum memperoleh sertifikasi profesional. Kesenjangan tingkat sertifikasi antar jenjang pendidikan ini menjadi perhatian strategis dalam upaya peningkatan mutu tenaga pendidik nasional. Rendahnya tingkat sertifikasi guru, terutama pada jenjang TK dan SD sebagai fondasi utama pendidikan, menandakan perlunya intervensi serius untuk memperluas akses 66.56 56.63 52.28 53.27 46.20 53.52 33.44 43.37 47.72 46.73 53.80 46.48 TK SD SMP SLB SMA SMK Belum Sertifikasi Sudah Sertifikasi terhadap program sertifikasi dan pelatihan profesional. Di samping itu, peningkatan kompetensi guru pada jenjang SLB dan SMK juga menjadi hal yang mendesak, agar mampu menjawab kebutuhan pembelajaran yang bersifat khusus dan vokasional. Berdasarkan data menunjukkan bahwa persentase GTK bersertifikat cenderung meningkat secara gradual dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sertifikasi ini menjadi indikator pemenuhan standar profesionalisme guru sesuai amanat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada akhir tahun 2024, Ditjen GTK telah berhasil mensertifikasi dan meluluskan sebanyak 598.554 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat) orang guru, yang setara dengan sekitar 20% (dua puluh persen) dari total jumlah guru nasional. Capaian ini merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai kebijakan afirmatif, seperti penyederhanaan mekanisme sertifikasi, penyusunan peta kebutuhan guru tersertifikasi, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga penyelenggara pendidikan guru. Memasuki tahun 2025, pemerintah menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 808.750 (delapan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh) guru tertentu, atau sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) dari total guru nasional. Kelompok ini mencakup guru-guru yang telah lama mengajar namun belum mendapatkan pengakuan profesional formal melalui program sertifikasi. Penuntasan ini merupakan bagian dari strategi percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat integritas dan profesionalisme tenaga pendidik dalam sistem pendidikan nasional. Pelaksanaan sertifikasi pendidik juga berfungsi sebagai motivasi bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensi, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan paradigma pendidikan abad ke-21 (dua puluh satu) yang memerlukan tenaga pendidik tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga beradaptasi secara dinamis dengan perkembangan metode pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Lebih lanjut, sertifikasi pendidik tidak hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi juga mekanisme pengakuan atas kompetensi profesional pendidik yang berdampak positif terhadap penguatan citra profesi guru. Dampak yang diharapkan dari implementasi program sertifikasi ini antara lain adalah peningkatan profesionalisme guru, peningkatan kinerja lembaga pendidikan, serta perbaikan kualitas lulusan yang mampu bersaing secara nasional maupun global. Dengan demikian, sertifikasi pendidik merupakan elemen esensial dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kualifikasi akademik guru merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin kualitas pendidikan yang unggul dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia, kualifikasi akademik merujuk pada tingkat pendidikan formal minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjalankan tugas profesionalnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, guru diharuskan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Secara akademik, kualifikasi ini penting untuk membekali guru dengan dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan peserta didik abad ke-21 (dua puluh satu). Pendidikan tinggi yang ditempuh oleh calon guru diharapkan mampu mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang utuh, sehingga mampu mendidik, membimbing, dan menginspirasi peserta didik secara efektif. Kualifikasi akademik juga menjadi dasar dalam proses sertifikasi pendidik, yang berfungsi untuk mengakui kompetensi profesional guru secara formal. Guru dengan kualifikasi akademik yang sesuai memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti program sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan jenjang karier yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi bagi calon guru menjadi prioritas strategis dalam pembangunan sumber daya manusia pendidikan. Setelah sertifikasi dituntaskan, pemerintah menargetkan peningkatan kualifikasi akademik bagi 249.623 (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga) guru atau sekitar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) dari total guru nasional, yang belum memenuhi persyaratan minimal pendidikan formal S1/D-IV. Upaya ini menjadi langkah lanjutan untuk menjamin kualitas tenaga pengajar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Gambar 22 Kualifikasi Guru (%) Tahun 2024 Sumber: Kemendikbudristek, per Juni 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama) Data menunjukkan bahwa mayoritas GTK pada jenjang SMP hingga SMA telah memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV. Namun demikian, pada jenjang PAUD dan SD, masih terdapat sejumlah besar GTK yang belum mencapai kualifikasi tersebut. Hal ini memerlukan intervensi strategis, baik melalui peningkatan akses pendidikan tinggi bagi GTK maupun program pengembangan profesional berkelanjutan. Saat ini, masih terdapat pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang TK yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV, dengan persentase mencapai 28,10% (dua puluh delapan koma satu persen). Sementara itu, tingkat kualifikasi guru yang telah memenuhi syarat S1/D-IV di jenjang SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK sudah cukup tinggi, masing-masing sebesar 92,78% (sembilan puluh dua koma tujuh puluh delapan persen), 95,66% (sembilan puluh lima koma enam puluh enam persen), 91,84% (sembilan puluh satu koma delapan puluh empat persen), 97,69% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh sembilan persen), dan 94,69% (sembilan puluh empat koma enam puluh sembilan persen). Meskipun capaian ini menggembirakan, kesenjangan pada jenjang TK tetap harus menjadi perhatian khusus dalam perencanaan strategis lima tahun ke depan. Status guru dan tenaga kependidikan secara akademik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu guru negeri dan swasta serta guru dengan status ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun non-ASN. Guru negeri yang berstatus ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki jaminan kesejahteraan dan jenjang karier jelas berdasarkan regulasi kepegawaian. Sebaliknya, guru swasta yang non-ASN bekerja di bawah pengelolaan yayasan atau lembaga pendidikan swasta, dengan sistem pengelolaan kepegawaian dan penggajian yang berbeda, bergantung pada kebijakan internal masing-masing 28.10 7.22 4.34 8.16 2.31 5.31 71.90 92.78 95.66 91.84 97.69 94.69 TK SD SMP SLB SMA SMK Belum S1 Sudah S1 institusi. Gambar 23 Status Guru (%) Tahun 2024 Sumber: Kemendikbudristek, per Juni 2024 (diolah, tanpa mata pelajaran Agama) Pada tahun 2024, persentase guru ASN pada jenjang TK, SLB, dan SMK masih lebih rendah jika dibandingkan dengan guru non-ASN, masing-masing sebesar 12,04% (dua belas koma nol empat persen), 44,33% (empat puluh empat koma tiga puluh tiga persen), dan 43,79% (empat puluh tiga koma tujuh puluh sembilan persen). Sementara itu, persentase guru ASN pada jenjang SD, SMP, dan SMA masing-masing mencapai 69,60% (enam puluh sembilan koma enam persen), 61,52% (enam puluh satu koma lima puluh dua persen), dan 61,91% (enam puluh satu koma sembilan puluh satu persen). Menunjukkan bahwa proporsi guru ASN dan non-ASN berbeda signifikan pada masing-masing jenjang. Di jenjang TK jumlah guru honorer masih cukup tinggi. Ketergantungan pada guru non-ASN di beberapa daerah berimplikasi pada ketidakmerataan kualitas layanan pendidikan. Dalam konteks akademik, perbedaan status ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap pengembangan profesionalisme dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Guru ASN memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan guru non-ASN, khususnya guru swasta, sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh akses pelatihan yang sama karena keterbatasan sumber daya dan dukungan institusional. Pemenuhan dan Pemerataan Guru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, Pasal 58 menjelaskan bahwa Kementerian yang menangani pendidikan melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan guru. Perencanaan kebutuhan guru tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan guru antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan guru di daerah khusus. Dalam merumuskan strategi pemenuhan kebutuhan guru secara nasional, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif. Selama ini, wacana publik dan kebijakan seringkali terfokus pada pemenuhan guru Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, struktur sistem pendidikan nasional mencakup pula satuan pendidikan swasta yang secara legal dan fungsional merupakan bagian integral dari penyelenggaraan layanan 12.04 69.60 61.52 44.33 61.91 43.79 87.96 30.40 38.48 55.67 38.09 56.21 TK SD SMP SLB SMA SMK ASN Non ASN pendidikan di Indonesia. Fokus yang semata-mata pada guru ASN berpotensi menghasilkan gambaran yang parsial dan kurang mencerminkan realitas faktual di lapangan. Sekolah swasta, yang mencakup lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total satuan pendidikan nasional di beberapa jenjang, juga mempekerjakan guru-guru yang menjalankan fungsi pedagogik secara profesional, meskipun mereka bukan ASN. Oleh karena itu, indikator pemenuhan kebutuhan guru semestinya tidak hanya mengacu pada status kepegawaian, tetapi juga mempertimbangkan kualifikasi dan sertifikasi profesional yang telah dimiliki oleh seorang guru, terlepas dari status ASN atau non-ASN. Ketersediaan guru yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hingga tahun 2024, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan guru. Berdasarkan data guru secara nasional, terdapat kekurangan mencapai sebanyak 596 (lima ratus sembilan puluh enam) ribu orang, namun di samping itu juga terdapat kelebihan guru sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) ribu orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mencapai keseimbangan antara kebutuhan ideal dan ketersediaan aktual guru di satuan pendidikan. Tabel 2 Kondisi Ketimpangan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Jenjan g Pendid ikan Status Sekolah Total Negeri Swasta Kekura ngan Kelebiha n Kekurang an Kelebiha n Kekuran gan Kelebihan TK 255 (7.493) 13.228 (20.233) 13.483 (27.726) SD 122.897 (58.504) 38.762 (7.713) 161.659 (66.217) SMP 71.347 (68.049) 105.658 (3.346) 177.005 (71.395) SLB 3.469 (1.102) 10.863 (1.600) 14.332 (2.702) SMA 19.148 (61.974) 48.054 (3.978) 67.202 (65.952) SMK 35.730 (15.055) 126.962 (16.934) 162.692 (31.989) Total 252.846 (212.177) 343.527 (53.804) 596.373 (265.981) Sumber: Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Juni 2024, tanpa mata pelajaran Agama Dari tabel di atas terlihat ketimpangan jumlah guru di jenjang satuan pendidikan. Jumlah kekurangan/kelebihan tersebut berdasarkan analisa beban kerja per jenis jabatan guru atau mata pelajaran pada tiap satuan pendidikan yang terakumulasi sesuai pada kewenangan Instansi. Upaya pemenuhan kekurangan guru tersebut dapat ditempuh dengan melakukan redistribusi dari satuan pendidikan yang gurunya berlebih dengan tetap memperhatikan linieritas mata pelajaran, dan/atau merekrut guru baru yang memenuhi aturan yang berlaku. Namun, penyelesaian masalah kekurangan guru tidak dapat dilakukan secara sederhana mengingat adanya regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Lebih jauh, tantangan ini diperumit oleh aspek kewenangan lintas instansi. Pengelolaan guru SMA/SMK negeri berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, sementara kebijakan perencanaan dan pengangkatan guru seringkali tidak melibatkan pemerintah pusat. Kondisi ini menciptakan keterbatasan dalam fleksibilitas penempatan dan redistribusi guru, sehingga menghambat penyesuaian kebutuhan di lapangan secara efektif dan cepat. (a) (b) Gambar 24 a) Persentase Ketimpangan Guru; b) Kondisi Ketimpangan Guru Berdasarkan Provinsi Sumber: Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Juni 2024, tanpa mata pelajaran Agama Dalam pemerataan kebutuhan guru terdapat 30,84% (tiga puluh koma delapan puluh empat persen) guru di daerah perlu dilakukan redistribusi serta melakukan rekrutmen guru baru sebanyak 69,16% (enam puluh sembilan koma enam belas persen). Kondisi ini menegaskan bahwa Indonesia memang tengah mengalami krisis guru, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Upaya pemenuhan kebutuhan ideal guru memerlukan kebijakan terintegrasi yang mencakup rekrutmen berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan, redistribusi guru antarwilayah, insentif bagi penempatan di daerah khusus, serta peningkatan kualitas pendidikan profesi guru. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip meritokrasi dan pemenuhan standar nasional pendidikan, di mana kompetensi dan profesionalisme menjadi tolok ukur utama. Guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik seharusnya diposisikan setara dalam hal pengakuan profesional, karena telah memenuhi prasyarat menjadi pendidik yang kompeten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemerataan guru merupakan elemen strategis dalam menjamin keadilan pendidikan dan keberhasilan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan untuk mengukur tingkat pemerataan guru secara objektif adalah Indeks Pemerataan Guru (IPG), yang 30.84% 69.16% LEBIH KURANG 15 990966 1,230 980 1,224 768 5,2393,2791,255 737358 2,4174,404 12,655 3,5975,9492,5973,1877,6494,1445,422 21,924 5,423 20,215 3,1183,6769,410 16,74012,19712,850 9,5686,1072,3476,414 19,68411,27116,70519,270 -1,176-1,680-2,016-2,200-2,228-2,641-2,665-3,038-3,246-3,760-4,207-4,508-4,661-5,584-5,662-5,775-5,903-6,228-6,666-6,776-6,910-6,923-7,025-7,176-7,952-7,953-10,162-11,104-13,589-14,661-16,618-17,385-17,410-17,691-31,151-36,031-70,461-85,061-130,490 LN KALTARA PABAR PABARDAY BABEL GORONTALO PASEL BENGKULU SULBAR PAPUA PATENG PAPEG KEPRI MALUTSULTRAKALSEL MALUKU DIY KALTENGSUMBAR BALI JAMBI ACEH SULTENG NTB KALTIM SULUT RIAU NTT SUMSEL SULSEL LAMPUNG DKI KALBARBANTENSUMUTJATENG JATIMJABAR LEBIH KURANG disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. IPG memberikan gambaran kuantitatif dalam bentuk indeks antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) atau 0 (nol)-100% (seratus persen) mengenai sejauh mana distribusi guru telah memenuhi prinsip kesetaraan, baik antarwilayah maupun antarsatuan pendidikan. Indeks Pemerataan Guru (IPG) merupakan alat ukur untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi guru secara agregat dalam suatu wilayah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun nasional. Ketidakmerataan tersebut dapat dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran yang diajarkan, serta perbandingan antarwilayah. IPG mempertimbangkan sebaran rasio antara ketersediaan guru PNS dengan kebutuhan ideal guru. Kebutuhan guru ideal ini dihitung dengan memperhatikan lima faktor utama, yaitu alokasi waktu dalam kurikulum, jumlah rombongan belajar, jam wajib mengajar minimal per minggu, tugas tambahan guru, serta jenis guru yang dibutuhkan. Semakin rendah nilai IPG, semakin merata distribusi guru. Apabila IPG bernilai 0 (nol) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Gambar 25 Indeks Pemerataan Guru Sumber: Kemendikbudristek, 2020-2024 Berdasarkan Gambar 25 menunjukkan bahwa salah satu isu strategis utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini adalah menurunnya tingkat pemerataan distribusi guru. Dalam periode lima tahun terakhir, Indeks Pemerataan Guru mengalami penurunan signifikan dari 55,38% (lima puluh lima koma tiga puluh delapan persen) pada tahun 2020 menjadi hanya 36,91% (tiga puluh enam koma sembilan puluh satu persen) pada tahun 2024. Tren penurunan ini mengindikasikan semakin meningkatnya semakin meratanya guru di Indonesia. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 36,91% (tiga puluh enam koma sembilan puluh satu persen) wilayah telah mencapai kategori pemerataan guru yang baik. Meskipun secara nasional jumlah guru secara agregat cukup memadai, distribusinya belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah perkotaan dan kawasan dengan infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Sebagian besar daerah masih berada pada kategori cukup atau kurang, yang menandakan masih adanya ketimpangan signifikan dalam distribusi guru, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketimpangan ini tidak hanya terjadi antardaerah, tetapi juga terlihat antarjenjang dan antarbidang studi, terutama untuk mata pelajaran seperti Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Salah satu tantangan utama dalam pemerataan guru adalah ketidaksesuaian antara jumlah guru yang tersedia dengan kebutuhan faktual di masing-masing satuan pendidikan. Selain itu, guru cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan sekolah favorit, sementara sekolah di daerah terpencil dan 55.38 45.68 45.68 39.28 36.91 2020 2021 2022 2023 2024 perbatasan sering kali mengalami kekurangan guru, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Penerapan IPG secara sistematis oleh pemerintah daerah, menunjukkan bahwa indeks ini dapat menjadi alat yang efektif dalam merancang redistribusi dan penataan kebutuhan guru berbasis data. Namun, pelaksanaannya di berbagai daerah masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya kapasitas kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan data pendidikan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi:
(1)integrasi IPG dalam perencanaan kebutuhan guru di tingkat pusat dan daerah; (2) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis dan penggunaan data IPG; (3) penyesuaian formasi rekrutmen ASN/PPPK guru berdasarkan temuan IPG; serta (4) penyusunan kebijakan afirmatif bagi daerah yang secara konsisten berada dalam kategori IPG rendah.
Kurikulum Nasional Upaya mencapai layanan pendidikan bermutu untuk semua, salah satunya dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan agar sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman, serta untuk mengatasi masalah mutu pembelajaran yang masih dihadapi Indonesia, seperti rendahnya penguasaan keterampilan dasar literasi dan numerasi. Penyesuaian dan pengembangan kurikulum yang dinamis merupakan kewajaran dalam pendidikan, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan budaya, dan tantangan global. Di Indonesia telah terjadi dua belas kali perubahan kurikulum sejak negara ini berdiri dan terdapat banyak pelajaran yang bisa dipetik dalam perjalanan kurikulum tersebut. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak sudah dikenalkan sejak Kurikulum 1975 melalui mastery learning. Konsep mastery learning kemudian berkembang pada Kurikulum 1994 menjadi pendidikan berbasis kompetensi yang menuntut penguasaan kompetensi terkait dunia nyata. Kemudian dilanjutkan pada Kurikulum Merdeka dengan memperkuat pembelajaran berdiferensiasi. Kurikulum Merdeka (KM) ditetapkan sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024, terdapat sekitar 370.032 (tiga ratus tujuh puluh ribu tiga puluh dua) satuan pendidikan atau sekitar 83,94% (delapan puluh tiga koma sembilan puluh empat persen) yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka terlihat pada Gambar 26. Kurikulum Merdeka yang diterapkan pada satuan pendidikan anak usia dini mencakup Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Satuan Pendidikan Kerjasama TK (SPK TK), dan Satuan Pendidikan Kerjasama KB (SPK KB). Gambar 26 Persentase Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka Secara Nasional Sumber: Kemendikbudristek, 2024 (diolah) Sejak diterapkan secara mandiri pada 2022, terdapat indikasi positif pada satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka dalam hal capaian hasil belajar. Pada Gambar 27, analisis yang dilakukan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) terhadap hasil Asesmen Nasional (AN) menunjukkan peningkatan skor literasi dan numerasi dari tahun 2021 ke 2023. Gambar 27 merupakan peningkatan skor literasi dan numerasi dari tahun 2021 ke tahun 2023 yang dikelompokkan berdasarkan kurikulum yang diterapkan pada satuan pendidikan. Gambar 27 Perubahan Rata-rata Skor Literasi-Numerasi dari Asesmen Nasional 2021 ke 2023 Berdasarkan Jenis dan Durasi Penerapan Kurikulum, serta Jenjang Pendidikan Sumber: Kemendikbudristek, 2024 Penerapan kurikulum berlaku yang belum sepenuhnya berjalan secara baik, disertai intervensi program yang terkait kualitas pembelajaran yang juga belum optimal, pada akhirnya menyebabkan terjadinya fenomena bersekolah tetapi tidak belajar, karena peserta didik tidak mendapatkan manfaat optimal dari pembelajarannya. Beberapa kebijakan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan berfokus pada materi esensial yang mengutamakan perkembangan kompetensi peserta didik, tetapi hasilnya belum maksimal sehingga diperlukan kebijakan yang relevan, efektif, dan mendukung pencapaian kompetensi peserta didik. Untuk itu, pengembangan kurikulum 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PAUD dan TK SD SMP SMA SMK SLB PKBM & SKB Seluruh Jenjang Pelaksana Kurikulum Merdeka Belum Menerapkan 7.3 8.8 5.5 4.4 2.8 4.8 3.8 4.9 8.8 10.3 7.67.9 6.1 7.9 5.4 6.4 10.7 12.8 9.0 10.1 8.1 10.1 7.1 8.4 11.2 13.1 10.410.8 8.6 10.5 7.3 8.4 Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi Literasi Numerasi SD/MI/Sederajat SMP/MTs/SederajatSMA/MA/Sederajat SMK/MAK Kurikulum 13 Kurikulum Merdeka 1 Tahun Kurikulum Merdeka 2 Tahun Kurikulum Merdeka 3 Tahun perlu secara berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dapat mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna karena Indonesia memiliki keberagaman budaya dan bahasa, kearifan lokal, dan sumber daya alam, dan memperhatikan perkembangan teknologi. Pendidikan Vokasi Semakin membaiknya kinerja pendidikan vokasi ditunjukkan antara lain dengan keterserapan pendidikan vokasi di pasar kerja. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020-2021, yang dapat terjadi karena dampak COVID- 19, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022, dan selanjutnya. Pada tahun 2024, keterserapan lulusan SMK sebesar 40,11% (empat puluh koma sebelas persen). Gambar 28 Persentase Penduduk yang Bekerja Satu Tahun Setelah Kelulusan Jenjang SMK Tahun 2017-2024 Sumber: Sakernas, 2017-2024 (diolah) Dari jumlah lulusan SMK yang lulus setiap tahunnya, dengan alasan tertentu tidak bekerja, seperti sekolah (melanjutkan pendidikan), mengurus rumah tangga, atau alasan lainnya seperti sakit atau orang dengan disabilitas yang tidak bekerja. Sehingga untuk secara tajam melihat kondisi keterserapan lulusan SMK, dapat ditunjukkan dengan persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha satu tahun terakhir. Keterserapan angkatan kerja lulusan SMK/MAK di pasar kerja ini terus mengalami peningkatan dari tahun 2021, yang pada tahun 2024 mencapai sebesar 44,40% (empat puluh empat koma empat persen). Capaian tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan keterserapan angkatan kerja lulusan SMA/MA/SMLB/Paket C, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan lulusan Diploma I/II/III. 36.80 35.40 40.80 38.70 32.05 35.37 38.37 40.11 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gambar 29 Persentase Angkatan Kerja Setahun Terakhir yang Bekerja/Berwirausaha Satu Tahun Terakhir Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Sumber: Sakernas, 2021-2024 (diolah) Berdasarkan data Kemendikbudristek per April 2024, terdapat 14.409 (empat belas ribu empat ratus sembilan) SMK dengan total peserta didik hampir 5 (lima) juta anak. Bidang keahlian Teknologi Informasi merupakan bidang yang paling banyak diterapkan di SMK, yaitu sebanyak 8.421 (delapan ribu empat ratus dua puluh satu) SMK. Selanjutnya, bidang Teknologi Manufaktur dan Rekayasa menempati urutan kedua sebanyak 6.854 (enam ribu delapan ratus lima puluh empat) SMK dan bidang Bisnis dan Manajemen menempati urutan ketiga dengan total 6.341 (enam ribu tiga ratus empat puluh satu) SMK. Hal ini sejalan dengan banyaknya peserta didik SMK yang memilih bidang keahlian Teknologi Manufaktur dan Rekayasa, Bisnis dan Manajemen, dan Teknologi Informasi. Jika dilihat lebih dalam, lebih dari 1 (satu) juta peserta didik SMK memilih program keahlian teknik otomotif dimana program ini termasuk dalam bidang teknologi manufaktur dan rekayasa. Sedangkan program keahlian dengan peminat paling rendah adalah program seni pedalangan dengan 48 (empat puluh delapan) peserta didik. Gambar 30 Persentase Peserta Didik SMK Berdasarkan Bidang Keahlian Sumber: Dapodik Kemendikbudristek, April 2024 (diolah) Untuk mengoptimalkan keterserapan lulusan dalam pasar kerja, maka bidang keahlian yang ada di setiap SMK harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, bidang keahlian yang sudah jenuh harus segera ditutup dan diganti oleh keahlian-keahlian yang diperlukan di masa depan. Selain itu, Kemendikdasmen 32.03 33.74 36.21 43.04 36.51 38.69 43.09 44.40 36.94 53.51 50.89 52.22 2021 2022 2023 2024 SMA/MA/SMLB/Paket C SMK/MAK Diploma I/II/III 1.23% 1.31% 2.21% 3.88% 4.61% 6.80% 7.15% 21.08% 21.36% 30.36% Kemaritiman Teknologi Konstruksi dan Properti Energi dan Pertambangan Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Agribisnis dan Agriteknologi Seni dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Teknologi Informasi Bisnis dan Manajemen Teknologi Manufaktur dan Rekayasa berupaya mengembangkan strategi khusus dalam mendorong mutu pendidikan vokasi khususnya SMK melalui strategi penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan/atau melalui strategi lainnya yang relevan. Untuk itu, telah dilaksanakan kebijakan pemberian bantuan SMK Pusat Keunggulan, untuk mengembangkan kualitas SMK dengan kompetensi keahlian tertentu agar terjadi peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja, yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang memiliki semangat pengimbasan serta pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Berbagai program untuk SMK juga sudah dilakukan seperti pelatihan guru SMK berupa peningkatan keterampilan/keahlian (upskilling) dan penyegaran kembali (reskilling), pembinaan dan bantuan SMK berbasis pabrik pembelajaran (teaching factory), kewirausahaan di SMK, serta peningkatan kemitraan dengan swasta/industri. SMK perlu juga mempertimbangkan penguatan kompetensi dasar dan penanaman karakter abad ke-21 (dua puluh satu) (seperti critical thinking, creativity, communication, dan collaboration). Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam usia produktif, Kemendikdasmen juga memberikan fasilitasi layanan kursus dan pelatihan, antara lain melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Program PKK adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia usaha dan industri (DU/DI). Sedangkan, program PKW adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha. Pembinaan dan fasilitasi pada layanan kursus dan pelatihan ditujukan antara lain untuk berkontribusi pada peningkatan produktivitas penduduk usia produktif. Bekerja bersama lintas kementerian/lembaga dan daerah, kinerja keterserapan lulusan pelatihan dapat terus meningkat. Kondisi capaian saat ini masih cukup rendah. Berdasarkan data Sakernas, pada tahun 2024, persentase angkatan kerja usia 15 (lima belas)-25 (dua puluh lima) tahun yang mengikuti pelatihan/kursus/training bersertifikat dalam satu tahun terakhir yang bekerja satu tahun terakhir adalah sebesar 40,44% (empat puluh koma empat puluh empat persen). Gambar 31 Persentase Angkatan Kerja Usia 15-25 Tahun yang Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training Bersertifikat Setahun Terakhir yang Bekerja dalam Satu Tahun Terakhir Sumber: Sakernas, 2021 - 2024 (diolah) 33.78 35.29 37.95 40.44 2021 2022 2023 2024 Kebekerjaan Lulusan Pendidikan Terdapat perbedaan yang cukup besar antara kemampuan peserta didik SMK dengan peserta didik SMA dalam hal berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Berdasarkan data Sakernas BPS, keterserapan lulusan SMA masih lebih rendah daripada keterserapan lulusan SMK. SMK perlu juga mempertimbangkan penguatan kompetensi dasar dan penanaman karakter abad ke-21 (dua puluh satu), seperti critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Pada Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja (di atas 15 (lima belas) tahun) berjumlah 215,37 (dua ratus lima belas koma tiga puluh tujuh) juta. Dari jumlah tersebut sebanyak 152,11 (seratus lima puluh dua koma sebelas) juta masuk kategori angkatan kerja, dengan rincian 144,64 (seratus empat puluh empat koma enam puluh empat) juta jiwa bekerja dan 7,47 (tujuh koma empat puluh tujuh) juta jiwa menganggur. Sedangkan sebanyak 63,26 (enam puluh tiga koma dua puluh enam) juta jiwa penduduk usia kerja tidak termasuk kategori angkatan kerja. Angkatan kerja terbanyak terdapat di provinsi Jawa Barat dengan total 26,19 (dua puluh enam koma sembilan belas) juta jiwa. Jika dilihat berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, lebih dari setengah angkatan kerja berpendidikan di bawah SMP/sederajat. Gambar 32 Persentase Angkatan Kerja Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Sumber: Sakernas, 2024 (diolah) Melihat kondisi jangka menengah pada struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan nampak bahwa angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan jenjang pendidikan menengah. Gambar 33 Persentase Angkatan Kerja Lulusan Tiga Tahun Terakhir Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Sumber: Sakernas, 2021-2024 (diolah) 52.3234.82 2.65 10.21 ≤ SMP/Sederajat SMA/Sederajat Diploma I-IV S1-S3 13.30 12.33 11.55 11.09 55.54 54.31 51.40 55.35 4.97 5.10 5.33 3.31 23.78 26.00 29.03 27.63 2.40 2.26 2.69 2.62 2021 2022 2023 2024 ≤ SMP/Sederajat SMA/Sederajat Diploma I/II/III/IV S1 S2-S3 Pada tahun 2024, dari total 144,64 (seratus empat puluh empat koma enam puluh empat) juta jiwa penduduk yang bekerja didominasi oleh penduduk yang memiliki pendidikan terakhir yang ditamatkan yaitu kurang dari SMP/sederajat (tidak/belum tamat SD, SD/sederajat, dan SMP/sederajat) sebanyak 77,26 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh enam) juta penduduk bekerja. Pada Gambar 34 (a), terlihat bahwa secara umum setiap jenjang pendidikan mengalami kenaikan penduduk yang bekerja sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun, terlihat pula bahwa penduduk bekerja yang memiliki pendidikan terakhir Diploma masih sangat rendah. Jika dilihat berdasarkan keahlian, masih terdapat ketidaksesuaian. Sebanyak 8,23% (delapan koma dua puluh tiga persen) yang memiliki pendidikan di bawah SMP/sederajat namun memiliki pekerjaan kategori keahlian tinggi, sedangkan sebanyak 3,06% (tiga koma nol enam persen) lulusan pendidikan tinggi memiliki pekerjaan kategori keahlian rendah. (a) (b) Gambar 34 a) Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020-2024, b) Pekerja Berdasarkan Keahlian dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2024 Sumber: Sakernas, 2020-2024 (diolah) Tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Agustus 2024 sebesar 4,91% (empat koma sembilan puluh satu persen). Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan di seluruh tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kecuali tingkat Diploma I/II/III yang mengalami peningkatan sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) dan Universitas yang mengalami peningkatan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen). Selain itu, SMK masih menjadi penyumbang terbesar dalam tingkat pengangguran terbuka. Jika dilihat berdasarkan wilayah, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran terbuka paling besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia pada Agustus 2024. 73,429,220 39,185,703 4,247,895 11,591,36672,664,352 41,582,291 4,052,014 12,751,866 76,219,255 42,405,871 3,713,405 12,958,182 76,339,366 45,660,866 3,834,131 14,018,014 77,262,902 48,827,279 3,836,874 14,714,949 ≤ SMP/sederajat SMA/sederajat Diploma I-IV S1-S3 2020 2021 2022 2023 2024 8.23 43.28 65.65 22.99 41.04 31.29 68.78 15.68 3.06 Tinggi Menengah Rendah PT SMA/SMK/MA/Sederajat ≤ SMP/MTs/Sederajat Gambar 35 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Sumber: Sakernas, 2019-2024 (diolah) Pembiayaan Pendidikan Dalam memastikan pendidikan bermutu bagi semua, pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1)). Untuk itu, perlu ada upaya bersama untuk memastikan kecukupan pembiayaan, terutama dalam rangka mencapai layanan pendidikan dengan mutu terbaik. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya pengaturan Anggaran Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu, sejak tahun 2009, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan 20% (dua puluh persen) dari APBN untuk pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemenuhan 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendidikan pada APBN, secara nominal, menunjukkan angka Anggaran Pendidikan yang terus meningkat. Anggaran pendidikan pada tahun 2009 yang sebesar Rp208,3 triliun (dua ratus delapan koma tiga triliun rupiah), meningkat menjadi Rp724,3 triliun (tujuh ratus dua puluh empat koma tiga triliun rupiah) pada tahun 2025. Komitmen pemenuhan Anggaran Pendidikan pada APBN masih tetap dijaga sampai saat ini dalam proses penganggaran tahunan. Namun demikian, perhatian yang lebih besar perlu diberikan untuk memastikan bahwa pemenuhan Anggaran Pendidikan tersebut diikuti dengan upaya memastikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dan pelaksanaannya. Pemenuhan Anggaran Pendidikan sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari APBN masih ditengarai belum secara efektif membiayai kegiatan-kegiatan yang berimplikasi langsung dalam peningkatan layanan pendidikan di Indonesia. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat/Tamat SD 2.39 3.61 3.61 3.59 2.56 2.32 SMP 4.72 6.46 6.45 5.95 4.78 4.11 SMA umum 7.87 9.86 9.09 8.57 8.15 7.05 SMK 10.36 13.55 11.13 9.42 9.31 9.01 Diploma I/II/III 5.95 8.08 5.87 4.59 4.79 4.83 Universitas 5.64 7.35 5.98 4.8 5.19 5.25 Gambar 36 Tren Anggaran Pendidikan (Triliun Rupiah) terhadap Belanja Negara Sumber: Perpres Rincian APBN, 2009-2025 Dana Transfer ke Daerah Sebagai bagian dari Anggaran Pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBN, Pemerintah mengalokasikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan. Gambar 37 Tren Dana TKD terhadap Anggaran Pendidikan TA 2021-2025 (dalam triliun rupiah) Sumber: Perpres Rincian APBN, 2021-2025 TKD menjadi bagian anggaran terbesar dalam Anggaran Pendidikan, pada tahun 2021-2025 berada pada kisaran 48 (empat puluh delapan)-54 (lima puluh empat) persen dari total Anggaran Pendidikan. TKD dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagian merupakan urusan provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan, dengan porsi anggaran yang besar pada TKD, urusan pendidikan dasar dan menengah dapat didorong pelaksanaannya menjadi lebih berkualitas dan merata. 208.29 225.23 266.94 310.85 345.34 375.37 408.54419.20416.09 444.13 492.46 522.76 550.01542.83 624.25 665.02 724.26 20.81 20.00 20.21 20.08 20.01 20.00 20.59 20.00 20.00 20.00 20.01 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Anggaran Pendidikan (dalam Trilliun rupiah) % Anggaran Pendidikan terhadap belanja negara Alokasi DAU yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan alokasi DAU pada Gambar 38. Dengan pengalokasian DAU tersebut diharapkan dapat terjadi pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan terdiri dari DAU Block Grant dan DAU Specific Grant. Earmark DAU untuk pendidikan yaitu DAU Specific Grant Bidang Pendidikan mulai diterapkan kebijakannya pada tahun 2023, dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari DAU Specific Grant Bidang Pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap daerah mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan, sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2021. Gambar 38 Alokasi DTU yang Diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan Sumber: Perpres Rincian APBN, 2020-2025 Kementerian yang menangani pendidikan, yaitu Kemendikbudristek telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong daerah dalam memanfaatkan DAU pada Anggaran Pendidikan agar sebesar-besarnya digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dilakukan bersama Kemendagri antara lain dengan penajaman berbagai subkegiatan pada Kepmendagri 900-1317 agar lebih mendukung indikator prioritas SPM Pendidikan, yang selanjutnya sebagai daftar subkegiatan yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pemenuhan SPM Pendidikan serta mendukung pencapaian target-target pendidikan nasional. Bagian yang juga penting pada TKD dalam Anggaran Pendidikan yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Dalam mendukung berbagai prioritas nasional pendidikan, telah dilakukan reformulasi kebijakan baik pada DAK Fisik maupun DAK Nonfisik Bidang Pendidikan, selain mengupayakan keberpihakan anggaran, agar kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan bersesuaian dengan program prioritas nasional dapat terbiayai secara memadai. Alokasi DAK Fisik yang relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan di daerah, telah mendorong dilakukannya reformulasi kebijakan DAK Bidang Pendidikan, antara lain dengan penentuan target berdasarkan lokus prioritas, serta jenis intervensi yang tepat dan selektif, sehingga dapat memaksimalkan nilai manfaat dari anggaran yang ada. Sejak tahun 2022, pengalokasian DAK Fisik Pendidikan menerapkan “konsep ketuntasan”. Konsep ini menekankan pada pemenuhan 150,224,664,145156,588,085,167155,273,970,950 174,847,718,165 212,177,520,091212,609,142,546 2020 2021 2022 2023 2024 2025 sarana dan prasarana di satuan pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh atau “tuntas” sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana pada setiap satuan pendidikan. Dengan konsep ini diharapkan sarana dan prasarana di satuan pendidikan memenuhi standar untuk mendukung proses pembelajaran yang baik dan berkualitas. Sejak penetapan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi instrumen kuat untuk dapat berkontribusi pada perluasan akses layanan pendidikan dengan adanya intervensi untuk penambahan daya tampung melalui penyediaan unit satuan pendidikan baru, dan ruang kelas baru pada daerah sesuai kriteria. DAK Fisik Bidang Pendidikan juga menjadi pendorong untuk peningkatan kualitas pembelajaran dengan penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran, serta dukungan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi. Gambar 39 Anggaran Pendidikan Dana Transfer Khusus Tahun 2019-2025 (Triliun Rupiah) Sumber: Perpres Rincian APBN, 2019-2025 Sementara itu, DAK Nonfisik Bidang Pendidikan menjadi salah satu tumpuan utama dalam pendidikan, terutama dalam mendukung keterjangkauan layanan penyelenggaraan pendidikan. DAK Nonfisik terdiri dari: (a) Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD/Kesetaraan; dan (b) aneka tunjangan bagi guru ASN Daerah, mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang mengajar di daerah khusus. Untuk memastikan efektivitas pembiayaan DAK Non Fisik, Pemerintah terus melakukan transformasi kebijakan program antara lain pada Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan agar lebih berkeadilan dan berpihak pada satuan pendidikan. Untuk itu, mulai tahun 2020, pemerintah melakukan penyaluran BOSP langsung ke satuan pendidikan. Hal ini mampu mengurangi keterlambatan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dibandingkan penyaluran di tahun 2019 dan dianggap memberikan kemudahan kepada sekolah. Secara berkelanjutan Kementerian melakukan peningkatan kualitas baik secara data maupun pengelolaan. Pada tahun 2021, Pemerintah mulai memberlakukan nilai satuan biaya yang bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan biaya berbeda antar daerah, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. Pemberlakuan nilai satuan biaya ini berdasarkan kajian Indeks Biaya Pendidikan (IBP) per kabupaten/kota yang dilakukan oleh BSKAP. Pemberlakuan nilai satuan biaya majemuk pada tahun 2021 baru menjangkau jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, sementara 16.859 17.492 18.334 18.348 15.820 15.820 2.482 131.042 112.317 116.796115.104 112.848116.315129.506 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 DAK Fisik DAK Non Fisik itu, penerapan satuan biaya majemuk untuk BOP PAUD dan BOP Kesetaraan mulai dilakukan pada tahun 2022. Upaya terobosan yang telah dilakukan lainnya untuk memastikan DAK Nonfisik bisa lebih optimal pemanfaatannya, yaitu bahwa pada tahun 2025 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru, yang semula disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menjadi salur langsung dari RKUN ke rekening guru penerima tunjangan. Anggaran Pendidikan Daerah Pemenuhan anggaran sebesar 20% (dua puluh persen) juga perlu dipenuhi oleh daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemenuhan anggaran untuk program urusan pendidikan pada APBD berasal dari berbagai sumber, baik dari pendapatan asli daerah, maupun Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta pada daerah tertentu juga berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan layanan pendidikan di daerah, perlu adanya komitmen tinggi daerah dalam mengalokasikan anggaran non-Dana TKD dari APBN untuk pemenuhan pendidikan. Hal ini diperlukan agar ada keberpihakan anggaran cukup tinggi untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah. Gambar 40 Anggaran Program Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan) Tahun 2023 (dalam Persen) Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2023 Alokasi anggaran program urusan pendidikan pada APBD sangat bervariasi di setiap provinsi. Gambar 40 menunjukkan data tahun 2023, yang mana terdapat 9 (sembilan) provinsi yang belum mengalokasikan anggaran program urusan pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) pada APBD. Pada tahun 2022, hanya terdapat 3 (tiga) provinsi yang belum mengalokasikan anggaran program urusan pendidikan 20% (dua puluh persen) APBD. Pada tahun 2023, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki proporsi terbesar alokasi anggaran program urusan pendidikan terhadap total APBD, yaitu 4.7 5.9 8.1 10.9 13.8 18.518.518.819.9 21.121.922.623.123.323.724.524.725.225.726.126.627.427.628.528.728.729.229.629.629.930.030.430.8 32.433.2 36.2 43.1 1.30.50.91.01.4 13.4 7.9 10.0 4.1 8.9 10.1 15.3 12.6 17.8 4.1 10.2 8.3 11.6 15.715.8 10.5 13.8 9.7 18.1 20.019.4 25.6 15.2 13.1 16.115.314.2 10.7 19.118.1 24.1 25.5 Papua Papua Barat Papua Barat Daya Papua Pegunungan Papua Selatan Jambi Kalimantan SelatanKalimantan Tengah Kalimantan TimurKalimantan Utara Kep. Riau Sulawesi Tengah Maluku Utara Lampung DKI Jakarta RiauBali Sumatera Selatan Sumatera UtaraKalimanta Barat Banten Jawa Timur DI Yogyakarta Bengkulu Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Jawa Barat Kep. Bangka Belitung Sulawesi Selatan NTB Jawa Tengah Aceh Sulawesi UtaraSumatera Barat Maluku NTT Anggaran Program Urusan Pendidikan Transfer Daerah sebesar 43,1% (empat puluh tiga koma satu persen), terhitung alokasi transfer daerah bidang pendidikan sebesar 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari APBD. Disusul oleh Provinsi Maluku, yang Anggaran Pendidikannya sebesar 36,2% (tiga puluh enam koma dua persen) dari total APBD, terhitung anggaran transfer daerah bidang pendidikan sebesar 24,1% (dua puluh empat koma satu persen) terhadap APBD. Selain komitmen perlu ditingkatkan untuk pemenuhan Anggaran Pendidikan, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran. Upaya ini bertujuan agar dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. 1.1.6 Bahasa Bahasa merupakan salah satu indikator penting dalam mengembangkan literasi, mencakup kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Literasi menjadi ukuran keberhasilan pembelajaran di bidang pendidikan dan penguasaannya tidak akan terjadi tanpa kemampuan berbahasa yang baik. Dengan literasi yang baik, akan membuka pintu bagi pengetahuan, komunikasi, dan pemikiran kritis. Penginternasionalan bahasa Indonesia merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan berdasarkan perintah Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Selaras dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, penginternasionalan bahasa Indonesia bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks global. Program penginternasionalan bahasa Indonesia berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, apresiasi, dan pengakuan dunia internasional terhadap keberadaan, peran, dan pengaruh Indonesia dalam kerja sama antarbangsa dan antarnegara serta membuka peluang bagi masyarakat internasional tidak hanya untuk belajar bahasa Indonesia, tetapi juga untuk memahami nilai-nilai keindonesiaan yang luhur, unik, dan universal. Program penginternasionalan bahasa Indonesia yang diintervensi oleh pemerintah setakat ini berkaitan dengan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), fasilitasi penerjemahan, dan integrasi penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional. Capaian fasilitasi pembelajaran BIPA menunjukkan hingga akhir tahun 2024 sebanyak 198.268 (seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan) pemelajar BIPA yang belajar di 710 (tujuh ratus sepuluh) lembaga di 56 (lima puluh enam) negara telah terfasilitasi program BIPA dengan 2.181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) penugasan pengajar BIPA. Sementara itu, berkaitan dengan fasilitasi penerjemahan, dalam kurun waktu 2021-2024 telah dihasilkan 8.687 (delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh) produk penerjemahan. Sementara itu, berkaitan dengan upaya integrasi bahasa Indonesia dalam forum internasional, dalam Sidang Umum Ke-42 (empat puluh dua) UNESCO pada 7- 22 November 2023, tepatnya pada 20 November 2023 bahasa Indonesia secara bulat disetujui dan ditetapkan sebagai bahasa resmi ke-10 (sepuluh) Sidang Umum UNESCO. Pelindungan bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran. Pelindungan bahasa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Pelindungan bahasa daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah. Dalam upaya melindungi bahasa Indonesia, di dalamnya juga terdapat upaya pelindungan terhadap sastra Indonesia. Pelindungan sastra Indonesia dilakukan untuk mempertahankan fungsi sastra Indonesia sebagai sarana pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan, penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti, peneguhan jati diri bangsa dan penumbuhan solidaritas kemanusiaan, dan pengungkapan wawasan keindonesiaan. Pada tahun 2024, sebanyak 26.555 (dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima) SD dan SMP serta 608 (enam ratus delapan) komunitas terlibat dalam revitalisasi bahasa daerah, 114.554 (seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh empat) pengawas, kepala sekolah, guru, fasilitator, sastrawan, pegiat bahasa/sastra dan komunitas aktif, 341 (tiga ratus empat puluh satu) kabupaten/kota di 38 (tiga puluh delapan) provinsi melaksanakan revitalisasi bahasa daerah selama tahun 2024 dan 114 (seratus empat belas) bahasa daerah/dialek yang sudah direvitalisasi. Sebanyak 5.471.435 (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima) peserta didik SD dan SMP terlibat dalam pembelajaran bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah juga sebagai upaya untuk memulihkan, mempromosikan, dan menjaga keberlanjutan penggunaan bahasa-bahasa lokal atau daerah yang terancam punah akibat berbagai faktor seperti globalisasi, urbanisasi, dominasi bahasa-bahasa besar, dan perubahan sosial budaya. Pelestarian bahasa melibatkan pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan dan pengajaran bahasa di berbagai konteks, termasuk dalam sistem pendidikan formal dan informal. Gambar 41 Peta Sebaran Revitalisasi Bahasa Daerah Sumber: Kemendikbudristek, 2021-2024 Pada 2021, jumlah bahasa yang direvitalisasi sejumlah 5 (lima) bahasa di 3 (tiga) provinsi (3 (tiga) UPT Balai/Kantor Bahasa), yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pada 2022, sasaran revitalisasi bahasa daerah (RBD) meningkat menjadi 39 (tiga puluh sembilan) di 13 (tiga belas) provinsi (13 (tiga belas) UPT Balai/Kantor Bahasa). Sementara itu pada 2023, arah sasaran bahasa RBD telah bertambah menjadi 72 (tujuh puluh dua) bahasa yang dilaksanakan di 226 (dua ratus dua puluh enam) kabupaten/kota di 25 (dua puluh lima) provinsi (19 (sembilan belas) UPT Balai/Kantor Bahasa) di Indonesia. Tingkat daya hidup bahasa ditentukan berdasarkan penghitungan indeks dari sepuluh faktor vitalitas, yaitu pewarisan bahasa antargenerasi, jumlah dan proporsi penutur, ranah penggunaan bahasa, respons terhadap ranah penggunaan bahasa, ketersediaan bahasa ajar dan literasi, sikap pemerintah dan regulasi, sikap penutur, jenis dan kualitas dokumentasi, bilingualisme, dan kontak bahasa. Daya hidup bahasa berdasarkan indeks terdiri atas enam tingkatan, yaitu aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Terdapat 18 (delapan belas) bahasa daerah dalam tingkat aman, 27 (dua puluh tujuh) bahasa daerah dalam tingkat rentan, 29 (dua puluh sembilan) bahasa daerah dalam tingkat mengalami kemunduran, 26 (dua puluh enam) bahasa daerah terancam punah, 8 (delapan) bahasa daerah dalam tingkat kritis, dan 5 (lima) bahasa daerah dalam kondisi punah. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang literat dengan menyasar dua ranah, yaitu di dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi di dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis peserta didik, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan taraf hidupnya dalam berbagai hal. Pada tahun 2023, Kemendikbudristek melaksanakan peningkatan literasi generasi muda yang berjumlah 14.829 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan) orang, yang menyasar 745 (tujuh ratus empat puluh lima) orang di DKI Jakarta dan 14.084 (empat belas ribu delapan puluh empat) orang di provinsi lainnya. Upaya bimbingan teknis pembinaan komunitas literasi telah dilakukan terhadap 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) komunitas yang menyasar 100 (seratus) komunitas di DKI Jakarta dan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) komunitas di provinsi lainnya. Pada tahun 2021 hingga 2024, terdapat 38.339.247 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh) eksemplar buku telah terdistribusi ke satuan pendidikan, meskipun pada tahun 2023 tidak terdapat pendistribusian buku. Pada periode yang sama terdapat 92.872 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) satuan pendidikan di daerah 3T dan Non 3T yang menerima distribusi buku tersebut. Sampai pada 2024 terdapat 2.388 (dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan) taman bacaan masyarakat penerima buku bacaan literasi. Begitu juga 40 (empat puluh) perpustakaan penerima buku bacaan literasi pada tahun 2021 hingga 2024, serta 22.509 (dua puluh dua ribu lima ratus sembilan) orang telah mengikuti pelatihan pemanfaatan buku bacaan pada tahun 2022 dan 2023. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pengajaran bahasa daerah di wilayah masing- masing pada pendidikan program kesetaraan, penggunaan bahasa daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah, serta penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah. Pembinaan bahasa daerah dilakukan melalui pengajaran bahasa daerah di wilayah. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) adalah tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. UKBI dapat mengukur keterampilan reseptif dalam kegiatan membaca dan mengukur keterampilan produktif peserta uji dalam kegiatan menulis atau dalam penggunaan Bahasa Indonesia tulis. UKBI mengukur pengetahuan serta pemahaman peserta uji dalam penerapan kaidah Bahasa Indonesia. Hasil UKBI dapat dimanfaatkan oleh peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai sertifikat pendamping kelulusan; penutur jati dari kalangan profesional sebagai prasyarat sertifikasi profesi; warga negara asing yang belajar, sedang, atau akan bekerja di Indonesia; dan/atau warga negara asing yang akan menjadi Warga Negara Indonesia. Gambar 42 Jumlah Peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Sumber: Lakin Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024 Jumlah peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) pada periode 2021- 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten yang mencerminkan meningkatnya partisipasi dalam pengujian tersebut. Jumlah peserta tercatat sebanyak 168.464 (seratus enam puluh delapan empat ratus enam puluh empat) pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 219.358 (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan) pada 2022, 267.064 (dua ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh empat) pada 2023, dan mencapai 345.029 (tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh sembilan) pada 2024, dengan lonjakan signifikan terjadi pada tahun terakhir. Adapun pemeringkatan UKBI berdasarkan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, yaitu (1) Peringkat I (Istimewa) dengan skor 725 (tujuh ratus dua puluh lima)-800 (delapan ratus); (2) Peringkat II (Sangat Unggul) dengan skor 641 (enam ratus empat puluh satu)-724 (tujuh ratus dua puluh empat); (3) Peringkat III (Unggul) dengan skor 578 (lima ratus tujuh puluh delapan)-640 (enam ratus empat puluh); (4) Peringkat IV (Madya) dengan skor 482 (empat ratus delapan puluh dua)-577 (lima ratus tujuh puluh tujuh); (5) Peringkat V (Semenjana) dengan skor 405 (empat ratus lima)-481 (empat ratus delapan puluh satu); (6) Peringkat VI (Marginal) dengan skor 326 (tiga ratus dua puluh enam)-404 (empat ratus empat); dan (7) Peringkat VII (Terbatas) dengan skor 251 (dua ratus lima puluh satu)-325 (tiga ratus dua puluh lima). Peringkat I (Istimewa) menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis, sedangkan Peringkat VII (Terbatas) menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. 168,464 219,358 267,064 345,029 2021 2022 2023 2024 0,14%; 1,455 4,77%; 49,954 8,50%; 89,004 21,57%; 225,947 23,58%; 246,981 24,42%; 255,809 14,69%; 153,870 2,32%; 24,309 Istimewa Sangat Unggul Unggul Madya Semenjana Marginal Terbatas Tidak Berpredikat Gambar 43 Hasil UKBI berdasarkan predikat Sumber: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025 Berdasarkan Gambar 43, dari 1.047.329 (satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) peserta yang sudah mengikuti UKBI paling banyak mendapatkan predikat Peringkat VI (Predikat Marjinal)dibandingkan peringkat lainnya dengan total 255.809 (dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan) orang, predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan kemasyarakatan yang sederhana, yang bersangkutan tidak mengalami kendala. Akan tetapi, untuk keperluan kemasyarakatan yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, apalagi untuk keperluan keilmiahan. Peserta yang mendapatkan hasil paling tinggi atau predikat istimewa masih sangat rendah jika dibandingkan dengan predikat lain. Gambar 44 Jumlah Peserta UKBI Tahun 2023 Sumber: Kemendikbudristek, 2023 Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah peserta UKBI terbanyak pada tahun 2023, yaitu sebanyak 40.359 (empat puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan) orang. Terdapat kesenjangan jumlah peserta UKBI berdasarkan wilayah, karena masih terdapat Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebanyak 1.043 (seribu empat puluh tiga) orang, 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) orang, 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) orang, 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) orang, dan 308 (tiga ratus delapan) orang. 1.1.7 Tata Kelola Tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif adalah komponen yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional. Pada tahun 2024, indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek sebesar 89,13 (delapan puluh sembilan koma tiga belas) dengan predikat A atau “memuaskan”, yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek dapat memimpin perubahan untuk mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks reformasi birokrasi K/L, yaitu sebesar 82,98 (delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan). Gambar 45 Indeks Reformasi Birokrasi Sumber: KemenPAN-RB, 2019-2024 Kemendikbudristek terus berupaya dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan terus meningkatkan indikator-indikator penilaian yang ada. Tabel 3 adalah beberapa capaian indikator penilaian dari tahun 2020 sampai 2024. Tabel 3 Capaian Indikator Penilaian Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Reformasi Birokrasi 77,95 78,79 78,88 83,79 89,13 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - - 3,433 3,408 3,410 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 77,24 78,92 79,87 79,56 79,59 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - 3,33 3,86 3,90 4,02 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 94,90 94,95 95,38 95,61 96,10 Indeks Pelayanan Publik 4,51 4,64 4,01 4,55 4,51 Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) - - - 90,55 91,79 Indeks Reformasi Hukum (IRH) - - 95,05 97,65 99,7 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) - 90,00 85,3 81,20 92,06 Indeks Sistem Merit * 316,5 - 361 - 358 Tingkat Digitalisasi Arsip - - - 85,02 85,51 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral - - - 2,33 2,41 *dinilai 2 (dua) tahun sekali 74.4 77.95 78.79 78.88 83.79 89.13 73.66 74.93 75.65 76.69 76.81 82.98 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kemendikbudristek Rata-rata K/L Rata-rata capaian indikator penilaian yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat setiap tahunnya dan sudah tergolong baik, seperti capaian indeks reformasi birokrasi, indeks SPBE, Nilai Kinerja Anggaran, Indeks Reformasi Hukum, dan Indeks Perencanaan Pembangunan. Kementerian telah berhasil mendapatkan opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut. Adapun beberapa indikator masih memerlukan upaya untuk mendapatkan capaian yang lebih baik. Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator penilaian reformasi birokrasi serta menjadikan indikator tersebut sebagai indikator kinerja Rencana Strategis 2025-2029, sehingga dapat menjadi kementerian dengan tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif. 1.2 Potensi dan Permasalahan 1.2.1 Potensi Untuk memastikan ketercapaian berbagai prioritas dan sasaran pembangunan pendidikan ke depan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki kewenangan dan potensi yang besar dalam meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Potensi Kemendikdasmen dalam meningkatkan layanan pendidikan seperti penyediaan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan bantuan pembiayaan pendidikan. Sedangkan, potensi Kemendikdasmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti kewenangan kebijakan pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari pemerintah, Kemendikdasmen tetap menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap peningkatan layanan dan kualitas pendidikan melalui program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) Tahun 2025-2045. Dokumen nasional tersebut menjadi acuan dan rujukan yang mendorong Kemendikdasmen dalam melakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan pendidikan, serta membentuk kebijakan-kebijakan baru yang menyesuaikan dengan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Perkembangan teknologi digital yang semakin canggih memberikan manfaat yang baik untuk peningkatan proses pembelajaran. Perubahan signifikan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran menjadikan proses tersebut semakin menarik, interaktif, dan informasi ilmu pengetahuan semakin mudah diakses. Penggunaan perangkat teknologi digital memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran yang inovatif dan menambah pengalam belajar yang lebih interaktif. Potensi perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan Kemendikdasmen untuk mengembangkan berbagai sistem dan aplikasi digital pendidikan. Digitalisasi pendidikan mencakup pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pendidikan, tidak hanya dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam sistem pendukung di belakangnya. Upaya transformasi digital pendidikan bertujuan untuk menciptakan kolaborasi ekosistem pendidikan, memberikan kemudahan akses dan perluasan jangkauan layanan publik, standarisasi kualitas layanan pendidikan, data terintegrasi dan komprehensif, dan efisiensi biaya dan sumber daya. Teknologi digunakan untuk membantu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, dan semua unsur yang terlibat dalam ekosistem pendidikan. Dengan adanya digitalisasi, interaksi antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Berdasarkan data Susenas tahun 2024, terdapat sekitar 66,01% (enam puluh enam koma nol satu persen) anak yang sedang bersekolah di seluruh jenjang pendidikan yang mengakses internet dalam 3 (tiga) bulan terakhir yang digunakan untuk mendapat informasi/berita, mengirim/menerima e-mail, pembelajaran online, atau work from home (bekerja dari rumah). Selain itu dalam rangka pemanfaatan teknologi untuk mendukung perluasan akses pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan jarak jauh, peningkatan digitalisasi pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan yang dapat menjangkau peserta didik terutama pada wilayah khusus (daerah tertinggal, terpencil, dan terluar). Dukungan Kemendikdasmen dalam digitalisasi pendidikan adalah dengan menyediakan platform digital pendidikan sebagai layanan digital pendidikan terintegrasi yang mendukung kolaborasi seluruh partisipan dalam ekosistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Platform digital pendidikan dapat diakses oleh pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, satuan pendidikan, pemerintah, mitra, orang tua peserta didik, dan masyarakat publik. Adopsi perkembangan teknologi dalam pendidikan menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Pemanfaatan teknologi yang berwujud literasi digital menjadi kemampuan yang perlu dikuasai dalam pendidikan. Peserta didik perlu secara fasih menggunakan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Penguasaan keterampilan literasi digital akan menjadi potensi dalam meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas menggunakan gawai. Kementerian telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik swasta/industri, kelompok masyarakat, dan mitra pembangunan, baik nasional maupun internasional secara masif untuk mendukung program-program pendidikan. Kerja sama yang dilakukan berpotensi positif dalam penyelarasan program dan strategi, sehingga menjadi sumber daya yang semakin menguat untuk pencapaian target-target dan sasaran pembangunan pendidikan. Era Globalisasi mendorong semua pihak agar selalu melakukan perubahan dengan cepat dan mengikuti kemajuan teknologi. Pendidikan juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan isu-isu globalisasi saat ini. Metode pembelajaran dan kompetensi tenaga kependidikan perlu melakukan peningkatan kualitas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan perlu mengadaptasi metode yang berkaitan dengan isu global, sehingga kualitas peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan mampu bersaing secara global. Teknologi digital dan globalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sifat pekerjaan saat ini dan masa depan. Kebutuhan yang semakin tinggi terhadap keterampilan digital seiring penetrasi teknologi ke semua aspek kehidupan membuat penguasaan keterampilan digital sebagai sesuatu yang dibutuhkan di dunia kerja. Menurut World Economic Forum (2023), keterampilan digital akan menjadi keterampilan yang penting untuk dimiliki di pasar kerja, di antaranya keterampilan seperti literasi teknologi, kecerdasan buatan, analisis data dan saintis data (data scientist), serta spesialis data besar (big data specialist). Penguasaan keterampilan digital perlu ditingkatkan, pendidikan juga perlu merespon dengan pemahaman budaya digital yang tetap mengedepankan etika, keamanan, wawasan dan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebhinekaan. Pasar tenaga kerja di seluruh dunia sedang dipengaruhi oleh periode transformasi industri yang didorong oleh peningkatan adopsi teknologi, transisi hijau, dan restrukturisasi rantai nilai. Hal ini diperparah oleh krisis kesehatan, geopolitik, dan ekonomi terbaru yang telah secara signifikan mempengaruhi tingkat pekerjaan di seluruh dunia, serta perubahan demografis yang kemungkinan akan mendorong perubahan lebih lanjut di tahun-tahun mendatang. Tren ini telah menciptakan tantangan dan peluang bagi pasar tenaga kerja global. Berdasarkan data Sakernas tahun 2018 dan 2024, penduduk bekerja pada lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar selama 6 (enam) tahun terakhir adalah bidang penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun, penduduk bekerja pada industri pengolahan mengalami penurunan terbesar selama 6 (enam) tahun terakhir. Pada tahun 2024, mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Bidang informasi dan komunikasi yang diharapkan mengalami peningkatan seiring berjalannya tahun namun tampaknya masih sedikit penduduk yang bekerja di bidang tersebut. Selanjutnya, dengan semakin merebaknya berbagai permasalahan lingkungan, yang kemudian meningkat menjadi isu keberlanjutan yang lebih kompleks, terdapat kebutuhan mendesak untuk pendidikan dapat mengadopsi dalam kurikulum dan pembelajaran mengenai isu lingkungan, penanganan atas isu perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Pembelajaran ramah lingkungan (green education) sejak pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan bagi orang dewasa sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning). Pendidikan ramah lingkungan bertujuan untuk menyoroti keterkaitan krisis iklim dengan pilar-pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan penyampaian respons pendidikan terhadap isu perubahan iklim. Pendidikan ramah lingkungan konsisten dengan dan mendukung tujuan pendidikan transformatif lainnya, seperti keterampilan abad ke-21 (dua puluh satu). Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, indeks literasi keuangan Indonesia meningkat setiap tahun sejak tahun 2013 hingga tahun 2025. Pada tahun 2025, indeks literasi keuangan mencapai 66,46 (enam puluh enam koma empat puluh enam). Pada tahun 2025, laki-laki cenderung memiliki indeks literasi keuangan yang lebih tinggi daripada perempuan, dengan capaian tahun 2025 sebesar 65,58 (enam puluh lima koma lima puluh delapan) untuk perempuan dan 67,32 (enam puluh tujuh koma tiga puluh dua) untuk laki-laki. Selain itu, kesenjangan juga tampak dari capaian indeks literasi keuangan perkotaan yang lebih tinggi daripada perdesaan, dengan capaian tahun 2022 sebesar 50,52 (lima puluh koma lima puluh dua) untuk perkotaan dan 48,43 (empat puluh delapan koma empat puluh tiga) untuk perdesaan, capaian tahun 2024 sebesar 69,71 (enam puluh sembilan koma tujuh puluh satu) untuk perkotaan dan 59,25 (lima puluh sembilan koma dua puluh lima) untuk perdesaan, dan capaian tahun 2025 sebesar 70,89 (tujuh puluh koma delapan puluh sembilan) untuk perkotaan dan 59,60 (lima puluh sembilan koma enam) untuk perdesaan. Pendidikan literasi finansial dapat masuk ke dalam pembelajaran melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Adapun contoh praktik baik pendidikan literasi finansial melalui berbagai cara dalam kurikulum, seperti kegiatan Pramuka yang mencakup pengelolaan keuangan, proyek penggalangan dana, pelatihan menabung dan cakap finansial; dan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) yang mencakup membuat permainan untuk pendidikan literasi finansial dan penelitian tentang pengeluaran peserta didik. Di tingkat kebijakan, pemerintah daerah berperan dalam mendukung implementasi literasi finansial melalui penyediaan kebijakan yang berpihak pada pendidikan keuangan, pengalokasian anggaran yang memadai, serta pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam menghubungkan kerja sama antara satuan pendidikan dengan berbagai mitra strategis, seperti kementerian, lembaga, praktisi, dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas jangkauan edukasi literasi finansial. Perkembangan zaman yang cepat menuntut setiap orang memiliki keterampilan yang ahli agar dapat bersaing di berbagai aspek. Transferable skills atau sering dikenal sebagai keterampilan hidup (life skills), keterampilan abad ke-21 (dua puluh satu) atau 21st century skills, soft skills, atau keterampilan sosio-emosional (socio-emotional skills) adalah keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan berbagai konteks kehidupan dan individu yang berpotensi berpindah ke pekerjaan dan lingkungan sosial yang berbeda. Keterampilan ini memungkinkan anak dan remaja menjadi pembelajar yang tangkas, adaptif, dan warga negara yang produktif dan berhasil melalui tantangan dirinya pribadi, tantangan akademik, tantangan sosial, dan tantangan ekonomi. Memperkuat transferable skills sejak usia prasekolah dasar ke pendidikan menengah dan pasca sekolah menengah akan mendukung perkembangan yang holistik dan pencapaian pembelajaran yang lebih baik, mendukung kemampuan kerja remaja dalam proses transisi dari sekolah ke dunia kerja, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih egaliter (sama atau sederajat) dan adil. 1.2.2 Permasalahan Partisipasi Pendidikan Secara umum angka partisipasi pendidikan di berbagai jenjang terus meningkat dan dapat dipertahankan. Masih terdapat berbagai masalah dalam upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan agar dapat menunjukkan hasil yang baik. Beberapa permasalahan dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan angka partisipasi, antara lain: • Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan menengah belum optimal, terlihat dari persentase anak kelas 1 (satu) SD/sederajat yang pernah mengikuti PAUD yang baru mencapai 63,81% (enam puluh tiga koma delapan puluh satu persen) dan APK SMA/sederajat sebesar 87,29% (delapan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen). • Belum meratanya partisipasi pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia yang ditandai dengan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kabupaten/kota di beberapa provinsi tertentu. • Besarnya angka kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok pendapatan 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya pada jenjang pendidikan menengah dan jenjang PAUD. • Besarnya kesenjangan antara angka partisipasi pendidikan penyandang disabilitas dengan nondisabilitas. • Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun yang mencapai 2,48 (dua koma empat puluh delapan) juta orang. Jumlah ATS yang masih besar ini, dikarenakan aspek ekonomi dan sosial budaya dalam menjangkau layanan pendidikan, serta belum optimalnya pendataan, penjangkauan, pendampingan, dan penyediaan pola layanan pendidikan yang tepat bagi ATS. • Satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dalam kondisi baik hanya sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen). Berdasarkan Dapodik tahun 2025, terdapat 10.440 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh) satuan pendidikan yang menjadi sasaran revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang kelas yang rusak kategori sedang atau berat, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang lainnya sesuai SNP, dan pembangunan unit sekolah baru. • Dukungan fasilitas pada satuan pendidikan terutama fasilitas transit penyaluran makanan, serta sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta cuci tangan yang belum memadai dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kualitas Pada tahun 2024 hasil capaian kualitas pembelajaran baru menunjukkan kategori sedang. Pada beberapa jenjang nilai rerata hasil asesmen dan capaian lingkungan belajar sudah cukup. Kementerian melakukan berbagai upaya agar kualitas hasil pembelajaran terus meningkat, namun masih terdapat permasalahan sebagai berikut: • Skor rerata Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi minimum bidang literasi membaca dan numerasi masih belum optimal terutama pada jenjang SMA/sederajat. • Hasil capaian lingkungan belajar yang ditunjukkan dari capaian Iklim Keamanan Sekolah, Iklim Kebinekaan Sekolah, Iklim Inklusivitas Sekolah, dan Indeks Karakter secara umum masih belum mencapai angka 75 (tujuh puluh lima) pada seluruh jenjang. • Kurangnya dukungan psikologis serta belum optimalnya pembentukan pemahaman dari guru menjadi salah satu yang perlu menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. • Terdapat ketimpangan dalam literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang perlu ditingkatkan melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik berdasarkan hasil asesmen nasional. • Masih banyaknya satuan PAUD yang belum terakreditasi, data sampai dengan tahun 2024 hanya sekitar 62,12% (enam puluh dua koma dua belas persen) satuan PAUD yang telah terakreditasi baik (akreditasi A atau B). • Rendahnya angka satuan PAUD yang memenuhi standar pelaksanaan PAUD HI, hanya sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga persen) satuan PAUD saja yang sudah memenuhi 8 (delapan) indikator dalam pelaksanaan PAUD HI. • Terdapat kurang lebih 50% (lima puluh persen) guru yang belum tersertifikasi, sehingga perlu dilakukan percepatan sertifikasi profesi guru dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran. • Masih terdapat guru yang belum berkualifikasi S1/D-IV. • Tingginya angka guru yang belum berstatus ASN pada jenjang pendidikan TK yang mencapai 87,96% (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh enam persen). • Masih rendahnya Indeks Pemerataan Guru sebesar 36,91% (tiga puluh enam koma sembilan puluh satu persen). Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya guru pada seluruh jenjang di berbagai wilayah di Indonesia. • Kekurangan guru ASN pada seluruh jenjang pendidikan baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kekurangan guru ASN terbesar ditunjukkan pada Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 363.567 (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) orang atau 18,16% (delapan belas koma enam belas persen). • Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran masih terbatas dan belum merata. • Masih diperlukan peningkatan layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pendidikan gizi, kesadaran dan pembiasaan murid dalam konsumsi pangan yang beragam, aman, dan sehat, higiene di satuan pendidikan seperti mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pendidikan Vokasi Berbagai program prioritas nasional dilakukan dalam mendukung pendidikan vokasi dan kebekerjaan, namun masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan. Selain itu, Pendidikan vokasi masih belum terintegrasi dengan dunia usaha/dunia industri secara optimal, sehingga masih terdapat permasalahan, antara lain: • Proses pembelajaran dan kurikulum pendidikan vokasi tidak sesuai (atau tidak mengikuti perkembangan global), sehingga kualitas lulusan vokasi tidak dapat diterima di dunia usaha/dunia industri secara optimal. • Kolaborasi lembaga vokasi dengan dunia usaha/dunia industri masih perlu ditingkatkan dalam mendukung jejaring/networking formasi kebekerjaan bagi lulusan pendidikan vokasi. • Kompetensi lulusan pendidikan vokasi yang tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Hal ini perlu dilakukan perbaikan kurikulum dan pemutakhiran sarana/prasarana pelatihan peserta didik vokasi. • Dukungan pendidikan vokasi (kursus dan pelatihan) bagi peserta didik disabilitas belum optimal. Hal tersebut diperlukan agar peserta didik disabilitas akan mampu mandiri dan berwirausaha karena sulit mendapatkan pekerjaan di bidang formal. • Keterserapan lulusan SMK ke dunia kerja masih belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari tahun ke tahun, hal ini mungkin dikarenakan lebih banyak lulusan SMK yang memilih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi daripada bekerja. • Lulusan SMK merupakan penyumbang terbesar dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, yaitu sebesar 9,0% (sembilan persen), sehingga perlu pemberian intervensi untuk menurunkan angka TPT terhadap lulusan SMK. Pembiayaan Pendidikan Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) APBD fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah. Masih terdapat beberapa provinsi/kabupaten/kota yang belum mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) pada APBD sesuai peruntukannya. Beberapa permasalahan yang menyebabkan pemanfaatan yang belum tepat guna dan tepat sasaran sebagai berikut: • Perbedaan persepsi terkait kategori pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan yang efektif menyebabkan pemanfaatan yang tidak tepat guna dan tepat sasaran dapat terjadi. • Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan yang efektif belum menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah melakukan pemenuhan saja tanpa memperhatikan ketepatan dari penggunaan anggaran tersebut. Bahasa Pengembangan dan pembinaan bahasa menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Bahasa merupakan salah satu indikator penting dalam mengembangkan literasi, mencakup kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Berikut permasalahan dalam mengembangkan dan membina bahasa: • Terdapat 5 (lima) bahasa daerah dengan kondisi kritis (penuturnya hanya kelompok masyarakat berusia 40 (empat puluh) tahun ke atas dan jumlahnya sangat sedikit) dan 11 (sebelas) bahasa daerah dengan kondisi punah (tidak terdapat lagi penuturnya). • Berdasarkan hasil UKBI masih terdapat peserta dengan tingkat kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 2.1 Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sebagai kementerian yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan maka visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029 adalah: “Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden. 2.2 Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sesuai tugas dan kewenangannya, Kementerian melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun misi Kementerian:
1.Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2.Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
3.Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.
2.3 Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Perumusan tujuan Kementerian ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut: Tabel 4 Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah No Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 1 Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan
1.Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD
2.Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun 2 Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini,
1.Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD No Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indikator Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
2.Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:
a.Literasi Membaca
b.Numerasi
3.Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik 3 Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat
1.Indeks Pembangunan Kebahasaan
2.Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia 4 Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi
1.Persentase angkatan kerja lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun 5 Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
1.Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian 2.4 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menetapkan lima sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029, yaitu:
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah No Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 1 Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua 2 Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan 3 Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan 4 Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi 5 Menguatnya sistem tata kelola Meningkatnya tata kelola No Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel Berdasarkan Sasaran Strategis di atas, Kemendikdasmen mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Sasaran Strategis Kemendikdasmen. Adapun indikasi risikonya berdasarkan Sasaran Strategis sebagai berikut. Tabel 6 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Indikasi Risiko No Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indikasi Risiko 1 Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
1.Program pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan belum memberikan keberpihakan untuk wilayah- wilayah 3T, daerah dengan angka partisipasi rendah, daerah yang tidak memiliki sekolah, daerah-daerah yang memiliki tingkat kerusakan sekolah tinggi serta kualitas hasil pembangunan dan revitalisasi berjalan tidak optimal yang menyebabkan fasilitas tidak digunakan dan tidak mendukung perluasan daya tampung.
2.Upaya penanganan dan penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak optimal dilakukan karena tidak tersedianya data ATS yang memadai serta belum terjalinnya sinergi lintas sektor untuk mengatasi dampak negatif yang mengakar pada sosial budaya sehingga menyebabkan anak tidak bersekolah.
3.Penerima bantuan pendidikan tidak mengalokasikan dana secara tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal untuk tujuan pembelajaran dan/atau penggunaan yang bisa mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan, serta indeks biaya bantuan yang diberikan tidak dapat menutup opportunity cost yang dibutuhkan.
4.Layanan Pendidikan Anak Usia Dini tidak tersedia secara memadai serta masih adanya disparitas antarwilayah.
5.Belum terdapat fleksibilitas waktu pada proses pembelajaran pendidikan nonformal karena masih mengikuti waktu pembelajaran pada pendidikan formal.
6.Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak mendapatkan layanan pendidikan yang optimal karena kompetensi guru yang tidak sesuai, kurikulum yang tidak adaptif, serta No Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indikasi Risiko fasilitas yang tidak sesuai pada layanan pendidikan inklusif.
2 Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
1.Pemanfaatan inovasi pembelajaran melalui teknologi tidak optimal secara baik untuk peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, serta pengayaan pembelajaran (sumber bahan ajar seperti konten pembelajaran dan bahan bacaan bermutu).
2.Tidak terbangunnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif dan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
3.Hasil asesmen pendidikan tidak dimanfaatkan untuk penguatan dan perbaikan inovasi pembelajaran dan pengajaran.
4.Penerapan kurikulum belum berpengaruh pada cara belajar mengajar, fasilitasi belajar guru murid, serta pola pembiasaan di lingkungan belajar. Selain itu, kurikulum tidak kontekstual, tidak berpusat pada peserta didik, tidak berfokus pada karakter dan kompetensi esensial, dan tidak sesuai konteks kewilayahan.
5.Bahan ajar yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembelajaran, baik dari segi jumlah, distribusi ke wilayah yang kekurangan, kesesuaian konten dengan usia dan perkembangan anak, maupun keterkaitan dengan konteks wilayah. Di samping itu, terbatasnya pengawasan berbagai pihak sehingga terdapat buku dan bahan ajar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang digunakan dalam proses pembelajaran.
6.Lulusan pendidikan nonformal tidak mendapatkan hasil belajar yang optimal dan kompetensi yang diharapkan karena kualitas layanan pendidikan nonformal yang tidak cukup baik.
7.Rendahnya partisipasi peserta didik dalam ajang talenta dan capaian prestasi tingkat internasional menurun.
8.Satuan pendidikan pada daerah terpencil belum siap untuk diakreditasi karena berbagai kendala, seperti aksesibilitas yang terbatas.
9.Pendidikan dan pelatihan guru tidak memberikan dampak yang signifikan pada kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan kesejahteraan guru tidak diikuti No Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indikasi Risiko dengan peningkatan kinerja, kompetensi, dan pengembangan keprofesionalan, serta pendidik dan tenaga kependidikan belum terpenuhi dan merata di setiap wilayah karena kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan distribusi, redistribusi, dan pengangkatan guru.
3 Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan
1.Kurangnya bahan bacaan bermutu dan akses terhadap bacaan yang relevan dengan konteks wilayah, kurangnya pembiasaan membaca sejak usia dini melalui pendidikan, serta belum optimalnya pemanfaatan media sosial menjadikan minat baca dan literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia masih rendah.
2.Promosi dan dukungan masyarakat terhadap Bahasa Indonesia belum cukup baik, terbatasnya tenaga pengajar dan pusat pembelajaran di luar negeri, terbatasnya publikasi karya ilmiah dan sastra Bahasa Indonesia di internasional, kurangnya peran diplomasi budaya, dan fungsi dalam komunikasi internasional belum dianggap penting, sehingga menyebabkan pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional belum optimal.
3.Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah belum optimal dikarenakan program revitalisasi bahasa dan sastra tidak berjalan secara baik, tidak ada partisipasi dari generasi muda dalam program pelestarian, model pembelajaran bahasa daerah yang kurang sesuai dengan kondisi lokal, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra di daerah.
4 Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi
1.Terbatasnya kolaborasi dan kemitraan antara vokasi dengan industri yang berdampak pada terbatasnya program magang yang relevan dan berkualitas, kurangnya keterlibatan praktisi industri dalam mengajar di sekolah, kemitraan industri swasta tidak berjalan optimal dalam penyelarasan kurikulum dan pembelajaran, dan sertifikasi kompetensi belum diakui oleh industri atau tidak terstandar sesuai kebutuhan industri.
2.Ketersediaan ruang praktik siswa yang tidak memadai, kurangnya alat praktik atau tersedia namun tidak sesuai dengan kebutuhan/standar industri, serta pembelajaran kewirausahaan tidak dilakukan secara tepat.
No Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indikasi Risiko
3.Ketersediaan guru produktif dan instruktur yang terbatas, serta guru tidak memiliki kompetensi maupun pengalaman di bidang industri.
4.Kurangnya komitmen daerah dalam pengembangan pendidikan vokasi sesuai dengan potensi dan arah pengembangan pembangunan daerah.
5.Data tracer study tidak dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pembelajaran.
5 Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
1.Hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dari pihak eksternal maupun internal tidak dimanfaatkan oleh satuan kerja untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dan penyusunan program/kebijakan pada tahun berikutnya.
2.Kebijakan ditetapkan tidak berdasarkan data aktual, tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, dan advokasi kebijakan tidak optimal.
3.Objektivitas pelaksanaan pengawasan internal tidak terjadi karena adanya kepentingan beberapa pihak.
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:
1.Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut: Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:
1.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2.Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3.Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4.Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5.Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.
Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan, arah kebijakan Kemendikdasmen diterjemahkan ke dalam program-program yang selaras dengan Prioritas Nasional 4. Tabel 7 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 4 No Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas 1 Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua 2 Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan 3 Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan 4 Penguatan sistem tata kelola pendidikan Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan 5 Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi Arah kebijakan Kemendikdasmen selaras untuk mendukung Prioritas Nasional 8 dalam rangka memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tabel 8 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 8 No Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur No Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 1 Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatkan kualitas pembelajaran, sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri, pembangunan kebahasaan dan kesastraan, dan penguatan tatakelola Kementerian. Hal tersebut juga mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:
1.Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan
a.Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dengan peningkatan daya tampung, antara lain melalui upaya memberikan keberpihakan pada wilayah yang tidak memiliki satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, wilayah afirmasi, serta wilayah dengan angka partisipasi dan kemampuan fiskal rendah, dan dengan memperhatikan data kebutuhan anak usia sekolah dan karakteristik wilayah.
b.Pemenuhan dan perbaikan prasarana dan sarana layanan pendidikan, dengan memprioritaskan satuan pendidikan dengan tingkat kerusakan tinggi, terdampak bencana, pada wilayah afirmasi, dengan mendorong pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar, dan kebutuhan pembelajaran.
c.Pemenuhan bantuan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok ekonomi, dan peningkatan partisipasi pendidikan pada wilayah afirmasi, serta mendukung program sekolah rakyat, dengan memastikan ketepatan sasaran, mengupayakan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas pemanfaatan untuk seoptimal mungkin mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan.
d.Penyediaan layanan dan pemenuhan bantuan penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan keberpihakan pada anak dengan disabilitas, anak pekerja migran, dan layanan pendidikan terdampak bencana.
e.Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) antara lain dengan penguatan pendataan tepat yang dapat mengidentifikasi ATS beserta isu yang dihadapi, pola penjangkauan tepat, pendampingan efektif untuk menumbuhkan minat sekolah pada ATS dan kesadaran akan pendidikan pada orang tua/wali dan masyarakat di lingkungan ATS, dan memastikan anak mendapatkan layanan pendidikan sesuai usia, minat, dan karakteristik serta kebutuhan spesifik anak.
f.Penguatan upaya pencegahan anak putus sekolah dengan mengembangkan sistem deteksi dini untuk mencegah potensi putus sekolah melalui pemantauan kehadiran peserta didik, kondisi keluarga, serta faktor risiko lainnya, dan pendampingan pada anak beresiko putus sekolah dengan pendekatan konseling.
g.Pengembangan dan penguatan layanan pembelajaran yang sesuai dan fleksibel untuk ATS, terutama terkait dengan isu anak yang bekerja, anak terlantar/anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, ataupun terkait isu remaja dalam pernikahan.Membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan karakter peserta didik.
h.Penguatan penyelenggaraan layanan pendidikan khusus, dengan memastikan tersedianya layanan pada setiap wilayah, serta peningkatan sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif, untuk memberikan hak pendidikan yang berkeadilan bagi anak berkebutuhan khusus.
i.Penguatan layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan dengan memperhatikan afirmasi wilayah dan kelompok usia.
j.Penguatan pendidikan nonformal dan informal, antara lain dengan melakukan afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, rumah belajar, relawan mengajar, dan pendidikan jarak jauh, untuk dapat menjangkau yang selama ini tidak terjangkau layanan pendidikan.
k.Peningkatan parenting, pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
l.Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan pelaku, dengan pemerintah daerah, industri/swasta, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan relawan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kesadaran akan pendidikan, dan dalam membangun upaya positif dalam mengeliminasi faktor hambatan yang meyebabkan anak tidak dapat mengakses layanan pendidikan.
m.Pemenuhan fasilitas pada satuan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain melalui penyediaan fasilitas transit penyaluran makanan, penyediaan sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, dan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.
2.Penguatan layanan PAUD dan 1 (satu) tahun prasekolah
a.Perluasan layanan pendidikan anak usia dini, terutama pada wilayah yang belum terlayani, dengan mengutamakan kerja sama lintas sektor, dan membangun komitmen daerah dalam penyediaan PAUD.
b.Penguatan program untuk pemerataan kesempatan memperoleh layanan 1 (satu) tahun pendidikan anak usia dini terorganisir antara lain melalui pemenuhan layanan TK, dan TK-SD satu atap.
c.Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak yang sedang PAUD, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu.
d.Penyederhanaan perizinan PAUD agar dapat mengakomodir multi layanan berupa Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan PAUD dalam satu atap.
e.Penguatan integrasi kurikulum dan pendekatan pembelajaran PAUD-SD guna menyelaraskan antara capaian perkembangan pada level PAUD dan capaian pembelajaran fase awal SD.
f.Penguatan pelaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan efektif antara lain melalui peningkatan kolaborasi berbagai pihak mulai dari orang tua/wali peserta didik, guru, Dinas Pendidikan, serta Kementerian, selain itu perlu dibangunnya aspek kemampuan fondasi sejak PAUD hingga SD kelas awal untuk bekal anak sebagai pembelajar sepanjang hayat, serta melalui penyediaan alat bantu sumber belajar bagi PAUD dan SD yang mendukung transisi PAUD ke SD.
g.Mendorong penerapan layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) oleh daerah, melalui penguatan kerja sama lintas sektor.
3.Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan
a.Penguatan pembelajaran yang mendorong penguasaan peserta didik terhadap keterampilan hidup dan soft skills masa depan sesuai kebutuhan.
b.Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran yang bermakna dan mendalam dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
c.Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
d.Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
e.Peningkatan digitalisasi pembelajaran, untuk meningkatkan akses bahan ajar dan belajar yang lebih kaya dan berwawasan luas, pembelajaran yang lebih fleksibel, peningkatan kemampuan digital, dalam menyiapkan generasi muda yang lebih siap dan cakap mengikuti perkembangan teknologi.
f.Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis science, technology, engineering, and mathematics (STEM), serta penguasaan koding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.
g.Penerapan evaluasi secara berkala untuk menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum dalam memberikan ruang bagi satuan pendidikan dalam mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan kebutuhan peserta didik.
h.Penerapan asesmen nasional dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai sistem penilaian pendidikan yang berkualitas untuk mengukur kualitas dan memetakan capaian hasil belajar serta menjadi landasan dalam perbaikan pembelajaran dan layanan penyelenggaraan pendidikan.
i.Penerapan pembelajaran yang mendorong penguatan karakter, dan memperhatikan psikososial anak, serta penciptaan lingkungan belajar peserta didik yang aman dan kondusif antara lain dengan penguatan kualitas bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, dan penanaman Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
j.Penguatan pendidikan karakter secara kultural dengan meningkatkan peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) menjadi catur pendidikan (keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media).
k.Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam dengan menerapkan 8 (delapan) Dimensi Profil Lulusan untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik, serta memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir batin, sehingga mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat.
l.Peningkatan pembinaan minat dan bakat bagi peserta didik, dan memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk pengembangan prestasi lebih lanjut, dan pemberian apresiasi untuk peserta didik berprestasi antara lain dengan fasilitasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
m.Pengembangan talenta peserta didik agar menjadi insan yang kreatif, inovatif, dan mandiri yang unggul dalam bidang sains dan teknologi, olah raga dan seni melalui pemetaan kebutuhan dan persediaan telenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi, pengelolaan basis data persediaan dan kebutuhan talenta, peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja serta pengembangan karir dan prestasi talenta, penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta.
n.Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, dengan pemanfaatan Rapor Pendidikan, penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan.
o.Penguatan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan.
p.Pengoptimalan peran relawan pendidikan sebagai mitra strategis sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter, dan pemerataan pendidikan.
q.Revitalisasi program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), untuk meningkatkan pendidikan gizi serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
r.Peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, menjaga kebersihan lingkungan satuan pendidikan, dan upaya untuk menghindari adanya pemborosan makanan (food waste), serta pendidikan karakter seperti kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab.
s.Penguatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang relevan dengan konteks pembelajaran, mudah diakses peserta didik, serta mendukung pengembangan kecakapan literasi.
t.Dukungan penerapan kurikulum dan pembelajaran pada program sekolah rakyat.
4.Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
a.Peningkatan kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, mendorong distribusi dan redistribusi berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus, selain itu uji kompetensi guru perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan tingkat kompetensi guru sesuai standar kualitas.
b.Mendorong pengembangan kurikulum pembelajaran guru yang mencakup penguatan di bidang literasi, numerasi, sains, dan teknologi, pembelajaran mendalam, koding, kecerdasan artifisial, pendidikan karakter, dan kesehatan sekolah.
c.Penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan mendorong pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru S1/D-IV.
d.Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) dan pendekatan pelatihan berbasis pembelajaran mendalam.
e.Peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah untuk mendorong terwujudnya upaya positif dalam perbaikan kualitas belajar mengajar, dan kualitas satuan pendidikan secara menyeluruh.
f.Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
g.Penyediaan guru dan tenaga pendidik untuk mendukung program sekolah rakyat.
h.Penguatan pembelajaran kelas rangkap yang terutama dapat diterapkan pada kondisi satuan pendidikan dengan keterbatasan pendidik dan murid, sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, serta memastikan keberlangsungan pembelajaran di daerah terpencil dengan sumber daya terbatas, dengan mengedepankan ketercapaian pembelajaran berpusat pada anak.
5.Peningkatan kualitas pendidikan vokasi
a.Peningkatan kerja sama, keterlibatan, dan partisipasi industri/swasta untuk penyelarasan kurikulum dan model pembelajaran dengan standar industri, serta peningkatan penyediaan pemagangan dan praktik kerja.
b.Penguatan kualitas pembelajaran yang dapat mendorong pada penguasaan kewirausahaan, soft skills dan penanaman karakter kerja, dan kesiapan bekerja.
c.Pengembangan model pembelajaran berkarakter/berstandar industri, seperti teaching factory/industry, dan secara selektif mengembangkan unit usaha pada satuan pendidikan yang memiliki kesiapan.
d.Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan vokasi melalui peningkatan dan penyegaran keterampilan (upskilling dan reskilling), serta pembelajaran, program magang, dan kerja sama dengan industri.
e.Peningkatan kualitas Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan mendorong kualitas layanan lembaga kursus dan pelatihan.
f.Penguatan fasilitasi dan sistem sertifikasi kompetensi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi.
6.Pembangunan kebahasaan dan kesastraan bahasa daerah dan penginternasionalan Bahasa Indonesia
a.Revitalisasi bahasa daerah antara lain dengan pemberdayaan komunitas pelestari bahasa dan sastra daerah, penguatan literasi dan pelestarian bahasa daerah, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pelestarian bahasa daerah.
b.Pengembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia guna melestarikan sastra daerah dan memperluas pengakuan sastra Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan buku sastra, pengadaan buku sastra baru untuk berbagai jenjang usia sejak PAUD sampai dengan SMA, penguatan pembelajaran sastra dalam kurikulum dan program penulisan buku sastra baru untuk berbagai jenjang pendidikan.
c.Mendorong peningkatan generasi muda dan penutur bahasa untuk memperkuat kecintaan dan kompetensi generasi muda terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
d.Penguatan pembinaan dan pengembangan bahasa dalam memperkuat keindonesiaan, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memperkuat bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
e.Penginternasionalan Bahasa Indonesia dengan peningkatan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penginternasionalan sastra Indonesia, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, serta penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia.
7.Penguatan pembiayaan dan tata kelola pendidikan
a.Peningkatan peran Kemendikdasmen dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN yang efektif dan efisien.
b.Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBD seoptimal mungkin dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan prioritas pembangunan pendidikan.
c.Peningkatan pembiayaan dan kualitas pelaksanaan bantuan operasional satuan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan karakteristik kewilayahan.
8.Penguatan tatakelola serta akuntabilitas Kementerian
a.Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
b.Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
c.Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.
Program Hasil Terbaik Cepat Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah yang Berkualitas Dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas dan merata, Pemerintah telah menetapkan program prioritas nasional Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program ini selaras dengan Asta Cita ke-4 (empat), yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini juga merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) membangun satuan pendidikan unggul dan revitalisasi satuan pendidikan. Pada tahun 2025, pemerintah akan melakukan revitalisasi sarana prasarana satuan pendidikan dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang bertujuan untuk: 1) meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah; dan 2) menyediakan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman. Pelaksanaan bantuan pemerintah terkait revitalisasi sarana dan prasarana dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional. • Dasar Hukum
1.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran;
2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4.Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025;
5.Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor M2401/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2025;
6.Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025; dan
7.Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa Tahun Anggaran 2025.
• Penerima Manfaat Sasaran program revitalisasi satuan pendidikan merupakan satuan pendidikan yang berlokasi di seluruh Indonesia terdiri dari:
1.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memerlukan revitalisasi;
2.Sekolah Dasar (SD) yang memerlukan revitalisasi;
3.Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memerlukan revitalisasi;
4.Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memerlukan revitalisasi;
5.Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memerlukan revitalisasi;
6.Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memerlukan revitalisasi; dan
7.Satuan Pendidikan Nonformal yang memerlukan revitalisasi.
• Tujuan Program Program revitalisasi satuan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang terdiri dari:
1.rehabilitasi ruang kelas yang rusak kategori sedang atau berat;
2.pembangunan ruang kelas baru;
3.pembangunan ruang lainnya; dan
4.pembangunan unit sekolah baru yang dilaksanakan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) khusus standar sarana dan prasarana pendidikan.
• Indikasi Highlight Intervensi
1.Merevitalisasi bangunan satuan PAUD
2.Merevitalisasi bangunan SD
3.Merevitalisasi bangunan SMP
4.Merevitalisasi banguann SMA/SMK
5.Membangun unit sekolah baru satuan PAUD
6.Membangun unit sekolah baru SMA
7.Membangun unit sekolah baru SLB
8.Menyediakan sarana pembelajaran di satuan pendidikan • Indikator dan Rincian Output Tabel 9 Indikator dan Rincian Output Revitalisasi Sarana dan Prasarana IKP/IKK/RO Nomenklatur IKP Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif IKK • Persentase satuan PAUD yang memenuhi SNP sarpras • Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras • Persentase SMP yang memenuhi SNP sarpras • Persentase SMA yang memenuhi SNP sarpras RO • Satuan PAUD yang Direvitalisasi • Unit Sekolah Baru Satuan PAUD yang Dibangun • SD yang Direvitalisasi • SMP yang Direvitalisasi • SMA yang Direvitalisasi • Unit Sekolah Baru SMA yang Dibangun IKP Persentase satuan pendidikan khusus dan Pendidikan nonformal yang memenuhi SNP sarpras IKK • Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras • Persentase Satuan Pendidikan Nonformal yang memenuhi SNP sarpras • Persentase SMK yang memenuhi SNP sarpras RO • SLB yang Direvitalisasi • Unit Sekolah Baru SLB yang Dibangun • Satuan Pendidikan Nonformal yang di Revitalisasi IKP Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha IKK Persentase SMK yang memenuhi SNP sarpras RO SMK yang Direvitalisasi • Lokasi Prioritas 38 (tiga puluh delapan) Provinsi • Sinergi Program dan Pendanaan Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, bahwa sinergi program revitalisasi untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:
1.melaksanakan percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah termasuk penetapan lokasi prioritasnya;
2.menentukan mekanisme pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang paling tepat dan optimal sesuai dengan kondisi dan sumber daya lokal;
3.melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan standar kualitas bangunan dalam pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
4.menyiapkan dukungan dalam pendirian dan pengelolaan SMA Unggul Garuda; dan
5.melaksanakan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran.
• Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah:
1.Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
2.Direktorat Sekolah Dasar
3.Direktorat Sekolah Menengah Pertama
4.Direktorat Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus:
1.Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
2.Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
3.Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal Program Digitalisasi Pembelajaran Pendidikan Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata, Indonesia perlu melakukan akselerasi dalam penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Digitalisasi pendidikan termasuk dalam 17 (tujuh belas) program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yaitu “Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi”. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan, dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, nomor 2 poin e yaitu melaksanakan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran.
Digitalisasi pembelajaran merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Dapodik per 11 Maret 2025, terdapat 334.773 (tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) satuan pendidikan di semua jenjang yang perlu mendapatkan dukungan peralatan digital. Sekolah-sekolah tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe berdasarkan ketersediaan listrik dan internet: Tipe I: Memiliki listrik dan internet, yaitu sebanyak 291.559 (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan) sekolah. Tipe II: Memiliki listrik, tidak memiliki internet, yaitu sebanyak 40.473 (empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) sekolah. Tipe III: Tidak memiliki listrik dan internet, yaitu sebanyak 2.741 (dua ribu tujuh ratus empat puluh satu) sekolah. Dalam pelaksanaan digitalisasi pembelajaran, diperlukan dukungan platform digital pendidikan, ketersediaan konten digital pembelajaran, serta peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, strategi digitalisasi pembelajaran diarahkan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur seperti listrik, internet dan peralatan digital, tetapi juga pada penguatan ekosistem pembelajaran digital yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan literasi digital, integrasi layanan pendidikan berbasis teknologi, serta pengembangan inovasi pembelajaran digital yang sesuai dengan kebutuhan guru, peserta didik dan satuan pendidikan melalui partisipasi semesta dalam menghadapi tantangan masa depan. Berdasarkan Dapodik tahun 2024, proporsi sekolah dengan akses ke internet untuk tujuan pengajaran pada SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB masing-masing sebesar 80,72% (delapan puluh koma tujuh puluh dua persen), 84,68% (delapan puluh empat koma enam puluh delapan persen), 89,34% (delapan puluh sembilan koma tiga puluh empat persen), 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen), dan 92,98% (sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan persen). Capaian ini meningkat drastis dari tahun 2023. Sementara itu, proporsi sekolah dengan akses komputer untuk tujuan pengajaran pada SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB masing-masing sebesar 12,20% (dua belas koma dua persen), 40,77% (empat puluh koma tujuh puluh tujuh persen), 48,38% (empat puluh delapan koma tiga puluh delapan persen), 54,34% (lima puluh empat koma tiga puluh empat persen), dan 19,86% (sembilan belas koma delapan puluh enam persen). • Dasar Hukum
1.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran;
2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4.Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4970/C/HK.03.01/2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 3989/C/DM.00.03/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025; dan
5.Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun Anggaran 2025.
• Penerima Manfaat Sasaran program digitalisasi pembelajaran ini merupakan seluruh satuan pendidikan berdasarkan data Dapodik. • Tujuan Program Program digitalisasi pembelajaran satuan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu di satuan pendidikan, terdiri dari:
1.perangkat media untuk pembelajaran; dan
2.konten pembelajaran yang dilaksanakan mengacu pada program prioritas pemerintah, yaitu “Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.” • Indikasi Highlight Intervensi
1.Pengadaan Perangkat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.Pemberian Bantuan • Indikator dan Rincian Output Tabel 10 Indikator dan Rincian Output Digitalisasi Pembelajaran Pendidikan IKP/IKK/RO Nomenklatur IKP Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum IKK • Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik • Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum • Persentase SMP yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum • Persentase SMA yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum RO • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • Satuan PAUD yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • SD yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • SMP yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • SMA yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran IKP Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum IKK • Persentase SMK yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum • Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum • Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya RO • SMK yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • SMK yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran • SLB yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • SLB yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran IKP/IKK/RO Nomenklatur • Satuan Pendidikan Nonformal yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • Satuan Pendidikan Nonformal yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran • Lokasi Prioritas 38 (tiga puluh delapan) Provinsi • Sinergi Program dan Pendanaan Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, bahwa sinergi program revitalisasi untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut:
1.melaksanakan percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah termasuk penetapan lokasi prioritasnya;
2.menentukan mekanisme pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang paling tepat dan optimal sesuai dengan kondisi dan sumber daya lokal;
3.melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan standar kualitas bangunan dalam pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
4.menyiapkan dukungan dalam pendirian dan pengelolaan SMA Unggul Garuda; dan
5.melaksanakan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran.
• Unit Organisasi Pelaksana Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah:
1.Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
2.Direktorat Sekolah Dasar
3.Direktorat Sekolah Menengah Pertama
4.Direktorat Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus:
1.Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
2.Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
3.Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal 3.3 Kerangka Regulasi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikdasmen, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.
Tabel 11 Kerangka Regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian
1.Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1.Integrasi dan harmonisasi regulasi berkaitan dengan pendidikan yang saat ini diatur oleh tiga regulasi utama, yaitu UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Revisi UU Sisdiknas akan menyelaraskan peraturan- peraturan dalam bidang pendidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.
2.Rancangan sistematika RUU Sisdiknas akan memuat Ketentuan Umum, Pengelolaan Pendidikan, Jalur Pendidikan Formal, Jalur Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
Tahun 2025 - 2026
2.Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Regulasi ini bertujuan untuk:
- membantu biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dalam rangka pendidikan bermutu untuk semua kalangan. - mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. - menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal. Tahun 2027 - 2028
3.Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik
1.Mengubah nomenklatur dari Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen.
2.Mengubah cakupan peserta didik yang diatur menjadi hanya jenjang pendidikan dasar dan menengah.
3.Rancangan sistematika regulasi adalah sebagai berikut:
BAB 1 Ketentuan Umum BAB 2 Alur Manajemen Talenta Peserta Didik Tahun 2026 - 2027 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian BAB 3 Kurasi dan Penghargaan Talenta Peserta Didik BAB 4 Penyelenggara Manajemen Talenta Peserta Didik BAB 5 Partisipasi Masyarakat BAB 6 Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Talenta Peserta Didik BAB 7 Pendanaan BAB 8 Ketentuan Penutup
4.Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
1.Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan.
2.Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir.
3.Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk pemutakhiran layanan UKBI yang saat ini dilaksanakan secara daring.
Tahun 2025 - 2026
5.Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan
1.Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa.
2.Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional dan regional, membantu pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya indeks ini, kebijakan kebahasaan dapat lebih akurat, strategis, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia.
3.Selain itu, Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Tahun 2025 - 2026 No.
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian pentingnya peran bahasa dalam pembangunan nasional.
6.Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
1.Bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan visi “Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu, perlu dilakukan dengan pembelajaran yang adaptif dan bermakna melalui penerapan pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial.
2.Intervensi Dana BOSP Kinerja ditujukan pada satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik untuk mendukung penerapan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial.
3.Dana BOSP Kinerja yang ditujukan bagi satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sudah tidak menjadi sasaran seiring dengan kebijakan penghentian Program Sekolah Sekolah Penggerak.
4.Bahwa terdapat beberapa perubahan kebijakan Dana BOSP Reguler yang disesuaikan dengan regulasi dan perkembangan kebijakan terkini.
Tahun 2025
7.Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pendirian Satuan Pendidikan
1.Deregulasi Permendikbud tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang selama ini berdiri masing-masing berdasarkan jalurnya, antara lain:
a.Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
b.Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Tahun 2026 No.
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
c.Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2.Penyesuaian dengan perkembangan hukum terkait kewenangan perizinan satuan pendidikan di daerah (Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota) berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3.Memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan.
4.Mendudukkan subjek penyelenggara dan memberikan kepastian hukum untuk penyelenggara satuan pendidikan yang dapat diberikan izin pendirian satuan pendidikan (yayasan, orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum).
8.Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
1.Visi baru SPK: “Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang mandiri secara pengelolaan dan keuangan, serta menjadi rujukan penyelenggaraan pendidikan berkelas dunia dalam ekosistem pendidikan nasional Indonesia.”
2.Kriteria SPK dengan visi baru:
a.SPK merujuk pada seluruh standar pendidikan asing (whole school transformation).
b.SPK memiliki akreditasi internasional dari lembaga yang telah diakui.
c.Semua SPK memiliki kualitas yang bisa dijadikan rujukan oleh sekolah nasional dan memiliki rencana serta melaksanakan berbagi Tahun 2026 - 2027 No.
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian praktik baik.
d.Kementerian menunjuk unit utama internal yang membidangi standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan untuk melakukan verifikasi dan penilaian untuk menetapkan daftar LPA yang ideal sebagai referensi bagi LPI.
e.SPK merupakan lembaga yang mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan remunerasi yang layak kepada guru minimal yang setara antara pendidik atau tenaga kependidikan warga negara Indonesia dengan warga negara asing (tidak menerima bantuan keuangan dari pemerintah, termasuk TPG, BOS, insentif, dan sebagainya).
9.Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
1.Mengubah persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah.
Kebijakan yang saat ini berjalan mensyaratkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat tersebut diganti menjadi sertifikat lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah. Hal ini perlu mengubah ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
2.Beberapa muatan yang akan disampaikan dalam peraturan ini antara lain:
a.Syarat bakal calon kepala sekolah
b.Penyiapan bakal calon kepala sekolah
c.Mekanisme pelatihan bakal calon kepala sekolah
d.Mekanisme pengangkatan dan penugasan calon Tahun 2025 No.
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian kepala sekolah
e.Mekanisme perpanjangan dan pemberhentian kepala sekolah
f.Tugas dan beban kerja kepala sekolah
g.Pengembangan kompetensi kepala sekolah
h.Penugasan guru sebagai kepala sekolah swasta dan sekolah indonesia di luar negeri
i.Ketentuan lain yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah
10.Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
1.Perlu dilakukan perubahan atau revisi sebagai respons terhadap kebijakan pembelajaran mendalam, di mana terdapat perubahan Profil Pelajar Pancasila menjadi profil lulusan.
2.Perlu menyesuaikan regulasi untuk memastikan murid mencapai kompetensi lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, perlu menyusun standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
Tahun 2025
11.Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Revisi terhadap Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah perlu dilakukan dengan beberapa urgensi di antaranya:
1.Dalam rangka melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu terkait Pembelajaran Mendalam serta Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial; dan mendukung kebijakan pendidikan bermutu untuk semua.
Tahun 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian
2.Mengubah mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) menjadi Mata Pelajaran Kreatifitas, Inovasi, dan Kewirausahaan (KIK). Hal ini sesuai dengan arahan Menteri saat pertemuan dengan Direktur SMK pada tanggal 20 Januari 2025, juga pertemuan terbatas antara BSKAP dengan Menteri. Mata pelajaran PKK diubah menjadi mata pelajaran KIK bertujuan agar lulusan SMK juga memiliki kemampuan berinovasi, menghasilkan produk/jasa kebaruan yang dibutuhkan masyarakat. Mata pelajaran KIK dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran berbasis projek untuk mengaktualisasikan kompetensi yang dikuasai melalui pengembangan produk/layanan jasa secara kreatif dan inovatif pada kegiatan wirausaha.
12.Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
1.Kursus dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi seluruh lapisan masyarakat.
Penyelenggaraan kursus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya, kursus merupakan Satuan Pendidikan sekaligus Program yang berskala nasional seharusnya memiliki aturan yang memuat acuan dasar yang mengatur penyelenggaraannya untuk menjamin mutu lulusan kursus dan pelatihan. Tahun 2028 - 2029 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian
2.Ruang Lingkup Pengaturan:
a.kelembagaan (bentuk lembaga, syarat umum perizinan)
b.acuan standar
c.kemitraan dengan daerah
13.Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penguatan Karakter Pada Satuan Pendidikan.
1.Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencanangkan kebijakan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
2.Saat ini landasan hukum masih menggunakan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.
3.Melalui SEB, laporan pelaksanaan kegiatan SEB disampaikan ke Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter.
4.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki dua regulasi pendahulu yang terkait secara substansi dengan SEB tersebut, yaitu Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018.
5.Oleh karena itu, diusulkan simplifikasi regulasi dengan menggabungkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, karena substansi saling berkaitan.
Tahun 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian
14.Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
a.Penataan kuantitas guru di seluruh wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b.Redistribusi guru Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperlukan untuk pengaturan kuantitas guru.
Tahun 2025 3.4 Kerangka Kelembagaan Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikdasmen sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar Kemendikdasmen dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Kerangka kelembagaan ini diharapkan dapat memastikan penataan organisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis, serta meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui struktur organisasi yang tepat, proses organisasi yang efisien, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi. 3.4.1 Struktur Organisasi Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, didukung oleh 7 (tujuh) Unit Eselon I dan 3 (tiga) Staf Ahli sebagai berikut:
a.Sekretariat Jenderal;
b.Inspektorat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
d.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
e.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
f.Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
g.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
h.Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga;
i.Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta; dan
j.Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan.
Setiap Unit Eselon I tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda- beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendikdasmen. Sementara itu, masing-masing direktorat jenderal dan badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis sesuai bidangnya masing- masing. Adapun Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemendikdasmen. Gambar 46 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikdasmen. Tabel 12 Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 No Unit Kerja Jumlah 1 Sekretariat Jenderal 1.195 2 Inspektorat Jenderal 147 3 Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru 2.066 4 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 3.193 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus 1.335 6 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 331 7 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 1.129 Total 9.396 Data per 22 Mei 2025
a.Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025-2029 Kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2025-2029 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikdasmen. Di samping itu, proyeksi kebutuhan sumber daya manusia juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing masing unit kerja. Tabel 13 menggambarkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia Kemendikdasmen sampai tahun 2029.
Tabel 13 Proyeksi Kebutuhan SDM Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 No Unit Kerja Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 1 Sekretariat Jenderal 36 52 58 45 49 2 Inspektorat Jenderal 11 10 17 12 5 3 Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru 41 74 75 81 85 No Unit Kerja Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 4 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 94 186 149 181 186 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus 76 108 74 79 91 6 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 10 16 14 10 9 7 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 5 23 17 22 30 Total 273 469 404 430 455 Data per 22 Mei 2025
b.Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikdasmen.
Sebagai bagian integral dari penguatan tata kelola kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diarahkan untuk memperkuat efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Reformasi Birokrasi dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat organisasi Kementerian mampu memberikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Program Reformasi Birokrasi Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas. Penguatan manajemen dan kinerja menjadi landasan utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif. Selaras dengan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-7 (tujuh) tentang penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan digital yang melayani dan bebas dari korupsi, strategi kelembagaan Kementerian pada periode 2025-2029 menekankan dua dimensi utama Reformasi Birokrasi, yaitu:
1.Reformasi Birokrasi General, difokuskan untuk memperkuat internal birokrasi yang efisien, profesional, dan adaptif melalui: penyederhanaan struktur organisasi agar lebih ramping, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan; penguatan tata kelola internal yang berbasis sistem informasi terintegrasi dan pengambilan keputusan berbasis data; manajemen SDM berbasis sistem merit, guna memastikan penempatan dan pengembangan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi; transformasi budaya kerja birokrasi, untuk mewujudkan organisasi yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
2.Reformasi Birokrasi Tematik, difokuskan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui optimalisasi peran birokrasi.
Penguatan reformasi birokrasi menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi kementerian yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan pendidikan nasional. Transformasi kelembagaan yang terintegrasi dengan agenda reformasi birokrasi akan mempercepat terwujudnya birokrasi yang berdampak (impactful bureaucracy), tidak hanya pada level kebijakan, tetapi hingga pada tataran implementasi di sektor pendidikan. Dengan demikian, arah reformasi birokrasi Kementerian ke depan tidak semata ditujukan pada efisiensi tata kelola, namun juga pada peningkatan kemampuan organisasi untuk menghadirkan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan inklusif, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 Target Kinerja Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikdasmen serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikdasmen menetapkan Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap Sasaran Strategis dan Sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP). Tabel 14 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 Kode Uraian Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 SS Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua IKSS 1.1 Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB/sederajat yang pernah mengikuti PAUD persen 64,39 64,60 64,79 64,96 65,13 SP Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah IKP 1.1.1 Persentase Kab/Kota dengan Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD di atas 75 persen 70,83 73,12 75,41 77,70 80,00 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun persen 92,44 92,50 92,57 92,64 92,71 SP Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah IKP 1.2.1 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya Rasio 0,9956 0,9957 0,9958 0,9959 0,9960 IKP 1.2.2 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya Rasio 0,9447 0,9448 0,9949 0,9950 0,9951 IKP 1.2.3 Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya Rasio 0,788 0,794 0,799 0,804 0,809 IKP 1.2.4 Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun persen 99,21 99,22 99,24 99,25 99,27 IKP 1.2.5 Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun persen 96,20 96,25 96,30 96,35 96,39 IKP 1.2.6 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/sederajat persen 87,40 87,76 88,08 88,36 88,63 IKP 1.2.7 Jumlah anak tidak sekolah yang anak 496.81 0 993.62 0 1.720. 430 2.217.2 40 2.714.0 50 Kode Uraian Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal IKP 1.2.8 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif persen 31,14 35,60 40,07 44,53 49,00 IKP 1.2.9 Persentase satuan pendidikan khusus dan Pendidikan nonformal yang memenuhi SNP sarpras persen 13,18 17,32 21,48 25,63 29,79 SS Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan IKSS 2.1 Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD Nilai 64,78 65,58 66,38 67,18 67,98 SP Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan IKP 2.1.1 Persentase kabupaten/kota yang memiliki PAUD dengan Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik persen 19,84 24,71 29,57 34,44 39,30 IKSS 2.2 Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional
a.Literasi Membaca persen 68,62 70,62 72,62 74,62 76,62
b.Numerasi persen 67,35 69,35 71,35 73,35 75,35 SP Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan IKP 2.2.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan Non- ASN yang memperoleh manfaat tunjangan untuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas persen 52,92 53,83 54,75 55,66 56,57 IKP 2.2.2 Persentase peserta didik yang berprestasi pada Tingkat Internasional persen 40 41 42 43 44 IKP 2.2.3 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan TIK untuk tujuan pembelajaran persen 55 60 65 70 75 IKP 2.2.4 Persentase inovasi pendidikan, sains, dan persen 70 73 75 78 80 Kode Uraian Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 kerja sama di kawasan Asia Tenggara yang diimplementasikan IKP 2.2.5 Indeks Pemerataan Guru Angka 35,91 34,91 33,91 32,91 31,91 IKP 2.2.6 Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik persen 40,22 47,83 55,25 62,68 70,11 IKP 2.2.7 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal persen 71,50 85,06 85,96 86,87 87,77 IKP 2.2.8 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karir persen 8,20 17,51 26,85 36,21 45,61 IKP 2.2.9 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik persen 59,47 62,44 65,56 68,84 72,28 IKP 2.2.10 Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum persen 44,59 45,59 46,59 47,59 48,59 IKP 2.2.11 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial persen 87,96 91,98 96,00 100,00 100,00 IKP 2.2.12 Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum persen 39,75 41,20 43,32 45,44 47,65 IKP 2.2.13 Persentase satuan pendidikan nonformal dan informal yang meningkat kualitas pembelajaran dan kepemimpinan instruksionalnya persen 19,75 22,25 24,75 27,25 29,75 IKP Persentase perangkat persen 88 88 89 89 90 Kode Uraian Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 2.2.14 kurikulum dan pembelajaran yang kontekstual, berpusat pada peserta didik dan fokus pada karakter serta kompetensi esensial IKP 2.2.15 Persentase pelaksanaan asesmen pendidikan yang berkualitas persen 79,18 80,54 82,03 83,52 85,01 IKP 2.2.16 Rata-rata Indeks mutu buku pendidikan yang memenuhi standar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Indeks 70 72 74 76 78 IKP 2.2.17 Persentase rekomendasi standar dan kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dan/atau dasar regulasi persen 53 57 64 68 71 IKP 2.2.18 Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B persen 67,16 69,38 71,60 73,82 76,04 IKP 2.2.19 Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca persen 64 68 72 76 80 IKSS 2.3 Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik persen 33,24 33,45 33,66 33,87 34,08 SP Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan IKP 2.3.1 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan penguatan pendidikan karakter yang bermutu persen 8,3 21,7 38,3 53,3 63,3 IKP 2.3.2 Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik persen 66,02 67,83 70,80 72,16 73,69 IKP 2.3.3 Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik persen 60,33 61,53 62,73 63,93 65,13 SS Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan IKSS Indeks Pembangunan Indeks 51,31 52,72 53,46 54,08 55,01 Kode Uraian Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 3.1 Kebahasaan SP Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia IKP 3.1.1 Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia Angka 82,52 83,02 83,52 84,02 84,52 IKP 3.1.2 Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra persen 48,13 49,45 50,15 50,73 51,60 IKP 3.1.3 Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni persen 11,09 11,39 11,55 11,68 11,89 IKP 3.1.4 Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD) Indeks 54,42 55,14 55,86 56,58 57,29 IKSS 3.2 Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia Indeks 52,73 53,50 54,28 55,07 55,87 SP Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia IKP 3.2.1 Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan persen 55 55,5 56 56,5 57 IKP 3.2.2 Persentase lembaga internasional yang memanfaatkan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan persen 1,4 2,3 3,3 4,2 5,6 SS Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi IKSS 4.1 Persentase angkatan kerja lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun persen 72,55 73,27 74 74,74 75,49 SP Meningkatnya pembelajaran dan produktivitas Vokasi IKP 4.1.1 Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha persen 13,42 14,00 14,61 15,25 15,91 IKP 4.1.2 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja/berwirausaha persen 62,11 64,23 66,38 68,56 70 SS Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel IKSS 5.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Indeks 89,35 90 90,10 90,20 90,30 Kode Uraian Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 SP Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian IKP 5.1.1 Indeks Reformasi Hukum Predikat Istime wa Istime wa Istime wa Istimew a Istimew a IKP 5.1.2 Indeks Pelayanan Publik Kementerian Predikat Sangat Baik Sangat Baik Pelaya nan Prima Pelayan an Prima Pelayan an Prima IKP 5.1.3 Indeks Sistem Merit Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.4 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General Predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.5 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Opini WTP WTP WTP WTP WTP IKP 5.1.6 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Predikat BB BB BB A A IKP 5.1.7 Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Predikat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik IKP 5.1.8 Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 75 Nilai 80 83 86 89 92 IKP 5.1.9 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Nilai 93,85 93,90 93,95 94,00 94,05 IKP 5.1.10 Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Cukup Cukup Baik Baik Baik IKP 5.1.11 Indeks SPBE Kementerian Indeks 4,0 1,7 1,8 1,9 2,0 IKP 5.1.12 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian Indeks 2,41 2,66 2,79 2,91 3,05 IKP 5.1.13 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.14 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi Nilai 3,351 3,400 3,500 3,700 4,000 IKP 5.1.15 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan persen 71 72 73 74 75 IKP 5.1.16 Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM persen 37 39 41 43 45 IKP 5.1.17 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.18 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Predikat AA AA AA AA AA IKP Predikat Akuntabilitas Predikat A A A A A Kode Uraian Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 5.1.19 Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru IKP 5.1.20 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Predikat Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.21 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.22 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Predikat A A A A AA IKP 5.1.23 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.24 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Predikat A AA AA AA AA IKP 5.1.25 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.26 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Predikat A A AA AA AA IKP 5.1.27 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.28 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Predikat A A A A AA 4.2 Kerangka Pendanaan Upaya mencapai tujuan Kemendikdasmen dan sasaran strategis yang telah ditetapkan memerlukan dukungan beragam sumber daya, prasarana yang memadai, regulasi yang mendukung, serta pendanaan yang mencukupi.
Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikdasmen sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut. Tabel 15 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kemendikdasmen 2025 - 2029 (dalam juta rupiah) Program Indikasi Pendanaan 2025 2026 2027 2028 2029 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 62.494.105 107.820.15 8 130.544.66 6 136.494.18 3 142.137.56 3 Program Wajib Belajar 13 Tahun 28.297.570 55.055.664 74.865.732 77.492.544 79.848.744 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 25.932.283 39.960.077 41.969.943 43.769.614 45.554.936 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.880.409 6.656.960 7.016.761 7.809.968 8.461.166 Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan 166.954 401.009 413.607 426.506 440.144 Program Dukungan Manajemen 4.216.889 5.746.449 6.278.623 6.995.550 7.832.573 Sumber: Krisna Renstra 2025 – 2029 Kemendikdasmen BAB V PENUTUP Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disusun dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagaimana yang dimandatkan kepada Kementerian. Rencana Strategis ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka; 1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; 2) pengembangan karakter peserta didik; 3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; 4) pelestarian dan pemajuan bahasa dan sastra Indonesia serta pengarusutamaan dalam bidang pendidikan; dan 5) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan, termasuk penguatan peran Kemendikdasmen sebagai Kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah. Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikdasmen beserta Sasaran Nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden pada bidang pendidikan. Rencana Strategis Kemendikdasmen telah menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencana Strategis ini menekankan komitmen Kemendikdasmen untuk melaksanakan seluruh rencana dan program yang telah ditetapkan dalam mencapai visi pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. Rencana Strategis ini memberikan arah strategis bagi pendidikan jenjang PAUD, dasar, dan menengah agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan di era digital, globalisasi, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Dalam Rencana Strategis ini, disampaikan program kegiatan terkait kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, institusi pendidikan, serta masyarakat. Kolaborasi berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. Penyelarasan program dan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, industri, dan perkembangan teknologi juga menjadi pilar untuk memastikan relevansi dan kualitas lulusan di masa mendatang. Rencana Strategis Kemendikdasmen ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis tetapi juga menjadi panduan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan, mempertegas peran pendidikan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kohesi sosial bangsa. Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi berkala, penyesuaian kebijakan, serta memantau capaian indikator kinerja untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional yang merata, inklusif, dan berkualitas tinggi. LAMPIRAN Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 62.494.105 107.820.158 130.544.666 136.494.183 142.137.563 SS 1 Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua IKSS 1.1 Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD persen 64,39 64,60 64,79 64,96 65,13 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun persen 92,44 92,50 92,57 92,64 92,71 SS 2 Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan IKSS 2.1 Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD nilai 64,78 65,58 66,38 67,18 67,98 IKSS 2.2 Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: IKSS 2.2 a. Literasi Membaca persen 68,62 70,62 72,62 74,62 76,62 IKSS 2.2 b. Numerasi persen 67,35 69,35 71,35 73,35 75,35 IKSS 2.3 Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik persen 33,24 33,45 33,66 33,87 34,08 SS 3 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan IKSS 3.1 Indeks Pembangunan Kebahasaan Indeks 51,31 52,72 53,46 54,08 55,01 IKSS 3.2 Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia Indeks 52,73 53,50 54,28 55,07 55,87 SS 4 Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi IKSS 4.1 Persentase angkatan kerja lulusan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun persen 72,55 73,27 74,00 74,74 75,49 SS 5 Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel IKSS 5.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Indeks 89,35 90 90,1 90,2 90,3 DF Program Wajib Belajar 13 Tahun 28.297.570 55.055.664 74.865.732 77.492.544 79.848.744 SP Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah IKP 1.1.1 Persentase Kab/Kota dengan Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD di atas 75 persen 70,83 73,12 75,41 77,70 80 IKP 1.2.1 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7- 12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya Rasio 0,9956 0,9957 0,9958 0,9959 0,9960 IKP 1.2.2 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13- 15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya Rasio 0,9447 0,9448 0,9449 0,9450 0,9451 IKP 1.2.3 Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya Rasio 0,788 0,794 0,799 0,804 0,809 IKP 1.2.4 Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun persen 99,21 99,22 99,24 99,25 99,27 IKP 1.2.5 Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun persen 96,20 96,25 96,30 96,35 96,39 IKP 1.2.6 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/sederajat persen 87,40 87,76 88,08 88,36 88,63 IKP 1.2.7 Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal anak 496.810 993.620 1.720.430 2.217.240 2.714.050 IKP 1.2.8 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif persen 31,14 35,60 40,07 44,53 49,00 IKP 1.2.9 Persentase satuan pendidikan khusus dan Pendidikan nonformal yang memenuhi SNP persen 13,18 17,32 21,48 25,63 29,79 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 sarpras 7575 Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat 13.848.153 16.784.500 18.081.917 19.020.049 19.634.655 Sekretariat Jenderal SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar dan menengah IKK Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin persen 98,99 99,04 99,08 99,13 99,18 IKK Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin persen 92,97 93,09 93,22 93,34 93,47 IKK Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/sederajat untuk penduduk 20% termiskin persen 75,04 75,63 76,22 76,81 77,40 IKK Jumlah lembaga yang memanfaatkan bantuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan Lembaga 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri IKK Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan Lembaga 13 13 13 13 13 7575.BEI Bantuan Lembaga 7575.BEI. 004 Dukungan penyelenggaran pendidikan di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) Lembaga 13 13 13 13 13 7575.BEI. 005 Bantuan Pemerintah Untuk lembaga/Organisasi Penyelenggara Pendidikan Lembaga 1.304 1.929 1.929 1.929 1.929 7575.QEN Bantuan Peserta Didik 7575.QEN .001 Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar Orang 10.360.614 10.360.614 10.360.614 10.360.614 10.360.614 7575.QEN .002 Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar Orang 4.369.968 4.369.968 4.369.968 4.369.968 4.369.968 7575.QEN .003 Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar Orang 1.935.774 1.935.774 1.935.774 1.935.774 1.935.774 7575.QEN .004 Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar Orang 1.928.271 1.928.271 1.928.271 1.928.271 1.928.271 7575.QEN .005 Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Orang 4.679 5.519 5.850 6.200 6.200 7575.QEN .006 Siswa PAUD Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar Orang 1.041.036 1.041.036 1.041.036 1.041.036 7595 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pusat 5.093.691 10.583.936 9.763.540 10.056.446 10.358.140 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Terwujudnya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota yang menerapkan program afirmasi pada jenjang SMP Lembaga 514 514 514 514 514 IKK Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SMP Orang 56.013 112.026 168.039 224.052 280.065 IKK Persentase SMP yang memenuhi SNP sarpras persen 28,98 35,38 41,77 48,16 54,55 7595.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7595.QDB .313 Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang SMP Lembaga 514 514 514 514 514 7595.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7595.QDC .394 Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang SMP Orang 56.013 112.026 168.039 224.052 280.065 7595.RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 7595.RBI. 391 SMP yang Direvitalisasi Unit 2.753 4.872 4.871 4.871 4.871 7596 Pembinaan Sekolah Dasar Pusat 4.907.397 15.039.309 27.722.947 28.554.636 29.411.275 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK Jumlah kab/kota yang menerapkan program afirmasi pada jenjang SD Lembaga 514 514 514 514 514 IKK Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD Orang 37.403 76.884 118.442 162.078 207.793 IKK Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras persen 11,58 14,30 17,02 19,74 22,46 7596.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7596.QDB .203 Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang SD Lembaga 514 514 514 514 514 7596.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7596.QDC .294 Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang SD Orang 37.403 76.884 118.442 162.078 207.793 7595.RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 7596.RBI. 291 SD yang Direvitalisasi Unit 4.053 4.256 4.469 4.692 4.927 7597 Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Pusat 654.750 5.636.972 14.268.918 14.696.985 15.137.895 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Terwujudnya layanan PAUD yang merata dan berkualitas IKK Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD persen 36,61 36,74 36,86 36,99 37,11 IKK Persentase satuan PAUD yang memenuhi SNP sarpras persen 5,63 6,26 6,89 7,52 8,15 7597.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7597.QDB .103 Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang PAUD Lembaga 514 514 514 514 514 7597.RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 7597.RBI. 191 Satuan PAUD yang Direvitalisasi Unit 1.241 1.188 1.135 1.082 1.029 7597.RBI. 192 Unit Sekolah Baru Satuan PAUD yang Dibangun Unit 2 3 4 5 6 7599 Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pusat 2.983.522 5.750.808 3.726.692 3.838.493 3.953.647 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Terwujudnya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang menerapkan program afirmasi pada jenjang SMA Lembaga 74 74 74 74 74 IKK Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SMA Orang 58.800 117.600 176.400 235.400 294.000 IKK Persentase SMA yang memenuhi SNP sarpras persen 40,06 49,48 58,89 68,30 77,71 7599.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7599.QDB .405 Prov/Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang SMA Lembaga 74 74 74 74 74 7599.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7599.QDC .494 Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang SMA Orang 58.800 117.600 176.400 235.400 294.000 7599.RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 7599.RBI. 491 SMA yang Direvitalisasi Unit 1.362 1.000 1.000 1.000 1.000 7599.RBI. 492 Unit Sekolah Baru SMA yang Dibangun Unit 20 20 20 20 16 7835 Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat 810.056 1.260.139 1.301.719 1.325.935 1.353.133 Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas IKK Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras persen 20,80 31,89 42,94 53,99 65,04 IKK Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerapkan Layanan Afirmasi Lembaga 520 520 520 520 520 IKK Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya persen 13,08 13,82 14,57 15,31 16,05 SK Terwujudnya layanan pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang merata dan berkualitas IKK Persentase Satuan Pendidikan Nonformal yang memenuhi SNP sarpras persen 4,23 4,78 5,32 5,86 6,41 IKK Persentase Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang menyelenggarakan program keaksaraan dan pemberdayaan persen 4,06 4,25 4,43 4,61 4,79 7835.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7835.QDB .503 Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi dan Layanan Khusus Lembaga 398 398 398 398 398 7835.QDB .540 Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif Lembaga 38 514 514 514 514 7835.QDB .581 Lembaga yang Melaksanakan Program Afiliasi dengan Sekolah Rumah Lembaga 48 48 48 48 48 7835.QDB .582 Lembaga yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh Lembaga 35 35 35 35 7835.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7835.QDC .510 Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan Orang 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 7835.QDC .511 Remaja dan Perempuan Dewasa yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kualitas Hidup Orang 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7835.QDC .583 Peserta Didik yang Mendapatkan bantuan Community Learning Center (CLC) Orang 22.000 22.250 22.500 22.750 23.000 7835.RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 7835.RBI. 001 SLB yang Direvitalisasi Unit 155 260 258 258 258 7835.RBI. 002 Unit Sekolah Baru SLB yang Dibangun Unit 1 4 5 5 5 7835.RBI. 003 Satuan Pendidikan Nonformal yang di Revitalisasi Unit 59 60 60 60 60 DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 25.932.283 39.960.077 41.969.943 43.769.614 45.554.936 SP Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan IKP 2.1.1 Persentase kabupaten/kota yang memiliki PAUD dengan Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik persen 19,84 24,71 29,57 34,44 39,30 IKP 2.2.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan Non-ASN yang memperoleh manfaat tunjangan untuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas persen 52,92 53,83 54,75 55,66 56,57 IKP 2.2.2 Persentase peserta didik yang berprestasi pada Tingkat Internasional persen 40 41 42 43 44 IKP 2.2.3 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan TIK untuk tujuan pembelajaran persen 55 60 65 70 75 IKP 2.2.4 Persentase inovasi pendidikan, sains, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara yang diimplementasikan persen 70 73 75 78 80 IKP 2.2.5 Indeks Pemerataan Guru Angka 35,91 34,91 33,91 32,91 31,91 IKP 2.2.6 Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik persen 40,22 47,83 55,25 62,68 70,11 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKP 2.2.7 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal persen 71,50 85,06 85,96 86,87 87,77 IKP 2.2.8 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karir persen 8,20 17,51 26,85 36,21 45,61 IKP 2.2.9 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik persen 59,47 62,44 65,56 68,84 72,28 IKP 2.2.10 Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum persen 44,59 45,59 46,59 47,59 48,59 IKP 2.2.11 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial persen 87,96 91,98 96,00 100 100 IKP 2.2.12 Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum persen 39,75 41,20 43,32 45,44 47,65 IKP 2.2.13 Persentase satuan pendidikan nonformal dan informal yang meningkat kualitas pembelajaran dan kepemimpinan instruksionalnya persen 19,75 22,25 24,75 27,25 29,75 IKP 2.2.14 Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang kontekstual, berpusat pada peserta didik dan fokus pada karakter serta kompetensi esensial persen 88 88 89 89 90 IKP 2.2.15 Persentase pelaksanaan asesmen pendidikan yang berkualitas persen 79,18 80,54 82,03 83,52 85,01 IKP 2.2.16 Rata-rata Indeks mutu buku pendidikan yang memenuhi standar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Indeks 70 72 74 76 78 IKP 2.2.17 Persentase rekomendasi standar dan kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dan/atau dasar regulasi persen 53 57 64 68 71 IKP 2.2.18 Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B persen 67,16 69,38 71,60 73,82 76,04 IKP 2.2.19 Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca persen 64 68 72 76 80 IKP 2.3.1 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan penguatan pendidikan karakter yang bermutu persen 8,3 21,7 38,3 53,3 63,3 IKP 2.3.2 Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik persen 66,02 67,83 70,80 72,16 73,69 IKP 2.3.3 Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik persen 60,33 61,53 62,73 63,93 65,13 7562 Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non ASN Pusat 12.336.991 29.786.313 30.258.943 30.407.538 30.563.563 Sekretariat Jenderal SK Terwujudnya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN yang sesuai kriteria IKK Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat sasaran persen 100 100 100 100 100 7562.QEA Bantuan Masyarakat 7562.QEA .001 Guru TK/TKLB Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi Orang 71.588 199.441 199.441 199.441 199.441 7562.QEA .002 Guru Dikdas Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi Orang 160.477 474.380 474.380 474.380 474.380 7562.QEA .003 Guru Dikmen Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi Orang 103.131 189.788 189.788 189.788 189.788 7562.QEA .004 Kepala Sekolah Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi Orang 57.606 57.606 57.606 57.606 57.606 7562.QEA .005 Guru TK/TKLB Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus Orang 891 891 891 891 891 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7562.QEA .006 Guru Dikdas Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus Orang 23.341 23.341 23.341 23.341 23.341 7562.QEA .007 Guru Dikmen Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus Orang 4.269 4.269 4.269 4.269 4.269 7562.QEA .008 Kepala Sekolah Non ASN yang menerima Tunjangan Khusus Orang 391 391 391 391 391 7562.QEA .009 Guru TK/TKLB/Dikmas Non-ASN yang Menerima Insentif Orang 27.494 55.102 55.102 55.102 55.102 7562.QEA .010 Guru Dikdas Non-ASN Yang Menerima Insentif Orang 260.593 260.593 260.593 260.593 260.593 7562.QEA .011 Guru Dikmen Non-ASN yang Menerima Insentif Orang 61.448 61.448 61.448 61.448 61.448 7562.QEA .012 Guru Non-ASN pada PAUD Nonformal yang Menerima Bantuan Subsidi Upah Orang 253.407 7563 Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara Pusat 57.841 72.803 81.567 91.527 103.265 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya inovasi pengembangan pendidikan, sains, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara IKK Persentase lembaga yang dijadikan model dalam pengembangan dan kajian pendidikan, sains, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara persen 75 78 81 83 85 IKK Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dijadikan model dalam implementasi inovasi dan pengembangan pendidikan, sains, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara persen 65 67 70 73 75 7563.AEE Kemitraan 7563.AEE .001 Kemitraan Bidang Pendidikan di Kawasan Asia Tenggara Kesepakatan 92 95 98 101 104 7563.DCI Pelatihan Bidang Pendidikan 7563.DCI. 001 Pelatihan Pemanfaatan Model Pendidikan di Kawasan Asia Tenggara Orang 17.620 17.850 18.050 18.250 18.450 7563.DDC Penelitian dan Pengembangan Modeling 7563.DDC .001 Kajian dan Pengembangan Model Pendidikan di Kawasan Asia Tenggara Model 20 20 22 24 26 7563.PEE Kemitraan 7563.PEE. 001 Kemitraan Bidang PAUD dan Parenting Kesepakatan 7 15 18 21 24 7563.SCI Pelatihan Bidang Pendidikan 7563.SCI. 001 Pelatihan Pemanfaatan Model PAUD dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara Orang 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 7563.SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling 7563.SDC .001 Kajian dan Pengembangan Model PAUD dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara Model 2 10 10 10 10 7564 Layanan Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Beasiswa Prestasi Pusat 271.742 389.372 530.988 682.972 791.019 Sekretariat Jenderal SK Terwujudnya layanan fasilitasi beasiswa berprestasi/afirmasi IKK Persentase peserta didik penerima manfaat fasilitasi beasiswa sesuai dengan kriteria persen 100 100 100 100 100 7564.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 7564.BAA .001 Fasilitasi dan Layanan Beasiswa Prestasi Orang 6.295 5.676 10.181 11.074 11.904 7569 Peningkatan Kecakapan Literasi Pusat dan UPT 93.055 359.784 370.296 381.804 393.301 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik IKK Persentase Peserta Didik yang Meningkat Kualitas Literasi Membaca persen 64 68 72 76 80 IKK Persentase produk penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik persen 24 30 36 42 48 IKK Persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik persen 12,96 26,30 40,37 54,81 70 7569.BMA Data dan Informasi Publik Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7569.BMA .003 Produk Pengayaan Pendukung Literasi Dokumen 413 620 620 620 620 7569.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7569.QDC .003 Generasi Muda Terbina Program Literasi Orang 18.290 7569.QDC .004 Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Terbina Program Literasi Kebahasaan Orang 21.000 23.250 25.500 25.500 7569.QGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan 7569.QGC .001 Satuan Pendidikan Terfasilitasi Layanan Pembinaan Bahasa Lembaga 750 750 750 750 7569.QMA Data dan Informasi Publik 7569.QMA .001 Karya Sastra yang Dialihwahanakan Dokumen 34 50 50 50 50 7569.QMA .003 Produk Penerjemahan Dokumen 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 7569.QMA .004 Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan bagi Pelajar Dokumen 2 2 3 3 3 7570 Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Pusat 106.355 587.127 694.247 816.136 959.497 Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru SK Meningkatnya guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berkualitas yang merata IKK Indeks Pemerataan Guru PAUD Angka 36,88 31,88 26,88 21,88 16,88 IKK Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD dan Pendidikan Nonformal minimal baik persen 34,44 35,80 37,74 39,30 41,25 IKK Persentase guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional persen 1,70 9,81 17,94 26,09 27,23 IKK Persentase guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang meningkat jenjang karirnya persen 21,83 37,38 52,93 68,48 84,03 7570.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7570.BDC .001 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran Orang 1.170 4.500 4.500 4.500 4.500 7570.BDC .002 Pendidik PAUD Non Formal yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV Orang 5.292 7570.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7570.QDC .001 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir Orang 670 3.000 3.000 3.000 3.000 7570.QDC .003 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Memperoleh Penghargaan Orang 76 76 76 76 76 7570.QDC .010 Guru PAUD dan Pendidikan NonFormal yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV Orang 35.410 35.410 35.410 7570.QDC .011 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran Orang 684 950 1.050 1.150 1.250 7570.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 7570.UBA .001 Penataan Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal Daerah 38 7 10 8 10 7570.UBA .002 Fasilitasi Pemerataan Guru PAUD Daerah 7 10 8 10 7571 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Pusat 430.793 79.206 89.151 100.588 113.741 Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus SK Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan yang berkualitas IKK Persentase SMK yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum persen 39,02 41,00 43,12 45,25 47,50 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK Persentase SMK yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik persen 59,05 59,85 60,65 61,45 62,25 7571.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7571.QDB .022 SMK yang melaksanakan program UKS Lembaga 72 7571.QDB .022 Prov/Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang SMK Lembaga 72 72 72 72 7571.QDB .050 SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu Lembaga 72 72 72 72 72 7571.QDB .051 SMK yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran Lembaga 3.750 3.750 3.750 3.750 7571.RAA Sarana Bidang Pendidikan 7571.RAA. 052 SMK yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran Unit 14.450 7572 Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pusat 99.145 67.146 85.404 93.679 103.195 Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus SK Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang berkualitas IKK Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum persen 48,51 50,02 51,52 53,03 54,53 IKK Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik persen 70,04 71,24 72,44 73,64 74,84 7572.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7572.QDB .531 Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter Lembaga 38 38 38 38 38 7572.QDB .533 Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan program UKS Lembaga 38 7572.QDB .533 Prov/Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang SLB Lembaga 38 38 38 38 7572.QDB .538 Satuan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku Lembaga 38 38 38 38 38 7572.QDB .580 Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu Lembaga 38 38 38 38 38 7572.QDB .581 SLB yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran Lembaga 2.360 2.360 2.360 2.360 7572.RAA Sarana Bidang Pendidikan 7572.RAA. 581 SLB yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran Unit 2.379 7573 Peningkatan Kualitas Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal Pusat 344.596 46.931 51.235 56.183 61.874 Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus SK Meningkatnya pembelajaran Pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang berkualitas IKK Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya persen 24,43 26,85 29,28 31,70 34,12 7573.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7573.QDB .582 Lembaga yang Menyelenggarakan Pembinaan Pendidikan Keluarga Lembaga 38 38 38 38 38 7573.QDB .583 Lembaga PNFI yang mendapat pembinaan Tata Kelola Lembaga 514 514 514 514 514 7573.QDB .584 Satuan Pendidikan Nonformal yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran Lembaga 514 514 514 514 7573.RAA Sarana Bidang Pendidikan 7573.RAA. 584 Satuan Pendidikan Nonformal yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Unit 3.000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembelajaran 7576 Kebijakan Penguatan Karakter Pusat 51.868 65.472 75.292 86.586 99.574 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter IKK Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan kebijakan penguatan karakter peserta didik di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya persen 10 25 45 60 70 IKK Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan Karakter iklim keamanan di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya persen 10 25 45 60 70 IKK Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan penguatan karakter inklusivitas di satuan pendidikan dengan kategori Membudaya persen 5 15 25 40 50 7576.QM B Komunikasi Publik 7576.QM B.004 Layanan penguatan karakter Peserta Didik Layanan 6 8 8 8 8 7576.QM B.005 Layanan Penguatan Karakter iklim keamanan satuan pendidikan Layanan 3 4 4 4 4 7576.QM B.006 Layanan Penguatan Karakter inklusivitas satuan pendidikan Layanan 2 3 3 3 3 7577 Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran Pusat 374.227 451.126 475.719 502.293 530.545 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan dalam pemanfaatan TIK untuk tujuan pembelajaran IKK Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran persen 16,56 17,07 17,52 17,91 18,27 IKK Persentase peningkatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan Platform Digital Pendidikan persen 30 40 50 60 70 7577.AEE Kemitraan 7577.AEE .001 Mitra Layanan Platform Teknologi Sektor Pendidikan yang difasilitasi Kesepakatan 6 6 6 6 6 7577.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 7577.AEF. 001 Pengguna Layanan Platform Teknologi Pendidikan Terintegrasi yang di Bina orang 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 7577.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 7577.UAB .007 Platform Digital Pendidikan Sistem Informasi 5 5 6 6 7 7578 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Pusat 291.296 476.754 522.922 574.542 632.317 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya prestasi peserta didik pada tingkat Nasional dan Internasional IKK Persentase peserta didik yang berprestasi persen 0,4 0,55 0,7 0,85 1 7578.BGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan 7578.BGC .001 Satuan Pendidikan yang di kembangkan prestasinya dalam kerangka MTN Lembaga 500 550 550 550 550 7578.QEN Bantuan Peserta Didik 7578.QEN .001 Peserta didik yang difasilitasi karir belajar untuk pengembangan prestasi Orang 800 800 800 800 800 7578.SCI Pelatihan Bidang Pendidikan 7578.SCI. 001 Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi Orang 18.150 18.150 18.150 18.150 18.150 7578.SCI. 002 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi Orang 6.448 6.448 6.448 6.448 6.448 7578.SCI. 003 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi Orang 4.762 4.762 4.762 4.762 4.762 7578.SCI. 004 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Olahraga Orang 1.825 1.825 1.825 1.825 1.825 7578.SCI. Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya Orang 1.691 1.691 1.691 1.691 1.691 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 005 di bidang Vokasi dan Kewirausahaan 7578.SCI. 006 Peserta Didik yang dikembangkan Prestasinya Tahap Lanjut Orang 229 229 229 229 229 7578.SCI. 007 Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketalentaan Orang 1.600 720 720 720 720 7578.SCI. 008 Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya Orang 800 480 480 480 480 7600 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Pusat 2.055.838 244.479 251.814 259.368 267.149 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Meningkatnya perkembangan dan pembelajaran PAUD yang berkualitas IKK Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI persen 64,79 79,38 93,97 100,00 100,00 IKK Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar persen 36,30 54,46 72,61 90,76 100,00 IKK Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik persen 21,57 22,37 23,17 23,97 24,77 IKK Persentase satuan PAUD yang menerapkan kurikulum yang berlaku persen 79,05 86,04 93,02 100,00 100,00 7600.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7600.QDB .138 Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang PAUD Lembaga 514 514 514 514 514 7600.QDB .143 Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif Lembaga 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7600.QDB .145 Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang PAUD Lembaga 514 514 514 514 514 7600.QDB .180 Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang PAUD Lembaga 514 514 514 514 514 7600.QDB .181 Satuan PAUD yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran Lembaga 6.419 6.419 6.419 6.419 7600.RAA Sarana Bidang Pendidikan 7600.RAA. 193 Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran Unit 64.191 7601 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar Pusat 4.414.729 419.869 432.465 445.439 458.802 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas IKK Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum persen 48,77 50,97 53,27 55,67 58,17 IKK Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku persen 98,10 98,73 99,37 100 100 IKK Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik persen 73,2 74,8 76,5 78,3 80,2 7601.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7601.QDB .231 Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SD Lembaga 514 514 514 514 514 7601.QDB .233 Kab/Kota yang Melaksanakan Program UKS jenjang SD Lembaga 514 514 514 514 514 7601.QDB .238 Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang SD Lembaga 514 514 514 514 514 7601.QDB .280 Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SD Lembaga 514 514 514 514 514 7601.QDB .281 SD yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran Lembaga 14.953 14.953 14.953 14.953 7601.RAA Sarana Bidang Pendidikan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7601.RAA. 293 SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran Unit 149.506 7602 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Pusat 1.361.831 280.571 288.988 297.658 306.588 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas IKK Persentase SMP yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum persen 44,90 47,14 49,50 51,98 54,57 IKK Persentase SMP yang menerapkan kurikulum yang berlaku persen 96,08 97,39 98,69 100 100 IKK Persentase SMP yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik persen 62,93 65,95 72,38 73,86 75,74 7602.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7602.QDB .331 Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMP Lembaga 514 514 514 514 514 7602.QDB .333 Kab/Kota yang Melaksanakan Program UKS jenjang SMP Lembaga 514 514 514 514 514 7602.QDB .338 Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang SMP Lembaga 514 514 514 514 514 7602.QDB .380 Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SMP Lembaga 514 514 514 514 514 7602.QDB .381 SMP yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran Lembaga 4.357 4.357 4.357 4.357 7602.RAA Sarana Bidang Pendidikan 7602.RAA. 393 SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran Unit 43.571 7603 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas Pusat 508.864 252.151 259.716 267.507 275.532 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Atas yang berkualitas IKK Persentase SMA yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum persen 40,09 42,09 44,19 46,40 48,72 IKK Persentase SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku persen 96,19 97,46 98,73 100 100 IKK Persentase SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik persen 61,93 62,73 63,53 64,33 65,13 7603.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7603.QDB .431 Prov/Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMA Lembaga 74 74 74 74 74 7603.QDB .433 Prov/Kab/Kota yang Melaksanakan Program UKS jenjang SMA Lembaga 74 74 74 74 74 7603.QDB .438 Prov/Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang SMA Lembaga 74 74 74 74 74 7603.QDB .480 Prov/Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SMA Lembaga 74 74 74 74 74 7603.QDB .481 SMA yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran Lembaga 1.487 1.487 1.487 1.487 7603.RAA Sarana Bidang Pendidikan 7603.RAA. 493 SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran Unit 14.866 7605 Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen UPT 244.433 537.185 553.301 569.900 586.997 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen IKK Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran persen 64,06 65,34 66,64 67,98 69,34 IKK Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan persen 57,61 67,75 72,64 77,72 82,61 7605.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7605.QDB .750 Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya Lembaga 412.647 412.647 412.647 412.647 412.647 7605.QDB .850 Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan Lembaga 552 552 552 552 7607 Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan Pusat 466.037 559.906 603.234 641.128 683.357 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan SK Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan IKK Persentase satuan pendidikan yang terpetakan kualitas pembelajarannya berdasarkan hasil asesmen terstandar persen 95,11 95,91 96,71 97,51 98,31 IKK Persentase peserta pengujian pendidikan yang terpetakan kompetensi akademiknya berdasarkan asesmen terstandar persen 51,06 52,48 53,90 55,32 56,74 7607.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 7607.PBH .001 Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan Rekomendas i Kebijakan 6 6 6 6 6 7607.PBH .002 Soal yang dikembangkan Rekomendas i Kebijakan 19.340 19.400 19.460 19.520 19.580 7607.PBH .003 Model Asesmen Pendidikan Rekomendas i Kebijakan 5 5 5 5 5 7607.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 7607.QAA .001 Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani Orang 1.835.000 1.886.000 1.937.000 1.988.000 2.039.000 7607.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7607.QDB .001 Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Asesmen Lembaga 494.665 497.138 499.624 502.122 504.633 7607.QMA Data dan Informasi Publik 7607.QMA .001 Sistem Informasi Asesmen Data 1 7607.QMA .002 Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian Data 1 7607.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 7607.UAB .001 Sistem Informasi Asesmen Sistem Informasi 1 1 1 1 7607.UAB .002 Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian Sistem Informasi 1 1 1 1 7608 Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Pusat 213.908 459.899 482.893 507.038 532.390 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan SK Terlaksananya akreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP persen 98,65 98,97 99,15 99,27 99,29 7608.PDE Akreditasi Lembaga 7608.PDE .001 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, dan/atau Program Pendidikan Kesetaraan Diakreditasi Lembaga 55.404 130.653 96.596 110.399 110.212 7609 Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pusat 76.259 87.365 100.249 115.053 132.067 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan SK Tersusunnya perangkat kurikulum dan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pembelajaran yang kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan fokus pada karakter serta kompetensi esensial IKK Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang fleksibel, sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan peserta didik Perangkat 809 905 1.001 1.026 1.089 7609.ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 7609.ABH .001 Bahan Kebijakan Kurikulum yang esensial Rekomendas i Kebijakan 9 10 10 10 10 7609.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 7609.PBH .001 Model Kurikulum yang adaptif dan kontekstual Rekomendas i Kebijakan 279 289 308 319 335 7609.PBH .002 Perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual Rekomendas i Kebijakan 530 616 693 707 754 7609.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 7609.PDI. 001 Tim Pengembang kurikulum yang berkompeten Orang 140 140 140 140 140 7609.QMA Data dan Informasi Publik 7609.QMA .001 Sistem Informasi Kurikulum Data 1 7609.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 7609.UAB .001 Sistem Informasi Kurikulum Sistem Informasi 1 1 1 1 7610 Pengembangan Perbukuan Pusat 76.371 86.924 99.014 112.871 128.756 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan SK Tersedianya Buku Pendidikan yang berkualitas dan SDM yang Terbina IKK Persentase buku pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar mutu Buku Pendidikan persen 55 60 65 70 75 7610.ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 7610.ABH .001 Bahan Kebijakan Perbukuan yang dikembangkan Rekomendas i Kebijakan 1 2 2 2 2 7610.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 7610.PBH .001 Buku Pendidikan yang Disusun, Dikembangkan dan Dinilai Rekomendas i Kebijakan 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 7610.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 7610.PDI. 001 SDM Perbukuan yang Terbina Orang 120 125 130 135 140 7610.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7610.QDB .001 Pengawasan Pemanfaatan Buku di Satuan Pendidikan Lembaga 100 105 110 115 120 7610.QMA Data dan Informasi Publik 7610.QMA .001 Sistem Informasi perbukuan Data 1 7610.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 7610.UAB .001 Sistem Informasi Perbukuan Sistem Informasi 1 1 1 1 7611 Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan Pusat 37.734 44.762 50.416 56.865 64.226 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan SK Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan IKK Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis persen 54 57 61 68 74 IKK Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi persen 50 60 70 80 90 7611.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7611.PBH .001 Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan Rekomendas i Kebijakan 15 16 17 18 18 7611.PBH .002 Rapor Pendidikan yang dikembangkan Rekomendas i Kebijakan 3 6 6 7 7 7611.PBH .003 Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan Rekomendas i Kebijakan 10 10 10 10 10 7611.QMA Data dan Informasi Publik 7611.QMA .001 Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan Data 1 7611.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 7611.UAB .001 Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan Sistem Informasi 1 1 1 1 7614 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan UPT 822.260 2.698.576 3.402.999 4.154.570 4.830.385 Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru SK Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan IKK Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran persen 1,49 3,13 4,93 6,92 9,1 7614.DCI Pelatihan Bidang Pendidikan 7614.DCI. 003 Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran Orang 11.073 12.144 13.358 14.694 16.163 7614.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7614.QDC .011 Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran Orang 17.945 19.740 21.714 23.885 26.274 7614.SCI Pelatihan Bidang Pendidikan 7614.SCI. 010 Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Orang 5.000 5.500 6.050 6.655 7.321 7614.SCI. 011 Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi Orang 10.574 11.631 12.794 14.073 15.480 7615 Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Pusat 117.740 691.883 797.441 924.972 1.069.891 Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru SK Meningkatnya guru Dikdas berkualitas yang merata IKK Indeks Pemerataan Guru Dikdas Angka 16,51 15,26 14,01 12,76 11,51 IKK Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru Dikdas minimal baik persen 39,30 46,69 54,09 61,48 68,87 IKK Persentase guru Dikdas yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional persen 0,87 2,97 5,08 7,20 7,46 IKK Persentase guru Dikdas yang meningkat jenjang karirnya persen 5,32 11,61 17,90 24,18 30,47 7615.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7615.BDC .001 Guru Dikdas yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran Orang 182 300 300 300 300 7615.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7615.QDC .001 Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir Orang 9.593 40.441 40.441 40.441 40.441 7615.QDC .003 Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan Orang 296 76 76 76 76 7615.QDC .010 Guru Dikdas yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV Orang 34.027 34.027 34.028 7615.QDC .011 Guru Dikdas yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran Orang 4.298 4.098 4.098 4.198 4.298 7615.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 7615.UBA .001 Penataan Guru Dikdas Daerah 38 38 38 38 38 7615.UBA .002 Fasilitasi Pemerataan Guru Dikdas Daerah 38 38 38 38 7616 Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pusat 91.688 298.737 353.436 406.451 467.419 Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK Meningkatnya guru Dikmen dan Diksus berkualitas yang merata IKK Indeks Pemerataan Guru Dikmen dan Diksus Angka 23,29 21,29 19,29 17,29 15,29 IKK Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Diksus minimal baik persen 36,84 42,11 47.37 52,63 57,89 IKK Persentase guru Dikmen dan Diksus yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pembelajaran yang profesional persen 0,21 1,69 3,19 4,71 4,92 IKK Persentase guru Dikmen dan Diksus yang meningkat jenjang karirnya persen 3,66 17,41 31,15 44,89 58,63 7616.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7616.BDC .001 Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran Orang 1.081 300 300 300 300 7616.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7616.QDC .001 Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir Orang 4.139 25.000 25.000 25.000 25.000 7616.QDC .003 Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan Orang 114 114 114 114 114 7616.QDC .010 Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV Orang 8.136 8.136 8.136 7616.QDC .011 Guru Dikmen dan Diksus yang mendapat bimtek pendampingan pembelajaran Orang 900 700 800 900 1.000 7616.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 7616.UBA .001 Penataan Guru Dikmen dan Diksus Daerah 2 2 2 2 2 7616.UBA .002 Fasilitasi Pemerataan Guru Dikmen dan Diksus Daerah 2 2 2 2 7617 Pendidikan Profesi Guru Pusat 900.926 735.964 846.359 973.313 1.119.310 Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru SK Meningkatnya guru profesional IKK Persentase guru bersertifikat pendidik persen 91,50 92,12 94,55 96,99 99,42 7617.ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 7617.ABH .001 Fasilitasi pengembangan model-model inovasi PPG Rekomendas i Kebijakan 3 7617.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 7617.PBH .001 Fasilitasi pengembangan model model inovasi PPG Rekomendas i Kebijakan 2 2 2 2 7617.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 7617.PDI. 001 Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi Orang 788.075 34.558 72.744 72.744 72.745 7618 Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Pusat 85.756 179.771 211.855 243.633 280.178 Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru SK Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan berkualitas IKK Persentase daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan minimal baik persen 89,47 92,11 94,74 97,37 100 IKK Persentase tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya persen 1,98 3,66 5,41 7,29 9,30 IKK Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi berbasis pendampingan pembelajaran persen 0,53 1,08 1,64 2,22 2,83 7618.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7618.QDC .001 Tenaga Kependidikan yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir Orang 295 250 260 280 300 7618.QDC .002 Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan Orang 180 76 76 76 76 7618.QDC .003 Kepala Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir Orang 295 7618.QDC .010 Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mendapatkan Bimtek Pendidikan Orang 500 600 700 800 1.000 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kepemimpinan 7618.SCI Pelatihan Bidang Pendidikan 7618.SCI. 011 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan bimtek pengembangan kompetensi Orang 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7618.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 7618.UBA .001 Penataan kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan Daerah 38 1 1 1 1 DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan 166.954 401.009 413.607 426.506 440.144 SP Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia IKP 3.1.1 Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia Angka 82,52 83,02 83,52 84,02 84,52 IKP 3.1.2 Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra persen 48,13 49,45 50,15 50,73 51,60 IKP 3.1.3 Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni persen 11,09 11,39 11,55 11,68 11,89 IKP 3.1.4 Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD) Indeks 54,42 55,14 55,86 56,58 57,29 IKP 3.2.1 Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan persen 55 55,5 56 56,5 57 IKP 3.2.2 Persentase lembaga internasional yang memanfaatkan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan persen 1,4 2,3 3,3 4,2 5,6 7566 Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah Pusat dan UPT 71.896 191.141 195.923 200.824 205.848 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra IKK Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan persen 6,4 17,6 17,9 18,5 18,8 IKK Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas Rasio 1:18 1:20 1:22 1:25 1:30 7566.PEG Konferensi dan Event 7566.PEG .001 Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah Kegiatan 32 32 32 32 32 7566.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7566.QDC .001 Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah Orang 7.741 7.817 7.893 8.007 8.197 7566.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 7566.QDD .001 Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah yang Difasilitasi dan Diapresiasi (Komunitas dan Perseorangan) Kelompok Masyarakat 30 35 40 50 7566.QMA Data dan Informasi Publik 7566.QMA .002 Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra Dokumen 33 33 33 33 33 7567 Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia Pusat dan UPT 71.910 154.664 160.818 167.071 173.848 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia IKK Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya persen 41 43 45 47 49 IKK Persentase Penutur Bahasa yang Meningkat Kualitas Berbahasanya persen 60 63 66 69 72 SK Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan IKK Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunanaan bahasanya persen 59,930 63,136 66,342 69,548 72,754 IKK Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya persen 50 55 60 65 70 SK Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Bahasa dan Sastra IKK Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi persen 11,55 23,1 34,66 46,21 57,76 7567.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7567.BDB .001 Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan Lembaga 1.545 750 750 750 750 7567.BDB .002 Komunitas Penggerak Literasi Terbina Lembaga 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 7567.BMA Data dan Informasi Publik 7567.BMA .001 Istrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun Dokumen 7 7 7 7 7 7567.PEG Konferensi dan Event 7567.PEG .001 Perhelatan Karya Kreatif Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan Kegiatan 124 124 124 124 7567.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7567.QDC .001 Penutur Bahasa Terbina Orang 8.250 5.250 5.250 5.250 5.250 7567.QDC .002 Penutur bahasa teruji Orang 186.569 188.432 190.315 192.223 195.143 7567.QDC .003 Generasi Muda Terbina Program Literasi Orang 17.975 17.975 17.975 17.975 7567.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 7567.QDD .001 Komunitas Literasi yang difasilitasi dan diapresiasi Kelompok Masyarakat 100 100 100 100 100 7567.QDD .002 Komunitas Sastra yang difasilitasi dan diapresiasi Kelompok Masyarakat 100 100 100 100 100 7567.QMA Data dan Informasi Publik 7567.QMA .003 Korpus Kebahasaan yang Dikembangkan Dokumen 32 32 32 32 32 7567.QMA .004 Produk Kodifikasi dan Pembakuan Bahasa Dokumen 81 82 82 83 83 7568 Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia Pusat dan UPT 23.148 55.204 56.866 58.611 60.448 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA IKK Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonsia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi IKK a. Luar Negeri persen 25 25,5 26 26,5 27 IKK b. Dalam Negeri persen 55 55,5 56 56,5 57 SK Meningkatnya pemanfaatan bahan diplomasi kebahasaan di forum internasional IKK Persentase bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan di forum internasional persen 22 32 42 52 62 7568.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7568.BDC .001 Sastrawan Berkarya di Mancanegara Orang 5 5 8 10 7568.BMA Data dan Informasi Publik 7568.BMA .002 Fasilitasi Penerjemahan dan Penjurubahasaan Dokumen 25 32 38 44 50 7568.BMA .003 Bahan fasilitasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Dokumen 4 4 4 4 4 7568.PEG Konferensi dan Event 7568.PEG .001 Perhelatan Karya Kreatif Diplomasi Kebahasaan Kegiatan 1 1 1 1 1 7568.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7568.QDB .001 Lembaga Terfasilitasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Lembaga 387 387 418 449 480 DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.880.409 6.656.960 7.016.761 7.809.968 8.461.166 SP Meningkatnya pembelajaran dan produktivitas Vokasi IKP 4.1.1 Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang persen 13,42 14,00 14,61 15,25 15,91 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 bekerja/berwirausaha IKP 4.1.2 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja/berwirausaha persen 62,11 64,23 66,38 68,56 70,00 7620 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat 3.547.698 5.887.839 6.232.752 7.010.524 7.643.268 Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus SK Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja IKK Jumlah Lulusan SMK yang Meningkat Kompetensi Keahlian sesuai Kebutuhan Dunia Kerja Orang 100.750 202.750 203.000 204.000 204.500 IKK Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja persen 37 39 41 43 45 SK Terwujudnya layanan pendidikan SMK yang merata dan berkualitas IKK Persentase SMK yang memenuhi SNP sarpras persen 19,02 25,94 32,86 39,78 46,70 7620.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 7620.PDI. 040 Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja Orang 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 7620.PDI. 041 Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Orang 750 2.750 3.000 4.000 4.500 7620.PEC Kerja Sama 7620.PEC. 001 Kerja Sama antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kesepakatan 166 166 166 166 166 7620.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7620.QDB .007 SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan Lembaga 1.178 150 125 125 112 7620.QDB .042 SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan Lembaga 250 750 750 750 750 7620.QDB .051 SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory) Lembaga 450 500 500 500 500 7620.QMA Data dan Informasi Publik 7620.QMA .001 Kompetensi SMK yang Selaras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Dokumen 10 10 10 10 10 7620.QMA .002 Data dan Informasi Telusur Alumni (Tracer Study) SMK Dokumen 1 1 1 1 1 7620.RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 7620.RBI. 052 SMK yang di Revitalisasi Unit 767 1.000 1.000 1.000 1.000 7622 Pembinaan Kursus dan Pelatihan Pusat 127.666 308.554 311.554 314.454 319.629 Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus SK Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKK Persentase peserta didik kursus yang mendapatkan keterampilan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja persen 17,83 19,02 20,35 21,81 23,42 SK Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKK Jumlah Lembaga Kursus yang Meningkat Mutunya sesuai Kebutuhan Dunia Kerja Lembaga 1.000 1.050 1.120 1.190 1.325 7622.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7622.QDB .001 Lembaga Kursus dan Pelatihan Berbasis Dunia Kerja Lembaga 1.000 7622.QDB .002 Lembaga Kursus yang ditingkatkan Tata Kelolanya Lembaga 560 600 650 750 7622.QDB .003 Lembaga Kursus yang ditingkatkan Kualitas Pembelajaran Lembaga 490 520 540 575 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7622.QDB .004 Lembaga Kursus yang difasilitasi untuk bermitra dengan Instansi/Lembaga/Industri Lembaga 50 55 60 65 7622.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7622.QDC .003 Peserta didik kursus memperoleh peningkatan keterampilan melalui uji kompetensi Orang 1.150 1.300 1.450 1.700 7622.QDC .U01 Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja Orang 11.790 13.528 15.031 16.534 18.272 7622.QDC .U02 Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha Orang 7.909 9.019 10.021 11.023 12.133 7623 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi UPT 205.045 460.567 472.455 484.990 498.269 Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus SK Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi IKK Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja persen 19,33 22,43 25,81 29,47 33,4 IKK Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya Lembaga 2.754 3.754 4.754 5.754 6.754 IKK Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi Model 14 28 34 40 47 7623.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 7623.PBH .001 Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja Rekomendas i Kebijakan 14 28 35 42 49 7623.PEC Kerja sama 7623.PEC. 001 Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja Kesepakatan 105 105 105 105 105 7623.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 7623.QDB .001 Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi Lembaga 2.754 3.754 4.754 5.754 6.754 7623.RAA Sarana Bidang Pendidikan 7623.RAA. 001 Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV) Paket 7 7 7 7 7 7623.RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 7623.RBI. 001 Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV) Unit 7 7 7 7 7 7623.SCI Pelatihan Bidang Pendidikan 7623.SCI. 001 Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja Orang 3.036 6.072 6.072 6.072 6.072 7623.SCI. 002 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri Orang 6.913 17.623 17.623 17.623 17.623 7623.SCI. 004 Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan Orang 265 530 530 530 530 WA Program Dukungan Manajemen 4.216.889 5.746.449 6.278.623 6.995.550 7.832.573 SP Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian IKP 5.1.1 Indeks Reformasi Hukum Predikat Istimewa Istimewa Istimewa Istimewa Istimewa IKP 5.1.2 Indeks Pelayanan Publik Kementerian Predikat Sangat Baik Sangat Baik Pelayanan Prima Pelayanan Prima Pelayanan Prima IKP 5.1.3 Indeks Sistem Merit Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.4 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General Predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.5 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Opini WTP WTP WTP WTP WTP IKP 5.1.6 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Predikat BB BB BB A A IKP 5.1.7 Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Predikat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKP 5.1.8 Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 75 Nilai 80 83 86 89 92 IKP 5.1.9 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Nilai 93,85 93,90 93,95 94,00 94,05 IKP 5.1.10 Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Cukup Cukup Baik Baik Baik IKP 5.1.11 Indeks SPBE Kementerian Indeks 4,0 1,7 1,8 1,9 2,0 IKP 5.1.12 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian Indeks 2,41 2,66 2,79 2,91 3,05 IKP 5.1.13 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.14 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi Nilai 3,351 3,400 3,500 3,700 4,000 IKP 5.1.15 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan persen 71 72 73 74 75 IKP 5.1.16 Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM persen 37 39 41 43 45 IKP 5.1.17 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.18 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Predikat AA AA AA AA AA IKP 5.1.19 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Predikat A A A A A IKP 5.1.20 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Predikat Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.21 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.22 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Predikat A A A A AA IKP 5.1.23 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.24 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Predikat A AA AA AA AA IKP 5.1.25 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.26 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Predikat A A AA AA AA IKP 5.1.27 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKP 5.1.28 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Predikat A A A A AA 7565 Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara Pusat 41.229 43.888 46.097 48.412 50.837 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran SEAMEO dengan kategori Sangat Baik Kategori - Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 7565.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7565.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 1 1 1 1 1 7565.EBA .962 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 7565.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 7565.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7565.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 7565.EBB .971 Layanan Prasarana Internal Unit 7574 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pusat 466.456 547.360 598.619 655.380 718.251 Ditjen Pendidikan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus IKK Persentase satuan kerja di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran sangat baik persen 80 90 100 100 100 IKK Persentase satuan kerja di Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A persen 80 90 100 100 100 7574.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7574.EBA .956 Layanan BMN Layanan 72 72 72 72 72 7574.EBA .957 Layanan Hukum Layanan 19 19 19 19 19 7574.EBA .958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 30 30 30 30 30 7574.EBA .960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 1 1 1 7574.EBA .962 Layanan Umum Layanan 12 12 12 12 12 7574.EBA .963 Layanan Data dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 7574.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 12 12 12 12 12 7574.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7574.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 7574.EBB .971 Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 7575.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 7574.EBC .954 Layanan Manajemen SDM Orang 1.636 1.636 1.636 1.636 1.636 7574.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7574.EBD .952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 13 13 13 13 13 7574.EBD .953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 23 23 23 23 23 7574.EBD .955 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 12 12 12 12 12 7579 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum Pusat 26.254 34.638 39.119 44.237 50.087 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya efektivitas layanan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum di lingkungan Kementerian serta tata kelola Biro Hukum IKK Persentase penyusunan peraturan perundang- undangan yang telah diharmonisasi persen 60 70 80 90 100 IKK Jumlah penanganan permasalahan hukum dan perkara yang diselesaikan Dokumen 30 35 40 45 50 IKK Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum minimal A Predikat A A A A A IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Hukum dengan kategori Sangat Baik Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 7579.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7579.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 1 1 1 1 1 7579.EBA .957 Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 7579.EBA Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 .962 7579.EBA .969 Layanan Bantuan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 7579.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 7579.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7579.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 37 40 45 50 55 7579.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 7579.FAB. 001 Sistem Informasi Bidang Hukum Sistem Informasi 1 1 1 1 1 7580 Peningkatan Efektivitas Layanan di Bidang Organisasi, Tata Laksana, dan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Pusat 50.644 68.799 74.624 79.775 80.355 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya efektivitas pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan kemendikdasmen IKK Persentase Unit Kerja berpredikat pelayanan publik minimal "sangat baik" persen 70 75 80 85 90 IKK Persentase penataan unit organisasi di lingkungan Kemendikdasmen yang efektif persen 20 40 65 85 95 IKK Indeks Manajemen ASN Kementerian Indeks Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dengan kategori Sangat Baik Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKK Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia minimal A Predikat A A A AA AA 7580.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7580.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 1 1 1 1 1 7580.EBA .960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 4 4 4 4 4 7580.EBA .962 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 7580.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 7580.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7580.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 7580.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 7580.EBC .001 Layanan Pengadaan Pegawai Baru Layanan 1 1 1 1 1 7580.EBC .002 Penyusunan Bahan Seleksi Pegawai Layanan 1 1 1 1 7580.EBC .003 Layanan Mutasi Pegawai Layanan 1 1 1 1 1 7580.EBC .004 Layanan Disiplin, Penghargaan dan Peraturan Kepegawaian Layanan 1 1 1 1 1 7580.EBC .005 Layanan Pemetaan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Layanan 1 1 1 1 1 7580.EBC .006 Layanan Pengelolaan Informasi dan Kinerja Pegawai Layanan 1 1 1 1 1 7580.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7580.EBD .953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 7 1 1 1 1 7580.EBD .961 Layanan Reformasi Kinerja Dokumen 6 6 7 7 7 7580.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 7580.FAB. 001 Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Sistem Informasi 1 1 1 1 1 7581 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara Pusat 46.516 55.372 57.060 59.604 62.267 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dan barang milik negara Kementerian, serta tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK Persentase Satker Tertib Pengelolaan Anggaran persen 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 IKK Persentase Jumlah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku persen 100 100 100 100 100 IKK Indeks Penilaian Mandiri atas Pengelolaan Aset Kementerian Indeks Baik Baik Baik Baik Baik IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Keuangan dan BMN dengan kategori Sangat Baik Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKK Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Keuangan dan BMN minimal A Predikat A A A A A 7581.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7581.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 2 2 2 2 2 7581.EBA .962 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 7581.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 7581.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7581.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 153 160 35 35 35 7581.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7581.EBD .955 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 33 21 24 24 24 7581.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 7581.FAB. 001 Sistem Informasi Tata Kelola Keuangan dan BMN Sistem Informasi 1 1 1 1 1 7581.FAH Pengelolaan Keuangan Negara 7581.FAH .001 Pelaporan Akuntansi dan Keuangan Dokumen 30 7581.FAH .001 Layanan Pelaporan Akuntansi dan Keuangan Layanan 1 1 1 1 7581.FAH .002 Pelaporan Manajemen BMN Dokumen 9 7581.FAH .002 Layanan Pelaporan Manajemen BMN Layanan 1 1 1 1 7582 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Kerja Sama Pusat 121.502 208.520 225.623 244.742 266.020 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Penganggaran, Akuntabilitas Kinerja, Fasilitasi Kerja Sama, serta tata kelola Biro Perencanaan dan Kerja Sama IKK Persentase Unit Kerja dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal BB persen 70 73 76 80 82 IKK Persentase Satuan Kerja dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik persen 90 92 94 96 98 IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama dengan kategori Sangat Baik Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKK Persentase Satker Pusat dengan Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional minimal baik persen 80 85 90 95 100 IKK Persentase Kerja Sama Bilateral, Multilateral, dan Nasional yang Ditindaklanjuti persen 81 83 85 87 89 IKK Persentase Fasilitasi Internasional yang Ditindaklanjuti persen 81 83 85 87 89 IKK Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Kerja Sama minimal A Predikat A A A AA AA 7582.AEC Kerja Sama 7582.AEC .001 Kerja sama Bidang Pendidikan Kesepakatan 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7582.AEC .002 Layanan Kesekretariatan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kesepakatan 1 1 1 1 1 7582.BAH Pelayanan Publik Lainnya 7582.BAH .002 Layanan Delegasi Wakil Tetap (Dewatap) RI untuk UNESCO dan Atdikbud Layanan 21 21 21 21 21 7582.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7582.EBA .956 Layanan BMN Layanan 1 22 22 22 22 7582.EBA .962 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 7582.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 22 22 22 22 22 7582.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7582.EBB .951 Layanan Sarana Internal Paket 22 22 22 22 22 7582.EBB .971 Layanan Prasarana Internal Unit 7582.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 7582.FAB. 001 Sistem Informasi bidang Perencanaan dan Penganggaran Sistem Informasi 1 1 1 1 1 7582.FAD Perencanaan dan Penganggaran 7582.FAD .001 Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Pusat Bidang Pendidikan Dokumen 54 54 54 54 54 7582.FAD .002 Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan Dokumen 4 4 4 4 4 7582.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 7582.FAE. 001 Akuntabilitas Kinerja Laporan 18 18 18 18 18 7582.FAE. 002 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Laporan 36 36 36 36 36 7583 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa Pusat 352.091 479.227 532.306 591.458 657.544 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya Tata Kelola Layanan Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa IKK Persentase Pengelolaan PBJ Kementerian persen 80 82,5 85 87,5 90 IKK Persentase Unit Pengolah yang Melaksanakan Arsip Digital persen 35 50 65 80 100 IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan kategori Sangat Baik Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKK Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal A Predikat A A A A A 7583.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7583.EBA .001 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Layanan 1 1 1 1 1 7583.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 44 44 44 44 44 7583.EBA .959 Layanan Protokoler Layanan 1 1 1 1 1 7583.EBA .962 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 7583.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 7583.EBB Layanan Dukungan Manajemen Internal 7583.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 7583.EBB .971 Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 7583.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7583.EBD .974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Dokumen 1 1 1 1 1 7583.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 7583.FAB. 001 Sistem Informasi Bidang Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Informasi 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7584 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan Pusat 103.638 104.926 116.604 128.291 139.988 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan IKK Indeks Kepuasaan Masyarakat Unit Layanan Terpadu Kategori Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKK Predikat keterbukaan informasi publik Predikat Informatif Informatif Informatif Informatif Informatif IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dengan kategori Sangat Baik Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik IKK Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat minimal BB Predikat A A A A A 7584.BAH Pelayanan Publik Lainnya 7584.BAH .001 Layanan Terpadu Kementerian Layanan 1 1 1 1 1 7584.BMB Komunikasi Publik 7584.BMB .001 Layanan Media dan Komunikasi Publik Layanan 1 7584.BMB .001 Layanan Media dan Komunikasi Publik Dokumen 112 134 156 178 7584.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7584.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 1 1 1 1 1 7584.EBA .958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 7584.EBA .962 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 7584.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 7584.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7584.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 7 7 7 7 7 7584.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 7584.FAB. 001 Sistem Informasi kehumasan bidang Pendidikan Sistem Informasi 7 7 7 7 7 7585 Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan Pusat 302.940 361.606 391.508 424.954 457.194 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya integritas data, pendayagunaan data pokok pendidikan, dan pemanfaatan TIK, serta tata kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi IKK Persentase kualitas data pendidikan persen 85 87 90 92 95 IKK Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan persen 30 45 60 75 90 IKK Persentase Unit Utama yang mengimplementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi persen 20 30 50 70 90 IKK Persentase kualitas layanan OLA (Operational Level Agreement) jaringan intra kementerian persen 98,50 98,75 99,00 99,25 99,50 IKK Persentase rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan usulan clearance TIK persen 98,00 98,50 99,00 99,25 99,50 IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan kategori Sangat Baik Kategori Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik IKK Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Data dan Teknologi Informasi minimal A Predikat A A A AA AA 7585.BMA Data dan Informasi Publik 7585.BMA .001 Pengelolaan SPBE Kementerian Dokumen 1 2 2 3 4 7585.BMA .002 Keamanan Informasi Kementerian Dokumen 1 2 2 3 4 7585.BMA .003 Integrasi Data Pendidikan dan Layanan Pendidikan Dokumen 1 2 3 3 4 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7585.BMA .004 Integrasi Data Kebahasaan Dokumen 1 2 3 3 4 7585.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 7585.CAN .001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 1 2 2 3 3 7585.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7585.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 2 2 2 2 2 7585.EBA .962 Layanan Umum Layanan 4 4 4 4 4 7585.EBA .963 Layanan Data dan Informasi Dokumen 1 1 1 1 1 7585.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 2 2 2 2 2 7585.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7585.EBB .951 Layanan Sarana Internal Paket 2 2 2 2 2 7585.EBB .971 Layanan Prasarana Internal Paket 2 2 2 2 2 7585.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 7585.EBC .001 SDM yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran Orang 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 7585.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 7585.FAB. 001 Sistem Informasi Layanan Pendidikan Bidang Penyediaan Data, Statistik, dan Layanan Pendidikan Sistem Informasi 1 1 1 1 7585.QMA Data dan Informasi Publik 7585.QMA .001 Data dan Informasi Pendidikan Dokumen 1 1 1 1 1 7586 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana Pusat 1.807 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya tata kelola Biro Organisasi dan Tata Laksana IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L Biro Organisasi dan Tata Laksana Kategori Baik 7586.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7586.EBA .960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 4 7586.EBA .962 Layanan Umum Layanan 1 7586.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 1 7586.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7586.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 1 7586.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7586.EBD .953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 1 7586.EBD .961 Layanan Reformasi Kinerja Dokumen 6 7586.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 7586.FAB. 001 Sistem Informasi Organisasi dan Tata Laksana Sistem Informasi 1,00 7587 Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Pusat 27.281 33.031 35.326 37.801 39.574 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Prestasi Nasional dengan kategori Sangat Baik Kategori Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik IKK Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Prestasi Nasional minimal A Predikat A A A A A 7587.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7587.EBA .956 Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7587.EBA .962 Layanan Umum Layanan 2 2 2 2 2 7587.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 3 3 3 3 3 7587.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7587.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 3 3 3 3 2 7588 Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter Pusat 10.311 10.330 10.846 11.387 11.955 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penguatan Karakter dengan kategori Sangat Baik Kategori Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik IKK Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Penguatan Karakter minimal BB Predikat BB BB A A A 7588.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7588.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 2 2 2 2 2 7588.EBA .962 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 7588.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 7588.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7588.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 13 27 15 16 17 7588.EBB .971 Layanan Prasarana Internal Unit 7589 Layanan Pembiayaan Pendidikan Pusat 75.667 100.470 158.253 165.792 172.527 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik Kategori Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik IKK Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB Predikat A A A A A 7589.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7589.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 2 2 2 2 2 7589.EBA .962 Layanan Umum Layanan 2 2 2 2 2 7589.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 2 2 2 2 2 7589.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7589.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 5 5 5 5 5 7589.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 7589.EBC .001 Beasiswa Unggulan Orang 437 483 639 765 865 7589.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7589.EBD .001 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 4 4 4 4 7590 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pusat 145.095 172.262 172.364 172.424 172.484 Sekretariat Jenderal SK Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN melalui Penyelenggaraan Layanan Pelatihan secara Terintegrasi, serta tata kelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia IKK Nilai pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang dilaksanakan secara terintegrasi (Corporate University) Minimal 81 Nilai 81 82,5 84 85,5 87 IKK Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia dengan kategori Sangat Baik Kategori Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik IKK Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Predikat A A A A AA Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pemerintah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Minimal A 7590.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7590.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 1 1 1 1 1 7590.EBA .962 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 7590.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 7590.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7590.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 141 822 822 822 822 7590.EBB .971 Layanan Prasarana Internal Unit 7 7 7 7 7 7590.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 7590.EBC .996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Orang 719 1.120 1.120 1.120 1.120 7590.EBC .997 Layanan Pelatihan Teknis, Fungsional, PPPK dan LKM Orang 14.268 14.800 14.800 14.800 14.800 7590.EBC .998 Layanan Penyusunan Desain Program dan Perangkat Pembelajaran Pelatihan Rekomendas i 4 4 4 4 4 7591 Penguatan Pengawasan Inspektorat I Pusat 11.685 15.138 17.408 20.020 23.023 Inspektorat Jenderal SK Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I IKK Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat I persen 100 100 100 100 100 SK Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat I IKK Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat I persen 71 72 73 74 75 SK Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I IKK Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I persen 25 27 29 33 37 7591.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7591.EBD .001 Layanan Reviu Inspektorat I Laporan 10 10 10 10 10 7591.EBD .002 Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I Laporan 1 1 1 1 1 7591.EBD .003 Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat I Laporan 4 4 4 4 4 7591.EBD .004 Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat I Laporan 22 21 21 21 21 7591.EBD .005 Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat I Laporan 1 1 1 1 7592 Penguatan Pengawasan Inspektorat II Pusat 11.685 19.505 21.971 24.775 27.966 Inspektorat Jenderal SK Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II IKK Persentase satker yang mendapatkan nilai dalam Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat II persen 100 100 100 100 100 SK Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat II IKK Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat II persen 71 72 73 74 75 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II IKK Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II persen 60 65 75 80 85 7592.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7592.EBD .001 Layanan Reviu Inspektorat II Laporan 10 10 10 10 10 7592.EBD .002 Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II Laporan 2 2 2 2 2 7592.EBD .003 Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II Laporan 4 4 4 4 4 7592.EBD .004 Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II Laporan 10 9 9 9 9 7592.EBD .005 Layanan tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat II Laporan 1 1 1 1 7593 Penguatan Pengawasan Inspektorat III Pusat 11.685 15.628 17.973 20.669 23.769 Inspektorat Jenderal SK Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III IKK Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat III persen 100 100 100 100 100 SK Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat III IKK Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat III persen 71 72 73 74 75 SK Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III IKK Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III persen 30 35 40 45 50 7593.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7593.EBD .001 Layanan Reviu Inspektorat III Laporan 16 16 16 16 16 7593.EBD .002 Layanan pengawasan WBK/WBBM Inspektorat III Laporan 2 2 2 2 2 7593.EBD .003 Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III Laporan 16 15 15 15 15 7593.EBD .004 Layanan tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat III Laporan 1 1 1 1 7594 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Pusat 74.591 87.186 100.264 115.304 132.599 Inspektorat Jenderal SK Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan IKK Persentase Dinas Pendidikan yang menerapkan upaya pencegahan korupsi dan anti kekerasan secara konsisten persen 20 40 60 80 100 SK Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal IKK Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI persen 71 72 73 74 75 SK Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal IKK Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA persen 20 40 60 80 100 IKK Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Aggaran (IKPA) Nilai 95 95,5 96 96,5 97 IKK Nilai akhir Evaluasi Kinerja Aggaran (EKA) Nilai 95 95,5 96 96,5 97 7594.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7594.EBA .001 Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan Dokumen 2 2 2 2 2 7594.EBA .002 Layanan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Laporan 5 5 5 5 5 7594.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 4 4 4 4 4 7594.EBA .960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Dokumen 10 10 10 10 10 7594.EBA .962 Layanan Umum Dokumen 20 20 20 20 20 7594.EBA .963 Layanan Data dan Informasi Dokumen 4 4 4 4 4 7594.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 24 24 24 24 24 7594.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7594.EBB .951 Layanan Sarana Internal Paket 5 5 5 5 5 7594.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 7594.EBC .001 Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai Orang 355 355 355 355 355 7594.EBC .954 Layanan Manajemen SDM Orang 355 355 355 355 355 7594.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7594.EBD .953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 5 5 5 5 5 7594.EBD .955 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 24 24 24 24 24 7594.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 7594.FAB. 001 Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Terpadu Itjen Sistem Informasi 1 1 1 1 1 7606 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pusat 1.014.380 1.408.216 1.450.463 1.493.977 1.538.796 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK Persentase Satuan Kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik persen 95,00 95,50 96,00 96,50 97,00 IKK Persentase Satuan Kerja Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A persen 97,02 97,03 97,04 97,04 97,05 7606.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7606.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 80 80 80 80 80 7606.EBA .958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 14 14 14 14 14 7606.EBA .960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 1 1 1 7606.EBA .962 Layanan Umum Layanan 39 39 39 39 39 7606.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 39 39 39 39 39 7606.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7606.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 39 39 39 39 7606.EBB .971 Layanan Prasarana Internal Unit 39 39 39 39 39 7606.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 7606.EBC .954 Layanan Manajemen SDM Orang 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7606.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7606.EBD .952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 30 30 30 30 30 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7606.EBD .953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 47 47 47 47 47 7606.EBD .955 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 26 26 26 26 26 7612 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Pusat 147.994 190.985 217.708 248.343 283.472 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan IKK Persentase Satuan Kerja di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik persen 83,33 83,33 100 100 100 IKK Persentase Satuan Kerja di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A persen 83,33 100 100 100 100 7612.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 7612.CAN .051 Layanan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 7512.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7612.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 2 2 2 2 2 7612.EBA .957 Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 7612.EBA .958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Dokumen 12 12 12 12 12 7612.EBA .960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Dokumen 1 1 1 1 1 7612.EBA .962 Layanan Umum Layanan 6 6 6 6 6 7612.EBA .963 Layanan Data dan Informasi Dokumen 1 1 1 1 1 7612.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 6 6 6 6 6 7612.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7612.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 7612.EBB .971 Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 7612.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 7612.EBC .954 Layanan Manajemen SDM Orang 490 490 490 490 490 7612.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7612.EBD .953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 8 8 8 8 8 7612.EBD .955 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 16 16 16 16 16 7613 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Pusat 301.927 491.363 373.057 382.642 393.319 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKK Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik persen 95 96 97 98 99 IKK Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A persen 100 100 100 100 100 7613.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7613.EBA .956 Layanan BMN Dokumen 59 59 59 59 59 7613.EBA Layanan hubungan masyarakat dan informasi Dokumen 42 42 42 42 42 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 .958 7613.EBA .959 Layanan protokoler Dokumen 31 1 1 1 1 7613.EBA .960 Layanan organisasi dan tata kelola internal Dokumen 34 34 34 34 34 7613.EBA .962 Layanan umum Layanan 34 34 34 34 34 7613.EBA .963 Layanan data dan informasi Dokumen 34 34 34 34 34 7613.EBA .994 Layanan perkantoran Layanan 34 34 34 34 34 7613.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7613.EBB .951 Layanan sarana internal Unit 3 2.769 7613.EBB .971 Layanan prasarana internal Unit 1 25.563 7613.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 7613.EBC .954 Layanan manajemen SDM Orang 1.155 1.125 1.125 1.125 1.125 7613.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7613.EBD .952 Layanan perencanaan dan penganggaran Dokumen 39 9 9 9 9 7613.EBD .953 Layanan pemantauan dan evaluasi Dokumen 37 7 7 7 7 7613.EBD .955 Layanan manajemen keuangan Dokumen 272 272 272 272 272 7613.EBD .961 Layanan Reformasi Kinerja Dokumen 1 1 1 1 7613.EBD .974 Layanan penyelenggaraan kearsipan Dokumen 10 34 34 34 34 7619 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Pusat 862.942 1.287.344 1.609.180 2.011.475 2.514.344 Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru IKK Persentase satker di Ditjen GTK dan PG yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A persen 82,50 85,00 87,50 90,00 92,50 IKK Persentase satker di Ditjen GTK dan PG dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik persen 77,50 82,50 87,50 92,50 97,50 7619.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 7619.CAN .001 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 1 1 1 1 1 7619.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7619.EBA .956 Layanan BMN Layanan 39 40 40 40 40 7619.EBA .957 Layanan Hukum Layanan 39 40 40 40 40 7619.EBA .958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 7619.EBA .960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 1 1 1 7619.EBA .962 Layanan Umum Layanan 39 40 40 40 40 7619.EBA .963 Layanan Data dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 7619.EBA .994 Layanan Perkantoran Layanan 40 40 40 40 40 7619.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7619.EBB .951 Layanan Sarana Internal Unit 1 1 1 1 1 7619.EBB .971 Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 7619.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 7619.EBC .954 Layanan Manajemen SDM Layanan 1 1 1 1 1 7619.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7619.EBD .952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan 1 1 1 1 1 7619.EBD .953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Laporan 39 40 40 40 40 7619.EBD .955 Layanan Manajemen Keuangan Layanan 1 1 1 1 1 7619.EBD .961 Layanan Reformasi Kinerja Dokumen 1 1 1 1 1 7619.EBD .974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan 1 1 1 1 1 7683 Penguatan Audit Investigasi Pusat 8.568 10.653 12.251 14.089 16.202 Inspektorat Jenderal SK Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti persen 100 100 100 100 100 SK Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Investigasi IKK Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi persen 71 72 73 74 75 7683.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 7683.EBD .001 Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud Laporan 2 7683.EBD .002 Layanan Penanganan Pengaduan Laporan 67 71 71 71 71 7683.EBD .003 Layanan tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Laporan 1 1 1 1 Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga Kode Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 04.01. 01 Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Angka partisipasi kasar (APK) PAUD 36,61 36,74 36,86 36,99 37,11 73.907 427.783 482.046 540.053 606.333 73.907 427.783 482.046 540.053 606.333 04.01. 01.02 Penyediaan bantuan afirmatif untuk PAUD 73.907 427.783 482.046 540.053 606.333 73.907 427.783 482.046 540.053 606.333 04.01. 02 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif 31,14 35,6 40,07 44,53 49 16.978. 633 41.758. 786 60.463. 599 62.756. 489 64.950. 265 16.978. 633 41.758. 786 60.463. 599 62.756. 489 64.950. 265 04.01. 02.01 Revitalisasi Prasarana Pendidikan dan Pembangunan Satuan Pendidikan Baru (PHTC) 16.978. 633 41.758. 786 60.463. 599 62.756. 489 64.950. 265 16.978. 633 41.758. 786 60.463. 599 62.756. 489 64.950. 265 04.01. 03 Penyaluran Bantuan Pendidikan yang Tepat Sasaran Rasio APK SMA/SMK/MA/Sederaja t 20% termiskin dan 20% terkaya 0,788 0,794 0,799 0,804 0,809 10.130. 426 12.438. 220 13.390. 203 14.059. 713 14.571. 280 10.130. 426 12.438. 220 13.390. 203 14.059. 713 14.571. 280 04.01. 03.02 Penyediaan bantuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi peserta didik kurang mampu 10.130. 426 12.438. 220 13.390. 203 14.059. 713 14.571. 280 10.130. 426 12.438. 220 13.390. 203 14.059. 713 14.571. 280 04.01. 04 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal 496.8 10 993.6 20 1.720 .430 2.217 .240 2.714 .050 280.554 768.838 797.516 828.411 861.722 280.554 768.838 797.516 828.411 861.722 04.01. 04.01 Pembinaan dalam Pencegahan Anak Tidak Sekolah 179.388 300.956 323.665 348.411 375.390 179.388 300.956 323.665 348.411 375.390 04.01. 04.02 Penanganan Anak Tidak Sekolah 101.166 467.882 473.851 480.000 486.332 101.166 467.882 473.851 480.000 486.332 04.02. 01 Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK) Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran 16,56 17,07 17,52 17,91 18,27 8.957.2 70 858.261 891.244 925.630 961.480 8.957.2 70 858.261 891.244 925.630 961.480 04.02. 01.01 Pemanfaatan platform digital pembelajaran dalam peningkatan kompetensi 8.957.2 70 858.261 891.244 925.630 961.480 8.957.2 70 858.261 891.244 925.630 961.480 04.02. 02 Penciptaan Ekosistem Satuan Persentase satuan pendidikan formal dan 36,3 54,46 72,61 90,76 100 178.347 554.665 618.426 691.194 774.291 178.347 554.665 618.426 691.194 774.291 Kode Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pendidikan yang Mendukung Proses Pembelajaran Berkualitas, termasuk Peningkatan Kecakapan Literasi Kelas Awal, serta Penguatan Karakter dan Wellbeing Peserta Didik dan Pendidik nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar 04.02. 02.01 Penguatan Pendidikan Karakter yang dilaksanakan pada satuan pendidikan bagi peserta didik dan pendidik 70.863 385.058 442.816 509.241 585.625 70.863 385.058 442.816 509.241 585.625 04.02. 02.02 Peningkatan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan ASN maupun non ASN dalam bentuk finansial dan nonfinansial 78.840 117.835 121.735 125.829 130.132 78.840 117.835 121.735 125.829 130.132 04.02. 02.03 Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik 73.907 427.783 482.046 540.053 606.333 73.907 427.783 482.046 540.053 606.333 04.02. 03 Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: 466.037 559.906 603.234 641.129 683.357 466.037 559.906 603.234 641.129 683.357
a.Literasi Membaca 68,62 70,62 72,62 74,62 76,62
b.Numerasi 67,35 69,35 71,35 73,35 75,35 04.02.
03.02 Pelaksanaan Asesmen dan Pengujian Pendidikan 424.010 494.191 532.660 565.216 601.568 424.010 494.191 532.660 565.216 601.568 04.02. 03.03 Pengembangan Kebijakan dan Model Asesmen Pendidikan 42.027 65.715 70.574 75.913 81.789 42.027 65.715 70.574 75.913 81.789 04.02. 04 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (PAUD-HI) Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI 64,79 79,38 93,97 100 100 40.600 68.660 71.670 74.899 78.369 40.600 68.660 71.670 74.899 78.369 04.02. 04.01 Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan PAUD-HI 33.824 58.951 60.719 62.541 64.417 33.824 58.951 60.719 62.541 64.417 Kode Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 04.02. 04.02 Penguatan pendidikan, pengasuhan, peningkatan gizi dan pelayanan kesehatan anak usia dini 6.776 9.709 10.951 12.358 13.952 6.776 9.709 10.951 12.358 13.952 04.02. 06 Penerapan kurikulum yang Kontekstual Berpusat pada Peserta Didik serta Fokus pada Karakter dan Kompetensi Esensial Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial 87,96 91,98 96 100 100 196.321 261.470 286.852 315.702 348.530 196.321 261.470 286.852 315.702 348.530 04.02. 06.01 Penyediaan buku dan bahan ajar yang berkualitas 74.278 84.518 96.247 109.688 125.096 74.278 84.518 96.247 109.688 125.096 04.02. 06.02 Pengembangan kurikulum dan model pembelajaran yang adaptif 67.192 76.939 88.259 101.265 116.210 67.192 76.939 88.259 101.265 116.210 04.02. 06.03 Penerapan kurikulum dan model pembelajaran adaptif 54.851 100.013 102.346 104.749 107.224 54.851 100.013 102.346 104.749 107.224 04.02. 08 Revitalisasi Pendidikan Nonformal Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya 24,43 26,85 29,28 31,7 34,12 36.605 46.214 53.146 61.117 70.285 36.605 46.214 53.146 61.117 70.285 04.02. 08.01 Penyediaan Layanan Pendidikan Nonformal 18.361 25.233 29.018 33.370 38.376 18.361 25.233 29.018 33.370 38.376 04.02. 08.02 Penguatan lembaga pendidikan nonformal 18.244 20.981 24.128 27.747 31.909 18.244 20.981 24.128 27.747 31.909 04.04. 01 Reformasi Pendidikan Keguruan melalui Penguatan LPTK dan Revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal 71,5 85,06 85,96 86,87 87,77 864.570 735.964 846.359 973.313 1.119.3 10 864.570 735.964 846.359 973.313 1.119.3 10 04.04. 01.01 Revitalisasi LPTK dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan PPG 70.509 81.085 93.248 107.235 70.509 81.085 93.248 107.235 04.04. 01.02 Peningkatan kualitas pendidik melalui sertifikasi profesi 864.570 665.455 765.274 880.065 1.012.0 75 864.570 665.455 765.274 880.065 1.012.0 75 04.04. 02 Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik 40,22 47,83 55,25 62,68 70,11 13.199. 505 32.932. 254 34.208. 670 35.216. 916 36.174. 490 13.199. 505 32.932. 254 34.208. 670 35.216. 916 36.174. 490 Kode Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (e.g. Pelatihan, In- service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja 04.04. 02.01 Pemenuhan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan 60.006 127.412 150.724 184.456 222.507 60.006 127.412 150.724 184.456 222.507 04.04. 02.02 Pemenuhan Kesejahteraan Afirmatif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memenuhi Kekurangan Guru 563.514 710.844 765.005 796.719 830.018 563.514 710.844 765.005 796.719 830.018 04.04. 02.04 Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 679.120 2.325.8 53 2.979.8 88 3.668.3 95 4.271.6 86 679.120 2.325.8 53 2.979.8 88 3.668.3 95 4.271.6 86 04.04. 02.06 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Kinerja 11.773. 477 29.540. 150 30.038. 210 30.236. 731 30.453. 344 11.773. 477 29.540. 150 30.038. 210 30.236. 731 30.453. 344 04.04. 02.07 Pendampingan Pembelajaran untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan 123.388 227.995 274.843 330.615 396.935 123.388 227.995 274.843 330.615 396.935 04.05. 01 Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik 59,47 62,44 65,56 68,84 72,28 33.259 113.146 130.117 149.635 172.080 33.259 113.146 130.117 149.635 172.080 04.05. 01.02 Pendampingan dalam Peningkatan Kualitas untuk Kepala Satuan Pendidikan 33.259 113.146 130.117 149.635 172.080 33.259 113.146 130.117 149.635 172.080 04.05. 02 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Khsusnya Terkait Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan 57,61 67,75 72,64 77,72 82,61 466.915 614.924 661.729 701.066 744.486 466.915 614.924 661.729 701.066 744.486 04.05. 02.01 Pembinaan pemerintah daerah untuk optimalisasi 429.181 570.162 611.313 644.201 680.260 429.181 570.162 611.313 644.201 680.260 Kode Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 pemanfaatan anggaran pendidikan 04.05. 02.02 Pengembangan Kebijakan Pendidikan 37.734 44.762 50.416 56.865 64.226 37.734 44.762 50.416 56.865 64.226 04.05. 03 Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP 98,65 98,97 99,15 99,27 99,29 461.537 1.002.5 92 1.042.5 28 1.084.2 22 1.127.7 62 461.537 1.002.5 92 1.042.5 28 1.084.2 22 1.127.7 62 04.05. 03.01 Pendampingan Satuan Pendidikan dalam Peningkatan Penjaminan Mutu 244.433 537.185 553.301 569.900 586.996 244.433 537.185 553.301 569.900 586.996 04.05. 03.02 Penyediaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Data Pendidikan 3.196 5.508 6.334 7.284 8.376 3.196 5.508 6.334 7.284 8.376 04.05. 03.03 Percepatan Akreditasi Lembaga Pendidikan 213.908 459.899 482.893 507.038 532.390 213.908 459.899 482.893 507.038 532.390 04.07. 01 Penguatan Pendidikan Menengah Vokasi Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha 13,42 14 14,61 15,25 15,91 1.001.4 88 2.320.4 06 2.454.5 41 2.607.2 50 2.764.4 47 1.001.4 88 2.320.4 06 2.454.5 41 2.607.2 50 2.764.4 47 04.07. 01.01 Penerapan Kurikulum dan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi Berbasis Industri 758.668 1.672.7 43 1.789.5 59 1.914.8 55 2.049.4 11 758.668 1.672.7 43 1.789.5 59 1.914.8 55 2.049.4 11 04.07. 01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pemerataan Pendidik pada Satuan Pendidikan Menegah Vokasi 158.399 403.480 404.365 405.249 406.134 158.399 403.480 404.365 405.249 406.134 04.07. 01.03 Sertifikasi Kompetensi Siswa pada Satuan Pendidikan Menegah Vokasi 59.421 215.433 227.555 249.124 265.177 59.421 215.433 227.555 249.124 265.177 04.07. 01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi (DAK) 25.000 28.750 33.063 38.022 43.725 25.000 28.750 33.063 38.022 43.725 04.07. 03 Penguatan Pelatihan Vokasi 26.500 39.650 42.650 45.550 50.725 26.500 39.650 42.650 45.550 50.725 04.07. 03.03 Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja 4.000 4.500 5.000 6.000 4.000 4.500 5.000 6.000 04.07. 03.04 Fasilitasi dan Bantuan Lembaga Pelatihan Vokasi 26.500 35.650 38.150 40.550 44.725 26.500 35.650 38.150 40.550 44.725 04.09. 01 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya 72.338 138.189 148.698 160.529 173.872 72.338 138.189 148.698 160.529 173.872 Kode Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 04.09. 01.01 Pembinaan Talenta Seni Budaya 45.677 56.418 64.880 74.612 85.804 45.677 56.418 64.880 74.612 85.804 04.09. 01.02 Penyelenggaraan Ajang Seni dan Festival Seni Budaya 26.661 81.771 83.818 85.917 88.068 26.661 81.771 83.818 85.917 88.068 04.09. 02 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi 69.995 107.422 118.885 131.630 145.785 69.995 107.422 118.885 131.630 145.785 04.09. 02.01 Memperluas Kumpulan Bakat (Talent Pool) dan akuisis Talenta Riset dan Inovasi 69.995 107.422 118.885 131.630 145.785 69.995 107.422 118.885 131.630 145.785 04.09. 03 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga 60.814 97.030 111.584 128.322 147.570 60.814 97.030 111.584 128.322 147.570 04.09. 03.01 Pengembangan Sistem Pembinaan Pra-Bibit, Bibit dan Talenta Potensial Bidang Olahraga 60.814 97.030 111.584 128.322 147.570 60.814 97.030 111.584 128.322 147.570 04.09. 04 Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN) 110.762 209.827 220.605 231.968 243.946 110.762 209.827 220.605 231.968 243.946 04.09. 04.01 Penguatan Basis Data Terpadu MTN 21.577 29.824 31.315 32.881 34.525 21.577 29.824 31.315 32.881 34.525 04.09. 04.02 Penguatan Sinergi Pelaksanaan MTN 89.185 180.003 189.290 199.087 209.421 89.185 180.003 189.290 199.087 209.421 04.10. 02 Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca 41.621 139.025 143.470 148.744 153.837 41.621 139.025 143.470 148.744 153.837 04.10. 02.01 Pembiasaan Kegemaran Membaca 18.657 108.334 112.011 116.499 120.785 18.657 108.334 112.011 116.499 120.785 04.10. 02.02 Penguatan Komunitas dan Penggerak Literasi 22.964 30.691 31.459 32.245 33.052 22.964 30.691 31.459 32.245 33.052 04.19. 01 Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/sederajat 87,4 87,76 88,08 88,36 88,63 3.317.8 68 3.320.5 69 3.589.9 22 3.771.8 00 3.775.9 09 3.317.8 68 3.320.5 69 3.589.9 22 3.771.8 00 3.775.9 09 04.19. 01.02 Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan 3.317.8 68 3.320.5 69 3.589.9 22 3.771.8 00 3.775.9 09 3.317.8 68 3.320.5 69 3.589.9 22 3.771.8 00 3.775.9 09 04.20. 01 Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya 13,08 13,82 14,57 15,31 16,05 32.145 54.405 62.565 71.950 82.743 32.145 54.405 62.565 71.950 82.743 04.20. 01.02 Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Lanjut Usia 32.145 54.405 62.565 71.950 82.743 32.145 54.405 62.565 71.950 82.743 Kode Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 08.02. 01 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa 51.867 65.472 75.292 86.586 99.574 51.867 65.472 75.292 86.586 99.574 08.02. 01.01 Penguatan Etika Sosial Budaya untuk membentuk masyarakat yang harmonis, rukun, dan berkeadaban 51.867 65.472 75.292 86.586 99.574 51.867 65.472 75.292 86.586 99.574 08.02. 05 Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia Indeks Pembangunan Kebahasaan 51,31 52,72 53,46 54,08 55,01 155.960 320.467 330.767 341.268 352.400 155.960 320.467 330.767 341.268 352.400 08.02. 05.01 Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 28.268 74.467 76.947 78.870 80.842 28.268 74.467 76.947 78.870 80.842 08.02. 05.02 Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional 63.246 113.147 115.976 118.875 121.847 63.246 113.147 115.976 118.875 121.847 08.02. 05.03 Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah 64.446 132.853 137.844 143.523 149.711 64.446 132.853 137.844 143.523 149.711 Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 1 Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1.Integrasi dan harmonisasi regulasi berkaitan dengan pendidikan yang saat ini diatur oleh tiga regulasi utama, yaitu UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Tinggi. Revisi UU Sisdiknas akan menyelaraskan peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.
2.Rancangan sistematika RUU Sisdiknas akan memuat Ketentuan Umum, Pengelolaan Pendidikan, Jalur Pendidikan Formal, Jalur Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2025 – 2026 2 Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Regulasi ini bertujuan untuk: - membantu biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dalam rangka pendidikan bermutu untuk semua kalangan. - mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. - menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal. Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2027 – 2028 3 Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik
1.Mengubah nomenklatur dari Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen.
2.Mengubah cakupan peserta didik yang diatur menjadi hanya jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Rancangan sistematika regulasi adalah sebagai berikut: BAB 1 Ketentuan Umum BAB 2 Alur Manajemen Talenta Peserta Didik BAB 3 Kurasi dan Penghargaan Talenta Peserta Didik BAB 4 Penyelenggara Manajemen Talenta Peserta Didik BAB 5 Partisipasi Masyarakat BAB 6 Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Talenta Peserta Didik BAB 7 Pendanaan BAB 8 Ketentuan Penutup Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2026 – 2027 4 Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
1.Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan.
2.Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir.
3.Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk pemutakhiran layanan UKBI yang saat ini dilaksanakan secara daring.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Perpustakaan Nasional Tahun 2025 – 2026 5 Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan
1.Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa.
2.Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional dan regional, membantu pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya indeks ini, kebijakan kebahasaan dapat lebih akurat, strategis, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia.
3.Selain itu, Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa dalam pembangunan nasional.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Perpustakaan Nasional Tahun 2025 – 2026 6 Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
1.Bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan visi “Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu, perlu dilakukan dengan pembelajaran yang adaptif dan bermakna melalui penerapan pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial.
2.Intervensi Dana BOSP Kinerja ditujukan pada satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik untuk mendukung penerapan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial.
3.Dana BOSP Kinerja yang ditujukan bagi satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sudah tidak menjadi sasaran seiring dengan kebijakan penghentian Program Sekolah Sekolah Penggerak.
4.Bahwa terdapat beberapa perubahan kebijakan Dana BOSP Reguler yang disesuaikan dengan regulasi dan perkembangan kebijakan terkini.
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Tahun 2025 7 Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pendirian Satuan Pendidikan
1.Deregulasi Permendikbud tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang selama ini berdiri masing-masing berdasarkan jalurnya, antara lain:
a.Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
b.Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
c.Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Tahun 2026 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
2.Penyesuaian dengan perkembangan hukum terkait kewenangan perizinan satuan pendidikan di daerah (Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota) berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3.Memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan.
4.Mendudukkan subjek penyelenggara dan memberikan kepastian hukum untuk penyelenggara satuan pendidikan yang dapat diberikan izin pendirian satuan pendidikan (yayasan, orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum).
Direktorat Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus 8 Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
1.Visi baru SPK: “Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang mandiri secara pengelolaan dan keuangan, serta menjadi rujukan penyelenggaraan pendidikan berkelas dunia dalam ekosistem pendidikan nasional Indonesia.”
2.Kriteria SPK dengan visi baru:
a.SPK merujuk pada seluruh standar pendidikan asing (whole school transformation).
b.SPK memiliki akreditasi internasional dari lembaga yang telah diakui.
c.Semua SPK memiliki kualitas yang bisa dijadikan rujukan oleh sekolah nasional dan memiliki rencana serta melaksanakan berbagi praktik baik.
d.Kementerian menunjuk unit utama internal yang membidangi standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan untuk melakukan verifikasi dan penilaian untuk menetapkan daftar LPA yang ideal sebagai referensi bagi LPI.
3.SPK merupakan lembaga yang mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan remunerasi yang layak kepada guru minimal yang setara antara pendidik atau tenaga kependidikan warga negara Indonesia dengan warga negara asing (tidak menerima bantuan keuangan dari pemerintah, termasuk TPG, BOS, insentif, dan sebagainya).
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Tahun 2026 – 2027 9 Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
1.Mengubah persyaratan dan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kebijakan yang saat ini berjalan mensyaratkan calon kepala sekolah untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat tersebut diganti menjadi sertifikat lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah. Hal ini perlu mengubah ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
2.Beberapa muatan yang akan disampaikan dalam peraturan ini antara lain:
a.Syarat bakal calon kepala sekolah
b.Penyiapan bakal calon kepala sekolah
c.Mekanisme pelatihan bakal calon kepala sekolah
d.Mekanisme pengangkatan dan penugasan calon kepala sekolah
e.Mekanisme perpanjangan dan pemberhentian kepala sekolah
f.Tugas dan beban kerja kepala sekolah
g.Pengembangan kompetensi kepala sekolah
h.Penugasan guru sebagai kepala sekolah swasta dan sekolah indonesia di luar negeri
i.Ketentuan lain yang mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2025 10 Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
1.Perlu dilakukan perubahan atau revisi sebagai respons terhadap kebijakan pembelajaran mendalam, di mana terdapat perubahan Profil Pelajar Pancasila menjadi profil lulusan.
2.Perlu menyesuaikan regulasi untuk memastikan murid mencapai kompetensi lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, perlu menyusun standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2025 11 Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Revisi terhadap Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah perlu dilakukan dengan beberapa urgensi di antaranya:
1.Dalam rangka melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu terkait Pembelajaran Mendalam serta Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial; dan mendukung kebijakan pendidikan bermutu untuk semua.
2.Mengubah mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) menjadi Mata Pelajaran Kreatifitas, Inovasi, dan Kewirausahaan (KIK). Hal ini sesuai dengan arahan Menteri saat pertemuan dengan Direktur SMK pada tanggal 20 Januari 2025, juga pertemuan terbatas antara BSKAP dengan Menteri. Mata pelajaran PKK diubah menjadi mata pelajaran KIK bertujuan agar lulusan SMK juga memiliki kemampuan berinovasi, menghasilkan produk/jasa kebaruan yang dibutuhkan masyarakat. Mata pelajaran KIK dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran berbasis projek untuk mengaktualisasikan kompetensi yang dikuasai melalui pengembangan produk/layanan jasa secara kreatif dan inovatif pada kegiatan wirausaha.
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dan Direktorat Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2025 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 12 Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
1.Kursus dan pelatihan dapat meningkatkan kompetensi seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan kursus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karenanya, kursus merupakan Satuan Pendidikan sekaligus Program yang berskala nasional seharusnya memiliki aturan yang memuat acuan dasar yang mengatur penyelenggaraannya untuk menjamin mutu lulusan kursus dan pelatihan.
2.Ruang Lingkup Pengaturan:
a.Kelembagaan (bentuk lembaga, syarat umum perizinan)
b.Acuan standar
c.Kemitraan dengan daerah Direktorat Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2028 – 2029 13 Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penguatan Karakter Pada Satuan Pendidikan.
1.Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencanangkan kebijakan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
2.Saat ini landasan hukum masih menggunakan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.
3.Melalui SEB, laporan pelaksanaan kegiatan SEB disampaikan ke Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter.
4.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki dua regulasi pendahulu yang terkait secara substansi dengan SEB tersebut, yaitu Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018.
5.Oleh karena itu, diusulkan simplifikasi regulasi dengan menggabungkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, karena substansi saling berkaitan.
Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2025 14 Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
a.Penataan kuantitas guru di seluruh wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b.Redistribusi guru Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperlukan untuk pengaturan kuantitas guru.
Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ttd. ABDUL MU’TI