Data dan informasi kinerja Renstra Kemendikbudristek yang termuat dalam sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melalui aplikasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
5.Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. https://jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2022 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 319 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 https://jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024
1.cita-cita dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 adalah “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”;
2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 memiliki visi “...terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan ... persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah NKRI”;
3.Dua dari sembilan misi presiden yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
4.sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah “masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ... keunggulan https://jdih.kemdikbud.go.id kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”; dan
5.salah satu dari empat pilar Visi Indonesia 2045 yaitu “Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Kemampuan suatu bangsa untuk menjadi sejahtera, cerdas serta berdaya saing di tengah isu globalisasi dan unggul dalam penguasaan inovasi teknologi akan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama. Kaitannya dengan upaya nasional dalam pembangunan manusia, perhatian khusus perlu diberikan pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan sumber daya manusia tersebut harus melalui pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi, tetapi juga memajukannya melalui interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan, sebagaimana Visi Kebudayaan Indonesia 2040, hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diharapkan dari pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, maka Kemendikbudristek harus mengelola kesinambungan dari upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk itu, Kemendikbudristek perlu menerjemahkan upaya-upaya tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dalam dokumen rencana strategis. Dokumen Renstra Kemendikbudristek dimaksud akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi https://jdih.kemdikbud.go.id baik bagi 34 (tiga puluh empat) provinsi dan 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dokumen Renstra Kemendikbudristek ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh perluasan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi. Selain untuk menjabarkan tugas dan kewenangan baru tersebut, penyempurnaan rencana strategis juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya Kemendikbudristek dalam menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Corona Virus Disease 2019 yang merebak di awal tahun 2020 telah menyebabkan 60 (enam puluh) juta anak usia sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal di sekolah. Maka, perubahan rencana strategis ini juga akan membawa upaya-upaya menekan dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi. Upaya ini akan dilakukan – salah satunya dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Renstra Kemendikbudristek ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini lebih mengkristalkan peran Kemendikbudristek dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden. https://jdih.kemdikbud.go.id B. Kondisi Umum
1.Akses Gambar 1.1 Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2015-2020 dan Angka Kesiapan Sekolah Tahun 2016-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016-2020 Secara umum, capaian angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat pada periode tahun 2015-2020, meski sempat terjadi penurunan di tahun 2015-2017, yakni peningkatan anak usia PAUD tidak diiringi dengan penambahan jumlah satuan PAUD. Namun, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD kembali terjadi pada tahun 2018-2020 dari 33,8 (tiga puluh tiga koma delapan) menjadi 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) yang antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah satuan PAUD serta peningkatan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan PAUD melalui dana transfer. Untuk lebih memastikan kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar (SD), kebijakan Kemendikbudristek bidang PAUD fokus pada program pendidikan 1 (satu) tahun prasekolah. Kebijakan ini selaras kebijakan nasional yang tercantum pada RPJMN 2020-2024 dan juga menjadi bagian dari kebijakan global pada Sustainable Development Goals, serta merupakan salah satu dari kebijakan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Untuk mengukur keberhasilan program tersebut, Kemendikbudristek menggunakan angka kesiapan sekolah sebagai alat ukur untuk menggambarkan kesiapan anak memasuki jenjang SD. Angka kesiapan sekolah merupakan angka indeks persentase proporsi anak kelas 1 (satu) SD pada tahun berjalan yang sudah pernah mengikuti pendidikan prasekolah. Gambar 1.1 juga menunjukkan tren peningkatan angka kesiapan sekolah dalam kurun waktu tahun 2016-2020. 35,2 34,6 33,8 37,9 36,9 37,5 30 40 50 60 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Kasar PAUD 74,2 74,5 74,5 74,8 75,0 70 72 74 76 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Kesiapan Sekolah https://jdih.kemdikbud.go.id Tren positif angka kesiapan sekolah menunjukkan kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Mengingat lembaga PAUD yang ada masih didominasi oleh satuan pendidikan berbasis masyarakat, Kemendikbudristek terus mendorong kebijakan pertumbuhan lembaga PAUD tersebut, yang fokus untuk mempersiapkan anak masuk SD. Selain itu, kebijakan tersebut juga difokuskan pada daerah-daerah dengan angka kesiapan sekolah yang masih rendah untuk mendukung percepatan pencapaian 1 (satu) desa 1 (satu) PAUD. Gambar 1.2 Capaian Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/sederajat Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020 Berbeda dengan angka partisipasi kasar PAUD, angka partisipasi kasar SD dari tahun 2015-2020 mengalami penurunan. Salah satu penyebab penurunan angka partisipasi kasar ini adalah berkurangnya siswa baru kelas 1 (satu) SD yang berusia di bawah 7 (tujuh) tahun akibat berkembangnya layanan PAUD. Oleh karena itu, penggunaan angka partisipasi kasar sebagai indikator keberhasilan akses untuk SD perlu dipertimbangkan kembali. Alternatif indikator akses SD adalah angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun. Setelah melihat capaian angka partisipasi sekolah pada tahun 2020 telah mencapai 99,3% (sembilan puluh sembilan koma tiga persen), dapat disimpulkan bahwa hampir semua anak usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun telah mengenyam pendidikan atau berada di bangku sekolah. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan angka partisipasi sekolah agar mendekati 100% (seratus persen), perlu diperkuat dukungan terhadap pendidikan khusus inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti anak Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 2 Capaian Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun 2015-2020 99,1 99,1 99,1 99,2 99,2 99,3 99 99,1 99,2 99,3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun 110,5 109,3 108,5 108,6 107,5 106,3 104 106 108 110 112 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat https://jdih.kemdikbud.go.id rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan pertimbangan sebaran angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun per provinsi, perhatian khusus perlu diberikan kepada Provinsi Papua yang capaian angka partisipasi sekolah-nya sebesar 82,99% (delapan puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen). Strategi khusus perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun di Provinsi Papua mendekati rata-rata nasional. Gambar 1.3 Sebaran Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun per Provinsi Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.4 Sebaran Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun per Provinsi dan Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Sama halnya dengan angka partisipasi kasar SD, pola penurunan juga terjadi pada angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama (SMP), sehingga pengukuran ketercapaian akses pada jenjang SMP/sederajat akan lebih akurat apabila menggunakan angka partisipasi sekolah usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun. Pada periode tahun 2015 - 2020, angka partisipasi sekolah usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun mengalami peningkatan dari 94,72% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen) menjadi 95,74% (sembilan puluh lima koma tujuh https://jdih.kemdikbud.go.id puluh empat persen). Capaian angka partisipasi sekolah tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar anak usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun telah mengenyam pendidikan. Namun, karena masih terdapat 4,26% (empat koma dua puluh enam persen) anak usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun yang belum mengenyam pendidikan perlu dipertimbangkan daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan pada jenjang usia tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya disparitas antarkondisi kelompok ekonomi, khususnya penduduk pada kuintil termiskin yang masih berada di angka 92,4% (sembilan puluh dua koma empat persen). Selain dukungan terhadap kelompok ekonomi termiskin, dukungan terhadap pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti: anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum, juga perlu diperkuat. Gambar 1.5 Capaian Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/ sederajat Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Kasar Kasar Sekolah Menengah Atas/sederajat Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya, tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA)/sederajat masih jauh dari nilai ketuntasan. Oleh karena itu, penggunaan angka partisipasi kasar untuk mengukur akses pendidikan menengah masih relevan. Meskipun terjadi peningkatan angka partisipasi kasar pada periode tahun 2015-2020, capaian pada tahun 2020 masih sebesar 84,5% (delapan puluh empat koma lima persen). Terlebih jika melihat kesenjangan pada kelompok ekonomi, terdapat selisih 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) antara kelompok ekonomi termiskin dan terkaya. Data ini menunjukkan bahwa masih ada 1 (satu) dari 4 (empat) 78,1 80,9 82,8 80,7 84,0 84,5 70 75 80 85 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat https://jdih.kemdikbud.go.id anak kelompok ekonomi termiskin yang belum mendapatkan layanan pendidikan menengah. Kemendikbudristek perlu memprioritaskan dukungan pada wilayah- wilayah yang belum terjangkau atau terbatas layanannya. Layanan SMA/sekolah menengah kejuruan (SMK) 1 (satu) atap dapat dipertimbangkan untuk melayani daerah dengan jumlah anak usia pendidikan menengah yang terbatas. Penetapan target Kartu Indonesia Pintar yang lebih baik juga menjadi salah satu fokus guna memastikan anak-anak dari kelompok ekonomi termiskin dapat tetap bersekolah. Gambar 1.6 Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2020 dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.7 Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Tahun 2018-2020 Berdasarkan Kelompok Ekonomi Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2020 Indonesia juga masih menghadapi tantangan disparitas akses layanan pendidikan tinggi yang dapat diukur melalui angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang jauh dari ketuntasan. Pada tahun 2020, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional sebesar 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen) atau hanya 1 (satu) dari 3 (tiga) anak yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Bila dilihat dari latar belakang ekonomi, Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 6 Capaian Angka Partisipasi Kasar PT Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Kasar PT Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 16,1 19,3 24,3 30,2 56,9 Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 Angka Partisipasi Kasar PT Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 Terkaya Termiskin 10,2 14,9 21,0 31,4 63,4 11,4 16,3 21,9 29,8 62,1 16,1 19,3 24,3 30,2 56,9 0 10 20 30 40 50 60 70 Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 2018 2019 2020 25,3 28,0 29,9 30,2 30,3 30,9 20 25 30 35 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Kasar PT https://jdih.kemdikbud.go.id kesenjangan masih sangat lebar. Dengan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi ekonomi termiskin sebesar 16,1% (enam belas koma satu persen), berarti hanya 1 (satu) dari 6 (enam) anak Indonesia yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Padahal angka partisipasi kasar SMA/SMK/sederajat dari kelompok kemiskinan yang sama, sudah mencapai 71,4% (tujuh puluh satu koma empat persen) atau di atas 4 (empat) dari 6 (enam) anak Indonesia yang bersekolah di SMA/SMK/sederajat. Gambar 1.8 Survival Rate Tahun 2016-2020 Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik, 2016-2020 Berdasarkan analisis keberlangsungan (survival analysis), sebagaimana terlihat pada Gambar 1.8, hampir semua anak Indonesia tetap berada di sekolah hingga lulus jenjang SMA/SMK/sederajat; namun lebih dari 45% (empat puluh lima persen) anak tersebut tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun demikian, selama 5 (lima) tahun terakhir, tingkat keberlangsungan anak Indonesia dalam sistem pendidikan menunjukkan tren yang positif. Kendala ekonomi menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun demikian, pada periode tahun 2018-2020 terdapat peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang cukup signifikan pada kelompok ekonomi termiskin, termasuk pada kuintil 2 (dua) dan 3 (tiga), meskipun peningkatannya tidak setajam kuintil 1 (satu). Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah menjadi salah satu program yang mendorong terjadinya peningkatan tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa minat siswa lulusan pendidikan menengah dari kelompok ekonomi termiskin untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi cukup kuat. 98,4% 98,6% 98,8% 99,5% 99,4% y = 0,0028x + 0,9809 R² = 0,8918 98,00% 98,50% 99,00% 99,50% 100,00% 2016 2017 2018 2019 2020 Survival Rate https://jdih.kemdikbud.go.id Adapun pada kelompok ekonomi kaya (kuintil 4 (empat) dan 5 (lima)) terjadi penurunan angka partisipasi kasar, salah satunya dapat disebabkan karena penyelesaian pendidikan yang lebih cepat. Dengan mempertimbangkan capaian-capaian tersebut, Kemendikbudristek perlu memperluas ketersediaan layanan pendidikan tinggi berkualitas.
2.Isu Partisipasi Pendidikan Lintas Sektor Selain berdasarkan kelompok ekonomi, angka partisipasi pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor gender dan disabilitas. Capaian angka partisipasi sekolah berdasarkan gender menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki probabilitas sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, meskipun perbedaan antara keduanya tidak pernah melebihi 2% (dua persen). Perbedaan ini jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan antarkelompok ekonomi dan perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dan bukan anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan kelompok ekonomi, capaian angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun menunjukkan perbedaan tipis, hanya terpaut 0,6% (nol koma enam persen), tetapi semakin melebar menjadi 28,9% (dua puluh delapan koma sembilan persen) pada usia 19 (sembilan belas) - 23 (dua puluh tiga) tahun. Sementara itu, selisih capaian angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun antara anak berkebutuhan khusus dan bukan anak berkebutuhan khusus sudah mendekati 10% (sepuluh persen), dan 33,7% (tiga puluh tiga koma tujuh persen) pada angka partisipasi sekolah 15 (lima belas) – 18 (delapan belas) tahun. Selisih tersebut kembali mengecil pada jenjang usia 19 (sembilan belas) - 23 (dua puluh tiga) tahun yaitu sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen). Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus bila mencapai jenjang SMA/sederajat lebih besar probabilitasnya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Mempertimbangkan capaian isu lintas sektor ini, Kemendikbudristek memerlukan 2 (dua) program afirmasi untuk menyasar kelompok ekonomi termiskin dan juga anak berkebutuhan khusus. Program afirmasi bagi kelompok ekonomi termiskin dapat berupa dukungan https://jdih.kemdikbud.go.id 89,4 74,4 39,2 17,1 99,3 95,9 72,9 27,5 0 25 50 75 100 7-12 13-15 16-18 19-23 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Status Disabilitas Tahun 2020 ABK Non ABK 98,9 92,4 61,5 16,8 99,5 98,4 81,7 45,7 7-12 13-15 16-18 19-23 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 pembiayaan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar sekolah/kuliah, afirmasi pendidikan menengah (Adem) dan afirmasi pendidikan tinggi (ADik). Sementara itu program afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus dapat berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi dan pendidikan luar biasa. Gambar 1.9 Capaian Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Status Disabilitas, Kelompok Ekonomi, dan Gender Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
3.Mutu Dalam rangka mengukur capaian mutu pada periode tahun 2015-2019, Kemendikbudristek menggunakan 4 (empat) alat ukur yaitu akreditasi, ujian nasional tahun 2015-2019, nilai Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia SD tahun 2016 dan SMP tahun 2019, serta nilai hasil uji Programme for International Student Assessment. Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 9 Capaian Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Status Disabilitas, Kelompok Ekonomi, dan Gender Tahun 2020 99,2 94,9 72,1 26,8 99,4 96,7 73,4 28,1 0 25 50 75 100 7-12 13-15 16-18 19-23 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Gender Tahun 2020 Laki-Laki Perempuan Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 10 Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B Tahun 2015-2019 https://jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.10 Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B Tahun 2015-2019 Sumber: BAN-S/M, 2015-2019 Akreditasi mengukur bagaimana satuan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selama periode tahun 2015-2019, jumlah satuan pendidikan terakreditasi minimal B di seluruh jenjang meningkat rata- rata 44,2% (empat puluh empat koma dua persen). Jenjang SD/MI merupakan jenjang dengan akreditasi minimal B terbanyak. Namun, apabila memperhatikan peningkatan akreditasi minimal B pada jenjang pendidikan menengah, jenjang SMK merupakan yang terendah dan jenjang SMA/MA mengalami peningkatan tertinggi. Gambar 1.11 Capaian Skor Programme for International Student Assessment Indonesia Tahun 2000-2018 Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019 Uji Programme for International Student Assessment adalah instrumen asesmen capaian pendidikan yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development untuk mengukur capaian belajar siswa usia 15 (lima belas) tahun di bidang literasi, numerasi, dan sains. Melihat perkembangan uji Programme for International Student Assessment dari tahun 2000-2018, capaian nilai Programme for 35,5 80,8 33,5 72,9 28,2 74,4 26,2 71,9 20 40 60 80 2015 2016 2017 2018 2019 SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 11 Capaian Skor PISA Indonesia Tahun 2000-2018 371 382 393 402 396 397 371 493 487 350 400 450 500 550 score points Literasi Skor Literasi Indonesia Rata-Rata OECD 360 391 371375 386 379 499 489 350 400 450 500 550 200320062009201220152018 score points Numerasi Skor Numerasi Indonesia Rata-Rata OECD 393 383 382 403 396 498 489 350 400 450 500 550 20062009201220152018 score points Sains Skor Sains Indonesia Rata-Rata OECD https://jdih.kemdikbud.go.id International Student Assessment Indonesia masih jauh di bawah rata- rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development. Meskipun capaian skor literasi Programme for International Student Assessment Indonesia telah mengalami peningkatan sejak tahun 2000 dari 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) menjadi 402 (empat ratus dua) pada tahun 2009, di tahun 2018 skor literasi Programme for International Student Assessment Indonesia kembali turun menjadi 371 (tiga ratus tujuh puluh satu). Skor numerasi Programme for International Student Assessment Indonesia juga menunjukkan pola yang sama, pada tahun 2003-2006 meningkat dan kembali turun (menjadi 371 (tiga ratus tujuh puluh satu)) pada tahun 2009. Skor numerasi Programme for International Student Assessment Indonesia masih cenderung positif. Sementara itu, skor sains Programme for International Student Assessment Indonesia yang sempat menurun pada tahun 2009 dan 2012 memiliki tren yang relatif positif. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, capaian belajar siswa belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, Organisation for Economic Co-operation and Development menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tren skor Programme for International Student Assessment yang positif. Untuk melihat capaian hasil belajar siswa antar wilayah di Indonesia, Kemendikbudristek menggunakan nilai Ujian Nasional dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Dengan memperhatikan skor Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia SMP tahun 2019 per provinsi pada grafik spasial skor literasi, numerasi, dan sains, terlihat adanya disparitas capaian antarwilayah. Beberapa daerah seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur memiliki capaian yang lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi lain. https://jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.12 Sebaran Capaian Skor Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia Sekolah Menengah Pertama per Provinsi Tahun 2019 Sumber: Puspendik, 2019 Sementara itu, daerah seperti Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan capaian rendah untuk ketiga mata uji Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia SMP tahun 2019. Capaian skor Programme for International Student Assessment dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia yang belum signifikan tersebut disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah desain kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan belum secara khusus menekankan pada pengembangan kompetensi dasar yaitu literasi, numerasi, dan sains. Sebagai contoh, mekanisme kurikulum di SD yang menggunakan pendekatan tematik kurang menyediakan ruang yang memadai bagi guru untuk pengembangan kompetensi literasi, terutama di kelas awal. Contoh lainnya adalah pada mata pelajaran matematika yang lebih menekankan penguasaan rumus-rumus, formula, dan teori matematika daripada penggunaan numerasi di dalam kehidupan sehari- hari. https://jdih.kemdikbud.go.id Dengan demikian, penyempurnaan strategi penilaian hasil belajar yang lebih berfokus pada kompetensi dasar literasi, numerasi, dan sains akan mendorong satuan pendidikan agar lebih fokus pada peningkatan kompetensi dasar dan kualitas satuan pendidikan, termasuk sistem pendidikan di daerah, agar dapat diukur dengan kebijakan asesmen atau penilaian yang tepat. Gambar 1.13 Perubahan Capaian Kota/Kabupaten pada Ujian Nasional antara Tahun 2016 dan 2018 Sumber: SMERU, 2021 Gambar 1.13 merepresentasikan grafik spasial sebaran perubahan nilai Ujian Nasional antara tahun 2016 dan 2018 yang menunjukkan bahwa 40% (empat puluh persen) kabupaten/kota tidak mengalami perubahan nilai Ujian Nasional yang signifikan. Peningkatan hasil Ujian Nasional terjadi pada 164 (seratus enam puluh empat) kabupaten/kota dan penurunan terjadi pada 146 (seratus empat puluh enam) kabupaten/kota. Beberapa daerah menunjukkan peningkatan hasil Ujian Nasional yang tidak selaras dengan peningkatan jumlah satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut, diantaranya, adalah sebaran satuan pendidikan yang mengalami peningkatan akreditasi yang belum merata antarwilayah, peningkatan hasil Ujian Nasional yang disebabkan oleh faktor di luar satuan pendidikan atau akreditasi yang belum dapat mengukur dengan baik faktor-faktor kunci yang berdampak pada capaian pembelajaran. Bila melihat kembali peningkatan yang terjadi pada 164 (seratus enam puluh empat) kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa peningkatan Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 13 Perubahan Capaian Kota/Kabupaten pada UN antara Tahun 2016 dan 2018 https://jdih.kemdikbud.go.id terjadi cukup merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan sebaran paling banyak di pulau Kalimantan (37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen)). Berdasarkan capaian tersebut, peningkatan hasil belajar siswa bukan hanya terjadi di pulau Jawa, melainkan juga merata di seluruh wilayah di Indonesia, walau dengan derajat peningkatan yang berbeda- beda. Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi untuk menemukenali praktik-praktik dari pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan untuk kemudian dapat diadopsi dan diadaptasi oleh daerah lain sesuai dengan konteks dan kebutuhan tiap- tiap daerah. Gambar 1.14 Pendapatan Lulusan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Data mengenai pendapatan lulusan berdasarkan kualifikasi dan sertifikasi menunjukkan bahwa lulusan SMK yang memiliki sertifikat, memiliki rata-rata pendapatan yang lebih tinggi daripada lulusan SMA bersertifikat. Sementara itu, pada jenjang perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi akademik memiliki rata-rata penghasilan yang lebih tinggi daripada lulusan pendidikan tinggi vokasi. Berkaitan dengan mutu lembaga perguruan tinggi, pemeringkatan perguruan tinggi di tingkat internasional menjadi salah satu tolok ukur. Merujuk pada QS World University yang melakukan pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan academic reputation, employer reputation, faculty/student ratio, citations per faculty, international faculty ratio, dan https://jdih.kemdikbud.go.id international student ratio, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung konsisten berada di 3 (tiga) besar peringkat Top University asal Indonesia. Sementara itu di luar 500 (lima ratus) besar, beberapa universitas seperti Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor menunjukkan peningkatan peringkat yang cukup signifikan. Berdasarkan Top 1000 QS World Rank perguruan tinggi Indonesia pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan karena salah satu universitas negeri tidak lagi masuk dalam kategori ini. Bila pemeringkatan ini difokuskan pada negara-negara di Asia, pada tahun 2019 terdapat 22 (dua puluh dua) perguruan tinggi yang masuk dalam Top 1000 QS Asia University dan pada tahun 2021 jumlah ini meningkat secara signifikan menjadi 30 (tiga puluh) perguruan tinggi. Gambar 1.15 Jumlah Perguruan Tinggi Indonesia dalam Top University Rankings Tahun 2019-2021 Sumber: QS TOPUNIVERSITIES, 2019-2021 Tabel 1.1 Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia dalam QS World University Tahun 2019-2021 Institusi 2019 2020 2021 UGM 391 320 254 UI 292 296 305 ITB 359 331 313 Unair 751-800 651-700 521-530 IPB 701-750 601-650 531-540 Sumber: QS TOPUNIVERSITIES, 2019-2021 22 20 30 9 9 8 0 5 10 15 20 25 30 2019 2020 2021 Top 1000 QS Asia University Top 1000 QS World University https://jdih.kemdikbud.go.id Atas dasar itu, Kemendikbudristek lebih aktif mendorong perguruan- perguruan tinggi untuk menaikkan peringkatnya dengan mendokumentasikan kiprah perguruan tinggi yang sudah progresif mencapai peningkatannya untuk kemudian didiseminasikan kepada perguruan tinggi yang lain.
4.Kondisi Pendidik Gambar 1.16 Ketersediaan Guru Aparatur Sipil Negara di Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2019 Sumber: Dapodik GTK, 2019 Data ketersediaan guru aparatur sipil negara di satuan pendidikan negeri menunjukkan bahwa kurang dari 5% (lima persen) satuan pendidikan memiliki guru aparatur sipil negara yang memadai. Mayoritas sekolah masih membutuhkan guru aparatur sipil negara, bahkan terdapat sekitar 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) satuan pendidikan negeri yang tidak memiliki guru aparatur sipil negara sama sekali. Salah satu penyebabnya adalah pembatasan perekrutan guru aparatur sipil negara dari tahun 2014-2018. Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi yang lebih baik agar daerah dapat melakukan perekrutan guru aparatur sipil negara untuk ditugaskan di satuan pendidikan negeri. Namun, perlu dipertimbangkan juga upaya meredistribusi guru karena masih terdapat sekitar 2.195 (dua ribu seratus sembilan puluh lima) satuan pendidikan yang memiliki guru aparatur sipil negara lebih dari kebutuhannya. 460 273 589 42 23 1.125 33.939 10.210 2.429 2.170 1.358 90.095 11.291 3.542 1.286 572 5.968 815 508 74 210 978 600 357 50 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TK SD SMP SMA SMK 5 - Guru ASN lebih dari cukup 4 - Guru ASN memadai 3 - Kekurangan Guru ASN 2 - Sangat kekurangan Guru ASN 1 - Tidak memiliki Guru ASN Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 16 Ketersediaan Guru ASN di Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2019 https://jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.17 Nilai Uji Kompetensi Guru Tahun 2019 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2019 Selanjutnya dari sisi kualitas guru, hasil skor Uji Kompetensi Guru yang mengukur pencapaian guru terhadap standar kompetensi yang terdiri atas kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian menunjukkan bahwa capaian tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2015. Meskipun demikian, rata-rata capaian ini belum mencapai nilai 60 (enam puluh) dari nilai maksimal 100 (seratus). Capaian skor tertinggi (mencapai skor 62,3 (enam puluh dua koma tiga)) ada pada guru dijenjang SMA, sedangkan capaian skor terendah (54,8 (lima puluh empat koma delapan)) ada pada guru di jenjang SD. Atas dasar itu, Kemendikbudristek berupaya memperkuat mekanisme pelatihan guru dalam jabatan dan seleksi perekrutan guru agar mutu guru dapat meningkat secara signifikan. Apabila diperlukan, penajaman standar kompetensi guru dapat dipertimbangkan untuk mengarahkan guru dalam mengembangkan kompetensinya. Gambar 1.18 Proporsi Dosen Berkualifikasi Akademik S3 di Indonesia dan Negara Asia Tahun 2019 Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019 58,4 62,3 58,6 54,8 SMK SMA SMP SD Skor UKG (nilai maksimal 100) Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 17 Nilai Uji Kompetensi Guru Tahun 2019 16,2 100 34 13 47 Indonesia Jepang Malaysia Vietnam Brunei Indonesia Jepang Malaysia Vietnam Brunei https://jdih.kemdikbud.go.id Kualitas dosen di perguruan tinggi dapat dilihat melalui proporsi dosen yang memiliki kualifikasi akademik S-3. Berdasarkan Gambar 1.18, proporsi dosen yang memenuhi kualifikasi akademik S-3 relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Indonesia hanya sedikit lebih tinggi di atas Vietnam. Adapun negara maju, seperti Jepang, memiliki persentase dosen dengan kualifikasi akademik S-3 mencapai 100% (seratus persen). Apabila dibandingkan dengan target nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2024 sebesar 20% (dua puluh persen), upaya-upaya yang signifikan perlu dilakukan untuk mendorong ketercapaian target nasional tersebut.
5.Kebekerjaan Lulusan Gambar 1.19 Persentase Kebekerjaan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020 Keterserapan lulusan di dunia kerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kualitas hasil belajar, terutama untuk jenjang menengah dan tinggi. Terdapat 2 (dua) perspektif dalam menganalisis keterserapan tersebut. Pertama, perspektif berdasarkan tingkat kebekerjaan seluruh angkatan kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi terdapat tingkat keterserapan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memberikan nilai tambah yang cukup signifikan, jalur pendidikan tinggi akademis masih memiliki keterserapan yang lebih baik daripada jalur pendidikan tinggi vokasi. Kedua, perspektif berdasarkan keterserapan lulusan di dunia kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah lulus. Perspeksif ini bermanfaat untuk melihat terjadinya perubahan mutu lulusan dari 89,7 91,3 91,7 92,1 92,1 90,1 87,3 88,9 88,6 88,8 89,6 86,5 80 85 90 95 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Kebekerjaan Lulusan SMA dan SMK SMA SMK 92,5 94,0 93,1 94,0 94,0 91,9 93,6 95,1 94,8 94,1 94,4 92,7 80 85 90 95 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Kebekerjaan Lulusan Diploma dan PT Diploma PT Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 19 Persentase Kebekerjaan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2020 https://jdih.kemdikbud.go.id satuan pendidikan. Berdasarkan Gambar 1.19, terdapat pola yang sama dari perspektif sebelumnya. Tren penurunan keterserapan terjadi pada lulusan pendidikan tinggi sedangkan tren peningkatan keterserapan terjadi pada lulusan SMK. Gambar 1.20 Persentase Penduduk yang Bekerja Satu Tahun Setelah Kelulusan Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2017-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2020 Terkait dengan adanya perbedaan keterserapan lulusan pendidikan tinggi antara jalur vokasi dan akademis, Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi khusus dalam mendorong mutu pendidikan vokasi melalui strategi penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan/atau melalui strategi lainnya yang relevan. Isu lain yang terkait kebekerjaan lulusan pendidikan SMK adalah adanya rentang perbedaan yang cukup besar antara kemampuan siswa SMK dan kemampuan siswa SMA dalam berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Sebagai akibatnya, siswa SMA memiliki tingkat kebekerjaan yang lebih tinggi dari pada siswa SMK karena lebih adaptif menyerap keterampilan yang baru. Untuk mengatasi isu tersebut, SMK perlu mempertimbangkan penguatan kompetensi dasar dan penanaman karakter abad 21 (seperti critical thinking, creativity, communication, dan collaboration). Hal ini sejalan dengan proyeksi dari studi World Economic Forum tahun 2020 terkait pergeseran kebutuhan kecakapan di pasar kerja masa depan. 36,8 35,4 40,8 38,7 67,0 60,8 64,3 58,2 59,2 58,9 55,1 52,6 0 20 40 60 80 2017 2018 2019 2020 SMK PT (S1/S2/S3) PT Vokasi (Diploma I/II/III/IV) https://jdih.kemdikbud.go.id
6.Bahasa dan Kebudayaan Sebagai penyelenggara pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, Kemendikbudristek menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas, ketahanan budaya, dan bahasa bangsa. Sepanjang periode tahun 2015-2019, Kemendikbudristek telah menjalankan program-program dalam memajukan tata kelola bahasa dan budaya Indonesia sebagaimana terukur dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional. Gambar 1.21 Sebaran Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan per Provinsi Tahun 2019 Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2019 Secara nasional, Indeks Pembangunan Kebudayaan mengalami kenaikan dari 53,75 (lima puluh tiga koma tujuh puluh lima) pada tahun 2018 menjadi 55,91 (lima puluh lima koma sembilan puluh satu) pada tahun 2019 dengan variasi kenaikan antar dimensi. Peningkatan yang cukup besar pada dimensi Budaya Literasi, Ekonomi Budaya, Pendidikan dan Warisan Budaya. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekspresi Budaya meningkat sedikit. Sementara itu dimensi gender mengalami penurunan pada periode tahun 2018-2019. Dimensi Ekonomi menunjukkan capaian terendah dibandingkan dimensi lainnya, tetapi peningkatan yang dialami cukup signifikan yaitu sebesar 3,24)* (tiga koma dua puluh empat). Namun Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 1,26 (satu koma dua puluh enam) poin menjadi 54,65 (lima puluh empat koma enam puluh lima), yang salah satunya disebabkan oleh pandemi Corona Virus Disease 2019. Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 21 Sebaran Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan per Provinsi Tahun 2019 https://jdih.kemdikbud.go.id 0 20 40 60 80 Ekonomi Budaya Pendidikan Ketahanan Sosial Budaya Warisan BudayaEkspresi Budaya Budaya Literasi Gender Indeks Pembangunan Kebudayaan per Dimensi Tahun 2019 Gambar 1.22 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2020 dan Indeks Pembangunan Kebudayaan per Dimensi Tahun 2019 Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2018-2020 Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2020 Gambar 1.23 Jumlah Peserta Ujian UKBI Tahun 2016-2020 Sumber: Pangkalan Data UKBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016-2020 Gambar 1.24 Persentase Tingkatan Predikat pada Hasil Ujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Tahun 2016-2020 Sumber: Pangkalan Data Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016-2020 Berkaitan dengan kebahasaan, dapat disimpulkan jumlah peserta ujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia pada periode tahun 2016-2020 Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 22 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2020 dan Indeks Pembangunan Kebudayaan per Dimensi Tahun 2019 53,7 55,9 54,65 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55,5 56 56,5 2018 2019 2020 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan 9.969 22.796 12.378 14.718 5.591 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2016 2017 2018 2019 2020 4,07 4,00 2,17 2,80 4,02 18,05 16,13 11,65 10,56 11,09 51,57 46,84 45,71 44,15 42,64 21,63 26,13 31,35 31,76 29,76 4,46 6,71 8,88 10,36 12,11 0,01 0,01 0,09 0,10 0,05 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 2017 2018 2019 2020 Istimewa Sangat Unggul Unggul Madya Semenjana Marginal Terbatas https://jdih.kemdikbud.go.id relatif meningkat, dengan capaian tertinggi pada tahun 2017 sebanyak 22.796 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) orang. Sementara itu, pada tahun 2020 peserta ujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia hanya mencapai 5.591 (lima ribu lima ratus sembilan puluh satu) orang. Penurunan itu terjadi karena adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 yang menghambat keperluan personal, sosial, keprofesian, maupun keilmiahan untuk mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Di samping itu, pada tahun 2020 dilakukan pengembangan sistem Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang fundamental (menjadi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia adaptif). Dengan sistem baru itu diharapkan pada tahun-tahun mendatang terjadi lompatan jumlah peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Secara umum, mayoritas peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2016-2020 memperoleh predikat madya. Namun banyak juga yang mendapat predikat unggul dan sangat unggul. Pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) orang yang berhasil mendapatkan predikat istimewa. Capaian ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam rangka memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa, adanya beberapa regulasi yang mendukung pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, (seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing) menjadi faktor pendorong Kemendikbudristek dalam mengintensifkan program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia masyarakat secara umum dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama di ranah publik. https://jdih.kemdikbud.go.id 1.883 9.885 21.940 18.171 18.986 8.854 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pemelajar Program BIPA Gambar 1.25 Jumlah Pemelajar Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Tahun 2015-2020 dan Sebaran Pemelajar Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Dunia Tahun 2020 Sumber : Laporan Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2015-2020 Peningkatan indeks kemahiran berbahasa Indonesia tidak hanya menargetkan penutur jati bahasa Indonesia, tetapi juga penutur asing. Selaras dengan upaya meningkatkan fungsi dan peran bahasa Indonesia di kancah internasional, upaya pembelajaran bahasa Indonesia melalui pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dikembangkan dengan berbagai bentuk fasilitasi teknis, seperti penyediaan bahan ajar dan pengajar, peningkatan kompetensi pengajar, serta penyelenggaraan apresiasi dan kompetisi bagi pengajar dan pemelajar. Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang difasilitasi pembelajarannya oleh Kemendikbudristek pada periode tahun 2015-2020 mencapai 79.719 (tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas) orang penutur asing yang belajar di 206 (dua ratus enam) lembaga penyelenggara program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di 30 (tiga puluh) negara di kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Afrika, dan Amerika. Dengan berbagai bentuk fasilitasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Kemendikbudristek mendorong Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia untuk mengembangkan diplomasi bahasa dan budaya secara terpadu. Dalam kaitannya dengan pelindungan bahasa dan sastra daerah, sampai akhir tahun 2021, sebanyak 718 (tujuh ratus delapan belas) bahasa daerah di Indonesia dan 136 (seratus tiga puluh enam) sastra daerah terpetakan. Dari jumlah 718 (tujuh ratus delapan belas) bahasa daerah tersebut, telah terkonservasi sebanyak 94 (sembilan puluh empat) bahasa dan 30 (tiga puluh) sastra lisan dalam bentuk pendokumentasian, penyusunan kamus, dan penyusunan tata bahasa. Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 25 Jumlah Pemelajar Program BIPA Tahun 2015-2020 dan Sebaran Pemelajar Program BIPA di Dunia Tahun 2020 https://jdih.kemdikbud.go.id Selain itu, telah dilakukan pula revitalisasi terhadap 21 (dua puluh satu) bahasa daerah dan 24 (dua puluh empat) sastra lisan. Untuk konservasi revitalisasi bahasa daerah pada tahun 2020 melibatkan sebanyak 25.651 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu) pertisipan penutur muda bahasa daerah. Sedangkan pada tahun 2021 melibatkan sebanyak 26.551 (dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu) partisipan penutur muda bahasa daerah. Revitalisasi bahasa dan sastra daerah dengan pendekatan dan model baru berbasis sekolah di 3 (tiga) provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan) dengan fokus 5 (lima) bahasa daerah (Sunda, Jawa, Bugis, Makasar dan Toraja) telah melibatkan 1.108.442 (satu juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh dua) siswa SD dan SMP. Praktik baik ini akan diteruskan pada tahun-tahun berikutnya dengan melibatkan lebih banyak bahasa dan sastra daerah untuk menjamin pelestarian yang lebih menyeluruh. Dalam tataran global, pelindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia selaras dengan gerakan yang digaungkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) untuk menjadikan periode tahun 2022-2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah (International Decade of Indigenous Languages).
7.Produktivitas dan Daya Saing Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi Sebagai wahana pendidikan dan wahana inovasi, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu ukuran produktivitas hasil ilmu pengetahuan dan teknologi adalah publikasi, baik publikasi bereputasi nasional maupun bereputasi internasional. Indikator ini mengukur kinerja produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara internasional. https://jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.26 Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional Terindeks Scopus Berdasarkan Institusi Tahun 2020 Sumber: Pangkalan Data SINTA, 2020 Gambar 1.27 Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional Indonesia dan Negara ASEAN Tahun 2016-2020 Sumber: Pangkalan Data SINTA, 2016-2020 Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia di tahun 2020 secara kuantitas telah mengungguli negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Capaian publikasi ilmiah internasional terindeks Scopus tersebut berasal dari Kemendikbudristek, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan lembaga penelitian dan pengembangan lainnya. Walaupun jumlah publikasi telah meningkat, dalam hal sitasi Indonesia masih berada di bawah negara lain. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas riset Indonesia masih rendah. Kualitas publikasi dapat dihitung dengan H-indeks. H-indeks merupakan indeks komposit dari 5 (lima) 2.291 1.243 814 295 171 3.462 1.980 1.132 970 303 5.834 4.352 2.868 835 464 9.522 6.352 6.051 1.252 835 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PTN BH PT Swasta PTN BLU PTN Satker UIN, Poltekkes, Lainnya Q1 Q2 Q3 Q4 12,6 50,3 22,1 25,3 30,7 39,1 3,2 6,1 15,0 21,8 5,9 18,4 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional Indonesia dan Negara ASEAN (ribuan) Indonesia Singapura Malaysia Filipina Thailand Vietnam https://jdih.kemdikbud.go.id indikator, yaitu jumlah dokumen, jumlah dokumen yang layak disitasi, jumlah sitasi, jumlah sitasi sendiri, dan jumlah sitasi per dokumen. Menurut Scientific Journal Ranking (SJR) tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-58 dengan H-index 259. Di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah Singapura (H-indeks 646), Malaysia (H-indeks 373), Thailand (H-indeks 369), dan Filipina (H-indeks 274). Tabel 1.2 Informasi Sitasi Jurnal Internasional Tahun 1996-2020 Peringkat Negara Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen yang Layak Disitasi Jumlah Sitasi Jumlah Sitasi Sendiri Jumlah Sitasi per Dokumen H- indeks 24 Singapura 352.240 315.906 8.245.716 841.769 23,41 646 41 Malaysia 368.061 351.217 3.533.978 827.096 9,6 373 42 Thailand 223.696 210.356 2.929.417 447.160 13,1 369 56 Filipina 45.309 41.055 691.955 68.453 15,27 274 58 Indonesia 212.806 206.360 1.054.947 268.853 4,96 259 59 Vietnam 84.359 78.564 922.990 158.551 10,94 248 Sumber: Pangkalan Data Scimago Journal & Country Rank, 1996-2020 Rendahnya kualitas publikasi dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, antara lain, pilihan topik/tema kajian penelitian sering kali tidak sejalan dengan tren topik/tema kajian internasional, sehingga kecil kemungkinannya hasil penelitian Indonesia dapat menjadi masukan penelitian internasional. Kapasitas penelitian (baik peneliti maupun infrastruktur) yang terbatas, juga membatasi jenis penelitian yang dapat dilakukan. Masalah internal lain yang sering muncul adalah adanya tindakan pelanggaran etika ilmiah yang menyebabkan kegagalan akreditasi pada publikasi nasional maupun internasional. Selain itu, kurang berkembangnya budaya menulis di perguruan tinggi menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi civitas penelitian, terutama mahasiswa. Hal ini menyebabkan kurangnya kemampuan menganalisis dan menafsirkan hasil penelitian secara komprehensif pada publikasi tingkat nasional maupun internasional. Dari segi eksternal, dukungan finansial juga diperlukan untuk memfasilitasi dan memberikan dorongan bagi mahasiswa maupun dosen agar dapat melakukan penelitian yang bermutu. https://jdih.kemdikbud.go.id Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan intelektual dihasilkan atas kemampuan intelektual dalam menciptakan produk baru dengan berlandaskan kegiatan penelitian atau kegiatan yang sejenis. Kekayaan intelektual, dengan demikian, perlu dilindungi melalui suatu sistem hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Setiap jenis hak kekayaan intelektual tersebut memberikan perlindungan untuk bidang yang berbeda-beda. Hak cipta untuk melindungi karya intelektual di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; paten untuk bidang teknologi; merek untuk simbol atau nama dagang suatu barang/jasa; desain industri digunakan untuk melindungi tampilan 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi suatu benda; desain tata letak sirkuit terpadu digunakan untuk tata letak rangkaian elektronika; rahasia dagang untuk informasi rahasia yang bernilai ekonomis dan dipergunakan dalam kegiatan usaha/bisnis; serta perlindungan varietas tanaman digunakan untuk melindungi varietas tanaman. Gambar 1.28 Jumlah Patents Grants Indonesia Tahun 2015-2019 dan Perbandingan Jumlah Patent Grants Indonesia dengan Negara Lain Tahun 2019 Sumber: World Intellectual Property Organization, 2015-2019 Grafik diatas menggambarkan tren capaian kekayaan intelektual di tingkat Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan perorangan. Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan dari tahun ke tahun mengalami 1.911 3.674 2.309 6.374 10.514 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Patent Grants Indonesia 1.458 2.620 3.121 4.106 4.188 10.514 354.430 452.804 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 Filipina Vietnam Thailand Malaysia Singapura Indonesia Amerika Serikat China Jumlah Patent Grants Tahun 2019 https://jdih.kemdikbud.go.id peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kekayaan intelektual melonjak cukup tinggi, meningkat sebanyak 4.207 (empat ribu dua ratus tujuh) kekayaan intelektual (63,89% (enam puluh tiga koma delapan puluh sembilan persen)) dari capaian tahun 2018. Hal ini tidak lepas dari adanya fasilitasi peningkatan perolehan kekayaan intelektual domestik, fasilitasi penguatan sentra kekayaan intelektual, dan pemberian insentif pendaftaran paten. Insentif diberikan, salah satunya, melalui Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) yang dicanangkan pada tahun 2019. Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) merupakan bantuan pendaftaran paten yang diberikan pada dosen dan peneliti perguruan tinggi yang telah selesai melakukan penelitiannya. Gambar 1.29 Jumlah Science Techno Park yang Mature Tahun 2015-2019 Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019 Pada tahun 2015-2019, dalam rangka mengakomodasi hilirisasi produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha mengembangkan Science Techno Park serta Taman Sains dan Teknologi. Science Techno Park merupakan kawasan yang dikelola secara profesional dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan/perekonomian masyarakat sekitar dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing dari bisnis berbasis ilmu pengetahuan. Pembangunan Science Techno Park ini memiliki fungsi sebagai center of excellence (kerja sama dunia usaha/swasta- 6 12 16 19 22 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Science Techno Park yang Mature https://jdih.kemdikbud.go.id pemerintah-perguruan tinggi) yang dimaksudkan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Keberhasilan pembangunan Science Techno Park dapat dijadikan salah satu bentuk capaian ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi. Science Techno Park merupakan simpul kerja sama dunia usaha/swasta- pemerintah-perguruan tinggi dalam rangka transformasi hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial. Science Techno Park digunakan sebagai sarana menghilirkan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga litbang, perguruan tinggi, dan industri. Science Techno Park juga memfasilitasi berkembangnya industri berbasis inovasi sekaligus menyediakan jasa bernilai ekonomi dalam suatu kawasan. Dari tahun ke tahun, jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mandiri/matang (mature) terus mengalami peningkatan. Taman Sains dan Teknologi dapat dikatakan mandiri/matang apabila telah memperlihatkan kinerja awal berupa (a) melaksanakan riset secara berkesinambungan, (b) menghasilkan perusahaan pemula, dan (c) mampu menarik industri ke kawasan untuk memanfaatkan layanan teknologi oleh Kawasan Sains dan Teknologi. Pada tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan 6 (enam) lokasi baru Science Techno Park yang dikembangkan dari 5 (lima) Universitas (Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember). Pada tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menambah pengembangan Science Techno Park di 3 (tiga) lokasi yaitu Science Techno Park Universitas Andalas (Padang, Sumatera Barat), Science Techno Park Universitas Indonesia (Depok, Jawa Barat) dan Science Techno Park Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Medan, Sumatera Utara), yang merupakan pengembangan dari Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada tahun 2019, 2 (dua) Science Techno Park yang berada di bawah wewenang Kemendikbudristek telah mandiri/matang, yakni Science Techno Park Universitas Indonesia dan Science Techno Park Universitas Andalas. https://jdih.kemdikbud.go.id
8.Tata Kelola Salah satu hal kunci dalam tata kelola pendidikan adalah bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menggariskan bahwa 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan untuk pendidikan, lebih dari 60% (enam puluh persen) anggaran tersebut adalah anggaran yang dikelola oleh daerah. Pada tahun 2015-2018 proporsi anggaran pendidikan pusat terus menyusut, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019-2020. Kemendikbudristek sebagai kementerian teknis di bidang pendidikan terus mengembangkan mekanisme tata kelola untuk meyakinkan daerah agar menggunakan anggaran pendidikan yang dikelolanya untuk mendukung program prioritas pemerintah. Gambar 1.30 Anggaran Pendidikan Pusat dan Daerah Tahun 2015-2020 (triliun rupiah) Sumber: Perpres tentang Rincian APBN, 2015-2020 154,4 138,1 138,1 149,7 163,1 187,9 254,2 262,0 262,0 279,5 308,4 284,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pusat Daerah https://jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.31 Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah Tahun 2019 Sumber: Perpres tentang Perincian APBN, 2019 Terdapat berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengelola dana transfer ke daerah, 2 (dua) diantaranya, adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dikelola sebagai unconditional transfer untuk menutup kesenjangan kapasitas fiskal daerah. Untuk Dana Alokasi Umum pendidikan, sebagian besar dana (87,6% (delapan puluh tujuh koma enam persen)) digunakan untuk belanja gaji bagi guru, tenaga pendidikan, serta aparat organisasi perangkat daerah di bidang pendidikan. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan pusat untuk mempengaruhi daerah dalam mengelola pembelanjaan Dana Alokasi Umum. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menggunakan kebijakan Dana Alokasi Khusus untuk mengendalikan belanja pendidikan di daerah. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan DAK Fisik - 16,9 triliun DAK Non Fisik - 117,7 triliun DAU Gaji - 147,9 triliun DAU Non Gaji - 21,0 triliun Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 31 Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah Tahun 2019 https://jdih.kemdikbud.go.id untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan bersesuaian dengan program prioritas nasional seperti rehabilitasi, penambahan fasilitas, dan pembelian aset pendukung pembelajaran. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus Non Fisik digunakan untuk bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan PAUD/Kesetaraan, tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan guru, serta tunjangan khusus guru yang mengajar di daerah khusus. Gambar 1.32 menunjukkan adanya penurunan proporsi Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada periode tahun 2016-2020. Penurunan ini mungkin karena meningkatnya alokasi anggaran untuk Dana Alokasi Khusus Fisik. Untuk memaksimalkan pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Fisik, Kemendikbudristek perlu mengembangkan mekanisme tata kelola dengan memperkuat sinkronisasi dan koordinasi Dana Alokasi Khusus Fisik bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kemendikbudristek dapat mengembangkan mekanisme untuk mempengaruhi pola belanja daerah yang didanai melalui Dana Alokasi Umum dengan memperkuat analisis pola belanja daerah, melakukan sinkronisasi kebijakan perencanaan pendidikan daerah, memperkuat sosialisasi program-program pusat yang dapat didanai proses diseminasinya oleh daerah, dan memperkuat kualitas data pokok pendidikan sebagai alat verifikasi dan validasi proposal Dana Alokasi Khusus Fisik yang diajukan oleh daerah. Gambar 1.32 Anggaran Pendidikan Dana Transfer Khusus Tahun 2016-2020 (triliun rupiah) Sumber: Perpres tentang Rincian APBN, 2016-2020 2,7 2,7 9,1 16,9 18,5 117,3 117,3 112,3 117,7 112,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016 2017 2018 2019 2020 DAK Fisik DAK Non Fisik https://jdih.kemdikbud.go.id Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PAN-RB, 2019 Selanjutnya, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Kemendikbudristek menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik. Pada tahun 2020, indeks Reformasi Birokrasi berhasil mendapat nilai 77,95 (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh lima) dari target yang ditetapkan yaitu 78 (tujuh puluh delapan). Meskipun masih sedikit di bawah target, tren peningkatan sudah cukup baik, karena pada tahun 2015 indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 70,79 (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan). Capaian indeks Reformasi Birokrasi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingan capaian rata-rata kementerian/lembaga lainnya. Gambar 1.33 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2015-2020 dan Perbandingan dengan Rata-Rata Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Tahun 2017-2019 Selain indeks Reformasi Birokrasi, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung dengan bertambahnya unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 28 (dua puluh delapan) Satker dengan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi serta 2 (dua) Satker dengan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Capaian itu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Kemendikbudristek, yaitu (1) sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan 8 (delapan) area perubahan kepada seluruh Satker serta pendampingan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih 70,8 73,9 75,2 73,4 74,4 77,95 65 70 75 80 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek 74,4 72,2 72,4 75,2 73,4 74,4 70 72 74 76 2017 2018 2019 Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata K/L Kemendikbudristek Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PAN-RB, 2015-2020 https://jdih.kemdikbud.go.id dan Melayani, (2) fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi pelayanan publik, serta (3) penguatan agen perubahan melalui penyelenggaraan forum agen perubahan secara berkala, pelaksanaan rencana aksi agen perubahan di unit kerja terkait, dan penyusunan buku agen perubahan yang berjudul “Kisah Sukses Agen Perubahan Kemendikbud 2020” sebagai bahan sosialisasi. Terkait dengan laporan keuangan, Kemendikbudristek berhasil memperoleh kembali predikat Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2020 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga yang laporan keuangan secara material yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Capaian predikat ini tidak lepas dari asistensi penyusunan laporan keuangan di satuan kerja, penguatan tim Sistem Akuntansi Instansi Kemendikbudristek, serta analisis dan evaluasi laporan keuangan yang dilakukan secara berkala. Gambar 1.34 Opini Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud 2015-2020 Gambar 1.35 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud 2015-2020 75,30 75,19 79,67 80,93 81,62 82,30 2015 2016 2017 2018 2019 2020 https://jdih.kemdikbud.go.id Selanjutnya, dalam mengukur kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek terus mengalami peningkatan. Bahkan, pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhasil melewati target awal yaitu 81 (delapan puluh satu) dan dapat terealisasi sebesar 82,30 (delapan puluh dua koma tiga puluh). Indeks ini mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan layanan Unit Layanan Terpadu. Peningkatan indeks kepuasan Kemendikbudristek terjadi di seluruh bidang baik bidang pendidikan, kebudayaan, maupun layanan Unit Layanan Terpadu. Ketercapaian ini tidak lepas dari upaya Kemendikbudristek dalam pembinaan dan pendampingan petugas layanan Unit Layanan Terpadu serta publikasi program Kemendikbudristek untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang ada melalui media cetak, elektronik, daring, dan media sosial. Salah satu potensi untuk meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dan layanan publik Kemendikbudristek dapat dilakukan dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola, seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian, serta penguatan layanan publik melalui Unit Layanan Terpadu untuk mengakomodasi layanan informasi dan pengaduan. https://jdih.kemdikbud.go.id “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kemendikbudristek berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan visi dan misi presiden. B. Dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Menjalankan Misi Presiden dan Wakil Presiden Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut: https://jdih.kemdikbud.go.id
1.mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2.mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3.mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. C. Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perumusan tujuan Kemendikbudristek ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kemendikbudristek. Tujuan Kemendikbudristek sebagai berikut:
1.perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2.penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter;
3.pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;
4.peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi; dan
5.penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. D. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek menetapkan 5 (lima) sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu: https://jdih.kemdikbud.go.id Tabel 2.1 Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sasaran Strategis No Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sasaran Strategis 1 Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang 2 Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang 3 Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 4 Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan 5 Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel E. Perspektif Kebijakan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kemendikbudristek perlu menyusun arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan yang selaras. Oleh karena itu, dokumen Renstra Kemendikbudristek menyajikan 2 (dua) perspektif dalam pencapaiannya.
1.Perspektif Tujuan (Profil Pelajar Pancasila) Profil Pelajar Pancasila sebagai elaborasi tujuan pendidikan nasional adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan 6 (enam) ciri utama: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, (2) berkebinekaan global, (3) bergotong royong, (4) mandiri,
a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
c.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah; https://jdih.kemdikbud.go.id
d.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
e.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
f.Direktorat Jenderal Kebudayaan;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; dan
i.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Setiap Unit Eselon I tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal berfungsi sebagai sekretaris pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Sementara itu, masing-masing direktorat jenderal dan badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis sesuai bidangnya masing-masing. Adapun Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian. https://jdih.kemdikbud.go.id https://jdih.kemdikbud.go.id
2.Pengelolaan Aparatur Sipil Negara Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbudristek. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan Kemendikbudristek berupaya mewujudkan birokrasi berkelas dunia (SMART ASN) sesuai dengan roadmap sumber daya manusia secara nasional yaitu aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, teknologi informasi dan komunikasi, dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan talent terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh aparatur sipil negara.
a.Kondisi Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dengan bergabungnya kembali fungsi pendidikan tinggi di Kemendikbudristek, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5 jumlah sumber daya manusia Kemendikbudristek saat ini adalah sebanyak 124.726 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam) pegawai. Tabel 3.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020 No Unit Kerja Jumlah 1 Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 778 2 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 1.316 3 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 1.322 4 Direktorat Jenderal Kebudayaan 3.035 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 4.819 https://jdih.kemdikbud.go.id Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 252 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 1.678 8 Inspektorat Jenderal 391 9 Sekretariat Jenderal 1.432 10 Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 109.703 Total 124.726
b.Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2020-2024 Kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikbudristek. Di samping itu, proyeksi kebutuhan sumber daya manusia juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing- masing unit kerja. Tabel 3.6 menggambarkan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia Kemendikbudristek sampai tahun 2024. Tabel 3.6 Proyeksi Kebutuhan SDM Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 No Unit Kerja Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 40 38 43 35 44 2 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 33 35 26 24 24 3 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 160 164 150 168 170 4 Direktorat Jenderal Kebudayaan 150 152 187 162 177 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 188 193 197 204 227 6 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 41 30 37 30 30 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 22 10 28 19 24 8 Inspektorat Jenderal 30 21 25 31 27 https://jdih.kemdikbud.go.id 9 Sekretariat Jenderal 87 71 100 86 78 10 Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 11.201 10.563 11.150 11.796 11.334 Total 11.952 11.277 11.943 12.555 12.135
c.Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi internal Kemendikbudristek merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen aparatur sipil negara tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (mindset), korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas. Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbudristek berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2020- 2024 mampu mendorong tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas, termasuk pula manajemen serta kinerja sumber daya manusia yang tinggi. Sumber daya manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan https://jdih.kemdikbud.go.id Kemendikbudristek Sehubungan dengan begitu pentingnya sumber daya manusia aparatur, manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula, dalam reformasi birokrasi, aspek sumber daya manusia aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek sumber daya manusia aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kemendikbudristek juga merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, Kemendikbudristek juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi 8 (delapan) area perubahan, yakni:
1.manajemen perubahan;
2.penguatan pengawasan;
3.penguatan akuntabilitas kinerja;
4.penguatan kelembagaan;
5.penguatan tata laksana;
6.penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
7.penguatan peraturan perundang-undangan;
8.peningkatan kualitas pelayanan publik yang terdiri atas:
a.layanan peserta didik;
b.layanan satuan pendidikan;
c.layanan substansi pendidikan;
d.layanan guru dan tenaga kependidikan;
e.layanan kebudayaan;
f.layanan kebahasaan; dan
g.layanan PAUD dan pendidikan masyarakat. https://jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2021 Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 Target 2021 SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun % 40,2 42,62 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat % 105,97 104,4 8 IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat % 92,46 94,34 IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 86,18 88,39 IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % 33,47 34,56 SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) Nilai 3 3,25 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 57,2 58,2 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,5 27,4 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca Nilai - 394 IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika Nilai - 385 IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains Nilai - 399 IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan % 47,1 48,30 https://jdih.kemdikbud.go.id Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 Target 2021 IKSS 2.8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan % 64,77 65,25 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional % 47,43 48,33 IKSS 2.10 Persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri % 12 18 IKSS 2.11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri % 69 71,8 SS 3 Menguatnya karakter peserta didik IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 35 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 10 15 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 10 15 SS 4 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 510 515 IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah orang 34.000 50.00 0 IKSS 4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 55,5 57,3 SS 5 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel IKSS 5.1 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP WTP IKSS 5.2 Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,5 73 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud Indeks 81 82 IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud Indeks 78 81 https://jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.2 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024 Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target Baseline 2022 2023 2024 SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Angka Kesiapan Sekolah % 74,96 75,38 75,59 75,79 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun % 99,26 99,30 99,32 99,34 IKSS 1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun % 95,74 96,14 96,34 96,55 IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SM LB/ Sederajat % 84,53 88,39 92,80 95,00 IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi % 30,85 31,52 36,64 37,63 SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD Nilai 0.49 0.51 0.52 0.53 IKSS 2.2 Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum
a.Literasi % 43,00 47,50 49,75 52,00
b.Numerasi % 22,90 28,30 29,20 30,10 IKSS 2.3 Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik % - 27.5 30 32.5 IKSS 2.4 Persentase guru dan tenaga % 46,01 47,84 48,83 49,83 https://jdih.kemdikbud.go.id Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target Baseline 2022 2023 2024 kependidikan profesional IKSS 2.5 Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karier belajar dan karier profesionalnya % 5 5 5,50 6 IKSS 2.6 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1 X UMP % 36,57 42,77 45,00 47,77 IKSS 2.7 Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2 X UMP) % 19,50 19,70 20,00 20,50 SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 3.1 Indeks kemahiran berbahasa Indonesia indeks 57 69 75 81 IKSS 3.2 Indeks pembangunan kebudayaan indeks 54,65 59,71 61.20 62,70 SS 4 Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan IKSS 4.1 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau Karya 74.908 82.500 86.500 90.500 https://jdih.kemdikbud.go.id Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target Baseline 2022 2023 2024 diterapkan oleh masyarakat SS 5 Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel IKSS 5.1 Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek opini WTP WTP WTP WTP IKSS 5.2 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek indeks 82,3 82 83 84 IKSS 5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek predikat BB BB A A IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek indeks 78 83 85 87 Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) program di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2020 dan 6 (enam) program pada tahun 2021-2024. Perbedaan jumlah program tersebut berdasarkan restrukturisasi program yang dilakukan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga. Adapun 9 (sembilan) rincian program untuk tahun 2020 adalah sebagai terlihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut: Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas
a.Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud;
b.Opini laporan keuangan Kemendikbud;
c.Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud;
d.Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN; https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
e.Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e- procurement;
f.Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen;
g.Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu;
h.Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan;
i.Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah;
j.Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK; dan
k.Persentase pendayagunaan dan pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud
a.Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM; dan
b.Nilai PMPRB Kemendikbud. Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional
a.Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (emas, perak, perunggu, dan penghargaan lainnya); dan
b.Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional. Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
a.Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila; dan
b.Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan
a.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya; https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
b.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya; dan
c.Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran. Meningkatnya kualitas film dan iklan film Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi. Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional Persentase tingkat keberhasilan Budaya Sensor Mandiri.
2.Program Guru dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional
a.Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru);
b.Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1;
c.Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak;
d.Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya; dan
e.Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan. Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan minimal BB; dan
b.Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
3.Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun
a.Persentase anak kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun);
b.Jumlah kabupaten/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (tujuh puluh lima) (kategori tinggi); dan
c.Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimum 75 (tujuh puluh lima) (kategori tinggi). Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (tujuh puluh lima) (kategori tinggi); dan
b.Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak. Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan;
b.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum; dan
c.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum. Meningkatnya karakter peserta didik
a.Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter; dan
b.Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum. Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini,
a.Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu;
b.Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai;
c.Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan; dan https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program pendidikan dasar dan menengah
d.Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan. Terwujudnya tata kelola Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen minimal BB; dan
b.Jumlah Satker di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM.
4.Program Pendidikan Vokasi Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan
a.Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha;
b.Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1 x UMR;
c.Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha;
d.Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2 x UMR;
e.Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/ Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5 x UMR; dan
f.Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha. Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri
a.Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri;
b.Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian;
c.Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional;
d.Persentase SMK yang memperoleh status BLUD; dan
e.Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory. https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri
a.Jumlah sumber daya manusia pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi;
b.Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional;
c.Jumlah satuan pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH; dan
d.Jumlah satuan pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri Jumlah sumber daya manusia lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB; dan
b.Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM.
5.Program Pendidikan Tinggi Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi
a.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University;
b.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject;
c.Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN- BH;
d.Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN);
e.Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan;
f.Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR;
g.Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus; dan https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
h.Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN). Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
a.Persentase dosen yang bersertifikat;
b.Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya; dan
c.Persentase dosen berkualifikasi akademik S3. Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB; dan
b.Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM.
6.Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
a.Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni;
b.Jumlah festival skala internasional (mega events) dengan pengunjung minimal 50.000 (lima puluh ribu) orang dan 15% (lima belas persen) di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan; dan
c.Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian. Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
a.Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan;
b.Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum;
c.Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian; dan
d.Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah. Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat
a.Persentase penduduk 10 (sepuluh) tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni;
b.Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat; https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program kebudayaan yang inklusif
c.Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan; dan
d.Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki- laki. Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
a.Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan;
b.Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD;
c.Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda; dan
d.Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya. Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal BB; dan
b.Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
7.Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud
a.Persentase Satker yang berintegritas;
b.Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud;
c.Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
d.Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud; dan
e.Opini Laporan Keuangan Kemendikbud. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan
a.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi; dan
b.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas Nilai kinerja Inspektorat Jenderal
8.Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia
a.Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji; dan
b.Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Meningkatnya budaya literasi Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan). Meningkatnya daya hidup bahasa daerah Indeks daya hidup bahasa daerah. Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional
a.Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia; dan
b.Jumlah pemelajar BIPA. Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB; dan
b.Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
9.Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional
a.Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas; dan
b.Persentase pelaku perbukuan yang dibina. Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
a.Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran; dan
b.Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program terstandar untuk perbaikan pembelajaran. Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan
a.Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global;
b.Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah;
c.Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan
d.Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan. Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi
a.Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP);
b.Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP; dan
c.Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar
a.Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar; dan
b.Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar. Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minimal BB; dan
b.Jumlah Satker Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Selanjutnya, terdapat 6 (enam) program pada tahun 2021, sesuai dengan restrukturisasi program Kementerian/Lembaga, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.4 sebagai berikut: https://jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas
a.Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud;
b.Opini laporan keuangan Kemendikbud;
c.Kategori capaian kinerja anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud;
d.Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN;
e.Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e- procurement;
f.Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen;
g.Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu;
h.Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan;
i.Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah;
j.Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK; dan
k.Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & kebudayaan. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud
a.Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM; dan
b.Nilai PMPRB Kemendikbud. Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional
a.Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya); dan
b.Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional. https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
a.Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila; dan
b.Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar. Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Meningkatnya kualitas film dan iklan film Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud
a.Persentase Satker yang berintegritas;
b.Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud;
c.Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; dan
d.Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud. Meningkatnya Komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan
a.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi; dan
b.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
2.Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga Kependidikan Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional
a.Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru);
b.Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1;
c.Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak;
d.Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya; dan
e.Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan. Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan;
b.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum; dan
c.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum. Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Terwujudnya sistem perbukuan nasional
a.Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas; dan
b.Persentase pelaku perbukuan yang dibina. Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
a.Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran; dan
b.Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran. Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan
a.Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global;
b.Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah; https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
c.Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan
d.Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan. Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi
a.Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai SNP;
b.Persentase Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP; dan
c.Jumlah Standar SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
a.Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik;
b.Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor iklim keamanan satuan pendidikan pada kategori baik; dan
c.Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor inklusivitas dan kebinekaan satuan pendidikan pada kategori baik. Meningkatnya partisipasi peserta asesmen nasional terstandar Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui asesmen nasional terstandar x
3.Program PAUD dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
a.Persentase kabupaten/kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75% (tujuh puluh lima persen);
b.Persentase kabupaten/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen);
c.Persentase kabupaten/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95% (sembilan puluh lima persen);
d.Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat di atas 100% (seratus persen); https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
e.Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun untuk penduduk 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya;
f.Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun untuk penduduk 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya; dan
g.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ MA/Sederajat 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya. Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (tujuh puluh lima) (kategori tinggi); dan
b.Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak. Meningkatnya karakter peserta didik
a.Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter; dan
b.Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum. Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu;
b.Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai;
c.Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan; dan
d.Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan.
4.Program Pendidikan Vokasi Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi
a.Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha; https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan
b.Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1 x UMR;
c.Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha;
d.Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2 x UMR;
e.Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/ Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5 x UMR; dan
f.Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha. Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri
a.Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri;
b.Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian;
c.Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional;
d.Persentase SMK yang memperoleh status BLUD; dan
e.Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory. Meningkatnya relevansi lulusan kursus dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja
a.Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri;
b.Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian;
c.Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional;
d.Persentase SMK yang memperoleh status BLUD; dan
e.Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory. https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri
a.Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi;
b.Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional;
c.Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH; dan
d.Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri.
5.Program Pendidikan Tinggi Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi
a.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya;
b.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University;
c.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject;
d.Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN- BH;
e.Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN);
f.Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan;
g.Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR;
h.Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus; dan
i.Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN). https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
a.Persentase dosen yang bersertifikat;
b.Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya; dan
c.Persentase dosen berkualifikasi akademik S-3.
6.Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
a.Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni;
b.Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 (lima puluh ribu) orang dan 15% (lima belas) di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan; dan
c.Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian. Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
a.Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang dilestarikan;
b.Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan;
c.Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah; dan
d.Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian. Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
a.Persentase penduduk 10 (sepuluh) tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni;
b.Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat;
c.Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan; dan
d.Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki- laki. Terwujudnya peningkatan
a.Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan; https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program mutu pengelolaan kebudayaan
b.Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD;
c.Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda; dan
d.Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya. Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia
a.Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji; dan
b.Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Meningkatnya budaya literasi Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan). Meningkatnya kelestarian bahasa daerah Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya. Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional
a.Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia; dan
b.Jumlah pemelajar BIPA. Selanjutnya, terdapat 6 (enam) program pada tahun 2022-2024, yang disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kemendikbudristek, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.5 sebagai berikut: Tabel 4.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1.Program Dukungan Manajemen Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas
a.Indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN;
b.Persentase hasil reviu Laporan Keuangan Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel; https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
c.Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu; dan
d.Persentase kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti oleh stakeholders terkait. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
a.Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi;
b.Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan;
c.Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek;
d.Persentase unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen;
e.Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal;
f.Predikat SAKIP Ditjen GTK;
g.Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
h.Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi;
i.Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
j.Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan;
k.Predikat SAKIP Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
l.Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
m.Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal;
n.Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek; dan
o.Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan minimal baik. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
a.Nilai PMPRB Kemendikbudristek;
b.Persentase satker di lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM;
c.Jumlah satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
d.Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Penidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM;
e.Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI- WBK/WBBM;
f.Jumlah satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM;
g.Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM;
h.Jumlah Satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM; dan
i.Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbudristek Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek.
2.Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Meningkatnya pencapaian perkembangan anak Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan PAUD-HI. Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan
a.Jumlah satuan pendidikan yang menjadi Sekolah Penggerak;
b.Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru;
c.Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran;
d.Persentase satuan pendidikan yang terpetakan kompetensinya; dan
e.Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan model pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran. https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
a.Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan Platform Digital Pendidikan; dan
b.Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran. Terwujudnya buku yang berkualitas Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar. Meningkatnya mutu pendidikan melalui penjaminan mutu pendidikan
a.Persentase rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis; dan
b.Persentase satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP. Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
a.Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik;
b.Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan;
c.Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan; dan
d.Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan. Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional
a.Persentase daerah yang memiliki Indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik;
b.Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya;
c.Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya;
d.Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu. Meningkatnya prestasi peserta didik yang meraih prestasi di tingkat internasional Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional.
3.Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
a.Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75% (tujuh puluh lima persen);
b.Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun di atas 99% (sembilan puluh Sembilan persen);
c.Persentase kabupaten/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95% (sembilan puluh lima persen);
d.Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat di atas 95% (sembilan puluh lima persen);
e.Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun untuk penduduk 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya;
f.Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun untuk penduduk 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya; dan
g.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ MA/Sederajat 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya.
4.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
a.Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1 x UMP;
b.Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2 x UMP;
c.Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha; dan
d.Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan dunia kerja. Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat.
5.Program Pendidikan Tinggi Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi
a.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% (dua puluh persen) termiskin dan 20% (dua puluh persen) terkaya; dan
b.Persentase peningkatan mahasiswa di perguruan tinggi negeri akademik. Menguatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi
a.Persentase mahasiswa yang berkegiatan Kampus Merdeka; dan
b.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University. Menguatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus. Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi dari PT Akademik Jumlah keluaran penelitian PT Akademik yang diterapkan oleh masyarakat. https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya sitasi publikasi ilmiah dari PT Akademik Jumlah sitasi dari publikasi ilmiah PT Akademik di jurnal internasional.
6.Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan
a.Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya; dan
b.Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya. Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni. Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
a.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan;
b.Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan;
c.Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah; dan
d.Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian. Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
a.Persentase penduduk 10 (sepuluh) tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni; dan
b.Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat. Meningkatnya kelestarian bahasa daerah Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya. https://jdih.kemdikbud.go.id B. Kerangka Pendanaan Upaya untuk mencapai tujuan Kemendikbudristek dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek dibagi ke dalam 2 (dua) periode yakni:
1.Pagu 2021 dan Pagu 2022; dan
2.Indikasi Kebutuhan Anggaran 2023-2024. Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021-2022 No. Program Pagu 2021 Pagu 2022 1. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun 11.868.301.547.000 10.139.195.732 2. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 1.087.702.794.000 705.222.791 3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 12.269.248.017.000 11.439.457.777
4.Program Pendidikan Tinggi 28.205.232.540.000 28.646.007.592 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.669.792.391.000 3.061.582.460 6. Program Dukungan Manajemen 23.433.723.791.000 19.003.441.979 JUMLAH 81.534.001.080.000 72.994.908.331 https://jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024 No. Program Indikasi Kebutuhan Anggaran 2023 2024 1. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun 10.443.371.604.000 10.756.672.752.000 2. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 726.379.475.000 748.170.859.000 3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 11.782.641.510.000 12.136.120.756.000 4. Program Pendidikan Tinggi 29.505.387.820.000 30.390.549.454.000 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.153.429.934.000 3.248.032.832.000 6. Program Dukungan Manajemen 19.573.545.238.000 20.160.751.596.000 JUMLAH 75.184.755.581.000 77.440.298.248.000 https://jdih.kemdikbud.go.id Renstra Kemendikbudristek ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; (4) pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra Indonesia serta pengarusutamaannya dalam pendidikan; (5) peningkatan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi dan ilmu pengetahuan; dan (6) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, termasuk penguatan peran Kemendikbudristek sebagai kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah. Renstra ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikbudristek beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbudristek menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbudristek, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyesuaian Renstra Kemendikbudristek menjadi pedoman dan arah pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup Kemendikbudristek, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan. https://jdih.kemdikbud.go.id Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kemendikbudristek ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan, kebudayaan, selama lima tahun mendatang. Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2020 2020 SS 1 IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun % 40,20 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat % 105,97 IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat % 92,46 IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 86,18 IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % 33,47 SS 2 IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 57,20 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,50 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca nilai - IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika nilai - IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains nilai - IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan % 47,10 IKSS 2.8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan % 64,77 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional % 47,43 IKSS 2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri % 12 IKSS 2.11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri % 69 SS 3 IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 10 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 10 SS 4 IKSS 4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 510 IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah orang 34.000 IKSS 4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 55,50 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan Unit Pelaksana Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang Menguatnya karakter peserta didik Alokasi (Rp Miliar) LAMPIRAN A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SS 5 IKSS 5.1 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP IKSS 5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,50 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud indeks 81 IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud indeks 78 023.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud 22.788,64 Sekretariat Jenderal SP 1.1 IKP 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud predikat BB IKP 1.1.2 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP IKP 1.1.3 Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud kategori sangat baik IKP 1.1.4 Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN % 80 IKP 1.1.5 Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement % 80 IKP 1.1.6 Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen % 10 IKP 1.1.7 Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu indeks 84 IKP 1.1.8 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,50 IKP 1.1.9 Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah % 16 IKP 1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK % 2,79 IKP 1.1.11 Persentase pedayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan % 53,33 SP 1.2 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud IKP 1.2.1 Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM % 10 IKP 1.2.2 Nilai PMPRB Kemendikbud nilai 87 SP 1.3 Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional IKP 1.3.1 Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya) % 76,47 IKP 1.3.2 Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional % 0 SP 1.4 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter IKP 1.4.1 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 10 IKP 1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 10 SP 1.5 Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan IKP 1.5.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya rasio 0,69 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 1.5.2 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya rasio 0,18 IKP 1.5.3 Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran % 95 SP 1.6 Meningkatnya kualitas film dan iklan film IKP 1.6.1 Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi % 83 SP 1.7 Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional IKP 1.7.1 Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri % 67 1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja 113,25 Biro Perencanaan SK Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud IKK Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud % 100 IKK Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran % 92,25 IKK Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik kategori Baik SK Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan IKK Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah item 1 IKK Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan % 70 IKK Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output % 72 IKK Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu % 71 SK IKK Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu laporan 3 IKK Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A % 45 SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan IKK Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80 nilai 80 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara 198,33 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran IKK Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya orang 509 IKK Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal % 70 IKK Persentase penyelesaian kerugian negara % 20 IKK Persentase Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91 % 85 IKK Persentase Satker yang capaian target PNBP-nya > 100% % 85 IKK Persentase Satker yang mengajukan usulan penetapan PK-BLU % 100 IKK Persentase Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A % 70 IKK Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah lembaga 5.000 Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SK IKK Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu % 100 IKK Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) laporan 13 IKK Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A % 80 IKK Jumlah laporan BMN yang disusun laporan 9 IKK Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN % 81 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A predikat A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91 nilai 91 1982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara 66 Biro Sumber Daya Manusia SK Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud IKK Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan % 60 IKK Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu % 75 IKK Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80 % 85 IKK Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi % 84 SK IKK Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi % 80 IKK Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen % 59 IKK Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu % 60 IKK Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja % 83 IKK Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat fungsional % 45 IKK Persentase kesesuaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi % 70 IKK Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan pelindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai % 79 IKK Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja % 55 IKK Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK % 76 SK Meningkatnya tata kelola Biro SDM IKK Predikat SAKIP Biro SDM minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90 nilai 90 4265 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana 27,87 Biro Organisasi dan Tata Laksana SK Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM) satker 22 IKIK Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi unit utama 9 IKIK Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi unit utama 9 SK IKK Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif % 60 IKK Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud % 50 IKK Persentase Satker yang menerapkan analisis jabatan dilingkungan Kemendikbud % 50 SK Meningkatnya tata kelola Biro Ortala IKK Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Ortala minimal 91 nilai 91 1981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum 60,23 Biro Hukum SK Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan IKK Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi % 100 IKK Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud % 100 IKK Persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun % 100 SK Meningkatnya tata kelola Biro Hukum IKK Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91 nilai 91 1987, 4079 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di kawasan Asia Tenggara 502,73 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sama IKK Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan % 70 IKK Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan orang 650 IKK Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri % 70 SK IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media % 80 IKK Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud koleksi 750 IKK Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat laporan 179 SK Meningkatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungan Kemendikbud Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik % 82 SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama yang berkualitas di kawasan asia tenggara IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Asia Tenggara satuan pendidikan 30 IKK Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara penelitian 20 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 20 IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 200 IKK Jumlah Instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika di kawasan Asia Tenggara Orang 472 IKK Jumlah Instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenggara orang 1.200 IKK Jumlah Instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara orang 300 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan parenting yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenggara lembaga 15 SK Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 nilai 86 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa 429,71 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah Satker yang melaksanakan PBJ melalui e-procurement satker 167 IKK Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik % 10 SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91 nilai 91 1991 Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan 394,93 Pusat Data dan Teknologi Informasi SK Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan IKK Persentase belanja sekolah melalui online marketplace kecuali 3T % 20 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital orang 28.000 IKK Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan platform toolkit pembelajaran orang 300.237 IKK Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui platform pencarian kerja online orang 100.000 IKK Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran % 60 SK IKK Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi) % 40,33 IKK Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data % 66,33 SK IKK Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK % 20 IKK Persentase downtime tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud % 2 IKK Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kemendikbud % 20 SK Meningkatnya tata kelola Pusdatin IKK Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusdatin minimal 95 nilai 95 5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 173,45 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25 nilai 87,25 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25 nilai 86,25 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75 nilai 86,75 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60 nilai 87,60 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,50 nilai 78,50 SK IKK Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35 % 87,35 IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A predikat A IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A predikat A IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A predikat A SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai IKK Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87.21 nilai 87,21 4267 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik 396,10 Pusat Prestasi Nasional Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan IKK Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya) medali 221 IKK Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional orang 289 IKK Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional kompetisi 176 IKK Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semua jenjang satuan pendidikan - IKK Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta orang 50 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86 nilai 86 4268 Kebijakan Penguatan Karakter 459,79 Pusat Penguatan Karakter SK Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter IKK Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85 nilai 85 4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan 19.925,01 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan IKK Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen orang 17.927.992 IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah orang 773.064 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif orang 311.577 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85 nilai 85 5173 Peningkatan Sensor Film 41,25 Lembaga Sensor Film SK Meningkatnya jumlah film yang disensor IKK Jumlah film dan iklan film yang disensor film 38.500 SK Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri IKK Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri orang 1.250 SK Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film IKK Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB predikat BB https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90 nilai 90 023.16.13 Program Guru dan Tenaga Kependidikan 3.593,39 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SP 2.1 Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan IKP 2.1.1 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan % 8,61 SP 2.3 Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional IKP 2.3.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) % 90,73 IKP 2.3.2 Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1 % 89,19 IKP 2.3.3 Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak % 10 IKP 2.3.4 Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya % 14,20 IKP 2.3.5 Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan % 20 SP 2.4 Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas IKP 2.4.1 Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB predikat BB IKP 2.4.2 Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 5636; 5637; 5638 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus 773,55 Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan IKK Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 2.266 IKK Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 6.797 IKK Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 6.117 SK Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya orang 37.469 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKDAS yang meningkat kinerja dan karirnya orang 90.894 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKMEN yang meningkat kinerja dan karirnya orang 71.637 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 678 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKDAS yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 941 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKMEN yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 881 5634; 4271 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 1.093,36 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya Kompetensi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak orang 10.000 4271 Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 1.166,36 Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat orang 20.000 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 orang 400 5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 560,13 Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan IKK Rata-rata predikat Sakip Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 1 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 nilai 93 023.03.06 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6.050,60 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SP 3.1 Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun IKP 3.1.1 Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun) % 66,49 IKP 3.1.2 Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi) kab/kota 6 IKP 3.1.3 Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimum 75 (kategori tinggi) provinsi 6 SP 3.2 Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.2.1 Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi) % - https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 3.2.2 Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak satuan pendidikan - SP 3.3 Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.3.1 Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan % 58,68 IKP 3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 57,20 IKP 3.3.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,50 SP 3.4 IKP 3.4.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 IKP 3.4.2 Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum % 57,20 SP 3.5 Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.5.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu % 50 IKP 3.5.2 Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai % 1,80 IKP 3.5.3 Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan % 55 IKP 3.5.4 Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95 SP 3.6 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas IKP 3.6.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah minimal BB predikat BB IKP 3.6.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 11 4272 Penyediaan Layanan PAUD 358,60 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini SK Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas IKK Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD juta orang 7,48 IKK Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50% kab/kota 103 IKK Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10% kab/kota 115 IKK Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak satuan pendidikan - IKK Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3 IKK Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % - IKK Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan % 20 IKK Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif % 25 Meningkatnya karakter peserta didik https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 80 2003 Pembinaan Sekolah Dasar 1.122,75 Direktorat Sekolah Dasar SK Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100% kab/kota 391 IKK Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah - IKK Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % - IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 53 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,50 IKK Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 62,50 IKK Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 IKK Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,10 2000 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 944,48 Direktorat Sekolah Menengah Pertama SK Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100% kab/kota 317 IKK Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah - IKK Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % - IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 53 IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,50 IKK Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 62,50 IKK Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 IKK Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,20 5627 Pembinaan Sekolah Menengah Atas 514,67 Direktorat Sekolah Menengah Atas SK Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95% kab/kota 219 IKK Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah - IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % - IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 53 IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,50 IKK Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 73,84 IKK Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,10 5626 Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus 698,16 Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas IKK Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah - IKK Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi) % - IKK Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 9,65 IKK Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 IKK Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan pemda 514 IKK Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan orang 94.500 IKK Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 98,93 2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 350,26 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS % 99 IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran prov/kab /kota 300 IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 69 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL masing-masing Satker minimal 80 nilai 81 IKK Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,20 4273 Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD 490,07 Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya % 35 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya % 35 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP % 35 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 80 5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan 1.571,61 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan SK Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan IKK Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card ) minimal 75 % 26,50 IKK Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk % 5 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95 023.18.15 Program Pendidikan Vokasi 7.790,28 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SP 4.1 Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan IKP 4.1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha % 45 IKP 4.1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR % 65,42 IKP 4.1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha % 47,80 IKP 4.1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR % 53,98 IKP 4.1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR % 52,20 IKP 4.1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha % 55,10 SP 4.2 Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri IKP 4.2.1 Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri orang 2.600 IKP 4.2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian % 2 IKP 4.2.3 Persentase SMK yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional % 10 IKP 4.2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD % 1 IKP 4.2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory % 5 SP 4.3 Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri IKP 4.3.1 Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi orang 300 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 4.3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional % 20 IKP 4.3.3 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH lembaga 1 IKP 4.3.4 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) lembaga 3 SP 4.4 Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri IKP 4.4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri orang 300 SP 4.5 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas IKP 4.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB predikat BB IKP 6.5.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 4262, 4264 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri 2.808,30 IKK Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri orang 2.160 IKK Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri orang 440 IKK Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran sekolah 268 IKK Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana sekolah 268 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah 65 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory sekolah - IKK Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) sekolah 101 4263, 4264 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri 4.246,63 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi orang 3.318 IKK Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi orang 50 IKK Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri orang 50 IKK Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan lembaga 15 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional lembaga 20 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi Link and Match dengan industri prodi 46 IKK Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL sertifikat 100 IKK Jumlah Institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH lembaga 1 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU lembaga 3 4278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan 440,50 Direktorat Kursus dan Pelatihan SK Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri IKK Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang 100 IKK Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang 200 IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri lembaga 100 4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi 294,85 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 9 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 nilai 93 023.17.14 Program Pendidikan Tinggi 32.002,16 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SP 5.1 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi IKP 5.1.1 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University lembaga 3 IKP 5.1.2 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject lembaga 4 IKP 5.1.3 Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH lembaga 14 IKP 5.1.4 Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN) % 10 IKP 5.1.5 Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan % 64,77 IKP 5.1.6 Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR % 30 IKP 5.1.7 Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus % 30 IKP 5.1.8 Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) % 5 SP 5.2 Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan IKP 5.2.1 Persentase dosen yang bersertifikat % 45,10 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 5.2.2 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya % 69 IKP 5.2.3 Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 % 17,28 SP 5.3 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas IKP 5.3.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB predikat BB IKP 5.3.2 Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 4258,4259 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Pengembangan Kelembagaan 3.334,72 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembagaan SK Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas IKK Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka) prodi 850 IKK Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional prodi 20 IKK Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100 prodi 600 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University lembaga 13 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi lembaga 40 IKK Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri lembaga 1.000 SK Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas IKK Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun orang 200.000 IKK Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus orang 625 IKK Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha orang 3.000 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar) orang 51.500 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) orang 7.500 IKK Jumlah publikasi (artikel) internasional artikel 17.916 IKK Jumlah sitasi di jurnal internasional sitasi 42.821 IKK Jumlah prototipe dari perguruan tinggi prototipe 136 IKK Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi KI 972 IKK Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat paten 7 4260 Peningkatan Kualitas Sumber Daya 2.411,72 Direktorat Sumber Daya SK Tersedianya Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya orang 6.034 IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri orang 1.515 IKK Jumlah dosen yang mengikuti sertifkasi dosen orang 10.000 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya orang 3.070 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi Akademik yang mengikuti Program World Class Professor orang 60 SK Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi Center of Excellence IKK Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarananya lembaga 13 IKK Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarananya lembaga 13 IKK Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi lembaga 4 4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi 26.255,72 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 5 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 nilai 80 023.15.12 Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya 1.804,61 Direktorat Jenderal Kebudayaan SP 6.1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat IKP 6.1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni % 0,31 IKP 6.1.2 Jumlah festival skala internasional (Mega Events ) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan festival 9 IKP 6.1.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian % 34,22 SP 6.2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional IKP 6.2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan % 30 IKP 6.2.2 Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum CB - IKP 6.2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian % 30 IKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah % 10,78 SP 6.3 Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif IKP 6.3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni % 1,94 IKP 6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat % 22,09 IKP 6.3.3 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan % 20 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 6.3.4 Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki % 55 SP 6.4 Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan IKP 6.4.1 Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan % 40 IKP 6.4.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD % 35 IKP 6.4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda % 20 IKP 6.4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya % 30 SP 6.5 Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas IKP 6.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B predikat B IKP 6.5.2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPK 254 Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya takbenda IKK Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya takbenda orang 400 SK Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan IKK Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan OPK - SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan IKK Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan satuan pendidikan 5.100 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah satuan pendidikan 300 SK Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia IKK Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia event 20 SK Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan IKK Jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan desa 539 5179 Pelestarian Nilai Budaya 413,20 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional IKK Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional festival 30 5178 Pengelolaan Permuseuman SK Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah kunjungan Cagar Budaya orang 680.000 5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU IKK Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan CB 4.135 IKK Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU CB - 4274 Pengembangan Film, Musik dan Media Baru 163 Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru SK Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan IKK Jumlah pengunjung domestik Mega Events Kebudayaan orang 450.000 IKK Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar internasional % - Galeri Nasional Indonesia (Unit Pelaksana Teknis) IKK Jumlah pengunjung internasional Mega Events Kebudayaan orang 67.500 SK Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik IKK Jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik orang 1.000 SK Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru IKK Jumlah produksi film, musik dan media baru produksi 30 4275 Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan 10,10 Direktorat Pelindungan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan IKK Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan CB 150 IKK Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan WBTB 200 SK Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan IKK Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan izin 50 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat 53,20 Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah IKK Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah materi pelajaran 3 SK Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya IKK Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi orang 300 IKK Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya % 30 SK Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan wilayah adat 3 IKK Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan komunitas adat 25 SK Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa IKK Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa orang 359 4277 Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan 48 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan IKK Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan lembaga 140 IKK Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi orang 1.620 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB kab/kota 100 IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB kab/kota - 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan 863,11 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan IKK Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah event 20 IKK Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional pemda 20 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD IKK Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD kab/kota 50 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD IKK Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD kab/kota 50 SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 10 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94 nilai 94 023.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud 221,82 Inspektorat Jenderal SP 7.1 Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud IKP 7.1.1 Persentase Satker yang berintegritas % 70 IKP 7.1.2 Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud % 10 IKP 7.1.3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 85 IKP 7.1.4 Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud skor 3,10 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 7.1.5 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP SP 7.2 Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan IKP 7.2.1 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi % 20 IKP 7.2.2 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota % 20 SP 7.3 Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas IKP 7.3.1 Nilai kinerja Inspektorat Jenderal nilai 94,40 1993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I 20,64 Inspektorat I SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I % 20 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I % 20 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I % 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I nilai 3,10 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I % 100 1994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II 19,72 Inspektorat II SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II % 20 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II % 20 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II % 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II nilai 3,10 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II % 100 1995 Penguatan Pengawasan Inspektorat III 19,72 Inspektorat III SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III % 20 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III % 20 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III % 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III skor 3,10 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III % 100 4270 Penguatan Pengawasan Inspektorat IV 21,17 Inspektorat IV SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV % 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV nilai 3,10 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV % 100 1996 Penguatan Audit Investigasi 10,73 Inspektorat Investigasi SK Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN IKK Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan % 20 IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 85 IKK Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi % 72 IKK Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti % 75 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud 129,84 Sekretariat Inspektorat Jenderal SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal IKK Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK % 65 IKK Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi orang 1.149 IKK Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A predikat A IKK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal minimal 91 nilai 98 IKK Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal nilai 92 023.13.10 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 516,16 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SP 8.1 Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia IKP 8.1.1 Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji % 42 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 8.1.2 Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik % 26 SP 8.2 Meningkatnya budaya literasi IKP 8.2.1 Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) indeks 58,20 SP 8.3 Meningkatnya daya hidup bahasa daerah IKP 8.3.1 Indeks daya hidup bahasa daerah indeks 0,55 SP 8.4 Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional IKP 8.4.1 Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia negara 30 IKP 8.4.2 Jumlah pemelajar BIPA orang 75.865 SP 8.5 Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas IKP 8.5.1 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB predikat BB IKP 8.5.2 Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 2 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 71,26 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra SK Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia IKK Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) baterai 22 IKK Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan naskah 18 IKK Jumlah bahan ajar kebahasaan naskah 89 IKK Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian dokumen 43 SK Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia IKK Jumlah kosakata bahasa Indonesia kosakata 130.030 SK Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan IKK Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan lembaga 323 IKK Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) orang 993 IKK Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan bahan 50 2022 Pembinaan Bahasa dan Satra 42,07 Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra SK Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik IKK Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina lembaga 3.589 SK Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca IKK Jumlah buku bermutu yang diterjemahkan judul 100 IKK Jumlah buku pengayaan literasi judul 711 IKK Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca buku 120 SK Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra orang 73.050 5289 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah 233,23 Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah orang 17.000 IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah orang 17.000 IKK Jumlah produk kesastraan terkembangkan sastra 6 2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 169,60 Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 5 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91 nilai 91 023.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud 935 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan SP 9.1 Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum IKP 9.1.1 Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan % 100 SP 9.2 Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional IKP 9.2.1 Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas % 13 IKP 9.2.2 Persentase pelaku perbukuan yang dibina % 15 SP 9.3 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran IKP 9.3.1 Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran % 100 IKP 9.3.2 Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran % 5 SP 9.4 Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan IKP 9.4.1 Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global publikasi 31 IKP 9.4.2 Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah laporan 33 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 9.4.3 Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan % 17 IKP 9.4.4 Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan % 19 SP 9.5 Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi IKP 9.5.1 Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP % 98 IKP 9.5.2 Persentase satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai dengan SNP % 38 IKP 9.5.3 Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 SP 9.6 Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar IKP 9.6.1 Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar % 100 IKP 9.6.2 Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar % - SP 9.7 Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas IKP 9.7.1 Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minimal BB predikat BB IKP 9.7.2 Jumlah Satker di Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 2027 Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan 93,55 Pusat Kurikulum dan Perbukuan SK Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun IKK Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan model 9 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan satuan pendidikan 50 IKK Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi laporan penelitian 6 SK Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat IKK Jumlah buku pendidikan yang disusun judul buku 75 IKK Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar judul buku 2.000 IKK Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi lembaga 20 IKK Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi orang 250 IKK Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi profesi pelaku perbukuan 2 IKK Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi buku 2.000 2029 Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran 121,88 Pusat Asesmen dan Pembelajaran SK Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen model pembelajaran 36 IKK Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran mitra 50 SK Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan IKK Jumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan soal 67.280 IKK Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer satuan pendidikan 89.000 IKK Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikan pembelajaran % 5 IKK Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran dokumen 7 5632 Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan 36,79 Pusat Penelitian Kebijakan SK Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan laporan penelitian 18 IKK Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan laporan penelitian 18 IKK Jumlah hasil penjaminan mutu dokumen 8 5633 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi 169,67 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional SK Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian Arkeologi laporan penelitian 104 IKK Jumlah rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi rumah peradaban 22 2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi 470,28 Badan Independen SK Terlaksananya akreditasi sekolah/madrasah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP satuan pendidikan 5.000 SK Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP satuan pendidikan 5.000 SK Tersedianya Standar Nasional Pendidikan (SNP) berbasis pada hasil kualitas lulusan (learning outcome) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 SK Terselenggaranya pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik Sesuai SNP IKK Jumlah peserta didik yang diukur kompetensinya orang 8.424.500 IKK Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya satuan pendidikan - 2032 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud 42,82 Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 3 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 90.80 nilai 90,80 https://jdih.kemdikbud.go.id B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 2021 2021 SS 1 IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun % 42,62 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat % 104,48 IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat % 94,34 IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 88,39 IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % 34,56 SS 2 IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3,25 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 58,20 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 27,40 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca nilai 394 IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika nilai 385 IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains nilai 399 IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan % 48,30 IKSS 2.8 Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan % 65,25 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional % 48,33 IKSS 2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri % 18 IKSS 2.11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri % 71,80 SS 3 IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 15 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 15 SS 4 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang Menguatnya karakter peserta didik Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKSS 4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 515 IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah orang 50.000 IKSS 4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 57,30 SS 5 IKSS 5.1 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP IKSS 5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 73 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud indeks 82 IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud indeks 81 1 Program Dukungan Manajemen 3.219,29 Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal SP 1.1 IKP 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud predikat BB IKP 1.1.2 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP IKP 1.1.3 Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud kategori sangat baik IKP 1.1.4 Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN % 85 IKP 1.1.5 Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement % 85 IKP 1.1.6 Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen % 20 IKP 1.1.7 Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu indeks 84,50 IKP 1.1.8 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 73 IKP 1.1.9 Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah % 20 IKP 1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK % 4,87 IKP 1.1.11 Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan % 68,75 SP 1.2 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud IKP 1.2.1 Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM % 17 IKP 1.2.2 Nilai PMPRB Kemendikbud nilai 88 SP 1.3 Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional IKP 1.3.1 Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya) % 76,78 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 1.3.2 Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional % 50 SP 1.4 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter IKP 1.4.1 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 15 IKP 1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 15 SP 1.5 Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan IKP 1.5.1 Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran % 96,16 SP 1.6 Meningkatnya kualitas film dan iklan film IKP 1.6.1 Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi % 85 SP 1.7 Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional IKP 1.7.1 Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri % 70 SP 1.8 Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud IKP 1.8.1 Persentase Satker yang berintegritas % 75 IKP 1.8.2 Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud % 20 IKP 1.8.3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 85 IKP 1.8.4 Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud skor 3,20 SP 1.9 Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan IKP 1.9.1 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi % 35 IKP 1.9.2 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota % 35 2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4.664,24 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan SP 2.1 Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan IKP 2.1.1 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan % 13,53 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SP 2.2 Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional IKP 2.2.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) % 91,05 IKP 2.2.2 Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 % 89,20 IKP 2.2.3 Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak % 30 IKP 2.2.4 Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya % 28,40 IKP 2.2.5 Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan % 40 SP 2.3 Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah IKP 2.3.1 Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan % 64,68 IKP 2.3.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 58,20 IKP 2.3.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 27,40 SP 2.4 Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.4.1 Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan % 100 SP 2.5 Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.5.1 Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas % 30 IKP 2.5.2 Persentase pelaku perbukuan yang dibina % 35 SP 2.6 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.6.1 Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran % 100 IKP 2.6.2 Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran % 50 SP 2.7 Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.7.1 Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global publikasi 47 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 2.7.2 Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah laporan 44 IKP 2.7.3 Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan % 36 IKP 2.7.4 Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan % 39 SP 2.8 Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.8.1 Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP % 98 IKP 2.8.2 Persentase satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai dengan SNP % 55 IKP 2.8.3 Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 SP 2.9 Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.9.1 Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar % 100 3 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 23.265,62 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Sekretariat Jenderal SP 3.1 Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun IKP 3.1.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya rasio 0,71 IKP 3.1.2 Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun) % 68,06 IKP 3.1.3 Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi) kab/kota 56 IKP 3.1.4 Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimum 75 (kategori tinggi) provinsi 10 SP 3.2 Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.2.1 Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi) % 5 IKP 3.2.2 Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak satuan pendidikan 4.503 SP 3.3 Meningkatnya karakter peserta didik https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 3.3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 IKP 3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum % 58,20 SP 3.4 Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.4.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu % 60 IKP 3.4.2 Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai % 15,86 IKP 3.4.3 Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan % 60 IKP 3.4.4 Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 8.023,99 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SP 4.1 Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan IKP 4.1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha % 48 IKP 4.1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR % 66,57 IKP 4.1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha % 49 IKP 4.1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR % 55,49 IKP 4.1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR % 54,15 IKP 4.1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha % 56,30 SP 4.2 Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri IKP 4.2.1 Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri orang 5.200 IKP 4.2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian % 4 IKP 4.2.3 Persentase SMK yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional % 15 IKP 4.2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD % 1,30 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 4.2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory % 8 SP 4.3 Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri IKP 4.3.1 Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi orang 600 IKP 4.3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional % 30 IKP 4.3.3 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH lembaga 2 IKP 4.3.4 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) lembaga 4 SP 4.4 Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri IKP 4.4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri orang 400 5 Program Pendidikan Tinggi 43.726,54 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Sekretariat Jenderal SP 5.1 Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi IKP 5.1.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya rasio 0,19 IKP 5.1.2 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University lembaga 3 IKP 5.1.3 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject lembaga 4 IKP 5.1.4 Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH lembaga 17 IKP 5.1.5 Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN) % 11 IKP 5.1.6 Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan % 65,25 IKP 5.1.7 Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR % 33 IKP 5.1.8 Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus % 35 IKP 5.1.9 Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) % 8 SP 5.2 Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan IKP 5.2.1 Persentase dosen yang bersertifikat % 49,30 IKP 5.2.2 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya % 71,80 IKP 5.2.3 Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 % 17,96 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) 6 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 2.390,40 Direktorat Jenderal Kebudayaan; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SP 6.1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni % 0,31 IKP 6.1.2 Jumlah festival skala internasional (Mega Events ) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan festival 9 IKP 6.1.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian % 36 SP 6.2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan % 30 IKP 6.2.2 Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum CB - IKP 6.2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian % 30 IKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah % 12 SP 6.3 Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni % 1,96 IKP 6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat % 22,33 IKP 6.3.3 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan % 30 IKP 6.3.4 Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki % 55,20 SP 6.4 Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.4.1 Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan % 42 IKP 6.4.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD % 40 IKP 6.4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda % 30 IKP 6.4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya % 50 SP 6.5 Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 6.5.1 Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji % 44 IKP 6.5.2 Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik % 35 SP 6.6 Meningkatnya budaya literasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.6.1 Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) indeks 61,40 SP 6.7 Meningkatnya daya hidup bahasa daerah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.7.1 Indeks daya hidup bahasa daerah indeks 0,56 SP 6.8 Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.8.1 Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia negara 31 IKP 6.8.2 Jumlah pemelajar BIPA orang 80.865 Sekretariat Jenderal 30.788,64 1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan SK Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud IKK Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud % 100 IKK Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran % 92,50 IKK Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik kategori Baik SK IKK Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah item 2 IKK Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan % 75 IKK Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output % 74 IKK Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu % 72 SK Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud IKK Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu laporan 3 IKK Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A % 60 SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80 nilai 80 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara Biro Keuangan dan Barang Milik Negara SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran IKK Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya orang 869 IKK Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal % 73 IKK Persentase penyelesaian kerugian negara % 25 IKK Persentase Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91 % 95 IKK Persentase Satker yang capaian target PNBP-nya > 100% % 90 IKK Persentase Satker yang mengajukan usulan penetapan PK-BLU % 100 IKK Persentase Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A % 75 IKK Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah lembaga 5.000 SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud IKK Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu % 100 IKK Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) laporan 13 IKK Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A % 85 IKK Jumlah laporan BMN yang disusun laporan 9 IKK Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN % 82 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A predikat A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91 nilai 92 1982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Biro Sumber Daya Manusia SK Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud IKK Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan % 70 IKK Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu % 80 IKK Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80 % 95 IKK Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi % 90 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SK Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud IKK Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi % 85 IKK Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen % 68 IKK Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu % 70 IKK Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja % 87 IKK Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat fungsional % 50 IKK Persentase kesesuaian sasaran kerja pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi % 77 IKK Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan pelindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai % 83 IKK Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja % 60 IKK Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK % 82 SK Meningkatnya tata kelola Biro SDM IKK Predikat SAKIP Biro SDM minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90 nilai 91 4265 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana Biro Organisasi dan Tata Laksana SK Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal IKK Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM) satker 37 IKK Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi unit utama 9 IKK Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi unit utama 9 SK Meningkatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungan Kemendikbud IKK Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif % 70 IKK Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud % 60 IKK Persentase Satker yang menerapkan analisis jabatan di lingkungan Kemendikbud % 70 SK Meningkatnya tata kelola Biro Ortala IKK Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Ortala minimal 91 nilai 92 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) 1981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum Biro Hukum SK Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan IKK Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi % 100 IKK Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud % 100 IKK Persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun % 100 SK Meningkatnya tata kelola Biro Hukum IKK Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91 nilai 92 1987, 4079 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sama IKK Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan % 75 IKK Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan orang 700 IKK Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri % 75 SK Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media % 82 IKK Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud koleksi 800 IKK Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat laporan 179 SK Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat IKK Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik % 83 SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama yang berkualitas di kawasan Asia Tenggara IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Asia Tenggara satuan pendidikan 32 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara penelitian 20 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 20 IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 150 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika di kawasan Asia Tenggara Orang 420 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenggara orang 1.250 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara orang 350 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan parenting yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenggara lembaga 15 SK Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 nilai 88 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah Satker yang melaksanakan PBJ melalui e-procurement satker 207 IKK Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik % 20 SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91 nilai 92 1991 Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Teknologi Informasi SK Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase belanja sekolah melalui online marketplace kecuali 3T % 30 IKK Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital orang 40.000 IKK Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan platform toolkit pembelajaran orang 408.323 IKK Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui platform pencarian kerja online orang 299.290 IKK Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran % 70 SK Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran IKK Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi) % 55,25 IKK Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data % 82,25 SK Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK IKK Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK % 40 IKK Persentase downtime tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud % 1,75 IKK Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kemendikbud % 15 SK Meningkatnya tata kelola Pusdatin IKK Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusdatin minimal 95 nilai 95 5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25 nilai 87,50 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25 nilai 86,80 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75 nilai 87 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60 nilai 87,90 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,50 nilai 80,01 SK Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas IKK Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35 % 87,60 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A predikat A IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A predikat A IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A predikat A SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai IKK Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87.21 nilai 87,71 4267 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Pusat Prestasi Nasional SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan IKK Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya) medali 238 IKK Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional orang 310 IKK Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional kompetisi 194 IKK Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semua jenjang satuan pendidikan 200 IKK Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta orang 60 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86 nilai 87 4268 Kebijakan Penguatan Karakter Pusat Penguatan Karakter SK Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter IKK Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85 nilai 86 4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen orang 17.927.992 IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah orang 1.102.587 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif orang 321.024 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85 nilai 86 5173 Peningkatan Sensor Film Lembaga Sensor Film SK Meningkatnya jumlah film yang disensor IKK Jumlah film dan iklan film yang disensor film 39.500 SK Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri IKK Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri orang 2.000 SK Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film IKK Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90 nilai 91 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 3.701,20 5636, 5637, 5638 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan IKK Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 2.266 IKK Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 6.797 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 6.117 SK Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya orang 37.469 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya orang 90.894 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya orang 71.637 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 678 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 941 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 881 5634; 4271 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak orang 20.000 4271 Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat Orang 50.000 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 Orang 400 5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM satker 1 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 nilai 93,20 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6.232,10 4272 Penyediaan Layanan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SK Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas IKK Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD juta orang 8,65 IKK Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50% kab/kota 154 IKK Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10% kab/kota 135 IKK Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak satuan pendidikan 626 IKK Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3,25 IKK Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % 5 IKK Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan % 40 IKK Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif % 35 IKK Persentase data pokok PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 90 2003 Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Sekolah Dasar SK Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100% kab/kota 401 IKK Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah 1.172 IKK Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % 5 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 55 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 27,40 IKK Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 65 IKK Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 IKK Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,20 2000 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Sekolah Menengah Pertama SK Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100% kab/kota 327 IKK Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah 1.603 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % 5 IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 55 IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 27,40 IKK Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 65 IKK Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 IKK Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,90 5627 Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Sekolah Menengah Atas SK Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95% kab/kota 229 IKK Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah 650 IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % 5 IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 55 IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 27,40 IKK Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 76,06 IKK Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 IKK Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95 5626 Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas IKK Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah 452 IKK Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi) % 5 IKK Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 14,08 IKK Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan pemda 514 IKK Jumlah orang dewasa yang mendapat layanan pendidikan keaksaraan orang 94.500 IKK Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 99,19 2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS % 99 IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran prov/kab /kota 330 IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Penidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 14 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80 nilai 82 IKK Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,40 4273 Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya % 50 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya % 50 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP % 40 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 90 5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan SK Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan IKK Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 % 27,40 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk % 5 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,20 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 8.023,99 4262, 4264 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri IKK Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan Upskilling dan Reskilling berstandar Industri orang 2.160 IKK Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri orang 440 IKK Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran sekolah 560 IKK Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana sekolah 292 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah 65 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory sekolah 420 IKK Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) sekolah 152 4263, 4264 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi orang 3.818 IKK Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi orang 100 IKK Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri orang 50 IKK Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan lembaga 30 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional lembaga 40 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi Link and Match dengan industri prodi 95 IKK Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL sertifikat 600 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH lembaga 2 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU lembaga 4 4278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Kursus dan Pelatihan SK Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri IKK Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang 200 IKK Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang 200 IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri lembaga 100 4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 5 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 nilai 93,50 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 32.962,22 4258, 4259 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Pengembangan Kelembagaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembagaan SK Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas IKK Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka) prodi 2.000 IKK Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional prodi 32 IKK Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100 prodi 700 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University lembaga 13 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi lembaga 45 IKK Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri lembaga 1.050 SK Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas IKK Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun orang 220.000 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus orang 700 IKK Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha orang 3.300 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar) orang 143.523 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) orang 8.250 IKK Jumlah publikasi (artikel) internasional artikel 21.226 IKK Jumlah sitasi di jurnal internasional sitasi 47.056 IKK Jumlah prototipe dari perguruan tinggi prototipe 178 IKK Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi KI 1.182 IKK Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat paten 10 4260 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Direktorat Sumber Daya SK Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya orang 9.463 IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri orang 1.790 IKK Jumlah dosen yang mengikuti sertifkasi dosen orang 10.000 IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya orang 3.090 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program World Class Professor orang 100 SK Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi Center of Excellence IKK Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarananya lembaga 24 IKK Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarananya lembaga 13 IKK Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi lembaga 4 4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 2 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 nilai 82 Direktorat Jenderal Kebudayaan 1.858,75 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) 4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPK Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda IKK Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda orang 500 SK Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan IKK Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan OPK - SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan IKK Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan satuan pendidikan 5.200 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah satuan pendidikan 944 SK Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia IKK Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia event 22 SK Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan IKK Jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan desa 914 5179 Pelestarian Nilai Budaya Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional IKK Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional festival 60 5178 Pengelolaan Permuseuman SK Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah IKK Jumlah kunjungan Cagar Budaya orang 700.000 5181 Pelestarian dan pengelolaan Peninggalan Purbakala SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU IKK Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan CB 4.230 IKK Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU CB 4274 Pengembangan Film, Musik dan Media Baru Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru SK Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah pengunjung domestik Mega Event s Kebudayaan orang 500.000 IKK Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar Internasional % IKK Jumlah pengunjung internasional Mega Events Kebudayaan orang 75.000 SK Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik IKK Jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik orang 2.000 SK Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru IKK Jumlah produksi film, musik dan media baru produksi 35 4275 Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Direktorat Perlindungan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan WBTB yang ditetapkan IKK Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan CB 180 IKK Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan WBTB 225 SK Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan IKK Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan izin 60 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah IKK Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah materi pelajaran 3 SK Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya IKK Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi orang 500 IKK Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya % 30 SK Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan IKK Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan wilayah adat 5 IKK Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan komunitas adat 30 SK Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa orang 370 4277 Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan IKK Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan lembaga 230 IKK Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi orang 3.600 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB kab/kota 150 IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB kab/kota - 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan IKK Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah event 20 IKK Jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional pemda 20 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD IKK Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD kab/kota 50 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD IKK Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD kab/kota 50 SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 2 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94 nilai 94,60 Inspektorat Jenderal 228,47 1993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I Inspektorat I SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I % 35 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I % 35 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I % 75 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I nilai 3,20 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I % 100,00 1994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II Inspektorat II SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II % 35 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II % 35 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II % 75 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II nilai 3,20 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II % 100 1995 Penguatan Pengawasan Inspektorat III Inspektorat III SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III % 35 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III % 35 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III % 75 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III skor 3,20 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III % 100 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) 4270 Penguatan Pengawasan Inspektorat IV Inspektorat IV SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV % 75 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV nilai 3,20 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV % 100 1996 Penguatan Audit Investigasi Inspektorat Investigasi SK Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN IKK Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan fraud /kecurangan % 30 IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 85 IKK Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi % 74 IKK Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti % 80 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud Sekretariat Inspektorat Jenderal SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal IKK Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK % 70 IKK Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi orang 1.607 IKK Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A predikat A IKK Nilai kinerja Inspektorat Jenderal nilai 95,10 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 531,65 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra SK Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia IKK Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) baterai 27 IKK Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan naskah 25 IKK Jumlah bahan ajar kebahasaan naskah 96 IKK Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian dokumen 32 SK Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah kosakata bahasa Indonesia kosakata 147.522 SK Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan IKK Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan lembaga 435 IKK Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) orang 1.213 IKK Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan bahan 75 2022 Pembinaan Bahasa dan Satra Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra SK Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik IKK Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina lembaga 3.977 SK Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca IKK Jumlah buku bermutu yang diterjemahkan judul 125 IKK Jumlah buku pengayaan literasi judul 786 IKK Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca buku 180 SK Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina IKK Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra orang 80.355 5289 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah orang 25.000 IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah orang 25.000 IKK Jumlah produk kesastraan terkembangkan sastra 10 2020 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM satker 2 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91 nilai 92 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 963,05 2027 Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan SK Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun IKK Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan model kurikulum 9 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan satuan pendidikan 200 IKK Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi laporan penelitian 6 SK Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat IKK Jumlah buku pendidikan yang disusun judul buku 93 IKK Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar judul buku 2.500 IKK Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi lembaga 20 IKK Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi orang 300 IKK Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi profesi pelaku perbukuan 2 IKK Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi buku 2.500 2029 Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran Pusat Asesmen dan Pembelajaran SK Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan IKK Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen model pembelajaran 72 IKK Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran mitra 200 SK Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan IKK Jumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan soal 18.000 IKK Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer satuan pendidikan 137.000 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikan pembelajaran % 50 IKK Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran dokumen 7 5632 Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan SK Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan laporan penelitian 20 IKK Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan laporan penelitian 20 IKK Jumlah hasil penjaminan mutu dokumen 8 5633 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional SK Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil Penelitian Arkeologi laporan penelitian 105 IKK Jumlah Rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi rumah peradaban 22 2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi Badan Independen SK Terlaksananya akreditasi sekolah/madrasah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP satuan pendidikan 57.490 SK Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah Satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP satuan pendidikan 44.767 SK Tersedianya Standar Nasional Pendidikan (SNP) berbasis pada hasil kualitas lulusan (learning outcome) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan IKK Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 SK Terselenggaranya pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik Sesuai SNP https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya satuan pendidikan 271.523 2032 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 90.80 nilai 90,85 https://jdih.kemdikbud.go.id C. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 - 2024 Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Angka Kesiapan Sekolah % 74,96 75,38 75,59 75,79 BPS IKSS 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun % 99,26 99,30 99,32 99,34 BPS IKSS 1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun % 95,74 96,14 96,34 96,55 BPS IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 84,53 88,39 92,80 95,00 BPS IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi % 30,85 31,52 36.64 37,63 BPS SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD Nilai 0,49 0,51 0,52 0,53 BAN PAUD IKSS 2.2 Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
a.Literasi % 43,00 47,50 49,75 52,00
b.Numerasi % 22,90 28,30 29,20 30,10 IKSS 2.3 Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik % - 27,50 30 32,50 Inventori Data Hasil Asesmen Nasional IKSS 2.4 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional % 46,01 47,84 48,83 49,83 Laporan Evaluasi Ditjen GTK berdasarkan DAPODIK Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKSS 2.5 Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya % 5 5 5,50 6 Database Manajemen Talenta Kemendikbud IKSS 2.6 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP % 36,57 42,77 45 47,77 Sakernas, BPS IKSS 2.7 Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP) % 19,50 19,70 20 20,50 Dashboard IKU PDDIKTI (berdasarkan Tracer Study) SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestariaan Bahasa dan Kebudayaan IKSS 3.1 Indeks kemahiran berbahasa Indonesia Indeks 57 69 75 81 Pangkalan Data UKBI IKSS 3.2 Indeks pembangunan kebudayaan Indeks 54,65 59,71 61,20 62,70 Ditjen Kebudayaan dan BPS SS 4 Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan IKSS 4.1 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat Karya 74.908 82.500 86.500 90.500 PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 5 Gabungan Dikti & Diksi) SS 5 Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel IKSS 5.1 Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek Opini WTP WTP WTP WTP Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbud IKSS 5.2 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek Indeks 82,30 82 83 84 Survey Kepuasan pemangku kepentingan (SSS) https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKSS 5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek Predikat BB BB A A Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeri ntah oleh KemenPAN IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Indeks 78 83 85 87 Surat Menteri PANRB tentang hasil PMPRB Kemendikbud Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun SP Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah IKP 1.1.1 Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun diatas 75 % 63,42 63,81 64,20 64,59 6.268,85 6.582,29 6.911,40 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah BPS 4272 Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini SK Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas IKK 1.1.1.1 Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi Lembaga - 105 108 110 6.268,85 6.582,29 6.911,40 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini APBN IKP 1.2.1 Persentase Kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun diatas 99% % 76,85 77,82 78,40 76,85 34.375,77 36.094,56 37.899,29 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah BPS 2003 Pembinaan Sekolah Dasar SK Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas IKK 1.2.1.1 Jumlah SD menerima program afirmasi Lembaga - 320 330 340 34.375,77 36.094,56 37.899,29 Direktorat Sekolah Dasar APBN IKP 1.2.2 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya Rasio 0,9904 0,9924 0,9934 0,9944 4.221.726,65 4.221.726,65 4.221.726,65 Sekretariat Jenderal BPS 4465 Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat dasar IKK 1.2.2.1 Jumlah siswa SD/SDLB/Sederajat yang memperoleh PIP Orang 10.360.614 10.360.614 10.360.614 10.360.614 4.221.726,65 4.221.726,65 4.221.726,65 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan DTKS, Dapodik, Sipintar SP Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah IKP 1.3.1 Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun diatas 95% % 66,73 68,48 68,68 69,26 43.373,69 45.542,38 47.819,50 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah BPS 2000 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama SK Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas IKK 1.3.1.1 Jumlah SMP menerima program afirmasi Lembaga - 490 500 510 43.373,69 45.542,38 47.819,50 Direktorat Sekolah Menengah Pertama APBN IKP 1.3.2 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkaya Rasio 0,9392 0,9422 0,9437 0,9452 2.727.548,14 2.727.548,14 2.727.548,14 Sekretariat Jenderal BPS 4465 Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat Dasar IKK 1.3.2.1 Jumlah siswa SMP/SMPLB/Sederajat yang memperoleh PIP Orang 4.369.968 4.369.968 4.369.968 4.369.968 2.727.548,14 2.727.548,14 2.727.548,14 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan DTKS, Dapodik, Sipintar SP Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah IKP 1.4.1 Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat diatas 95% % 11,76 20,59 23,53 26,47 41.552,46 43.630,08 45.811,58 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah BPS 5627 Pembinaan Sekolah Menengah Atas https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas IKK 1.4.1.1 Jumlah SMA menerima program afirmasi Lembaga - 185 208 220 41.552,46 43.630,08 45.811,58 Direktorat Sekolah Menengah Atas APBN 5626 Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas IKK 1.4.1.2 Persentase Prov/Kab/Kota yang menyediakan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus % - 90,08 92,02 94,36 806.361,27 850.242,35 907.087,84 Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus APBN IKP 1.4.2 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya Rasio 0,77 0,79 0,80 0,81 2.920.301,21 2.920.301,21 2.926.215,21 Sekretariat Jenderal BPS 4465 Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat menengah IKK 1.4.2.1 Jumlah siswa SMA/SMK/SMLB/Sederajat yang memperoleh PIP Orang 3.197.410 3.197.410 3.197.410 3.197.410 2.723.158,21 2.723.158,21 2.723.158,21 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan DTKS, Pusdatin, Sipintar SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada sekolah Indonesia Luar Negeri IKK 1.4.2.2 Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan Lembaga 13 13 13 13 197.143,00 197.143,00 203.057,00 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Laporan Internal Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran SP Meningkatnya pencapaian perkembangan anak https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKP 2.1.1 Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan PAUDHI % 9,73 29,19 38,92 48,64 21.880,83 28.445,07 36.978,59 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Dapodik 4459 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas IKK 2.1.1.1 Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif % 25,78 30,66 33,12 35,56 21.880,83 28.445,07 36.978,59 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dapodik SP Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan IKP 2.2.1 Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak Sekolah - 9.100 14.100 19.100 100.464,13 130.603,37 169.784,38 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Database Sekolah Penggerak SK Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas IKK 2.2.1.1 Jumlah PAUD Penggerak Lembaga - 2.000 3.150 4.300 23.751,50 30.876,95 40.140,04 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Database Sekolah Penggerak 4460 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar SK Meningkatnya pembelajaran Sekolah dasar yang berkualitas IKK 2.2.1.2 Jumlah SD Penggerak Lembaga - 4.156 6.479 8.802 35.083,90 45.609,07 59.291,79 Direktorat Sekolah Dasar Database Sekolah Penggerak 4461 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama SK Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas IKK 2.2.1.3 Jumlah SMP Penggerak Lembaga - 1.779 2.750 3.721 15.163,62 19.712,70 25.626,51 Direktorat Sekolah Menengah Pertama Database Sekolah Penggerak 4462 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Atas yang berkualitas IKK 2.2.1.4 Jumlah SMA Penggerak Lembaga - 980 1.458 1.936 18.925,11 24.602,64 21.983,44 Direktorat Sekolah Menengah Atas Database Sekolah Penggerak 4463 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang berkualitas IKK 2.2.1.5 Jumlah SLB Penggerak Lembaga - 185 263 341 7.540,00 9.802,00 12.742,60 Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Database Sekolah Penggerak IKP 2.2.2 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru % - 2,14 3,32 4,49 91.678,44 119.181,97 154.936,57 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Dapodik 4459 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas IKK 2.2.2.1 Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru % - 0,98 1,54 2,11 27.431,68 35.661,18 46.359,53 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dapodik yang diolah 4460 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar SK Meningkatnya pembelajaran sekolah dasar yang berkualitas IKK 2.2.2.2 Persentase SD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru % - 2,78 4,34 5,9 22.019,54 28.625,40 37.213,02 Direktorat Sekolah Dasar Dapodik yang diolah 4461 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama SK Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah pertama yang berkualitas https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 2.2.2.3 Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran paradigma baru % - 4,31 6,67 9,02 21.792,00 28.329,60 36.828,48 Direktorat Sekolah Menengah Pertama Dapodik yang diolah 4462 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas SK Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah atas yang berkualitas IKK 2.2.2.4 Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru % - 7,01 10,43 13,85 10.435,23 13.565,80 17.635,53 Direktorat Sekolah Menengah Atas Dapodik yang diolah 4463 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya pembelajaran pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang berkualitas IKK 2.2.2.5 Persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang menerapkan pembelajaran paradigma baru % - 8,23 11,7 15,18 10.000,00 13.000,00 16.900,00 Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Dapodik yang diolah IKP 2.2.3 Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Perangkat Kurikulum dan Pembelajaran 1.025 1.434 2.247 2.998 58.120,50 59.864,12 61.660,04 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Laporan Internal 6694 Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran SK Tersusunnya perangkat kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IKK 2.2.3.1 Jumlah Perangkat Kurikulum yang Relevan dan Kontekstual dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Perangkat Kurikulum 239 452 707 975 38.888,88 40.055,55 41.257,21 Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Laporan Internal SK Tersusunnya perangkat pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IKK 2.2.3.2 Jumlah perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Perangkat Pembelajaran 786 982 1540 2023 19.231,62 19.808,57 20.402,83 Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Laman Perangkat Pembelajaran Kemendikbudristek https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKP 2.2.4 Persentase satuan pendidikan yang terpetakan kompetensinya % - 95 96 97 131.131,59 135.065,80 139.118,04 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Database Helpdesk dan Proktor 2029 Penyediaan Informasi Asesmen Pendidikan SK Tersedianya informasi asesmen yang berkualitas, kredibel dan relevan yang diimplementasikan pada bidang pendidikan IKK 2.2.4.1 Jumlah butir soal terkalibrasi untuk asesmen yang berkualitas dan relevan Soal 70392 18.000 18.000 18.000 17.383,11 17.904,60 18.441,74 Pusat Asesmen Pendidikan Bank Soal IKK 2.2.4.2 Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen terstandar yang berkualitas Satuan Pendidikan 0 250.800 256.500 270.750 85.990,48 88.570,20 91.227,30 Pusat Asesmen Pendidikan Database Helpdesk & Proktor, IKK 2.2.4.3 Jumlah rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen Rekomendasi Kebijakan 7 5 5 5 27.758,00 28.591,00 29.449,00 Pusat Asesmen Pendidikan Inventori Data Hasil Asesmen Nasional IKP 2.2.5 Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan model pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran Satuan Pendidikan 182 186 188 190 10.307,00 10.606,00 10.934,00 Sekretariat Jenderal Laporan Internal 6395 Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan asia tenggara IKK 2.2.5.1 Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ), gizi dan pangan di Kawasan Asia Tenggara Satuan Pendidikan 180 184 186 188 3.995,00 4.115,00 4.238,00 SEAMEO SEAMOLEC SEAMEO RECFON Laporan Kinerja Seameo Seamolec SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan asia tenggara https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 2.2.5.2 Jumlah penelitian bidang Biologi Tropika yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara Penelitian 20 20 22 22 1.666,00 1.716,00 1.767,00 SEAMEO BIOTROP Laporan Kinerja Seameo Seamolec SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara IKK 2.2.5.3 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Bahasa di kawasan Asia Tenggara Orang 1.972 3.510 3.700 3.900 3.549,00 3.655,00 3.765,00 SEAMEO QITEP Laporan Kinerja Seameo Seamolec SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara IKK 2.2.5.4 Jumlah Lembaga yang dijadikan model pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Keluarga di Kawasan Asia Tenggara Lembaga 15 15 17 17 1.097,00 1.130,00 1.164,00 SEAMEO CECCEP Laporan Kinerja Seameo Seamolec SP Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran IKP 2.2.6 Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan Platform Digital Pendidikan % - 15,00 20,00 30,00 258.685,49 266.447,00 274.440,00 Sekretariat Jenderal www.belajar.id 6394 Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran SK Meningkatnya jumlah pendidik dan peserta didik dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran IKK 2.2.6.1 Jumlah Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan Platform digital Orang - 3.382.604 5.073.906 6.765.208 258.685,49 266.447,00 274.440,00 Pusat Data dan Teknologi Informasi DIPA akhir 2021 dan awal 2022 https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKP 2.2.7 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran % - 25 50 75 3.344.961,43 3.428.924,87 3.651.964,81 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Profil dan Rapor Pendidikan 4459 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas IKK 2.2.7.1 Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran % - 0,98 1,54 2,11 36.636,00 47.626,80 61.914,83 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Laporan Internal IKK 2.2.7.2 Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas % 9,54 10,21 10,88 12,23 128.625,00 171.500,00 343.000,00 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dapodik yang diolah 4460 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar SK Meningkatnya pembelajaran sekolah dasar yang berkualitas IKK 2.2.7.3 Persentase SD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran % - 2,78 4,34 5,90 30.788,72 40.025,34 52.032,94 Direktorat Sekolah Dasar Laporan Internal IKK 2.2.7.4 Persentase SD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas % 25,83 44,33 59,49 74,66 2.828.250,00 2.828.250,00 2.828.250,00 Direktorat Sekolah Dasar Dapodik yang diolah 4461 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama SK Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah pertama yang berkualitas IKK 2.2.7.5 Persentase SMP yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran % - 4,31 6,67 9,02 32.646,83 42.440,88 55.173,14 Direktorat Sekolah Menengah Pertama Laporan Internal https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 2.2.7.6 Persentase SMP yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas % 68,37 87,37 90,78 94,18 175.625,00 175.625,00 175.625,00 Direktorat Sekolah Menengah Pertama Dapodik yang diolah 4462 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas SK Meningkatnya pembelajaran sekolah menengah atas yang berkualitas IKK 2.2.7.7 Persentase SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran % - 7,01 10,43 13,85 26.663,88 34.663,05 45.061,96 Direktorat Sekolah Menengah Atas Laporan Internal IKK 2.2.7.8 Persentase SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas % 79,43 91,88 95,78 99,68 68.125,00 68.125,00 68.125,00 Direktorat Sekolah Menengah Atas Dapodik yang diolah 4463 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya pembelajaran pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang berkualitas IKK 2.2.7.9 Persentase Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran % - 8,23 11,70 15,18 10.226,00 13.293,80 17.281,94 Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Laporan Internal IKK 2.2.7.10 Persentase SLB yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas % 11,88 13,90 13,90 13,90 7.375,00 7.375,00 5.500,00 Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Dapodik yang diolah 6397 Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Masyarakat SK Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 2.2.7.11 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya % - 0,98 1,96 3,92 51.015,26 66.319,84 86.215,80 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah UPT Ditjen Pauddasmen IKK 2.2.7.12 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) % - 25,00 30,00 35,00 60.385,42 78.501,04 102.051,35 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah UPT Ditjen Pauddasmen SP Terwujudnya Buku yang Berkualitas IKP 2.2.8 Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar Buku 449 2600 2860 3289 57.020,00 58.731,00 60.493,00 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Laporan Tahunan 6695 Pengembangan Perbukuan SK Tersedianya Buku Pendidikan dan SDM yang Berkualitas IKK 2.2.8.1 Jumlah buku pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar Buku 1.952 2.550 2.805 3.226 51.434,00 52.977,02 54.566,33 Pusat Perbukuan Laporan Pelaksanaan & Ketetapan Menteri IKK 2.2.8.2 Jumlah buku umum pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar Buku 0 50 55 63 2.913,00 3.000,39 3.090,40 Pusat Perbukuan Laporan Pelaksanaan & Ketetapan Menteri IKK 2.2.8.3 Jumlah SDM perbukuan yang meningkat kompetensinya Orang 250 432 732 942 2.673,00 2.753,19 2.835,79 Pusat Perbukuan Laporan Internal SP Meningkatnya mutu pendidikan melalui penjaminan mutu pendidikan IKP 2.2.9 Persentase rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis % 22,22 57 65 74 31.093,30 32.026,09 32.986,88 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan JDIH, Laporan Evaluasi 6696 Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan SK Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 2.2.9.1 Jumlah hasil analisis kebijakan pendidikan Rekomendasi Kebijakan 54 13 13 13 20.537,90 21.154,03 21.788,65 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Laporan Internal IKK 2.2.9.2 Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan Rekomendasi Kebijakan 10 10 10 10.555,40 10.872,06 11.198,22 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Laporan BSNP IKP 2.2.10 Persentase satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP % 68,93 74,83 79,69 83,13 235.765,33 242.838,29 250.123,43 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Surat Keputusan Hasil Akreditasi 2031 Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi SK Terlaksananya akreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK 2.2.10.1 Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP Lembaga 10.018 85.000 103.533 101.688 235.765,33 242.838,29 250.123,43 Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BAN S/M dan BAN PAUD PNF) Surat Keputusan & Ringkasan Eksekutif Hasil Akreditasi SP Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter IKP 2.3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik % 50 51 52 53 17.044,51 22.157,87 28.805,23 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Inventori Data Hasil Asesmen Nasional 4460 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar SK Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Dasar IKK 2.3.1.1 Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik % 50 51 52 53 3.231,41 4.200,84 5.461,09 Direktorat Sekolah Dasar Inventori data hasil AN 4461 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama SK Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Menengah Pertama IKK 2.3.1.2 Persentase SMP yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik % 44 45 46 47 5.726,77 7.444,80 9.678,25 Direktorat Sekolah Menengah Pertama Inventori data hasil AN https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 4462 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas SK Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Menengah Atas IKK 2.3.1.3 Persentase SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik % 65 66 67 68 6.159,66 8.007,56 10.409,83 Direktorat Sekolah Menengah Atas Inventori data hasil AN 4463 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Khusus IKK 2.3.1.4 Persentase lembaga pendidikan kesetaraan dan SLB yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik % 45 46 47 48 1.926,67 2.504,67 3.256,07 Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Inventori data hasil AN IKP 2.3.2 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan % - 40 65 100 16.440,00 16.933,00 17.441,00 Sekretariat Jenderal Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota 6393 Kebijakan Penguatan Karakter SK Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan IKK 2.3.2.1 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan Provinsi/Kab/ Kota - 219 356 548 16.440,00 16.933,00 17.441,00 Pusat Penguatan Karakter Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKP 2.3.3 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan % - 35 65 100 19.978,00 20.577,00 21.195,00 Sekretariat Jenderal Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota 6393 Kebijakan Penguatan Karakter SK Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan IKK 2.3.3.1 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan Provinsi/Kab/ Kota - 191 356 548 19.978,00 20.577,00 21.195,00 Pusat Penguatan Karakter Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota IKP 2.3.4 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan % - 30 60 100 8.161,00 8.406,00 8.658,00 Sekretariat Jenderal Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota 6393 Kebijakan Penguatan Karakter SK Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem Pendidikan dan kebudayaan IKK 2.3.4.1 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan Provinsi/Kab/ Kota - 164 328 548 8.161,00 8.406,00 8.658,00 Pusat Penguatan Karakter Laporan Puspeka, Laporan Provinsi/Kabupaten/ Kota SP Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional IKP 2.4.1 Persentase daerah yang memiliki Indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik % 8,94 29,20 34,31 39,42 53.703,00 74.658,00 76.898,00 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Laporan Internal GTK https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 5638 Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya ketersediaan guru Dikmen dan Diksus profesional IKK 2.4.1.1 Jumlah provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Diksus baik Provinsi 9 2 3 3 17.354,00 17.874,00 18.411,00 Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Laporan internal 5636 Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat SK Meningkatnya ketersediaan guru dan pendidik PAUD dan Dikmas profesional IKK 2.4.1.2 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD dan Dikmas baik Kab/Kota 129 20 25 25 17.882,00 18.419,00 18.971,00 Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Laporan internal 5637 Pembinaan Guru Pendidikan Dasar SK Meningkatnya ketersediaan guru Dikdas profesional IKK 2.4.1.3 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru Dikdas baik Kab/Kota 129 20 25 25 18.467,00 19.021,00 19.592,00 Direktorat Guru Pendidikan Dasar Laporan internal 6698 Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional IKK 2.4.1.4 Jumlah daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan baik Prov/Kab/Kota - - 28 28 - 19.344,00 19.924,00 Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Laporan internal IKP 2.4.2 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya % 46,01 47,84 48,83 49,83 1.476.650,00 1.520.949,00 1.566.570,00 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Laporan Internal GTK 6697 Pendidikan Profesi Guru SK Meningkatnya guru yang profesional IKK 2.4.2.1 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru model baru Orang 20.000 60.000 60.000 60.000 34.706,00 35.747,00 36.819,00 Direktorat Pendidikan Profesi Guru Laporan internal https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 5634 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan IKK 2.4.2.2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru Orang - 48.528 64.704 129.408 318.333,00 327.883,00 337.720,00 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Laporan internal IKK 2.4.2.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya Orang - 300.000 300.000 300.000 3.811,00 3.925,00 4.043,00 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Laporan internal IKK 2.4.2.4 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru Orang 10.000 20.000 25.000 25.000 1.000.252,00 1.030.260,00 1.061.168,00 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Laporan internal 5636 Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat SK Meningkatnya ketersediaan guru dan pendidik PAUD dan Dikmas profesional IKK 2.4.2.5 Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik Orang 4.871 4.871 4.871 4.871 17.130,00 17.644,00 18.174,00 Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Laporan internal 5637 Pembinaan Guru Pendidikan Dasar SK Meningkatnya ketersediaan guru Dikdas profesional IKK 2.4.2.6 Jumlah guru Dikdas yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik Orang 38.235 38.235 38.235 38.235 101.600,00 104.648,00 107.778,00 Direktorat Guru Pendidikan Dasar 5638 Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya ketersediaan guru Dikmen dan Diksus profesional https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 2.4.2.7 Jumlah guru Dikmen dan Diksus yang mengikuti pelatihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik Orang 400 400 400 400 818,00 842,00 868,00 Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus IKP 2.4.3 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya % 18,03 18,94 19,39 19,85 9.325.075,36 9.377.529,68 9.398.940,68 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Laporan Internal GTK 6698 Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan profesional IKK 2.4.3.1 Jumlah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak Orang - - 10.200 10.300 - 13.000,00 14.300,00 Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Laporan internal IKK 2.4.3.2 Jumlah pengawas sekolah yang berasal dari guru penggerak Orang - - 250 5.000 - 1.498,00 9.363,00 Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Laporan internal IKK 2.4.3.3 Jumlah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan yang menerima penghargaan dan pelindungan Orang - - 30 30 - 184,00 190,00 Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Laporan internal IKK 2.4.3.4 Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi Orang - 7.500 10.000 20.000 9.363,18 9.644,08 9.933,41 Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Laporan internal 5636 Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat SK Meningkatnya ketersediaan guru dan pendidik PAUD dan Dikmas profesional IKK 2.4.3.5 Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir Orang 100 100 100 100 1.896,00 1.953,00 2.011,00 Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Laporan internal IKK 2.4.3.6 Jumlah guru PAUD dan Dikmas yang menerima penghargaan dan pelindungan Orang 60 60 60 60 356,00 367,00 378,00 Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Laporan internal https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 5637 Pembinaan Guru Pendidikan Dasar SK Meningkatnya ketersediaan guru Dikdas profesional IKK 2.4.3.7 Jumlah guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir Orang 5.000 5.000 5.000 5.000 2.842,00 2.927,00 3.015,00 Direktorat Guru Pendidikan Dasar Laporan internal IKK 2.4.3.8 Jumlah guru Dikdas yang menerima penghargaan dan pelindungan Orang 40 40 40 40 466,00 479,00 494,00 Direktorat Guru Pendidikan Dasar Laporan internal 5638 Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya ketersediaan guru Dikmen dan Diksus profesional IKK 2.4.3.9 Jumlah guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir Orang 1.300 1.300 1.300 1.300 1.739,00 1.791,00 1.845,00 Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Laporan internal IKK 2.4.3.10 Jumlah guru Dikmen dan Diksus yang menerima penghargaan dan pelindungan Orang 70 70 70 70 465,00 479,00 493,00 Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Laporan internal IKP 2.4.4 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu % 99,43 99,75 99,81 99,87 8.446.851,76 9.354.851,68 9.366.851,68 Sekretariat Jenderal Sistem Aplikasi Tunjangan 4464 Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional IKK 2.4.4.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non PNS yang memperoleh tunjangan/bantuan Orang 311.577 355.500 346.262 341.599 8.446.851,76 9.354.851,68 9.366.851,68 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Sistem Aplikasi Tunjangan, Dapodik SP Meningkatnya prestasi peserta didik yang meraih prestasi di tingkat internasional IKP 2.5.1 Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional % 76,47 77,05 77,29 77,50 516.277,00 487.820,00 536.602,00 Sekretariat Jenderal Database Manajemen Talenta https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 6396 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik SK Meningkatnya peserta didik yang meraih prestasi pada kompetisi di tingkat Internasional IKK 2.5.1.1 Jumlah peserta didik berprestasi yang terdokumentasi pada sistem manajemen talenta Orang 5.000 15.000 20.000 25.000 396.143,40 435.757,74 479.333,52 Pusat Prestasi Nasional Database Manajemen Talenta IKK 2.5.1.2 Jumlah peserta didik berprestasi di berbagai bidang pada semua jenjang pendidikan Orang 100.000 300.000 400.000 500.000 120.133,00 311.605,00 342.766,00 Pusat Prestasi Nasional dan Unit Pelaksana Teknis (Badan Pengembangan Teknologi Informasi) Database Manajemen Talenta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi SP Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi IKP 1.5.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi % 7,93 12,95 15,47 17,98 335.528,00 345.594,00 355.962,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PDDIKTI 4466 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi SK Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi IKK 1.5.1.1 Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II % 10 10 10 10 328.892,00 338.759,00 348.921,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (PTN) SK Penerima UKT SP Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKP 2.6.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP % 33,57 39,18 42,18 46,18 1.907.162,00 1.968.301,00 2.031.150,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Sakernas 4262 Pembinaan SMK https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKK 2.6.1.1 Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja % 20 33 36 40 24.517,00 25.252,00 26.010,00 Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Dapodik, Laporan Internal SK Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja IKK 2.6.1.2 Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran link and match dengan dunia kerja % 6 24 36 48 1.882.645,00 1.943.049,00 2.005.140,00 Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Dapodik, Data Internal IKP 2.6.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP % 31,15 44,37 47,37 50,37 1.555.406,00 1.605.187,00 1.656.361,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Sakernas, BPS 6700; 6701 Pembinaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat PTV; Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya PTV SK Meningkatnya lulusan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKK 2.6.2.1 Jumlah mahasiswa yang berkualifikasi akademik D1- D4/S1 Terapan yang memperoleh peningkatan kompetensi atau mendapat pengalaman di luar kampus Orang 15.000 8.000 8.500 8.500 12.064,00 12.426,00 12.798,00 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Laporan internal SK Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 2.6.2.2 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang memiliki pengalaman kerja atau tersertifikasi di industri Orang 300 100 150 200 6.636,00 9.954,00 13.272,00 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi Laporan internal SK Meningkatnya Program Studi Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKK 2.6.2.3 Jumlah program studi vokasi yang menerapkan kurikulum link and match dengan dunia kerja Prodi - 825 950 1.075 9.500,00 9.785,00 10.079,00 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Laporan internal IKK 2.6.2.4 Jumlah program studi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Prodi 113 120 125 130 1.678.218,00 1.728.564,00 1.780.421,00 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi Laporan internal IKP 2.6.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha % 46,74 53,37 56,69 60 100.818,00 460.342,00 548.472,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Laporan Internal Suslat & Tracer Study 4278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan SK Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKK 2.6.3.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha Orang 70.385 17.164 85.000 100.000 88.661,00 419.435,00 494.555,00 Direktorat Kursus dan Pelatihan Dapodik, http://banper.binsuslat.k emdikbud.go.id, laporan pelaksanaan PKK dan PKW SK Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKK 2.6.3.2 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja Lembaga 974 1.075 1.794 2.430 12.157,00 40.908,00 53.917,00 Direktorat Kursus dan Pelatihan kursus.kemdikbud.go.id https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKP 2.6.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja % 12,31 50,00 55,00 60,00 263.385,43 299.153,23 308.929,05 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Dapodik, Tracer Study , Laporan Internal 4264; 4468 Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri; Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi SK Meningkatnya satuan pendidikan vokasi yang menerapkan kerja sama dengan DUDI IKK 2.6.4.1 Jumlah kemitraan dan penyelarasan antara dunia kerja dengan satuan pendidikan vokasi Kesepakatan 520 865 954 1.061 37.062,00 40.334,00 41.542,00 Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Dapodik, Tracer Study , Laporan Internal SK Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi IKK 2.6.4.2 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja Orang 2.876 13.872 15.648 16.245 203.423,00 209.525,00 215.811,00 Balai Besar Vokasi Laporan Internal IKK 2.6.4.3 Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan Lembaga - 3.048 5.306 5.306 19.200,00 44.453,00 44.453,00 Balai Besar Vokasi Laporan Internal IKK 2.6.4.4 Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja Model - 14 21 28 3.700,00 4.841,23 7.123,05 Balai Besar Vokasi Laporan Internal SP Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi IKP 4.1.3 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat Karya 2.270 2.506 2.611 2.722 309.709,00 323.742,00 338.432,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PDDIKTI, Dashboard IKU- Diksi 6700 Pembinaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat PTV SK Meningkatnya pemanfaatan hasil riset PT Vokasi https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 4.1.3.1 Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh PT Vokasi melalui kemitraan dengan industri/pemerintah Judul - 65 69 75 229.142,00 239.146,00 249.607,00 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kedaireka dan PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 6) IKK 4.1.3.2 Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Vokasi KI 304 132 162 174 5.000,00 5.250,00 5.513,00 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Simlitabmas SK Meningkatnya kualitas hasil riset PT Vokasi IKK 4.1.3.3 Jumlah publikasi ilmiah PT Vokasi di jurnal internasional Artikel 1.165 1.250 1.350 1.500 75.567,00 79.345,00 83.312,00 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Sinta/Scopus/ Scimago Program Pendidikan Tinggi SP Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi IKP 1.5.2 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya Rasio 0,28 0,292 0,297 0,302 11.156.316,63 14.949.590,35 19.221.448,02 Sekretariat Jenderal Susenas, BPS 4469 Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi IKK 1.5.2.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi Orang 773.064 775.620 816.271 927.627 11.156.316,63 14.949.590,35 19.221.448,02 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan DTKS, Sistem Aplikasi KIP Kuliah IKP 1.5.3 Persentase peningkatan mahasiswa di perguruan tinggi negeri akademik % -1,5 2 3 5 15.412.973,00 15.945.362,00 16.423.723,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi PDDIKTI (PTN Akademik semua jenjang) 4470; 4471 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi SK Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau IKK 1.5.3.1 Persentase mahasiswa S1 di PTN kelompok UKT I dan II % 10 10 10 10 12.943.445,00 13.331.748,00 13.731.701,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (PTN) PDDIKTI https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 1.5.3.2 Persentase peningkatan kuota penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi % 0.9 1,2 1,5 2 2.469.528,00 2.613.614,00 2.692.023,00 Direktorat Sumber Daya Data Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) SP Menguatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi IKP 2.7.1 Persentase mahasiswa yang berkegiatan Kampus Merdeka % 3,3 20 25 30 45.248,00 46.605,00 48.004,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi PDDIKTI 4258 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan SK Meningkatnya mahasiswa yang berkualitas IKK 2.7.1.1 Jumlah mahasiswa yang mengikuti program flagship Kampus Merdeka Orang 2.300 3.075 3.150 3.250 15.000,00 15.450,00 15.914,00 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan PDDIKTI IKK 2.7.1.2 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Merdeka yang diselenggarakan perguruan tingginya sendiri Orang 120.641 5.200 5.350 5.500 30.248,00 31.155,00 32.090,00 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan PDDIKTI IKP 2.7.2 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University Lembaga 3 4 4 5 89.758,00 116.051,00 119.532,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi QS World Rank 4258; 4259 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Pengembangan Kelembagaan SK Meningkatnya program studi yang berkualitas IKK 2.7.2.1 Persentase Prodi bekerjasama dengan mitra % 20,37 35 40 50 40.105,00 41.309,00 42.548,00 Direktorat Kelembagaan PDDIKTI IKK 2.7.2.2 Persentase Prodi memenuhi standar atau akreditasi internasional % 2,31 1,00 1,50 2,00 49.652,00 74.742,00 76.984,00 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan PDDIKTI SP Menguatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan IKP 2.7.3 Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus % 22,05 22 24 25 243.000,00 255.290,00 262.949,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi PDDIKTI https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 4260 Peningkatan Kualitas Sumber Daya SK Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas IKK 2.7.3.1 Persentase dosen berkegiatan di luar kampus % 22,33 23,54 24,51 25,45 13.000,00 13.390,00 13.792,00 Direktorat Sumber Daya PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik) IKK 2.7.3.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja % 21,78 22,61 23,11 23,61 230.000,00 241.900,00 249.157,00 Direktorat Sumber Daya PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik)
a.Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 % 17,9 18,78 19,65 20 230.000,00 236.900,00 244.007,00 Direktorat Sumber Daya PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik)
b.Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja % 1 1,53 1,94 2,36 0,00 Direktorat Sumber Daya PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik)
c.Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja % 3,2 3,92 4,34 4,75 0,00 Direktorat Sumber Daya PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik) SP Meningkatnya riset, inovasi dan iptek dari PT akademik IKP 4.1.1 Jumlah keluaran penelitian PT Akademik yang diterapkan oleh masyarakat Karya 20.432 22.550 23.500 24.500 952.000,00 980.560,00 1.009.977,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 5 Dikti saja) 4470 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri SK Meningkatnya pemanfaatan hasil riset PT Akademik IKK 4.1.1.1 Jumlah prototipe dari riset keluaran PT Akademik Prototipe 48 175 185 195 1.000,00 1.030,00 1.061,00 Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Simlitabmas IKK 4.1.1.2 Jumlah kemitraan yang terjalin antara PT Akademik dengan industri/pemerintah(Matching Fund ) Judul 1.237 430 460 500 950.000,00 978.500,00 1.007.855,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kedaireka dan PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 6) 5.000,00 5.150,00 https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 4.1.1.3 Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Akademik KI 2.535 1.100 1.350 1.450 1.000,00 1.030,00 1.061,00 Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Simlitabmas - DJKI SP Meningkatnya sitasi publikasi ilmiah dari PT akademik IKP 4.1.2 Jumlah sitasi dari publikasi ilmiah PT Akademik di jurnal internasional Sitasi 17.017 45.000 50.000 54.000 1.202.000,00 1.988.060,00 2.047.702,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Sinta/Scopus/Scimago 4470 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri SK Meningkatnya kualitas hasil riset PT Akademik IKK 4.1.2.1 Jumlah hasil riset yang dikeluarkan oleh PT Akademik Artikel 11.901 13.000 13.500 14.000 - 750.000,00 772.500,00 Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Sinta IKK 4.1.2.2 Jumlah publikasi ilmiah PT Akademik di jurnal internasional Artikel 23.291 25.000 27.000 30.000 1.202.000,00 1.238.060,00 1.275.202,00 Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Sinta/Scopus/Scimago Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan SP Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan IKP 3.1.1 Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya % 58 66 70 72 58.149,00 66.779,00 70.055,00 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan Kegiatan Pembinaan Bahasa 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra SK Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra IKK 3.1.1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra Produk 70 273 374 477 11.566,00 12.153,00 12.771,00 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan Internal 2022 Pembinaan Bahasa dan Sastra https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan IKK 3.1.1.2 Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat Produk 60 210 310 410 16.565,00 22.749,00 23.431,00 Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Laporan Internal IKK 3.1.1.3 Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan Orang 41.833 105.657 108.932 112.309 30.019,00 31.878,00 33.852,00 Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan Internal IKP 3.1.2 Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya % 27,87 59,93 75,96 91,99 15.631,00 16.100,00 16.583,00 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan Kegiatan Pembinaan Bahasa SK Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan IKK 3.1.2.1 Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya Lembaga 2.626 1.395 1.395 1.395 8.314,00 8.564,00 8.821,00 Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan Internal IKK 3.1.2.2 Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina Lembaga - 797 797 797 7.317,00 7.536,00 7.762,00 Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan Internal SP Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional IKP 3.1.3 Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia Negara 30 48 49 50 35.201,00 62.357,00 62.599,00 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan Kegiatan BIPA 6702 Penguatan Diplomasi Kebahasaan SK Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 3.1.3.1 Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) Orang 91.146 141.045 166.045 191.045 14.345,00 14.776,00 15.219,00 Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan Internal SK Tersedianya produk diplomasi bahasa IKK 3.1.3.2 Jumlah produk penerjemahan Produk 76 3.178 2.473 2.349 20.856,00 47.582,00 47.380,00 Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan Internal SP Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat IKP 3.2.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni % 0,31 0,31 0,50 0,50 51.424,34 93.863,93 161.800,34 Direktorat Jenderal Kebudayaan Susenas MSBP 4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan IKK 3.2.1.1 Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan Orang 400 270 500 1000 7.170,00 19.200,00 39.500,00 Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Laporan Internal SK Meningkatnya jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan IKK 3.2.1.2 Jumlah desa pemajuan kebudayaan yang mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan Desa 30 100 150 300 22.000,00 42.550,00 87.000,00 Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Laporan Internal 5179 Pelestarian Nilai Budaya https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah UPT BPNB IKK 3.2.1.3 Jumlah event kebudayaan daerah Kegiatan 164 110 125 135 22.254,34 32.113,93 35.300,34 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Nilai Budaya Laporan Internal SP Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional IKP 3.2.2 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan % 44,93 55,76 58,86 61,62 115.737,79 191.708,29 217.250,60 Direktorat Jenderal Kebudayaan Laporan Internal 4275 Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan IKK 3.2.2.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan Unit 328 225 260 280 2.200,00 2.250,00 2.275,00 Direktorat Pelindungan Kebudayaan Laporan Internal 4275;5172;51 78;5179;5181 Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan;Pengembangan Galeri Nasional;Pengelolaan Permuseuman;Pelestarian Nilai Budaya;Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi IKK 3.2.2.2 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi Unit 6.013 4.553 4.558 4.462 109.636,68 177.137,70 207.898,24
1.Direktorat Pelindungan Kebudayaan
2.Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya
3.Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Nilai Budaya Laporan Internal IKK 3.2.2.3 Jumlah Koleksi yang dilindungi Unit 45.174 48.577 42.500 42.515 3.901,11 12.320,59 7.077,36 Unit Pelaksana Teknis Permuseuman dan Galeri Nasional Laporan Internal https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKP 3.2.3 Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan % 0,10 0,14 0,46 0,56 22.200,00 56.250,00 69.830,00 Direktorat Jenderal Kebudayaan Laporan Internal 4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan objek pemajuan kebudayaan IKK 3.2.3.1 Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan objek pemajuan kebudayaan Lembaga 219 300 1000 1230 12.950,00 45.000,00 56.580,00 Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Laporan Internal 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Tersedianya materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarusutamaan kebudayaan IKK 3.2.3.2 Jumlah materi pembelajaran yang berkualitas dalam pengarustamaan kebudayaan Model 3 3 3 3 1.300,00 1.500,00 1.750,00 Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Laporan Internal IKP 3.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah % 10,78 12 12 15 72.585,82 168.147,20 88.729,61 Direktorat Jenderal Kebudayaan Susenas MSBP 5172;5178; 5181 Pengembangan Galeri Nasional;Pengelolaan Permuseuman;Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala SK Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya IKK 3.2.4.1 Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya Orang 680.000 967.132 1.132.591 1.268.206 70.485,82 162.492,20 80.143,61
1.Unit Pelaksana Teknis Permuseuman 2.Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya
3.Galeri Nasional Laporan Internal https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 4277 Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan SK Meningkatnya Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan IKK 3.2.4.2 Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan Lembaga 126 122 150 200 2.100,00 5.655,00 8.586,00 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Laporan Internal IKP 3.2.5 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian % 34,22 36 36 50 202.443,92 350.014,27 358.014,27 Direktorat Jenderal Kebudayaan Susenas MSBP 4274;4276 Pengembangan Film, Musik, dan Media;Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan IKK 3.2.5.1 Jumlah event film dan musik Indonesia Kegiatan/Event 4 4 4 4 54.900,00 68.625,00 110.093,00 Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Laporan Internal IKK 3.2.5.2 Jumlah event diplomasi berbasis Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan Kegiatan/Event 20 2 6 6 13.903,69 67.600,00 82.600,00 Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Laporan Internal IKK 3.2.5.3 Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan Kegiatan/Event 1 1 1 1 13.000,00 83.391,43 20.391,43 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Laporan Internal 4274 Pengembangan Film, Musik, dan Media SK Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia IKK 3.2.5.4 Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia Orang 1.000 3.000 4.000 5.000 4.725,00 7.500,00 8.875,00 Direktorat Perfilman, Musik dan Media Laporan Internal SK Meningkatnya jumlah produksi film, musik, dan media IKK 3.2.5.5 Jumlah produksi film, musik, dan media Layanan 30 40 45 50 107.950,00 118.950,00 131.950,00 Direktorat Perfilman, Musik dan Media Laporan Internal https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 6562 Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film SK Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor IKK 3.2.5.6 Jumlah film dan iklan film yang disensor Layanan 38.500 40.500 41.000 41.500 3.055,23 4.582,84 6.874,26 Sekretariat Lembaga Sensor Film Laporan Internal SK Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film IKK 3.2.5.7 Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri Orang 1.250 3.450 4.000 5.000 4.910,00 7.365,00 11.047,50 Sekretariat Lembaga Sensor Film Laporan Internal SP Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan inklusif IKP 3.2.6 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni % 1,94 1,99 2,01 2,04 97.489,10 185.505,79 206.821,13 Direktorat Jenderal Kebudayaan Susenas MSBP 4277;5184 Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan;Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Meningkatnya jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi IKK 3.2.6.1 Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi Orang 1.184 5.580 7.750 10.000 36.324,00 56.845,00 72.050,00 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Laporan Internal IKK.3.2.6.2 Jumlah tenaga kebudayaan bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi Orang 300 550 500 750 2.988,00 2.500,00 3.000,00 Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Laporan Internal 5179;4276 Pelestarian Nilai Budaya;Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola IKK 3.2.6.3 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola Orang/ Kelompok Masyarakat 323 250 380 400 58.177,56 126.160,79 131.771,13
1.Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
2.Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Nilai Budaya Laporan Internal IKP 3.2.7 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat % 22,09 22,58 22,82 23,06 23.225,00 26.250,00 30.000,00 Direktorat Jenderal Kebudayaan Susenas MSBP 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan IKK 3.2.7.1 Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan Desa 3 7 10 12 10.500 12.500 15.000 Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Laporan Internal SK Meningkatnya jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan IKK 3.2.7.2 Jumlah komunitas adat dan lembaga kepercayaan yang diberdayakan Lembaga 25 35 40 50 12.725,00 13.750,00 15.000,00 Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Laporan Internal SP Meningkatnya kelestarian bahasa daerah IKP 3.2.8 Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya Indeks - 18,73 19,67 20,54 11.135,00 14.337,00 18.352,00 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan Kegiatan Pelindungan Bahasa 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra SK Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah IKK 3.2.8.1 Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah Model - 47 53 61 1.774,00 1.827,00 2.510,00 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Laporan Internal https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 3.2.8.2 Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah Orang 6.842 12.393 15.405 19.193 9.361,00 12.509,00 15.843,00 Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan Internal Program Dukungan Manajemen SP Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas IKP 5.1.1 Indeks akuntabilitas tata kelola keuangan dan BMN Indeks Baik Baik Baik Baik 42.330,00 43.600,00 44.909,00 Sekretariat Jenderal Capaian kinerja Biro keuangan & BMN 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara SK Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara IKK 5.1.1.1 Persentase Satker tertib pengelolaan anggaran % 72,69 85 90 93 29.516,00 30.401,00 31.314,00 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Laporan Monev Tindak Lanjut LHP, molk.kemdikbud.go.id, Laporan hasil penilaian kinerja satker BLU IKK 5.1.1.2 Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan perundang- undangan Laporan 22 22 22 22 4.233,00 4.360,00 4.491,00 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Laporan Keuangan Biro Keuangan dan BMN, IKK 5.1.1.3 Persentase satker tertib pengelolaan BMN % 72 85 90 95 8.581,00 8.839,00 9.104,00 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara simas.kemdikbud.go.id, SIMAN, kertas kerja penilaian BMN IKP 5.1.2 Persentase Hasil reviu Laporan Keuangan Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel % 100 100 100 100 4.965,64 5.114,61 5.268,05 Inspektorat Jenderal Hasil Reviu LK 1993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I SK Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 5.1.2.1 Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I % 100 100 100 100 463,15 477,04 491,36 Inspektorat I Hasil Reviu LK Inspektorat I 1994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II SK Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II IKK 5.1.2.2 Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II % 100 100 100 100 16,00 16,48 16,97 Inspektorat II Hasil Reviu LK Inspektorat II 1995 Penguatan Pengawasan Inspektorat III SK Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat III IKK 5.1.2.3 Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat III % 100 100 100 100 978,80 1.008,16 1.038,41 Inspektorat III Hasil Reviu LK Inspektorat III 4270 Penguatan Pengawasan Inspektorat IV SK Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat IV IKK 5.1.2.4 Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat IV % 100 100 100 100 110,34 113,65 117,06 Inspektorat IV Hasil Reviu LK Inspektorat IV 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kemendikbud SK Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK IKK 5.1.2.5 Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti % 65 70 75 80 3.397,35 3.499,27 3.604,25 Sekretariat Inspektorat Jenderal https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKP 5.2.1 Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu Indeks 84,60 85 85 85 62.910,00 64.797,00 66.741,00 Sekretariat Jenderal Laporan Survei Kepuasan Stakeholder 1987 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan SK Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga IKK 5.2.1.1 Persentase kualitas publikasi dan informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi % 92,40 84 86 88 60.250,00 120.000,00 125.000,00 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Laporan Data Analisis Media Sosial, Hasil SSS SK Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga IKK 5.2.1.2 Persentase kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi % 85 82 84 86 2.660,00 2.740,00 2.822,00 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Isian Instrumen Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik IKP 5.2.2 Persentase kerja sama luar negeri yang ditindaklanjuti oleh stakeholders terkait % 0 77 79 81 32.720,00 110.778,00 114.101,00 Sekretariat Jenderal Laporan Internal SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sama IKK 5.2.2.1 Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral % 70 77 79 81 32.720,00 110.778,00 114.101,00 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Laporan Mou & Kerja sama SP Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi IKP 5.2.3 Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi % 20 40 50 60 11.266,40 11.604,39 11.952,52 Inspektorat Jenderal Laporan Hasil Pengawasan 1993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I IKK 5.2.3.1 Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat I % 20 40 50 60 1.296,77 1.335,67 1.375,74 Inspektorat I Laporan hasil pengawasan Itjen 1994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II SK Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II IKK 5.2.3.2 Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II % 20 40 50 60 7.380,20 7.601,61 7.829,65 Inspektorat II Laporan hasil pengawasan Itjen 4270 Penguatan Pengawasan Inspektorat IV SK Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat IV IKK 5.2.3.3 Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat IV % 20 40 50 60 2.589,43 2.667,11 2.747,12 Inspektorat IV Laporan hasil pengawasan Itjen IKP 5.3.1 Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan % 40,33 70,16 85,10 100 9.781,00 16.104,00 16.587,00 Sekretariat Jenderal Dapodik, Dapobud Dapobas, Operasional Data store Pusdatin 1991 Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan SK Meningkatnya integritas data dan pendayagunaan data pokok pendidikan dan kebudayaan https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 5.3.1.1 Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi) % 40,33 70,16 85,10 100 9.781,00 16.104,00 16.587,00 Pusat Data dan Teknologi Informasi Dapodik, Dapobud Dapobas, Operasional Data store Pusdatin IKP 5.3.2 Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek Level Level 3 Level 4 Level 5 Level 5 7.722,00 7.954,00 8.192,00 Sekretariat Jenderal Laporan Internal 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi IKK 5.3.2.1 Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ Kemendikbudristek % 38 75 88 100 7.722,00 7.954,00 8.192,00 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Hasil Evaluasi IKP 5.3.3 Persentase unit kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen % 25 60 80 100 3.346,00 3.446,00 3.550,00 Sekretariat Jenderal Laporan Internal 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi IKK 5.3.3.1 Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik Unit Kerja 86 206 274 343 3.346,00 3.446,00 3.550,00 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Hasil Evaluasi IKP 5.3.4 Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal Predikat A A A A 95.430,83 107.910,78 114.543,81 Sekretariat Jenderal Laporan hasil evaluasi SAKIP 1984 Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja SK Meningkatnya akuntabilitas kinerja https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 5.3.4.1 Persentase Satker yang predikat SAKIP- nya minimal A % 36 55 65 80 5.081,96 5.285,00 5.497,00 Biro Perencanaan Laporan hasil evaluasi SAKIP SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan IKK 5.3.4.2 Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A Predikat A A A A 16.112,74 16.757,00 17.428,00 Biro Perencanaan Laporan hasil evaluasi SAKIP 1981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum SK Meningkatnya tata kelola Biro Hukum IKK 5.3.4.3 Predikat SAKIP Biro Hukum minimal A Predikat BB A A A 1.440,00 1.584,00 1.742,00 Biro Hukum Laporan hasil evaluasi SAKIP 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK 5.3.4.4 Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A Predikat A A A A 2.014,00 2.074,00 2.136,00 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Laporan hasil evaluasi SAKIP 4265 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana SK Meningkatnya tata kelola Organisasi dan Tata Laksana IKK 5.3.4.5 Predikat SAKIP Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal BB Predikat BB A A A 504,45 529,67 556,15 Biro Organisasi dan Tata Laksana Laporan hasil evaluasi SAKIP 1982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara SK Meningkatnya tata kelola Biro Sumber Daya Manusia IKK 5.3.4.6 Predikat SAKIP Biro Sumber Daya Manusia minimal A Predikat BB A A A 972,00 1.002,00 1.032,00 Biro Sumber Daya Manusia Laporan hasil evaluasi SAKIP 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ IKK 5.3.4.7 Predikat SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal BB Predikat BB A A A 12.660,00 13.040,00 15.431,00 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Laporan hasil evaluasi SAKIP 1987 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan SK Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat IKK 5.3.4.8 Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB Predikat BB A A A 37.256,00 38.373,00 39.524,00 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Laporan hasil evaluasi SAKIP 4079 Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara SK Meningkatnya tata kelola SEAMEO SEAMOLEC IKK 5.3.4.9 Predikat SAKIP SEAMEO SEAMOLEC minimal BB Predikat A A A A 2.556,00 2.633,00 2.712,00 SEAMEO SEAMOLEC Laporan hasil evaluasi SAKIP 1991 Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan SK Meningkatnya tata kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi IKK 5.3.4.10 Predikat SAKIP Pusat Data dan Teknologi Informasi minimal BB Predikat BB A A A 7.987,00 15.025,00 16.528,00 Pusat Data dan Teknologi Informasi Laporan hasil evaluasi SAKIP 5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai IKK 5.3.4.11 Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal A Predikat A A A AA 158,69 163,45 168,35 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Laporan hasil evaluasi SAKIP 4268 Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter IKK 5.3.4.12 Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB Predikat - BB A A 1.080,00 1.112,00 1.146,00 Pusat Penguatan Karakter Laporan hasil evaluasi SAKIP 4267 Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK 5.3.4.13 Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB Predikat BB BB A A 108,00 111,00 115,00 Pusat Prestasi Nasional Laporan hasil evaluasi SAKIP 4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK 5.3.4.14 Predikat SAKIP Pusat layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB Predikat - A A A 7.500,00 10.221,66 10.528,30 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Laporan hasil evaluasi SAKIP IKP 5.3.5 Predikat SAKIP Ditjen GTK Predikat A A A A 69.150,00 71.505,00 73.453,00 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Laporan hasil evaluasi SAKIP 5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK IKK 5.3.5.1 Persentase satker di Ditjen GTK yang memiliki predikat SAKIP minimal A % 67 83 92 100 69.150,00 71.505,00 73.453,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Laporan hasil evaluasi SAKIP IKP 5.3.6 Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Predikat A A A A 110.287,35 143.373,56 186.385,62 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Laporan hasil evaluasi SAKIP 2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK 5.3.6.1 Persentase Satker Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat SAKIP minimal A % 39 44 47 50 110.287,35 143.373,56 186.385,62 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Laporan hasil evaluasi SAKIP IKP 5.3.7 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi Predikat A A A A 135.034,21 135.034,21 135.034,21 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Laporan hasil evaluasi SAKIP 4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi IKK 5.3.7.1 Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB % 46,15 66,46 79,75 96 135.034,00 135.034,00 135.034,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Laporan hasil evaluasi SAKIP IKP 5.3.8 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Predikat A A A A 27.685,00 28.515,00 29.371,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Laporan hasil evaluasi SAKIP 4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi IKK 5.3.8.1 Persentase satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB % 59 63 66 68 27.685,00 28.515,00 29.371,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Laporan hasil evaluasi SAKIP IKP 5.3.9 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan Predikat A A A A 141.410,22 249.099,68 268.105,00 Direktorat Jenderal Kebudayaan Laporan hasil evaluasi SAKIP https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan IKK 5.3.9.1 Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB % 54,30 62,50 70 80 141.410,22 249.099,68 268.105,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Laporan hasil evaluasi SAKIP IKP 5.3.10 Predikat SAKIP Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Predikat A A A A 38.536,77 39.692,88 40.883,66 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Laporan hasil evaluasi SAKIP 2032 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan IKK 5.3.10.1 Persentase satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang memiliki predikat sakip minimal A % 86 80 100 100 38.536,77 39.692,88 40.883,66 Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Laporan hasil evaluasi SAKIP IKP 5.3.11 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Predikat A A A A 4.446,00 4.579,00 4.716,00 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan hasil evaluasi SAKIP 2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKK 5.3.11.1 Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB % 69,70 75,75 78,80 81,80 4.446,00 4.579,00 4.716,00 Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Laporan hasil evaluasi SAKIP https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKP 5.3.12 Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal Predikat A A A A 13.332,70 13.732,68 14.144,66 Inspektorat Jenderal Laporan hasil evaluasi SAKIP 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kemendikbud SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal IKK 5.3.12.1 Persentase Satker di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP minimal A % 100 100 100 100 13.332,70 13.732,68 14.144,66 Sekretariat Inspektorat Jenderal Laporan hasil evaluasi SAKIP IKK 5.3.12.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Inspektorat Jenderal minimal 93 Nilai 94,4 94,5 95 95,5 87.349,45 89.969,94 92.669,04 Sekretariat Inspektorat Jenderal Smart DJA IKP 5.3.13 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 568.911,36 585.710,19 604.138,38 Sekretariat Jenderal Smart DJA 1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja SK Meningkatknya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran IKK 5.3.13.1 Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek Nilai 90 92 93 94 6.018,04 6.259,00 6.509,00 Biro Perencanaan SMART DJA SK Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek IKK 5.3.13.2 Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik % 70 85 90 95 16.876,86 17.552,00 18.254,00 Biro Perencanaan Aplikasi e-planning Kemendikbud, KRISNA Renja, dan SAKTI SK Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan IKK 5.3.13.3 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91 Nilai 97,68 92 93 94 4.719,05 4.908,00 5.104,00 SMART DJA https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 1981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum SK Meningkatnya tata kelola Biro Hukum IKK 5.3.13.4 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91 Nilai 91,00 93,00 94,00 95,00 5.924,00 6.517,00 7.169,00 Biro Hukum SMART DJA 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK 5.3.13.5 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91 Nilai 99,69 93 94 95 12.914,00 13.302,00 13.701,00 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara SMART DJA 4265 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana SK Meningkatnya tata kelola Biro Organisasi dan Tata Laksana IKK 5.3.13.6 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Organisasi dan Tata Laksana minimal 91 Nilai 91 92 92 93 5.294,50 5.559,23 5.837,19 Biro Organisasi dan Tata Laksana SMART DJA 1982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara SK Meningkatnya tata kelola Biro Sumber Daya Manusia IKK 5.3.13.7 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Sumber Daya Manusia minimal 93,75 Nilai 93,75 94 94,50 95 11.621,00 11.970,00 12.330,00 Biro Sumber Daya Manusia SMART DJA 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 5.3.13.8 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal 90 Nilai 91 93 94 95 330.699,00 340.620,00 350.839,00 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa SMART DJA 1987 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan SK Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat IKK 5.3.13.9 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 88 Nilai 98,54 90 92 94 468,00 482,00 497,00 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat SMART DJA 4079 Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya, dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara SK Meningkatnya tata kelola SEAMEO SEAMOLEC IKK 5.3.13.10 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L SEAMEO SEAMOLEC minimal 88 Nilai 94,92 90 92 94 45.200,00 46.556,00 47.953,00 SEAMEO SEAMOLEC SMART DJA 1991 Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan SK Meningkatnya tata kelola Pusat Data dan Teknologi Informasi IKK 5.3.13.11 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Data dan Teknologi Informasi minimal 89 Nilai 89 90 90 92 67.061,00 64.993,00 66.943,00 Pusat Data dan Teknologi Informasi SMART DJA 5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 5.3.13.12 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 91,82 Nilai 91,72 91,90 91,98 92,06 23.608,15 24.316,40 25.045,89 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai SMART DJA 4268 Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter SK Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter IKK 5.3.13.13 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85 Nilai 85,00 90,45 90,80 91,15 10.627,00 10.946,00 11.274,00 Pusat Penguatan Karakter SMART DJA 4267 Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK 5.3.13.14 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86 Nilai 86,00 88,50 90,00 91,00 11.558,60 11.905,00 12.263,00 Pusat Prestasi Nasional SMART DJA 4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK 5.3.13.15 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85 Nilai 85,00 86,00 88,00 90,00 16.322,15 19.824,57 20.419,30 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan SMART DJA IKP 5.3.17 Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan minimal baik % 74 77,5 79 80 6.103,91 6.384,00 6.602,00 Sekretariat Jenderal OMSPAN, SIM DAK, SPASIKITA 1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja SK Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 5.3.17.1 Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran % 85,90 88 89 90 6.103,91 6.384,00 6.602,00 Biro Perencanaan OMSPAN, SIMDAK, SPASIKITA SP Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek 30.263,00 32.078,78 34.003,51 IKP 5.4.1 Nilai PMPRB Kemendikbudristek Nilai 87 89 90 91 1.555,80 1.633,59 1.715,28 Sekretariat Jenderal Surat Menteri PAN RB tentang Hasil PMPRB 1982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara SK Meningkatnya Indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbudristek IKK 5.4.1.1 Persentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja minimal 110 % - 35 40 45 7.542,00 7.768,00 8.002,00 Biro Sumber Daya Manusia Nilai PPKP dari aplikasi e- SKP IKK 5.4.1.2 Persentase pegawai dengan perolehan pengembangan kompetensi minimal 20 JP % - 60 75 90 3.227,00 3.323,00 3.423,00 Biro Sumber Daya Manusia Data aplikasi HCDP, data pelaksanaan pengembangan pegawai IKK 5.4.1.3 Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah sesuai pola karir Kemendikbudristek dan kebutuhan organisasi % - 55 70 85 4.413,00 4.546,00 4.682,00 Biro Sumber Daya Manusia Laporan Internal 4265 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana SK Meningkatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungan Kemendikbudristek IKK 5.4.1.4 Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang hasil evaluasi organisasinya efektif % 90 95 95 100 7.076,89 7.430,73 7.802,27 Biro Organisasi dan Tata Laksana Laporan Internal 1981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum SK Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 5.4.1.5 Persentase peraturan perundang- undangan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang telah diharmonisasi % 100 100 100 100 6.501,00 7.151,00 7.866,00 Biro Hukum Data usulan rancangan peraturan perundang- undangan IKK 5.4.1.6 Persentase masalah hukum dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbudristek % 100 100 100 100 3.580,00 3.938,00 4.332,00 Biro Hukum Data laporan dan inventarisasi masalah hukum dan perkara 5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbudristek melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbudristek IKK 5.4.1.7 Rerata nilai dampak pasca pelatihan minimal 89,79 Nilai 89,72 89,86 89,93 90 54.358,65 55.989,41 57.669,09 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Laporan Monev Pasca Pelatihan Dasar, Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional SK Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas IKK 5.4.1.8 Persentase Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pelatihan Minimal 88,31 % 88,21 88,41 88,51 88,61 3.773,29 3.886,48 4.003,08 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Laporan Monev Pasca Pelatihan Dasar, Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional 1991 Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan SK Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan IKK 5.4.1.9 Jumlah kumulatif SDM yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran Orang 663 750 1.250 1.500 3.210,00 6.378,00 6.569,00 Pusat Data dan Teknologi Informasi https://jabfung.kemdikbu d.go.id SK Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 5.4.1.10 Peningkatan Nilai indeks SPBE Kemendikbudristek Indeks 3,40 3,50 3,60 3,70 33.454,00 66.587,00 68.584,00 Pusat Data dan Teknologi Informasi Hasil penilaian SPBE oleh Menpan RB IKP 5.4.2 Persentase Satker di lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM % 18 20 30 40 23.472,32 24.176,48 24.901,79 Inspektorat Jenderal Keputusan Menteri PAN- RB tentang penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM 1993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I SK Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I IKK 5.4.2.1 Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I % 45 50 55 60 1.213,32 1.249,72 1.287,21 Inspektorat I Keputusan Menteri PAN- RB 1994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II SK Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II IKK 5.4.2.2 Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II % 45 50 55 60 2.925,11 3.012,86 3.103,25 Inspektorat II Keputusan Menteri PAN- RB 1995 Penguatan Pengawasan Inspektorat III SK Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III IKK 5.4.2.3 Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III % 45 50 55 60 1.287,16 1.325,77 1.365,55 Inspektorat III Keputusan Menteri PAN- RB 4270 Penguatan Pengawasan Inspektorat IV https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) SK Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat IV IKK 5.4.2.4 Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat IV % 45 50 55 60 2.575,67 2.652,94 2.732,53 Inspektorat IV Keputusan Menteri PAN- RB 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kemendikbud SK Terwujudnya SDM pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan IKK 5.4.2.5 Jumlah SDM pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan Peserta 1.149 2.065 2.523 2.981 3.812,85 3.927,23 4.045,05 Sekretariat Inspektorat Jenderal Laporan hasil kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi 1996 Penguatan Audit Investigasi SK Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN IKK 5.4.2.6 Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud % 10 40 50 60 1.079,42 1.111,81 1.145,16 Inspektorat Investigasi Laporan hasil kegiatan pembinaan anti-fraud IKK 5.4.2.7 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti % 85 87 90 90 10.578,79 10.896,15 11.223,04 Inspektorat Investigasi Laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat IKP 5.4.3 Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Satker 7 8 9 10 329.569,00 339.456,00 349.640,00 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Keputusan Menteri PAN- RB 5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen GTK https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 5.4.3.1 Jumlah Satker di Ditjen GTK yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM Satker 7 7 7 7 329.569,00 339.456,00 349.640,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal IKP 5.4.4 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Penidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Satker 13 14 15 16 1.016.229,98 1.321.098,97 1.717.428,66 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Keputusan Menteri PAN- RB 2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK 5.4.4.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Penidikan Menengah yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Satker 25 17 22 27 1.016.229,98 1.321.098,97 1.717.428,66 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal IKP 5.4.5 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI- WBK/WBBM Satker 7 16 26 46 2.331.770,00 2.401.723,00 2.473.775,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Keputusan Menteri PAN- RB 4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi IKK 5.4.5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM Satker 6 20 25 30 2.331.770,00 2.401.723,00 2.473.775,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal IKP 5.4.6 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Satker - 7 8 9 11.327.805,00 11.667.639,00 12.017.668,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Keputusan Menteri PAN- RB https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi IKK 5.4.6.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM Satker 14 62 64 65 11.327.805,00 11.667.639,00 12.017.668,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal IKP 5.4.7 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Satker 1 2 2 2 547.216,09 847.102,90 880.407,70 Direktorat Jenderal Kebudayaan Keputusan Menteri PAN- RB 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan IKK 5.4.7.1 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Satker 10 10 10 10 547.216,09 847.102,90 880.407,70 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal IKP 5.4.8 Jumlah Satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Satker 1 1 1 1 155.884,00 160.560,00 165.377,00 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Keputusan Menteri PAN- RB 2032 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan IKK 5.4.8.1 Jumlah Satker di Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Satker 1 3 3 3 155.883,87 160.560,00 165.377,00 Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKP 5.4.9 Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM Satker 1 2 3 4 15.116,22 15.569,71 16.036,80 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Keputusan Menteri PAN- RB 2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKK 5.4.9.1 Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Satker 5 5 5 5 15.116,22 15.569,71 16.036,80 Sekretariat Badan Bahasa Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal SP Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbudristek IKP 5.4.10 Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek Nilai 3,10 3,30 3,40 3,50 38.988,78 40.158,45 41.363,20 Inspektorat Jenderal Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP 1993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I IKK 5.4.10.1 Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I Nilai 3,10 3,30 3,40 3,50 8.218,64 8.465,20 8.719,16 Inspektorat I Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP 1994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 5.4.10.2 Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II Nilai 3,10 3,30 3,40 3,50 8.000,19 8.240,19 8.487,40 Inspektorat II Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP 1995 Penguatan Pengawasan Inspektorat III SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III IKK 5.4.10.3 Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III Nilai 3,10 3,30 3,40 3,50 9.392,25 9.674,02 9.964,24 Inspektorat III Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP 4270 Penguatan Pengawasan Inspektorat IV SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV IKK 5.4.10.4 Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV Nilai 3,10 3,30 3,40 3,50 13.377,70 13.779,03 14.192,40 Inspektorat IV Surat Penetapan Penilaian Maturitas SPIP https://jdih.kemdikbud.go.id https://jdih.kemdikbud.go.id Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
1.Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:
1.penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
2.pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan;
3.konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka);
a.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
b.Unit Eselon I terkait
a.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
b.Kementerian Agama
c.Kementerian Dalam Negeri
d.Kementerian Keuangan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
4.standar pendidikan;
5.wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
6.konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka atau daring);
7.kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing; pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).
2.Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
a.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
a.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
b.Kementerian Keuangan Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023
3.Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.
a.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
a.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
b.Direktorat Jenderal Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian Pokok-pokok perubahan, antara lain:
1.undang-undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring;
2.pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan pelindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia;
3.diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen; dan
4.hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh pemerintah, sehingga menimbulkan Pendidikan Vokasi
c.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
d.Kementerian Agama
e.Kementerian Dalam Negeri
f.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.
4.Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:
1.perizinan perfilman;
2.tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak;
a.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
b.Direktorat Jenderal Kebudayaan
a.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
b.Kementerian Komunikasi dan Informatika
c.Lembaga Sensor Film
d.Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
3.Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur mengenai:
a.jenis dan tarif sensor film;
b.penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor; dan
c.pendanaan: - apakah bersumber APBN dan/atau APBD; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan.
5.Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
1.Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, secara eksplisit memastikan kembali bahwa mandat pendanaan pendidikan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlaksana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekretariat Jenderal (Biro Hukum dan Pusat Layanan Pmebiayaan Pendidikan)
a.Kementerian Keuangan
b.Kementerian Agama
c.Kementerian Dalam Negeri
d.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Tahun 2022 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian Kebijakan pendanaan pendidikan dimaksud merupakan upaya negara dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
2.Melakukan pengawasan secara teknis dari menteri sebagai bentuk kontrol pemerintah pusat terkait untuk menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimandatkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Manusia dan Kebudayaan
e.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
6.Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
1.Bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas.
2.Bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru.
3.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah.
4.Ruang lingkup pengaturan:
a.rumusan guru dalam jabatan, masyarakat, dan kementerian disesuaikan;
b.sertifikasi pendidik;
c.bobot muatan belajar;
d.tugas tambahan;
e.tunjangan profesi;
f.penilaian kinerja;
a.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
a.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
c.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
d.Kementerian Keuangan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
g.pemenuhan beban kerja sebagai guru;
h.tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional;
i.tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
j.maslahat tambahan;
k.pengembangan dan peningkatan kompetensi guru;
l.pengangkatan dan/atau penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
m.perencanaan kebutuhan guru.
7.Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
1.Untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien.
2.Mengakomodasikan berbagai perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat yang terkait dengan
a.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
a.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2022 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
3.Praksis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dipandang belum memadai untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
4.Ruang lingkup pengaturan:
a.mengubah syarat usia calon peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk pendidikan formal lainnya yang sederajat;
b.penghapusan syarat hasil ujian nasional dan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10;
c.semua ketentuan tentang pendidikan tinggi dan RSBI dihapus;
d.kewajiban satuan pendidikan dalam penyediaan akses bagi
c.Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
d.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
e.Kementerian Dalam Negeri
f.Kementerian Agama
g.Kementerian Keuangan https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian peserta didik penyandang disabilitas.
8.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
1.Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
2.Ruang lingkup pengaturan:
a.jenis program studi pada Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian merupakan program studi yang bersifat teknis dan spesifik serta tidak diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di bawah pembinaan Kementerian;
b.Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian diselenggarakan untuk memperkuat tugas dan
a.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
a.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
c.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
d.Kementerian Keuangan
e.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
f.Kementerian atau Lembaga Pemerintah Tahun 2022 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian melalui pendidikan kedinasan untuk CPNS atau PNS instansi bersangkutan. Namun dimungkinkan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian menerima mahasiswa dari kementerian lain sepanjang program studi merupakan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian; dan
c.bentuk Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian tidak dibatasi politeknik atau akademi, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Nonkementerian yang memiliki sekolah kedinasan https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
9.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
1.Rancangan Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai konsekuensi telah diprakarsainya perubahan pola pengelolaan universitas negeri dari Perguruan Tinggi Negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
2.Mengatur bagaimana kemandirian tata kelola bidang akademik dan nonakademik yang akan dimiliki oleh universitas negeri setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
3.Melalui Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, pendidikan tinggi akan menjadi berkualitas, peran serta masyarakat terbuka lebar, dan adanya akses bagi yang tidak mampu.
4.Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan sistem pengelolaan antara lain:
a.identitas;
b.dasar, visi, misi, tujuan, dan rencana pengembangan;
a.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
a.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
b.Kementerian Keuangan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dalam penetapan universitas- universitas negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
c.penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; dan
d.struktur pengelolaan universitas, pengelolaan aset, dan pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
10.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015.Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, bahasa dan sastra daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat (diwakili oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek) berwenang, antara lain, menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024
11.Rancangan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Tertentu Widyabasa Widyabasa adalah jabatan fungsional tertentu yang sangat diperlukan dalam rangka menganalisis dan menyintesiskan masalah kebahasaan sebagai dampak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2022 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian dari perpindahan para peneliti bahasa dan sastra ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Analisis dan sintesis yang tepat diperlukan sebagai rekomendasi kebijakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. dan Reformasi Birokrasi
12.Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Agar memuat ketentuan tentang kewajiban uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) bagi para tenaga profesional, khususnya tenaga profesional yang terlibat langsung dalam urusan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, seperti dosen, guru (pendidik), tenaga kependidikan, mahasiswa, siswa, dan tenaga kependidikan lainnya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
a.Kementerian Dalam Negeri
b.Kementerian Agama
c.Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023
13.Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Amanat Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia
14.Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Pendidikan Guru (Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Pengaturan mengenai pendidikan profesi guru yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak sesuai dengan kebijakan saat ini sehingga perlu diganti.
a.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
a.Kementerian Agama
b.Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022
15.Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (8), dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
a.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 https://jdih.kemdikbud.go.id Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
16.Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat mengenai standar teknis pelayanan minimal sehingga perlu diganti.
a.Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022