Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
https://jdih.kemdikbud.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
https://jdih.kemdikbud.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024. https://jdih.kemdikbud.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
https://jdih.kemdikbud.go.id
https://jdih.kemdikbud.go.id
Data dan informasi kinerja Renstra Kemendikbudristek yang termuat dalam sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melalui aplikasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. https://jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2022 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 319 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 https://jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar dari berbagai cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Visi Misi Presiden dan RPJMN 2020-2024, dan Visi Indonesia 2045, sebagai berikut:
Kemampuan suatu bangsa untuk menjadi sejahtera, cerdas serta berdaya saing di tengah isu globalisasi dan unggul dalam penguasaan inovasi teknologi akan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama. Kaitannya dengan upaya nasional dalam pembangunan manusia, perhatian khusus perlu diberikan pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan sumber daya manusia tersebut harus melalui pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi, tetapi juga memajukannya melalui interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan, sebagaimana Visi Kebudayaan Indonesia 2040, hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diharapkan dari pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, maka Kemendikbudristek harus mengelola kesinambungan dari upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk itu, Kemendikbudristek perlu menerjemahkan upaya-upaya tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dalam dokumen rencana strategis. Dokumen Renstra Kemendikbudristek dimaksud akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi https://jdih.kemdikbud.go.id baik bagi 34 (tiga puluh empat) provinsi dan 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dokumen Renstra Kemendikbudristek ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh perluasan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi. Selain untuk menjabarkan tugas dan kewenangan baru tersebut, penyempurnaan rencana strategis juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya Kemendikbudristek dalam menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Corona Virus Disease 2019 yang merebak di awal tahun 2020 telah menyebabkan 60 (enam puluh) juta anak usia sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal di sekolah. Maka, perubahan rencana strategis ini juga akan membawa upaya-upaya menekan dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi. Upaya ini akan dilakukan – salah satunya dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Renstra Kemendikbudristek ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini lebih mengkristalkan peran Kemendikbudristek dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden. https://jdih.kemdikbud.go.id B. Kondisi Umum
Untuk lebih memastikan kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar (SD), kebijakan Kemendikbudristek bidang PAUD fokus pada program pendidikan 1 (satu) tahun prasekolah. Kebijakan ini selaras kebijakan nasional yang tercantum pada RPJMN 2020-2024 dan juga menjadi bagian dari kebijakan global pada Sustainable Development Goals, serta merupakan salah satu dari kebijakan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Untuk mengukur keberhasilan program tersebut, Kemendikbudristek menggunakan angka kesiapan sekolah sebagai alat ukur untuk menggambarkan kesiapan anak memasuki jenjang SD. Angka kesiapan sekolah merupakan angka indeks persentase proporsi anak kelas 1 (satu) SD pada tahun berjalan yang sudah pernah mengikuti pendidikan prasekolah. Gambar 1.1 juga menunjukkan tren peningkatan angka kesiapan sekolah dalam kurun waktu tahun 2016-2020. 35,2 34,6 33,8 37,9 36,9 37,5 30 40 50 60 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Kasar PAUD 74,2 74,5 74,5 74,8 75,0 70 72 74 76 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Kesiapan Sekolah https://jdih.kemdikbud.go.id Tren positif angka kesiapan sekolah menunjukkan kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Mengingat lembaga PAUD yang ada masih didominasi oleh satuan pendidikan berbasis masyarakat, Kemendikbudristek terus mendorong kebijakan pertumbuhan lembaga PAUD tersebut, yang fokus untuk mempersiapkan anak masuk SD. Selain itu, kebijakan tersebut juga difokuskan pada daerah-daerah dengan angka kesiapan sekolah yang masih rendah untuk mendukung percepatan pencapaian 1 (satu) desa 1 (satu) PAUD. Gambar 1.2 Capaian Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/sederajat Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020 Berbeda dengan angka partisipasi kasar PAUD, angka partisipasi kasar SD dari tahun 2015-2020 mengalami penurunan. Salah satu penyebab penurunan angka partisipasi kasar ini adalah berkurangnya siswa baru kelas 1 (satu) SD yang berusia di bawah 7 (tujuh) tahun akibat berkembangnya layanan PAUD. Oleh karena itu, penggunaan angka partisipasi kasar sebagai indikator keberhasilan akses untuk SD perlu dipertimbangkan kembali. Alternatif indikator akses SD adalah angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun. Setelah melihat capaian angka partisipasi sekolah pada tahun 2020 telah mencapai 99,3% (sembilan puluh sembilan koma tiga persen), dapat disimpulkan bahwa hampir semua anak usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun telah mengenyam pendidikan atau berada di bangku sekolah. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan angka partisipasi sekolah agar mendekati 100% (seratus persen), perlu diperkuat dukungan terhadap pendidikan khusus inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti anak Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 2 Capaian Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun 2015-2020 99,1 99,1 99,1 99,2 99,2 99,3 99 99,1 99,2 99,3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun 110,5 109,3 108,5 108,6 107,5 106,3 104 106 108 110 112 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat https://jdih.kemdikbud.go.id rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan pertimbangan sebaran angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun per provinsi, perhatian khusus perlu diberikan kepada Provinsi Papua yang capaian angka partisipasi sekolah-nya sebesar 82,99% (delapan puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen). Strategi khusus perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun di Provinsi Papua mendekati rata-rata nasional. Gambar 1.3 Sebaran Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun per Provinsi Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.4 Sebaran Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun per Provinsi dan Capaian Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Sama halnya dengan angka partisipasi kasar SD, pola penurunan juga terjadi pada angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama (SMP), sehingga pengukuran ketercapaian akses pada jenjang SMP/sederajat akan lebih akurat apabila menggunakan angka partisipasi sekolah usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun. Pada periode tahun 2015 - 2020, angka partisipasi sekolah usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun mengalami peningkatan dari 94,72% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua persen) menjadi 95,74% (sembilan puluh lima koma tujuh https://jdih.kemdikbud.go.id puluh empat persen). Capaian angka partisipasi sekolah tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar anak usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun telah mengenyam pendidikan. Namun, karena masih terdapat 4,26% (empat koma dua puluh enam persen) anak usia 13 (tiga belas) – 15 (lima belas) tahun yang belum mengenyam pendidikan perlu dipertimbangkan daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan pada jenjang usia tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya disparitas antarkondisi kelompok ekonomi, khususnya penduduk pada kuintil termiskin yang masih berada di angka 92,4% (sembilan puluh dua koma empat persen). Selain dukungan terhadap kelompok ekonomi termiskin, dukungan terhadap pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti: anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum, juga perlu diperkuat. Gambar 1.5 Capaian Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/ sederajat Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Kasar Kasar Sekolah Menengah Atas/sederajat Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya, tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA)/sederajat masih jauh dari nilai ketuntasan. Oleh karena itu, penggunaan angka partisipasi kasar untuk mengukur akses pendidikan menengah masih relevan. Meskipun terjadi peningkatan angka partisipasi kasar pada periode tahun 2015-2020, capaian pada tahun 2020 masih sebesar 84,5% (delapan puluh empat koma lima persen). Terlebih jika melihat kesenjangan pada kelompok ekonomi, terdapat selisih 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) antara kelompok ekonomi termiskin dan terkaya. Data ini menunjukkan bahwa masih ada 1 (satu) dari 4 (empat) 78,1 80,9 82,8 80,7 84,0 84,5 70 75 80 85 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat https://jdih.kemdikbud.go.id anak kelompok ekonomi termiskin yang belum mendapatkan layanan pendidikan menengah. Kemendikbudristek perlu memprioritaskan dukungan pada wilayah- wilayah yang belum terjangkau atau terbatas layanannya. Layanan SMA/sekolah menengah kejuruan (SMK) 1 (satu) atap dapat dipertimbangkan untuk melayani daerah dengan jumlah anak usia pendidikan menengah yang terbatas. Penetapan target Kartu Indonesia Pintar yang lebih baik juga menjadi salah satu fokus guna memastikan anak-anak dari kelompok ekonomi termiskin dapat tetap bersekolah. Gambar 1.6 Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2020 dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.7 Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Tahun 2018-2020 Berdasarkan Kelompok Ekonomi Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2020 Indonesia juga masih menghadapi tantangan disparitas akses layanan pendidikan tinggi yang dapat diukur melalui angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang jauh dari ketuntasan. Pada tahun 2020, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional sebesar 30,9% (tiga puluh koma sembilan persen) atau hanya 1 (satu) dari 3 (tiga) anak yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Bila dilihat dari latar belakang ekonomi, Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 6 Capaian Angka Partisipasi Kasar PT Tahun 2015-2020 dan Angka Partisipasi Kasar PT Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 16,1 19,3 24,3 30,2 56,9 Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 Angka Partisipasi Kasar PT Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 Terkaya Termiskin 10,2 14,9 21,0 31,4 63,4 11,4 16,3 21,9 29,8 62,1 16,1 19,3 24,3 30,2 56,9 0 10 20 30 40 50 60 70 Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 2018 2019 2020 25,3 28,0 29,9 30,2 30,3 30,9 20 25 30 35 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Kasar PT https://jdih.kemdikbud.go.id kesenjangan masih sangat lebar. Dengan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi ekonomi termiskin sebesar 16,1% (enam belas koma satu persen), berarti hanya 1 (satu) dari 6 (enam) anak Indonesia yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Padahal angka partisipasi kasar SMA/SMK/sederajat dari kelompok kemiskinan yang sama, sudah mencapai 71,4% (tujuh puluh satu koma empat persen) atau di atas 4 (empat) dari 6 (enam) anak Indonesia yang bersekolah di SMA/SMK/sederajat. Gambar 1.8 Survival Rate Tahun 2016-2020 Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik, 2016-2020 Berdasarkan analisis keberlangsungan (survival analysis), sebagaimana terlihat pada Gambar 1.8, hampir semua anak Indonesia tetap berada di sekolah hingga lulus jenjang SMA/SMK/sederajat; namun lebih dari 45% (empat puluh lima persen) anak tersebut tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun demikian, selama 5 (lima) tahun terakhir, tingkat keberlangsungan anak Indonesia dalam sistem pendidikan menunjukkan tren yang positif. Kendala ekonomi menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun demikian, pada periode tahun 2018-2020 terdapat peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang cukup signifikan pada kelompok ekonomi termiskin, termasuk pada kuintil 2 (dua) dan 3 (tiga), meskipun peningkatannya tidak setajam kuintil 1 (satu). Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah menjadi salah satu program yang mendorong terjadinya peningkatan tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa minat siswa lulusan pendidikan menengah dari kelompok ekonomi termiskin untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi cukup kuat. 98,4% 98,6% 98,8% 99,5% 99,4% y = 0,0028x + 0,9809 R² = 0,8918 98,00% 98,50% 99,00% 99,50% 100,00% 2016 2017 2018 2019 2020 Survival Rate https://jdih.kemdikbud.go.id Adapun pada kelompok ekonomi kaya (kuintil 4 (empat) dan 5 (lima)) terjadi penurunan angka partisipasi kasar, salah satunya dapat disebabkan karena penyelesaian pendidikan yang lebih cepat. Dengan mempertimbangkan capaian-capaian tersebut, Kemendikbudristek perlu memperluas ketersediaan layanan pendidikan tinggi berkualitas.
Berdasarkan kelompok ekonomi, capaian angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun menunjukkan perbedaan tipis, hanya terpaut 0,6% (nol koma enam persen), tetapi semakin melebar menjadi 28,9% (dua puluh delapan koma sembilan persen) pada usia 19 (sembilan belas) - 23 (dua puluh tiga) tahun. Sementara itu, selisih capaian angka partisipasi sekolah usia 7 (tujuh) – 12 (dua belas) tahun antara anak berkebutuhan khusus dan bukan anak berkebutuhan khusus sudah mendekati 10% (sepuluh persen), dan 33,7% (tiga puluh tiga koma tujuh persen) pada angka partisipasi sekolah 15 (lima belas) – 18 (delapan belas) tahun. Selisih tersebut kembali mengecil pada jenjang usia 19 (sembilan belas) - 23 (dua puluh tiga) tahun yaitu sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen). Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus bila mencapai jenjang SMA/sederajat lebih besar probabilitasnya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Mempertimbangkan capaian isu lintas sektor ini, Kemendikbudristek memerlukan 2 (dua) program afirmasi untuk menyasar kelompok ekonomi termiskin dan juga anak berkebutuhan khusus. Program afirmasi bagi kelompok ekonomi termiskin dapat berupa dukungan https://jdih.kemdikbud.go.id 89,4 74,4 39,2 17,1 99,3 95,9 72,9 27,5 0 25 50 75 100 7-12 13-15 16-18 19-23 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Status Disabilitas Tahun 2020 ABK Non ABK 98,9 92,4 61,5 16,8 99,5 98,4 81,7 45,7 7-12 13-15 16-18 19-23 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Ekonomi Tahun 2020 Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 pembiayaan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar sekolah/kuliah, afirmasi pendidikan menengah (Adem) dan afirmasi pendidikan tinggi (ADik). Sementara itu program afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus dapat berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi dan pendidikan luar biasa. Gambar 1.9 Capaian Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Status Disabilitas, Kelompok Ekonomi, dan Gender Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 9 Capaian Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Status Disabilitas, Kelompok Ekonomi, dan Gender Tahun 2020 99,2 94,9 72,1 26,8 99,4 96,7 73,4 28,1 0 25 50 75 100 7-12 13-15 16-18 19-23 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Gender Tahun 2020 Laki-Laki Perempuan Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 10 Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B Tahun 2015-2019 https://jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.10 Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B Tahun 2015-2019 Sumber: BAN-S/M, 2015-2019 Akreditasi mengukur bagaimana satuan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selama periode tahun 2015-2019, jumlah satuan pendidikan terakreditasi minimal B di seluruh jenjang meningkat rata- rata 44,2% (empat puluh empat koma dua persen). Jenjang SD/MI merupakan jenjang dengan akreditasi minimal B terbanyak. Namun, apabila memperhatikan peningkatan akreditasi minimal B pada jenjang pendidikan menengah, jenjang SMK merupakan yang terendah dan jenjang SMA/MA mengalami peningkatan tertinggi. Gambar 1.11 Capaian Skor Programme for International Student Assessment Indonesia Tahun 2000-2018 Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019 Uji Programme for International Student Assessment adalah instrumen asesmen capaian pendidikan yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development untuk mengukur capaian belajar siswa usia 15 (lima belas) tahun di bidang literasi, numerasi, dan sains. Melihat perkembangan uji Programme for International Student Assessment dari tahun 2000-2018, capaian nilai Programme for 35,5 80,8 33,5 72,9 28,2 74,4 26,2 71,9 20 40 60 80 2015 2016 2017 2018 2019 SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 11 Capaian Skor PISA Indonesia Tahun 2000-2018 371 382 393 402 396 397 371 493 487 350 400 450 500 550 score points Literasi Skor Literasi Indonesia Rata-Rata OECD 360 391 371375 386 379 499 489 350 400 450 500 550 200320062009201220152018 score points Numerasi Skor Numerasi Indonesia Rata-Rata OECD 393 383 382 403 396 498 489 350 400 450 500 550 20062009201220152018 score points Sains Skor Sains Indonesia Rata-Rata OECD https://jdih.kemdikbud.go.id International Student Assessment Indonesia masih jauh di bawah rata- rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development. Meskipun capaian skor literasi Programme for International Student Assessment Indonesia telah mengalami peningkatan sejak tahun 2000 dari 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) menjadi 402 (empat ratus dua) pada tahun 2009, di tahun 2018 skor literasi Programme for International Student Assessment Indonesia kembali turun menjadi 371 (tiga ratus tujuh puluh satu). Skor numerasi Programme for International Student Assessment Indonesia juga menunjukkan pola yang sama, pada tahun 2003-2006 meningkat dan kembali turun (menjadi 371 (tiga ratus tujuh puluh satu)) pada tahun 2009. Skor numerasi Programme for International Student Assessment Indonesia masih cenderung positif. Sementara itu, skor sains Programme for International Student Assessment Indonesia yang sempat menurun pada tahun 2009 dan 2012 memiliki tren yang relatif positif. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, capaian belajar siswa belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, Organisation for Economic Co-operation and Development menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tren skor Programme for International Student Assessment yang positif. Untuk melihat capaian hasil belajar siswa antar wilayah di Indonesia, Kemendikbudristek menggunakan nilai Ujian Nasional dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Dengan memperhatikan skor Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia SMP tahun 2019 per provinsi pada grafik spasial skor literasi, numerasi, dan sains, terlihat adanya disparitas capaian antarwilayah. Beberapa daerah seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur memiliki capaian yang lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi lain. https://jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.12 Sebaran Capaian Skor Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia Sekolah Menengah Pertama per Provinsi Tahun 2019 Sumber: Puspendik, 2019 Sementara itu, daerah seperti Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan capaian rendah untuk ketiga mata uji Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia SMP tahun 2019. Capaian skor Programme for International Student Assessment dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia yang belum signifikan tersebut disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah desain kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan belum secara khusus menekankan pada pengembangan kompetensi dasar yaitu literasi, numerasi, dan sains. Sebagai contoh, mekanisme kurikulum di SD yang menggunakan pendekatan tematik kurang menyediakan ruang yang memadai bagi guru untuk pengembangan kompetensi literasi, terutama di kelas awal. Contoh lainnya adalah pada mata pelajaran matematika yang lebih menekankan penguasaan rumus-rumus, formula, dan teori matematika daripada penggunaan numerasi di dalam kehidupan sehari- hari. https://jdih.kemdikbud.go.id Dengan demikian, penyempurnaan strategi penilaian hasil belajar yang lebih berfokus pada kompetensi dasar literasi, numerasi, dan sains akan mendorong satuan pendidikan agar lebih fokus pada peningkatan kompetensi dasar dan kualitas satuan pendidikan, termasuk sistem pendidikan di daerah, agar dapat diukur dengan kebijakan asesmen atau penilaian yang tepat. Gambar 1.13 Perubahan Capaian Kota/Kabupaten pada Ujian Nasional antara Tahun 2016 dan 2018 Sumber: SMERU, 2021 Gambar 1.13 merepresentasikan grafik spasial sebaran perubahan nilai Ujian Nasional antara tahun 2016 dan 2018 yang menunjukkan bahwa 40% (empat puluh persen) kabupaten/kota tidak mengalami perubahan nilai Ujian Nasional yang signifikan. Peningkatan hasil Ujian Nasional terjadi pada 164 (seratus enam puluh empat) kabupaten/kota dan penurunan terjadi pada 146 (seratus empat puluh enam) kabupaten/kota. Beberapa daerah menunjukkan peningkatan hasil Ujian Nasional yang tidak selaras dengan peningkatan jumlah satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut, diantaranya, adalah sebaran satuan pendidikan yang mengalami peningkatan akreditasi yang belum merata antarwilayah, peningkatan hasil Ujian Nasional yang disebabkan oleh faktor di luar satuan pendidikan atau akreditasi yang belum dapat mengukur dengan baik faktor-faktor kunci yang berdampak pada capaian pembelajaran. Bila melihat kembali peningkatan yang terjadi pada 164 (seratus enam puluh empat) kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa peningkatan Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 13 Perubahan Capaian Kota/Kabupaten pada UN antara Tahun 2016 dan 2018 https://jdih.kemdikbud.go.id terjadi cukup merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan sebaran paling banyak di pulau Kalimantan (37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen)). Berdasarkan capaian tersebut, peningkatan hasil belajar siswa bukan hanya terjadi di pulau Jawa, melainkan juga merata di seluruh wilayah di Indonesia, walau dengan derajat peningkatan yang berbeda- beda. Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi untuk menemukenali praktik-praktik dari pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan untuk kemudian dapat diadopsi dan diadaptasi oleh daerah lain sesuai dengan konteks dan kebutuhan tiap- tiap daerah. Gambar 1.14 Pendapatan Lulusan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Data mengenai pendapatan lulusan berdasarkan kualifikasi dan sertifikasi menunjukkan bahwa lulusan SMK yang memiliki sertifikat, memiliki rata-rata pendapatan yang lebih tinggi daripada lulusan SMA bersertifikat. Sementara itu, pada jenjang perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi akademik memiliki rata-rata penghasilan yang lebih tinggi daripada lulusan pendidikan tinggi vokasi. Berkaitan dengan mutu lembaga perguruan tinggi, pemeringkatan perguruan tinggi di tingkat internasional menjadi salah satu tolok ukur. Merujuk pada QS World University yang melakukan pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan academic reputation, employer reputation, faculty/student ratio, citations per faculty, international faculty ratio, dan https://jdih.kemdikbud.go.id international student ratio, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung konsisten berada di 3 (tiga) besar peringkat Top University asal Indonesia. Sementara itu di luar 500 (lima ratus) besar, beberapa universitas seperti Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor menunjukkan peningkatan peringkat yang cukup signifikan. Berdasarkan Top 1000 QS World Rank perguruan tinggi Indonesia pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan karena salah satu universitas negeri tidak lagi masuk dalam kategori ini. Bila pemeringkatan ini difokuskan pada negara-negara di Asia, pada tahun 2019 terdapat 22 (dua puluh dua) perguruan tinggi yang masuk dalam Top 1000 QS Asia University dan pada tahun 2021 jumlah ini meningkat secara signifikan menjadi 30 (tiga puluh) perguruan tinggi. Gambar 1.15 Jumlah Perguruan Tinggi Indonesia dalam Top University Rankings Tahun 2019-2021 Sumber: QS TOPUNIVERSITIES, 2019-2021 Tabel 1.1 Peringkat Perguruan Tinggi Indonesia dalam QS World University Tahun 2019-2021 Institusi 2019 2020 2021 UGM 391 320 254 UI 292 296 305 ITB 359 331 313 Unair 751-800 651-700 521-530 IPB 701-750 601-650 531-540 Sumber: QS TOPUNIVERSITIES, 2019-2021 22 20 30 9 9 8 0 5 10 15 20 25 30 2019 2020 2021 Top 1000 QS Asia University Top 1000 QS World University https://jdih.kemdikbud.go.id Atas dasar itu, Kemendikbudristek lebih aktif mendorong perguruan- perguruan tinggi untuk menaikkan peringkatnya dengan mendokumentasikan kiprah perguruan tinggi yang sudah progresif mencapai peningkatannya untuk kemudian didiseminasikan kepada perguruan tinggi yang lain.
Mayoritas sekolah masih membutuhkan guru aparatur sipil negara, bahkan terdapat sekitar 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) satuan pendidikan negeri yang tidak memiliki guru aparatur sipil negara sama sekali. Salah satu penyebabnya adalah pembatasan perekrutan guru aparatur sipil negara dari tahun 2014-2018. Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi yang lebih baik agar daerah dapat melakukan perekrutan guru aparatur sipil negara untuk ditugaskan di satuan pendidikan negeri. Namun, perlu dipertimbangkan juga upaya meredistribusi guru karena masih terdapat sekitar 2.195 (dua ribu seratus sembilan puluh lima) satuan pendidikan yang memiliki guru aparatur sipil negara lebih dari kebutuhannya. 460 273 589 42 23 1.125 33.939 10.210 2.429 2.170 1.358 90.095 11.291 3.542 1.286 572 5.968 815 508 74 210 978 600 357 50 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TK SD SMP SMA SMK 5 - Guru ASN lebih dari cukup 4 - Guru ASN memadai 3 - Kekurangan Guru ASN 2 - Sangat kekurangan Guru ASN 1 - Tidak memiliki Guru ASN Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 16 Ketersediaan Guru ASN di Satuan Pendidikan Negeri Tahun 2019 https://jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.17 Nilai Uji Kompetensi Guru Tahun 2019 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2019 Selanjutnya dari sisi kualitas guru, hasil skor Uji Kompetensi Guru yang mengukur pencapaian guru terhadap standar kompetensi yang terdiri atas kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian menunjukkan bahwa capaian tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2015. Meskipun demikian, rata-rata capaian ini belum mencapai nilai 60 (enam puluh) dari nilai maksimal 100 (seratus). Capaian skor tertinggi (mencapai skor 62,3 (enam puluh dua koma tiga)) ada pada guru dijenjang SMA, sedangkan capaian skor terendah (54,8 (lima puluh empat koma delapan)) ada pada guru di jenjang SD. Atas dasar itu, Kemendikbudristek berupaya memperkuat mekanisme pelatihan guru dalam jabatan dan seleksi perekrutan guru agar mutu guru dapat meningkat secara signifikan. Apabila diperlukan, penajaman standar kompetensi guru dapat dipertimbangkan untuk mengarahkan guru dalam mengembangkan kompetensinya. Gambar 1.18 Proporsi Dosen Berkualifikasi Akademik S3 di Indonesia dan Negara Asia Tahun 2019 Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019 58,4 62,3 58,6 54,8 SMK SMA SMP SD Skor UKG (nilai maksimal 100) Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 17 Nilai Uji Kompetensi Guru Tahun 2019 16,2 100 34 13 47 Indonesia Jepang Malaysia Vietnam Brunei Indonesia Jepang Malaysia Vietnam Brunei https://jdih.kemdikbud.go.id Kualitas dosen di perguruan tinggi dapat dilihat melalui proporsi dosen yang memiliki kualifikasi akademik S-3. Berdasarkan Gambar 1.18, proporsi dosen yang memenuhi kualifikasi akademik S-3 relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Indonesia hanya sedikit lebih tinggi di atas Vietnam. Adapun negara maju, seperti Jepang, memiliki persentase dosen dengan kualifikasi akademik S-3 mencapai 100% (seratus persen). Apabila dibandingkan dengan target nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2024 sebesar 20% (dua puluh persen), upaya-upaya yang signifikan perlu dilakukan untuk mendorong ketercapaian target nasional tersebut.
Kedua, perspektif berdasarkan keterserapan lulusan di dunia kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah lulus. Perspeksif ini bermanfaat untuk melihat terjadinya perubahan mutu lulusan dari 89,7 91,3 91,7 92,1 92,1 90,1 87,3 88,9 88,6 88,8 89,6 86,5 80 85 90 95 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Kebekerjaan Lulusan SMA dan SMK SMA SMK 92,5 94,0 93,1 94,0 94,0 91,9 93,6 95,1 94,8 94,1 94,4 92,7 80 85 90 95 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Kebekerjaan Lulusan Diploma dan PT Diploma PT Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 19 Persentase Kebekerjaan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2015-2020 https://jdih.kemdikbud.go.id satuan pendidikan. Berdasarkan Gambar 1.19, terdapat pola yang sama dari perspektif sebelumnya. Tren penurunan keterserapan terjadi pada lulusan pendidikan tinggi sedangkan tren peningkatan keterserapan terjadi pada lulusan SMK. Gambar 1.20 Persentase Penduduk yang Bekerja Satu Tahun Setelah Kelulusan Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Tahun 2017-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2020 Terkait dengan adanya perbedaan keterserapan lulusan pendidikan tinggi antara jalur vokasi dan akademis, Kemendikbudristek berupaya mengembangkan strategi khusus dalam mendorong mutu pendidikan vokasi melalui strategi penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan/atau melalui strategi lainnya yang relevan. Isu lain yang terkait kebekerjaan lulusan pendidikan SMK adalah adanya rentang perbedaan yang cukup besar antara kemampuan siswa SMK dan kemampuan siswa SMA dalam berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Sebagai akibatnya, siswa SMA memiliki tingkat kebekerjaan yang lebih tinggi dari pada siswa SMK karena lebih adaptif menyerap keterampilan yang baru. Untuk mengatasi isu tersebut, SMK perlu mempertimbangkan penguatan kompetensi dasar dan penanaman karakter abad 21 (seperti critical thinking, creativity, communication, dan collaboration). Hal ini sejalan dengan proyeksi dari studi World Economic Forum tahun 2020 terkait pergeseran kebutuhan kecakapan di pasar kerja masa depan. 36,8 35,4 40,8 38,7 67,0 60,8 64,3 58,2 59,2 58,9 55,1 52,6 0 20 40 60 80 2017 2018 2019 2020 SMK PT (S1/S2/S3) PT Vokasi (Diploma I/II/III/IV) https://jdih.kemdikbud.go.id
Sepanjang periode tahun 2015-2019, Kemendikbudristek telah menjalankan program-program dalam memajukan tata kelola bahasa dan budaya Indonesia sebagaimana terukur dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional. Gambar 1.21 Sebaran Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan per Provinsi Tahun 2019 Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2019 Secara nasional, Indeks Pembangunan Kebudayaan mengalami kenaikan dari 53,75 (lima puluh tiga koma tujuh puluh lima) pada tahun 2018 menjadi 55,91 (lima puluh lima koma sembilan puluh satu) pada tahun 2019 dengan variasi kenaikan antar dimensi. Peningkatan yang cukup besar pada dimensi Budaya Literasi, Ekonomi Budaya, Pendidikan dan Warisan Budaya. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekspresi Budaya meningkat sedikit. Sementara itu dimensi gender mengalami penurunan pada periode tahun 2018-2019. Dimensi Ekonomi menunjukkan capaian terendah dibandingkan dimensi lainnya, tetapi peningkatan yang dialami cukup signifikan yaitu sebesar 3,24)* (tiga koma dua puluh empat). Namun Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 1,26 (satu koma dua puluh enam) poin menjadi 54,65 (lima puluh empat koma enam puluh lima), yang salah satunya disebabkan oleh pandemi Corona Virus Disease 2019. Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 21 Sebaran Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan per Provinsi Tahun 2019 https://jdih.kemdikbud.go.id 0 20 40 60 80 Ekonomi Budaya Pendidikan Ketahanan Sosial Budaya Warisan BudayaEkspresi Budaya Budaya Literasi Gender Indeks Pembangunan Kebudayaan per Dimensi Tahun 2019 Gambar 1.22 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2020 dan Indeks Pembangunan Kebudayaan per Dimensi Tahun 2019 Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2018-2020 Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2020 Gambar 1.23 Jumlah Peserta Ujian UKBI Tahun 2016-2020 Sumber: Pangkalan Data UKBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016-2020 Gambar 1.24 Persentase Tingkatan Predikat pada Hasil Ujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Tahun 2016-2020 Sumber: Pangkalan Data Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016-2020 Berkaitan dengan kebahasaan, dapat disimpulkan jumlah peserta ujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia pada periode tahun 2016-2020 Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 22 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2020 dan Indeks Pembangunan Kebudayaan per Dimensi Tahun 2019 53,7 55,9 54,65 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55,5 56 56,5 2018 2019 2020 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan 9.969 22.796 12.378 14.718 5.591 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2016 2017 2018 2019 2020 4,07 4,00 2,17 2,80 4,02 18,05 16,13 11,65 10,56 11,09 51,57 46,84 45,71 44,15 42,64 21,63 26,13 31,35 31,76 29,76 4,46 6,71 8,88 10,36 12,11 0,01 0,01 0,09 0,10 0,05 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 2017 2018 2019 2020 Istimewa Sangat Unggul Unggul Madya Semenjana Marginal Terbatas https://jdih.kemdikbud.go.id relatif meningkat, dengan capaian tertinggi pada tahun 2017 sebanyak 22.796 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) orang. Sementara itu, pada tahun 2020 peserta ujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia hanya mencapai 5.591 (lima ribu lima ratus sembilan puluh satu) orang. Penurunan itu terjadi karena adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 yang menghambat keperluan personal, sosial, keprofesian, maupun keilmiahan untuk mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Di samping itu, pada tahun 2020 dilakukan pengembangan sistem Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang fundamental (menjadi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia adaptif). Dengan sistem baru itu diharapkan pada tahun-tahun mendatang terjadi lompatan jumlah peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Secara umum, mayoritas peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2016-2020 memperoleh predikat madya. Namun banyak juga yang mendapat predikat unggul dan sangat unggul. Pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) orang yang berhasil mendapatkan predikat istimewa. Capaian ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam rangka memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa, adanya beberapa regulasi yang mendukung pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, (seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing) menjadi faktor pendorong Kemendikbudristek dalam mengintensifkan program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia masyarakat secara umum dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama di ranah publik. https://jdih.kemdikbud.go.id 1.883 9.885 21.940 18.171 18.986 8.854 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pemelajar Program BIPA Gambar 1.25 Jumlah Pemelajar Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Tahun 2015-2020 dan Sebaran Pemelajar Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Dunia Tahun 2020 Sumber : Laporan Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2015-2020 Peningkatan indeks kemahiran berbahasa Indonesia tidak hanya menargetkan penutur jati bahasa Indonesia, tetapi juga penutur asing. Selaras dengan upaya meningkatkan fungsi dan peran bahasa Indonesia di kancah internasional, upaya pembelajaran bahasa Indonesia melalui pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dikembangkan dengan berbagai bentuk fasilitasi teknis, seperti penyediaan bahan ajar dan pengajar, peningkatan kompetensi pengajar, serta penyelenggaraan apresiasi dan kompetisi bagi pengajar dan pemelajar. Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang difasilitasi pembelajarannya oleh Kemendikbudristek pada periode tahun 2015-2020 mencapai 79.719 (tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas) orang penutur asing yang belajar di 206 (dua ratus enam) lembaga penyelenggara program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di 30 (tiga puluh) negara di kawasan Asia, Pasifik, Eropa, Afrika, dan Amerika. Dengan berbagai bentuk fasilitasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Kemendikbudristek mendorong Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia untuk mengembangkan diplomasi bahasa dan budaya secara terpadu. Dalam kaitannya dengan pelindungan bahasa dan sastra daerah, sampai akhir tahun 2021, sebanyak 718 (tujuh ratus delapan belas) bahasa daerah di Indonesia dan 136 (seratus tiga puluh enam) sastra daerah terpetakan. Dari jumlah 718 (tujuh ratus delapan belas) bahasa daerah tersebut, telah terkonservasi sebanyak 94 (sembilan puluh empat) bahasa dan 30 (tiga puluh) sastra lisan dalam bentuk pendokumentasian, penyusunan kamus, dan penyusunan tata bahasa. Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 25 Jumlah Pemelajar Program BIPA Tahun 2015-2020 dan Sebaran Pemelajar Program BIPA di Dunia Tahun 2020 https://jdih.kemdikbud.go.id Selain itu, telah dilakukan pula revitalisasi terhadap 21 (dua puluh satu) bahasa daerah dan 24 (dua puluh empat) sastra lisan. Untuk konservasi revitalisasi bahasa daerah pada tahun 2020 melibatkan sebanyak 25.651 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu) pertisipan penutur muda bahasa daerah. Sedangkan pada tahun 2021 melibatkan sebanyak 26.551 (dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu) partisipan penutur muda bahasa daerah. Revitalisasi bahasa dan sastra daerah dengan pendekatan dan model baru berbasis sekolah di 3 (tiga) provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan) dengan fokus 5 (lima) bahasa daerah (Sunda, Jawa, Bugis, Makasar dan Toraja) telah melibatkan 1.108.442 (satu juta seratus delapan ribu empat ratus empat puluh dua) siswa SD dan SMP. Praktik baik ini akan diteruskan pada tahun-tahun berikutnya dengan melibatkan lebih banyak bahasa dan sastra daerah untuk menjamin pelestarian yang lebih menyeluruh. Dalam tataran global, pelindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia selaras dengan gerakan yang digaungkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) untuk menjadikan periode tahun 2022-2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah (International Decade of Indigenous Languages).
Indikator ini mengukur kinerja produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara internasional. https://jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.26 Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional Terindeks Scopus Berdasarkan Institusi Tahun 2020 Sumber: Pangkalan Data SINTA, 2020 Gambar 1.27 Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional Indonesia dan Negara ASEAN Tahun 2016-2020 Sumber: Pangkalan Data SINTA, 2016-2020 Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia di tahun 2020 secara kuantitas telah mengungguli negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Capaian publikasi ilmiah internasional terindeks Scopus tersebut berasal dari Kemendikbudristek, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan lembaga penelitian dan pengembangan lainnya. Walaupun jumlah publikasi telah meningkat, dalam hal sitasi Indonesia masih berada di bawah negara lain. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas riset Indonesia masih rendah. Kualitas publikasi dapat dihitung dengan H-indeks. H-indeks merupakan indeks komposit dari 5 (lima) 2.291 1.243 814 295 171 3.462 1.980 1.132 970 303 5.834 4.352 2.868 835 464 9.522 6.352 6.051 1.252 835 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PTN BH PT Swasta PTN BLU PTN Satker UIN, Poltekkes, Lainnya Q1 Q2 Q3 Q4 12,6 50,3 22,1 25,3 30,7 39,1 3,2 6,1 15,0 21,8 5,9 18,4 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional Indonesia dan Negara ASEAN (ribuan) Indonesia Singapura Malaysia Filipina Thailand Vietnam https://jdih.kemdikbud.go.id indikator, yaitu jumlah dokumen, jumlah dokumen yang layak disitasi, jumlah sitasi, jumlah sitasi sendiri, dan jumlah sitasi per dokumen. Menurut Scientific Journal Ranking (SJR) tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-58 dengan H-index 259. Di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah Singapura (H-indeks 646), Malaysia (H-indeks 373), Thailand (H-indeks 369), dan Filipina (H-indeks 274). Tabel 1.2 Informasi Sitasi Jurnal Internasional Tahun 1996-2020 Peringkat Negara Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen yang Layak Disitasi Jumlah Sitasi Jumlah Sitasi Sendiri Jumlah Sitasi per Dokumen H- indeks 24 Singapura 352.240 315.906 8.245.716 841.769 23,41 646 41 Malaysia 368.061 351.217 3.533.978 827.096 9,6 373 42 Thailand 223.696 210.356 2.929.417 447.160 13,1 369 56 Filipina 45.309 41.055 691.955 68.453 15,27 274 58 Indonesia 212.806 206.360 1.054.947 268.853 4,96 259 59 Vietnam 84.359 78.564 922.990 158.551 10,94 248 Sumber: Pangkalan Data Scimago Journal & Country Rank, 1996-2020 Rendahnya kualitas publikasi dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, antara lain, pilihan topik/tema kajian penelitian sering kali tidak sejalan dengan tren topik/tema kajian internasional, sehingga kecil kemungkinannya hasil penelitian Indonesia dapat menjadi masukan penelitian internasional. Kapasitas penelitian (baik peneliti maupun infrastruktur) yang terbatas, juga membatasi jenis penelitian yang dapat dilakukan. Masalah internal lain yang sering muncul adalah adanya tindakan pelanggaran etika ilmiah yang menyebabkan kegagalan akreditasi pada publikasi nasional maupun internasional. Selain itu, kurang berkembangnya budaya menulis di perguruan tinggi menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi civitas penelitian, terutama mahasiswa. Hal ini menyebabkan kurangnya kemampuan menganalisis dan menafsirkan hasil penelitian secara komprehensif pada publikasi tingkat nasional maupun internasional. Dari segi eksternal, dukungan finansial juga diperlukan untuk memfasilitasi dan memberikan dorongan bagi mahasiswa maupun dosen agar dapat melakukan penelitian yang bermutu. https://jdih.kemdikbud.go.id Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan intelektual dihasilkan atas kemampuan intelektual dalam menciptakan produk baru dengan berlandaskan kegiatan penelitian atau kegiatan yang sejenis. Kekayaan intelektual, dengan demikian, perlu dilindungi melalui suatu sistem hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Setiap jenis hak kekayaan intelektual tersebut memberikan perlindungan untuk bidang yang berbeda-beda. Hak cipta untuk melindungi karya intelektual di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; paten untuk bidang teknologi; merek untuk simbol atau nama dagang suatu barang/jasa; desain industri digunakan untuk melindungi tampilan 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi suatu benda; desain tata letak sirkuit terpadu digunakan untuk tata letak rangkaian elektronika; rahasia dagang untuk informasi rahasia yang bernilai ekonomis dan dipergunakan dalam kegiatan usaha/bisnis; serta perlindungan varietas tanaman digunakan untuk melindungi varietas tanaman. Gambar 1.28 Jumlah Patents Grants Indonesia Tahun 2015-2019 dan Perbandingan Jumlah Patent Grants Indonesia dengan Negara Lain Tahun 2019 Sumber: World Intellectual Property Organization, 2015-2019 Grafik diatas menggambarkan tren capaian kekayaan intelektual di tingkat Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan perorangan. Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan dari tahun ke tahun mengalami 1.911 3.674 2.309 6.374 10.514 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Patent Grants Indonesia 1.458 2.620 3.121 4.106 4.188 10.514 354.430 452.804 1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 Filipina Vietnam Thailand Malaysia Singapura Indonesia Amerika Serikat China Jumlah Patent Grants Tahun 2019 https://jdih.kemdikbud.go.id peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kekayaan intelektual melonjak cukup tinggi, meningkat sebanyak 4.207 (empat ribu dua ratus tujuh) kekayaan intelektual (63,89% (enam puluh tiga koma delapan puluh sembilan persen)) dari capaian tahun 2018. Hal ini tidak lepas dari adanya fasilitasi peningkatan perolehan kekayaan intelektual domestik, fasilitasi penguatan sentra kekayaan intelektual, dan pemberian insentif pendaftaran paten. Insentif diberikan, salah satunya, melalui Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) yang dicanangkan pada tahun 2019. Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual (Uber HKI) merupakan bantuan pendaftaran paten yang diberikan pada dosen dan peneliti perguruan tinggi yang telah selesai melakukan penelitiannya. Gambar 1.29 Jumlah Science Techno Park yang Mature Tahun 2015-2019 Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019 Pada tahun 2015-2019, dalam rangka mengakomodasi hilirisasi produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha mengembangkan Science Techno Park serta Taman Sains dan Teknologi. Science Techno Park merupakan kawasan yang dikelola secara profesional dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan/perekonomian masyarakat sekitar dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing dari bisnis berbasis ilmu pengetahuan. Pembangunan Science Techno Park ini memiliki fungsi sebagai center of excellence (kerja sama dunia usaha/swasta- 6 12 16 19 22 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Science Techno Park yang Mature https://jdih.kemdikbud.go.id pemerintah-perguruan tinggi) yang dimaksudkan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Keberhasilan pembangunan Science Techno Park dapat dijadikan salah satu bentuk capaian ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi. Science Techno Park merupakan simpul kerja sama dunia usaha/swasta- pemerintah-perguruan tinggi dalam rangka transformasi hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial. Science Techno Park digunakan sebagai sarana menghilirkan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga litbang, perguruan tinggi, dan industri. Science Techno Park juga memfasilitasi berkembangnya industri berbasis inovasi sekaligus menyediakan jasa bernilai ekonomi dalam suatu kawasan. Dari tahun ke tahun, jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mandiri/matang (mature) terus mengalami peningkatan. Taman Sains dan Teknologi dapat dikatakan mandiri/matang apabila telah memperlihatkan kinerja awal berupa (a) melaksanakan riset secara berkesinambungan, (b) menghasilkan perusahaan pemula, dan (c) mampu menarik industri ke kawasan untuk memanfaatkan layanan teknologi oleh Kawasan Sains dan Teknologi. Pada tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan 6 (enam) lokasi baru Science Techno Park yang dikembangkan dari 5 (lima) Universitas (Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember). Pada tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menambah pengembangan Science Techno Park di 3 (tiga) lokasi yaitu Science Techno Park Universitas Andalas (Padang, Sumatera Barat), Science Techno Park Universitas Indonesia (Depok, Jawa Barat) dan Science Techno Park Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Medan, Sumatera Utara), yang merupakan pengembangan dari Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada tahun 2019, 2 (dua) Science Techno Park yang berada di bawah wewenang Kemendikbudristek telah mandiri/matang, yakni Science Techno Park Universitas Indonesia dan Science Techno Park Universitas Andalas. https://jdih.kemdikbud.go.id
Kemendikbudristek sebagai kementerian teknis di bidang pendidikan terus mengembangkan mekanisme tata kelola untuk meyakinkan daerah agar menggunakan anggaran pendidikan yang dikelolanya untuk mendukung program prioritas pemerintah. Gambar 1.30 Anggaran Pendidikan Pusat dan Daerah Tahun 2015-2020 (triliun rupiah) Sumber: Perpres tentang Rincian APBN, 2015-2020 154,4 138,1 138,1 149,7 163,1 187,9 254,2 262,0 262,0 279,5 308,4 284,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pusat Daerah https://jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.31 Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah Tahun 2019 Sumber: Perpres tentang Perincian APBN, 2019 Terdapat berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengelola dana transfer ke daerah, 2 (dua) diantaranya, adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dikelola sebagai unconditional transfer untuk menutup kesenjangan kapasitas fiskal daerah. Untuk Dana Alokasi Umum pendidikan, sebagian besar dana (87,6% (delapan puluh tujuh koma enam persen)) digunakan untuk belanja gaji bagi guru, tenaga pendidikan, serta aparat organisasi perangkat daerah di bidang pendidikan. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan pusat untuk mempengaruhi daerah dalam mengelola pembelanjaan Dana Alokasi Umum. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menggunakan kebijakan Dana Alokasi Khusus untuk mengendalikan belanja pendidikan di daerah. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan DAK Fisik - 16,9 triliun DAK Non Fisik - 117,7 triliun DAU Gaji - 147,9 triliun DAU Non Gaji - 21,0 triliun Gambar 1. SEQ Gambar_1. \* ARABIC 31 Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah Tahun 2019 https://jdih.kemdikbud.go.id untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan bersesuaian dengan program prioritas nasional seperti rehabilitasi, penambahan fasilitas, dan pembelian aset pendukung pembelajaran. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus Non Fisik digunakan untuk bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan PAUD/Kesetaraan, tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan guru, serta tunjangan khusus guru yang mengajar di daerah khusus. Gambar 1.32 menunjukkan adanya penurunan proporsi Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada periode tahun 2016-2020. Penurunan ini mungkin karena meningkatnya alokasi anggaran untuk Dana Alokasi Khusus Fisik. Untuk memaksimalkan pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Fisik, Kemendikbudristek perlu mengembangkan mekanisme tata kelola dengan memperkuat sinkronisasi dan koordinasi Dana Alokasi Khusus Fisik bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kemendikbudristek dapat mengembangkan mekanisme untuk mempengaruhi pola belanja daerah yang didanai melalui Dana Alokasi Umum dengan memperkuat analisis pola belanja daerah, melakukan sinkronisasi kebijakan perencanaan pendidikan daerah, memperkuat sosialisasi program-program pusat yang dapat didanai proses diseminasinya oleh daerah, dan memperkuat kualitas data pokok pendidikan sebagai alat verifikasi dan validasi proposal Dana Alokasi Khusus Fisik yang diajukan oleh daerah. Gambar 1.32 Anggaran Pendidikan Dana Transfer Khusus Tahun 2016-2020 (triliun rupiah) Sumber: Perpres tentang Rincian APBN, 2016-2020 2,7 2,7 9,1 16,9 18,5 117,3 117,3 112,3 117,7 112,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016 2017 2018 2019 2020 DAK Fisik DAK Non Fisik https://jdih.kemdikbud.go.id Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PAN-RB, 2019 Selanjutnya, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Kemendikbudristek menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik. Pada tahun 2020, indeks Reformasi Birokrasi berhasil mendapat nilai 77,95 (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh lima) dari target yang ditetapkan yaitu 78 (tujuh puluh delapan). Meskipun masih sedikit di bawah target, tren peningkatan sudah cukup baik, karena pada tahun 2015 indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 70,79 (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan). Capaian indeks Reformasi Birokrasi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingan capaian rata-rata kementerian/lembaga lainnya. Gambar 1.33 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2015-2020 dan Perbandingan dengan Rata-Rata Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Tahun 2017-2019 Selain indeks Reformasi Birokrasi, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung dengan bertambahnya unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 28 (dua puluh delapan) Satker dengan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi serta 2 (dua) Satker dengan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Capaian itu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Kemendikbudristek, yaitu (1) sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan 8 (delapan) area perubahan kepada seluruh Satker serta pendampingan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih 70,8 73,9 75,2 73,4 74,4 77,95 65 70 75 80 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek 74,4 72,2 72,4 75,2 73,4 74,4 70 72 74 76 2017 2018 2019 Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata K/L Kemendikbudristek Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PAN-RB, 2015-2020 https://jdih.kemdikbud.go.id dan Melayani, (2) fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi pelayanan publik, serta (3) penguatan agen perubahan melalui penyelenggaraan forum agen perubahan secara berkala, pelaksanaan rencana aksi agen perubahan di unit kerja terkait, dan penyusunan buku agen perubahan yang berjudul “Kisah Sukses Agen Perubahan Kemendikbud 2020” sebagai bahan sosialisasi. Terkait dengan laporan keuangan, Kemendikbudristek berhasil memperoleh kembali predikat Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2020 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga yang laporan keuangan secara material yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Capaian predikat ini tidak lepas dari asistensi penyusunan laporan keuangan di satuan kerja, penguatan tim Sistem Akuntansi Instansi Kemendikbudristek, serta analisis dan evaluasi laporan keuangan yang dilakukan secara berkala. Gambar 1.34 Opini Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud 2015-2020 Gambar 1.35 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud 2015-2020 75,30 75,19 79,67 80,93 81,62 82,30 2015 2016 2017 2018 2019 2020 https://jdih.kemdikbud.go.id Selanjutnya, dalam mengukur kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek terus mengalami peningkatan. Bahkan, pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhasil melewati target awal yaitu 81 (delapan puluh satu) dan dapat terealisasi sebesar 82,30 (delapan puluh dua koma tiga puluh). Indeks ini mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan layanan Unit Layanan Terpadu. Peningkatan indeks kepuasan Kemendikbudristek terjadi di seluruh bidang baik bidang pendidikan, kebudayaan, maupun layanan Unit Layanan Terpadu. Ketercapaian ini tidak lepas dari upaya Kemendikbudristek dalam pembinaan dan pendampingan petugas layanan Unit Layanan Terpadu serta publikasi program Kemendikbudristek untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang ada melalui media cetak, elektronik, daring, dan media sosial. Salah satu potensi untuk meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dan layanan publik Kemendikbudristek dapat dilakukan dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola, seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian, serta penguatan layanan publik melalui Unit Layanan Terpadu untuk mengakomodasi layanan informasi dan pengaduan. https://jdih.kemdikbud.go.id BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN A. Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai kementerian yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka visi Kemendikbudristek tahun 2020-2024 adalah: “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kemendikbudristek berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbudristek dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan visi dan misi presiden. B. Dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Menjalankan Misi Presiden dan Wakil Presiden Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut: https://jdih.kemdikbud.go.id
C. Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perumusan tujuan Kemendikbudristek ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kemendikbudristek. Tujuan Kemendikbudristek sebagai berikut:
D. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek menetapkan 5 (lima) sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu: https://jdih.kemdikbud.go.id Tabel 2.1 Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sasaran Strategis No Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sasaran Strategis 1 Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang 2 Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang 3 Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 4 Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan 5 Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel E. Perspektif Kebijakan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kemendikbudristek perlu menyusun arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan yang selaras. Oleh karena itu, dokumen Renstra Kemendikbudristek menyajikan 2 (dua) perspektif dalam pencapaiannya.
https://jdih.kemdikbud.go.id Gambar 2.1 Dimensi-Dimensi Profil Pelajar Pancasila Enam ciri tersebut menunjukkan bahwa Profil Pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja tetapi juga pada sikap dan perilaku yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan berkewargaan global.
Pada hakikatnya gagasan Ki Hadjar Dewantara yang kemudian disebut sebagai Merdeka Belajar, sejalan dengan konsep self regulated learning yang telah dikaji oleh beberapa ahli seperti Zimmerman; Boekaerts, Winne dan Hadwin, Pintrich; Efklides, serta Hadwin, Järvelä dan Miller (Panadero, 2017). Self regulated learning adalah keyakinan seseorang terhadap kapasitas dirinya dalam https://jdih.kemdikbud.go.id menentukan tindakan, pikiran dan perasaan yang mengarah pada pencapaian tujuan, sembari melakukan monitoring diri dan refleksi diri terhadap kemajuan dalam mencapai target. Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Semangat merdeka belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas. Semangat merdeka belajar, membentuk 5 (lima) pergeseran paradigma dalam kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan, sebagai berikut.
Dalam ekosistem yang berdampak, umpan balik yang berkelanjutan menjadikan semua pihak lebih berdaya.
Kepemimpinan pendidikan dengan semangat merdeka belajar tidak menjadikan instruksi sebagai satu-satunya bentuk komunikasi, akan tetapi kepemimpinan yang mendengarkan, memahami, dan mengenali praktik baik di lapangan. Upaya penguatan praktik baik akan menumbuhkan kepercayaan diri dan inisiatif pelaku pendidikan melakukan inovasi pembelajaran dan pendidikan.
Dengan semangat merdeka belajar ini, pelaku dalam ekosistem pendidikan akan lebih aktif dan lebih merasa berdaya, di manapun posisinya saat ini.
Semangat merdeka belajar pada akhirnya selaras dengan arah kebijakan nasional yang terkait dengan otonomi daerah, otonomi kampus, dan manajemen berbasis sekolah. Semangat merdeka belajar mendorong penguatan semua pihak untuk menjadi otonom sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan nasional dengan berpijak pada konteks satuan pendidikan dan daerah masing- masing. https://jdih.kemdikbud.go.id BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan akan berjalan efektif bila perencanaan kementerian/ lembaga dapat saling mendukung dan selaras. Untuk itu, Renstra Kemendikbudristek harus selalu mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:
Dari ketujuh agenda tersebut, Kemendikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan 3, 4, dan 7. Maka dari itu, arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikbudristek harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional berikut ini: Agenda Pembangunan 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber https://jdih.kemdikbud.go.id daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek sebagai berikut. Tabel 3.1 Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Agenda Pembangunan 3 No. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi A Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 1 Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang 2 Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang 3 Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang 4 Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang 5 Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel B Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing 1 Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang 2 Penguatan pendidikan tinggi berkualitas SS 4 Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan https://jdih.kemdikbud.go.id No. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 3 Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan penciptaan inovasi SS 4 Meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan Agenda Pembangunan 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek sebagai berikut. Tabel 3.2 Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Agenda Pembangunan 4 No. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi A Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter 1 Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang 2 Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 3 Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan https://jdih.kemdikbud.go.id No. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme karakter) serta relevansi di seluruh jenjang B Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia 1 Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antar warga SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 2 Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 3 Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 4 Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 5 Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel C Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas 1 Peningkatan budaya literasi SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 2 Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan https://jdih.kemdikbud.go.id No. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahasa dan aksara daerah, serta sastra 3 Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan Agenda Pembangunan 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem merit yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui strategi berikut. Tabel 3.3 Peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Agenda Pembangunan 7 No. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi A Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1 Penguatan manajemen aparatur sipil negara, melalui: penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara, peningkatan penerapan Manajemen sumber daya manusia berbasis sistem merit, dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada Kemendikbudristek SS 5 Menguatnya tata Kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel https://jdih.kemdikbud.go.id No. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2 Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terintegrasi SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 3 Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 4 Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran kementerian adalah sebagai berikut:
Strategi kemendikbudristek untuk mencapai kondisi semua anak usia sekolah dan prasekolah mendapatkan layanan pendidikan sebagai berikut: https://jdih.kemdikbud.go.id
Strategi kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lulusan pendidikan tinggi meningkat sebagai berikut:
Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia dan berkewarganegaraan global sebagai berikut:
Strategi kemendikbudristek untuk mencapai kondisi sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas sebagai berikut:
https://jdih.kemdikbud.go.id Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai berikut:
kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan komunikasi, termasuk penanaman nilai etos kerja, serta kemampuan berwirausaha sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja; dan
https://jdih.kemdikbud.go.id Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sebagai berikut:
pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi bidang pendidikan;
1) Penguatan Higher Order Thinking Skills (HOTS) Literacy dan Pendampingan dalam Pembelajaran; 2) Penguatan Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif; 3) Inovasi Pembelajaran Berbasis Model Kolaboratif dan Partisipatif; 4) Pengembangan Modul Digital Berbasis Micro Learning; 5) Program Micro Credentials Bersertifikat; dan 6) Program Pengalaman Belajar Mahasiswa di Luar Kampus. https://jdih.kemdikbud.go.id Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi sumber belajar yang relevan dan berkualitas sebagai berikut:
Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan sebagai berikut:
https://jdih.kemdikbud.go.id
Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional sebagai berikut:
Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut:
https://jdih.kemdikbud.go.id
Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:
https://jdih.kemdikbud.go.id Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sebagai berikut:
Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi tata kelola Kemendikbudristek akuntabel dan berkualitas sebagai berikut:
https://jdih.kemdikbud.go.id
Strategi Kemendikbudristek untuk mencapai kondisi pelayanan publik yang prima sebagai berikut:
C. Kerangka Regulasi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut. Tabel 3.4 Kerangka Regulasi No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian
Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:
pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).
Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023
Pokok-pokok perubahan, antara lain:
dan
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:
- apakah bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan.
Kebijakan pendanaan pendidikan dimaksud merupakan upaya negara dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam bagian pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tahun 2022 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian
Namun dimungkinkan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian menerima mahasiswa dari kementerian lain sepanjang program studi merupakan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian; dan
https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
2015. Dalam ketentuan di Undang-Undang ini, bahasa dan sastra daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat (diwakili oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek) berwenang, antara lain, menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Tahun 2024
Analisis dan sintesis yang tepat diperlukan sebagai rekomendasi kebijakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tahun 2022
Tahun 2022
Tahun 2022
(8), dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tahun 2022 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Target Penyelesaian
Tahun 2022 D. Kerangka Kelembagaan Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikbudristek sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kemendikbudristek harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.
https://jdih.kemdikbud.go.id
Setiap Unit Eselon I tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal berfungsi sebagai sekretaris pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Sementara itu, masing-masing direktorat jenderal dan badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis sesuai bidangnya masing-masing. Adapun Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian. https://jdih.kemdikbud.go.id https://jdih.kemdikbud.go.id
Untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan talent terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh aparatur sipil negara.
Tabel 3.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020 No Unit Kerja Jumlah 1 Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 778 2 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 1.316 3 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 1.322 4 Direktorat Jenderal Kebudayaan 3.035 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 4.819 https://jdih.kemdikbud.go.id Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 252 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 1.678 8 Inspektorat Jenderal 391 9 Sekretariat Jenderal 1.432 10 Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 109.703 Total 124.726
Tabel 3.6 Proyeksi Kebutuhan SDM Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 No Unit Kerja Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 40 38 43 35 44 2 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 33 35 26 24 24 3 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 160 164 150 168 170 4 Direktorat Jenderal Kebudayaan 150 152 187 162 177 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 188 193 197 204 227 6 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 41 30 37 30 30 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 22 10 28 19 24 8 Inspektorat Jenderal 30 21 25 31 27 https://jdih.kemdikbud.go.id 9 Sekretariat Jenderal 87 71 100 86 78 10 Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 11.201 10.563 11.150 11.796 11.334 Total 11.952 11.277 11.943 12.555 12.135
Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbudristek berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2020- 2024 mampu mendorong tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas, termasuk pula manajemen serta kinerja sumber daya manusia yang tinggi. Sumber daya manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan https://jdih.kemdikbud.go.id Kemendikbudristek Sehubungan dengan begitu pentingnya sumber daya manusia aparatur, manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula, dalam reformasi birokrasi, aspek sumber daya manusia aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek sumber daya manusia aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kemendikbudristek juga merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, Kemendikbudristek juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi 8 (delapan) area perubahan, yakni:
https://jdih.kemdikbud.go.id BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. Target Kinerja Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikbudristek menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP). Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2021 Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 Target 2021 SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun % 40,2 42,62 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat % 105,97 104,4 8 IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat % 92,46 94,34 IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 86,18 88,39 IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % 33,47 34,56 SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) Nilai 3 3,25 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 57,2 58,2 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,5 27,4 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca Nilai - 394 IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika Nilai - 385 IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains Nilai - 399 IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan % 47,1 48,30 https://jdih.kemdikbud.go.id Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 Target 2021 IKSS 2.8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan % 64,77 65,25 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional % 47,43 48,33 IKSS 2.10 Persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri % 12 18 IKSS 2.11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri % 69 71,8 SS 3 Menguatnya karakter peserta didik IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 35 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 10 15 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 10 15 SS 4 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 510 515 IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah orang 34.000 50.00 0 IKSS 4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 55,5 57,3 SS 5 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel IKSS 5.1 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP WTP IKSS 5.2 Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,5 73 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud Indeks 81 82 IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud Indeks 78 81 https://jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.2 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024 Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target Baseline 2022 2023 2024 SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Angka Kesiapan Sekolah % 74,96 75,38 75,59 75,79 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun % 99,26 99,30 99,32 99,34 IKSS 1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun % 95,74 96,14 96,34 96,55 IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SM LB/ Sederajat % 84,53 88,39 92,80 95,00 IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi % 30,85 31,52 36,64 37,63 SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD Nilai 0.49 0.51 0.52 0.53 IKSS 2.2 Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum
Adapun 9 (sembilan) rincian program untuk tahun 2020 adalah sebagai terlihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut: Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud
Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional
Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
Meningkatnya kualitas film dan iklan film Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi. Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional Persentase tingkat keberhasilan Budaya Sensor Mandiri.
Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional
Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
Meningkatnya karakter peserta didik
Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini,
Terwujudnya tata kelola Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang berkualitas
Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri
Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri Jumlah sumber daya manusia lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas
Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas
Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program kebudayaan yang inklusif
Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas
dan
Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas Nilai kinerja Inspektorat Jenderal
Meningkatnya budaya literasi Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan). Meningkatnya daya hidup bahasa daerah Indeks daya hidup bahasa daerah. Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional
Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas
Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan
Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi
Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar
Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas
Selanjutnya, terdapat 6 (enam) program pada tahun 2021, sesuai dengan restrukturisasi program Kementerian/Lembaga, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.4 sebagai berikut: https://jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud
Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Meningkatnya kualitas film dan iklan film Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud
Meningkatnya Komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan
Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Terwujudnya sistem perbukuan nasional
Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi
Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
Meningkatnya partisipasi peserta asesmen nasional terstandar Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui asesmen nasional terstandar x
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
Meningkatnya karakter peserta didik
Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan
Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri
Meningkatnya relevansi lulusan kursus dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri
Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri.
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
Terwujudnya peningkatan
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program mutu pengelolaan kebudayaan
Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia
Meningkatnya budaya literasi Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan). Meningkatnya kelestarian bahasa daerah Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya. Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional
Selanjutnya, terdapat 6 (enam) program pada tahun 2022-2024, yang disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kemendikbudristek, sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.5 sebagai berikut: Tabel 4.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022-2024 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
dan
Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbudristek Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek.
Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan
https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
Terwujudnya buku yang berkualitas Jumlah buku yang berkualitas dan memenuhi standar. Meningkatnya mutu pendidikan melalui penjaminan mutu pendidikan
Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional
Meningkatnya prestasi peserta didik yang meraih prestasi di tingkat internasional Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional.
Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat.
Menguatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi
Menguatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus. Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi dari PT Akademik Jumlah keluaran penelitian PT Akademik yang diterapkan oleh masyarakat. https://jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya sitasi publikasi ilmiah dari PT Akademik Jumlah sitasi dari publikasi ilmiah PT Akademik di jurnal internasional.
Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni. Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
Meningkatnya kelestarian bahasa daerah Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya. https://jdih.kemdikbud.go.id B. Kerangka Pendanaan Upaya untuk mencapai tujuan Kemendikbudristek dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek dibagi ke dalam 2 (dua) periode yakni:
Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021-2022 No. Program Pagu 2021 Pagu 2022 1. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun 11.868.301.547.000 10.139.195.732 2. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 1.087.702.794.000 705.222.791 3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 12.269.248.017.000 11.439.457.777
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.669.792.391.000 3.061.582.460 6. Program Dukungan Manajemen 23.433.723.791.000 19.003.441.979 JUMLAH 81.534.001.080.000 72.994.908.331 https://jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024 No. Program Indikasi Kebutuhan Anggaran 2023 2024 1. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun 10.443.371.604.000 10.756.672.752.000 2. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 726.379.475.000 748.170.859.000 3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 11.782.641.510.000 12.136.120.756.000 4. Program Pendidikan Tinggi 29.505.387.820.000 30.390.549.454.000 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.153.429.934.000 3.248.032.832.000 6. Program Dukungan Manajemen 19.573.545.238.000 20.160.751.596.000 JUMLAH 75.184.755.581.000 77.440.298.248.000 https://jdih.kemdikbud.go.id BAB V PENUTUP Penyesuaian Renstra Kemendikbudristek ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagaimana yang menjadi mandat Kemendikbudristek dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi di perguruan tinggi. Renstra Kemendikbudristek ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; (4) pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra Indonesia serta pengarusutamaannya dalam pendidikan; (5) peningkatan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi dan ilmu pengetahuan; dan (6) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, termasuk penguatan peran Kemendikbudristek sebagai kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah. Renstra ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikbudristek beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbudristek menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbudristek, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyesuaian Renstra Kemendikbudristek menjadi pedoman dan arah pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup Kemendikbudristek, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan. https://jdih.kemdikbud.go.id Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kemendikbudristek ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan, kebudayaan, selama lima tahun mendatang. Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2020 2020 SS 1 IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun % 40,20 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat % 105,97 IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat % 92,46 IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 86,18 IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % 33,47 SS 2 IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 57,20 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,50 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca nilai - IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika nilai - IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains nilai - IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan % 47,10 IKSS 2.8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan % 64,77 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional % 47,43 IKSS 2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri % 12 IKSS 2.11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri % 69 SS 3 IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 10 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 10 SS 4 IKSS 4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 510 IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah orang 34.000 IKSS 4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 55,50 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan Unit Pelaksana Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang Menguatnya karakter peserta didik Alokasi (Rp Miliar) LAMPIRAN A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SS 5 IKSS 5.1 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP IKSS 5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,50 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud indeks 81 IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud indeks 78 023.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud 22.788,64 Sekretariat Jenderal SP 1.1 IKP 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud predikat BB IKP 1.1.2 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP IKP 1.1.3 Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud kategori sangat baik IKP 1.1.4 Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN % 80 IKP 1.1.5 Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement % 80 IKP 1.1.6 Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen % 10 IKP 1.1.7 Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu indeks 84 IKP 1.1.8 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,50 IKP 1.1.9 Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah % 16 IKP 1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK % 2,79 IKP 1.1.11 Persentase pedayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan % 53,33 SP 1.2 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud IKP 1.2.1 Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM % 10 IKP 1.2.2 Nilai PMPRB Kemendikbud nilai 87 SP 1.3 Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional IKP 1.3.1 Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya) % 76,47 IKP 1.3.2 Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional % 0 SP 1.4 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter IKP 1.4.1 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 10 IKP 1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 10 SP 1.5 Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan IKP 1.5.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya rasio 0,69 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 1.5.2 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya rasio 0,18 IKP 1.5.3 Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran % 95 SP 1.6 Meningkatnya kualitas film dan iklan film IKP 1.6.1 Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi % 83 SP 1.7 Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional IKP 1.7.1 Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri % 67 1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja 113,25 Biro Perencanaan SK Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud IKK Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud % 100 IKK Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran % 92,25 IKK Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik kategori Baik SK Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan IKK Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah item 1 IKK Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan % 70 IKK Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output % 72 IKK Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu % 71 SK IKK Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu laporan 3 IKK Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A % 45 SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan IKK Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80 nilai 80 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara 198,33 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran IKK Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya orang 509 IKK Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal % 70 IKK Persentase penyelesaian kerugian negara % 20 IKK Persentase Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91 % 85 IKK Persentase Satker yang capaian target PNBP-nya > 100% % 85 IKK Persentase Satker yang mengajukan usulan penetapan PK-BLU % 100 IKK Persentase Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A % 70 IKK Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah lembaga 5.000 Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SK IKK Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu % 100 IKK Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) laporan 13 IKK Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A % 80 IKK Jumlah laporan BMN yang disusun laporan 9 IKK Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN % 81 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A predikat A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91 nilai 91 1982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara 66 Biro Sumber Daya Manusia SK Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud IKK Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan % 60 IKK Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu % 75 IKK Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80 % 85 IKK Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi % 84 SK IKK Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi % 80 IKK Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen % 59 IKK Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu % 60 IKK Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja % 83 IKK Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat fungsional % 45 IKK Persentase kesesuaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi % 70 IKK Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan pelindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai % 79 IKK Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja % 55 IKK Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK % 76 SK Meningkatnya tata kelola Biro SDM IKK Predikat SAKIP Biro SDM minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90 nilai 90 4265 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana 27,87 Biro Organisasi dan Tata Laksana SK Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM) satker 22 IKIK Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi unit utama 9 IKIK Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi unit utama 9 SK IKK Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif % 60 IKK Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud % 50 IKK Persentase Satker yang menerapkan analisis jabatan dilingkungan Kemendikbud % 50 SK Meningkatnya tata kelola Biro Ortala IKK Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Ortala minimal 91 nilai 91 1981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum 60,23 Biro Hukum SK Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan IKK Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi % 100 IKK Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud % 100 IKK Persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun % 100 SK Meningkatnya tata kelola Biro Hukum IKK Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91 nilai 91 1987, 4079 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di kawasan Asia Tenggara 502,73 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sama IKK Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan % 70 IKK Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan orang 650 IKK Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri % 70 SK IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media % 80 IKK Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud koleksi 750 IKK Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat laporan 179 SK Meningkatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungan Kemendikbud Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik % 82 SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama yang berkualitas di kawasan asia tenggara IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Asia Tenggara satuan pendidikan 30 IKK Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara penelitian 20 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 20 IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 200 IKK Jumlah Instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika di kawasan Asia Tenggara Orang 472 IKK Jumlah Instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenggara orang 1.200 IKK Jumlah Instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara orang 300 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan parenting yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenggara lembaga 15 SK Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 nilai 86 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa 429,71 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah Satker yang melaksanakan PBJ melalui e-procurement satker 167 IKK Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik % 10 SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91 nilai 91 1991 Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan 394,93 Pusat Data dan Teknologi Informasi SK Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan IKK Persentase belanja sekolah melalui online marketplace kecuali 3T % 20 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital orang 28.000 IKK Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan platform toolkit pembelajaran orang 300.237 IKK Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui platform pencarian kerja online orang 100.000 IKK Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran % 60 SK IKK Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi) % 40,33 IKK Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data % 66,33 SK IKK Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK % 20 IKK Persentase downtime tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud % 2 IKK Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kemendikbud % 20 SK Meningkatnya tata kelola Pusdatin IKK Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusdatin minimal 95 nilai 95 5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 173,45 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25 nilai 87,25 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25 nilai 86,25 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75 nilai 86,75 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60 nilai 87,60 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,50 nilai 78,50 SK IKK Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35 % 87,35 IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A predikat A IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A predikat A IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A predikat A SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai IKK Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87.21 nilai 87,21 4267 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik 396,10 Pusat Prestasi Nasional Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan IKK Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya) medali 221 IKK Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional orang 289 IKK Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional kompetisi 176 IKK Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semua jenjang satuan pendidikan - IKK Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta orang 50 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86 nilai 86 4268 Kebijakan Penguatan Karakter 459,79 Pusat Penguatan Karakter SK Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter IKK Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85 nilai 85 4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan 19.925,01 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan IKK Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen orang 17.927.992 IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah orang 773.064 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif orang 311.577 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85 nilai 85 5173 Peningkatan Sensor Film 41,25 Lembaga Sensor Film SK Meningkatnya jumlah film yang disensor IKK Jumlah film dan iklan film yang disensor film 38.500 SK Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri IKK Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri orang 1.250 SK Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film IKK Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB predikat BB https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90 nilai 90 023.16.13 Program Guru dan Tenaga Kependidikan 3.593,39 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SP 2.1 Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan IKP 2.1.1 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan % 8,61 SP 2.3 Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional IKP 2.3.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) % 90,73 IKP 2.3.2 Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1 % 89,19 IKP 2.3.3 Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak % 10 IKP 2.3.4 Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya % 14,20 IKP 2.3.5 Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan % 20 SP 2.4 Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas IKP 2.4.1 Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB predikat BB IKP 2.4.2 Jumlah Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 5636; 5637; 5638 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus 773,55 Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan IKK Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 2.266 IKK Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 6.797 IKK Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 6.117 SK Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya orang 37.469 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKDAS yang meningkat kinerja dan karirnya orang 90.894 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKMEN yang meningkat kinerja dan karirnya orang 71.637 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 678 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKDAS yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 941 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan DIKMEN yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 881 5634; 4271 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 1.093,36 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya Kompetensi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak orang 10.000 4271 Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 1.166,36 Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat orang 20.000 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 orang 400 5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 560,13 Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan IKK Rata-rata predikat Sakip Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 1 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 nilai 93 023.03.06 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6.050,60 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SP 3.1 Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun IKP 3.1.1 Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun) % 66,49 IKP 3.1.2 Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi) kab/kota 6 IKP 3.1.3 Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimum 75 (kategori tinggi) provinsi 6 SP 3.2 Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.2.1 Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi) % - https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 3.2.2 Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak satuan pendidikan - SP 3.3 Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.3.1 Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan % 58,68 IKP 3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 57,20 IKP 3.3.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,50 SP 3.4 IKP 3.4.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 IKP 3.4.2 Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum % 57,20 SP 3.5 Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.5.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu % 50 IKP 3.5.2 Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai % 1,80 IKP 3.5.3 Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan % 55 IKP 3.5.4 Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95 SP 3.6 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas IKP 3.6.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah minimal BB predikat BB IKP 3.6.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 11 4272 Penyediaan Layanan PAUD 358,60 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini SK Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas IKK Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD juta orang 7,48 IKK Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50% kab/kota 103 IKK Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10% kab/kota 115 IKK Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak satuan pendidikan - IKK Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3 IKK Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % - IKK Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan % 20 IKK Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif % 25 Meningkatnya karakter peserta didik https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 80 2003 Pembinaan Sekolah Dasar 1.122,75 Direktorat Sekolah Dasar SK Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100% kab/kota 391 IKK Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah - IKK Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % - IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 53 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,50 IKK Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 62,50 IKK Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 IKK Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,10 2000 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 944,48 Direktorat Sekolah Menengah Pertama SK Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100% kab/kota 317 IKK Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah - IKK Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % - IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 53 IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,50 IKK Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 62,50 IKK Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 IKK Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,20 5627 Pembinaan Sekolah Menengah Atas 514,67 Direktorat Sekolah Menengah Atas SK Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95% kab/kota 219 IKK Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah - IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % - IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 53 IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,50 IKK Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 73,84 IKK Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,10 5626 Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus 698,16 Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas IKK Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah - IKK Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi) % - IKK Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 9,65 IKK Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 IKK Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan pemda 514 IKK Jumlah Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan Pendidikan Keaksaraan orang 94.500 IKK Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 98,93 2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 350,26 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS % 99 IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran prov/kab /kota 300 IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 69 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL masing-masing Satker minimal 80 nilai 81 IKK Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,20 4273 Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD 490,07 Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya % 35 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya % 35 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP % 35 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan anak usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 80 5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan 1.571,61 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan SK Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan IKK Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (score card ) minimal 75 % 26,50 IKK Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk % 5 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95 023.18.15 Program Pendidikan Vokasi 7.790,28 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SP 4.1 Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan IKP 4.1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha % 45 IKP 4.1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR % 65,42 IKP 4.1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha % 47,80 IKP 4.1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR % 53,98 IKP 4.1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR % 52,20 IKP 4.1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha % 55,10 SP 4.2 Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri IKP 4.2.1 Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri orang 2.600 IKP 4.2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian % 2 IKP 4.2.3 Persentase SMK yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional % 10 IKP 4.2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD % 1 IKP 4.2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory % 5 SP 4.3 Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri IKP 4.3.1 Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi orang 300 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 4.3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional % 20 IKP 4.3.3 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH lembaga 1 IKP 4.3.4 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) lembaga 3 SP 4.4 Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri IKP 4.4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri orang 300 SP 4.5 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas IKP 4.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB predikat BB IKP 6.5.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 4262, 4264 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri 2.808,30 IKK Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri orang 2.160 IKK Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri orang 440 IKK Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran sekolah 268 IKK Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana sekolah 268 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah 65 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory sekolah - IKK Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) sekolah 101 4263, 4264 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri 4.246,63 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi orang 3.318 IKK Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi orang 50 IKK Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri orang 50 IKK Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan lembaga 15 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional lembaga 20 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi Link and Match dengan industri prodi 46 IKK Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL sertifikat 100 IKK Jumlah Institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH lembaga 1 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU lembaga 3 4278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan 440,50 Direktorat Kursus dan Pelatihan SK Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri IKK Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang 100 IKK Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang 200 IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri lembaga 100 4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi 294,85 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 9 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 nilai 93 023.17.14 Program Pendidikan Tinggi 32.002,16 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SP 5.1 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi IKP 5.1.1 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University lembaga 3 IKP 5.1.2 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject lembaga 4 IKP 5.1.3 Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH lembaga 14 IKP 5.1.4 Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN) % 10 IKP 5.1.5 Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan % 64,77 IKP 5.1.6 Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR % 30 IKP 5.1.7 Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus % 30 IKP 5.1.8 Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) % 5 SP 5.2 Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan IKP 5.2.1 Persentase dosen yang bersertifikat % 45,10 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 5.2.2 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya % 69 IKP 5.2.3 Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 % 17,28 SP 5.3 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas IKP 5.3.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB predikat BB IKP 5.3.2 Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 4258,4259 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Pengembangan Kelembagaan 3.334,72 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembagaan SK Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas IKK Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka) prodi 850 IKK Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional prodi 20 IKK Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100 prodi 600 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University lembaga 13 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi lembaga 40 IKK Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri lembaga 1.000 SK Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas IKK Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun orang 200.000 IKK Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus orang 625 IKK Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha orang 3.000 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar) orang 51.500 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) orang 7.500 IKK Jumlah publikasi (artikel) internasional artikel 17.916 IKK Jumlah sitasi di jurnal internasional sitasi 42.821 IKK Jumlah prototipe dari perguruan tinggi prototipe 136 IKK Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi KI 972 IKK Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat paten 7 4260 Peningkatan Kualitas Sumber Daya 2.411,72 Direktorat Sumber Daya SK Tersedianya Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya orang 6.034 IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri orang 1.515 IKK Jumlah dosen yang mengikuti sertifkasi dosen orang 10.000 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya orang 3.070 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi Akademik yang mengikuti Program World Class Professor orang 60 SK Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi Center of Excellence IKK Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarananya lembaga 13 IKK Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarananya lembaga 13 IKK Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi lembaga 4 4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi 26.255,72 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 5 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 nilai 80 023.15.12 Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya 1.804,61 Direktorat Jenderal Kebudayaan SP 6.1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat IKP 6.1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni % 0,31 IKP 6.1.2 Jumlah festival skala internasional (Mega Events ) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan festival 9 IKP 6.1.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian % 34,22 SP 6.2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional IKP 6.2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan % 30 IKP 6.2.2 Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum CB - IKP 6.2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian % 30 IKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah % 10,78 SP 6.3 Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif IKP 6.3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni % 1,94 IKP 6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat % 22,09 IKP 6.3.3 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan % 20 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 6.3.4 Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki % 55 SP 6.4 Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan IKP 6.4.1 Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan % 40 IKP 6.4.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD % 35 IKP 6.4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda % 20 IKP 6.4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya % 30 SP 6.5 Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas IKP 6.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B predikat B IKP 6.5.2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPK 254 Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya takbenda IKK Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya takbenda orang 400 SK Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan IKK Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan OPK - SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan IKK Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan satuan pendidikan 5.100 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah satuan pendidikan 300 SK Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia IKK Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia event 20 SK Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan IKK Jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan desa 539 5179 Pelestarian Nilai Budaya 413,20 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional IKK Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional festival 30 5178 Pengelolaan Permuseuman SK Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah kunjungan Cagar Budaya orang 680.000 5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU IKK Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan CB 4.135 IKK Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU CB - 4274 Pengembangan Film, Musik dan Media Baru 163 Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru SK Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan IKK Jumlah pengunjung domestik Mega Events Kebudayaan orang 450.000 IKK Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar internasional % - Galeri Nasional Indonesia (Unit Pelaksana Teknis) IKK Jumlah pengunjung internasional Mega Events Kebudayaan orang 67.500 SK Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik IKK Jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik orang 1.000 SK Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru IKK Jumlah produksi film, musik dan media baru produksi 30 4275 Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan 10,10 Direktorat Pelindungan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan IKK Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan CB 150 IKK Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan WBTB 200 SK Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan IKK Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan izin 50 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat 53,20 Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah IKK Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah materi pelajaran 3 SK Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya IKK Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi orang 300 IKK Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya % 30 SK Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan wilayah adat 3 IKK Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan komunitas adat 25 SK Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa IKK Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa orang 359 4277 Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan 48 Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan IKK Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan lembaga 140 IKK Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi orang 1.620 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB kab/kota 100 IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB kab/kota - 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan 863,11 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan IKK Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah event 20 IKK Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional pemda 20 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD IKK Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD kab/kota 50 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD IKK Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD kab/kota 50 SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 10 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94 nilai 94 023.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud 221,82 Inspektorat Jenderal SP 7.1 Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud IKP 7.1.1 Persentase Satker yang berintegritas % 70 IKP 7.1.2 Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud % 10 IKP 7.1.3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 85 IKP 7.1.4 Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud skor 3,10 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 7.1.5 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP SP 7.2 Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan IKP 7.2.1 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi % 20 IKP 7.2.2 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota % 20 SP 7.3 Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas IKP 7.3.1 Nilai kinerja Inspektorat Jenderal nilai 94,40 1993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I 20,64 Inspektorat I SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I % 20 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I % 20 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I % 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I nilai 3,10 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I % 100 1994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II 19,72 Inspektorat II SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II % 20 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II % 20 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II % 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II nilai 3,10 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II % 100 1995 Penguatan Pengawasan Inspektorat III 19,72 Inspektorat III SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III % 20 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III % 20 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III % 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III skor 3,10 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III % 100 4270 Penguatan Pengawasan Inspektorat IV 21,17 Inspektorat IV SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV % 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV nilai 3,10 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV % 100 1996 Penguatan Audit Investigasi 10,73 Inspektorat Investigasi SK Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN IKK Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan % 20 IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 85 IKK Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi % 72 IKK Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti % 75 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud 129,84 Sekretariat Inspektorat Jenderal SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal IKK Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK % 65 IKK Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi orang 1.149 IKK Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A predikat A IKK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal minimal 91 nilai 98 IKK Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal nilai 92 023.13.10 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 516,16 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SP 8.1 Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia IKP 8.1.1 Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji % 42 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 8.1.2 Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik % 26 SP 8.2 Meningkatnya budaya literasi IKP 8.2.1 Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) indeks 58,20 SP 8.3 Meningkatnya daya hidup bahasa daerah IKP 8.3.1 Indeks daya hidup bahasa daerah indeks 0,55 SP 8.4 Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional IKP 8.4.1 Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia negara 30 IKP 8.4.2 Jumlah pemelajar BIPA orang 75.865 SP 8.5 Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas IKP 8.5.1 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB predikat BB IKP 8.5.2 Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 2 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 71,26 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra SK Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia IKK Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) baterai 22 IKK Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan naskah 18 IKK Jumlah bahan ajar kebahasaan naskah 89 IKK Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian dokumen 43 SK Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia IKK Jumlah kosakata bahasa Indonesia kosakata 130.030 SK Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan IKK Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan lembaga 323 IKK Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) orang 993 IKK Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan bahan 50 2022 Pembinaan Bahasa dan Satra 42,07 Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra SK Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik IKK Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina lembaga 3.589 SK Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca IKK Jumlah buku bermutu yang diterjemahkan judul 100 IKK Jumlah buku pengayaan literasi judul 711 IKK Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca buku 120 SK Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra orang 73.050 5289 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah 233,23 Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah orang 17.000 IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah orang 17.000 IKK Jumlah produk kesastraan terkembangkan sastra 6 2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 169,60 Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 5 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91 nilai 91 023.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud 935 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan SP 9.1 Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum IKP 9.1.1 Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan % 100 SP 9.2 Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional IKP 9.2.1 Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas % 13 IKP 9.2.2 Persentase pelaku perbukuan yang dibina % 15 SP 9.3 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran IKP 9.3.1 Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran % 100 IKP 9.3.2 Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran % 5 SP 9.4 Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan IKP 9.4.1 Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global publikasi 31 IKP 9.4.2 Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah laporan 33 https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 9.4.3 Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan % 17 IKP 9.4.4 Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan % 19 SP 9.5 Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi IKP 9.5.1 Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP % 98 IKP 9.5.2 Persentase satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai dengan SNP % 38 IKP 9.5.3 Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 SP 9.6 Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar IKP 9.6.1 Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar % 100 IKP 9.6.2 Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar % - SP 9.7 Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas IKP 9.7.1 Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minimal BB predikat BB IKP 9.7.2 Jumlah Satker di Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 2027 Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan 93,55 Pusat Kurikulum dan Perbukuan SK Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun IKK Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan model 9 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan satuan pendidikan 50 IKK Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi laporan penelitian 6 SK Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat IKK Jumlah buku pendidikan yang disusun judul buku 75 IKK Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar judul buku 2.000 IKK Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi lembaga 20 IKK Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi orang 250 IKK Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi profesi pelaku perbukuan 2 IKK Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi buku 2.000 2029 Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran 121,88 Pusat Asesmen dan Pembelajaran SK Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen model pembelajaran 36 IKK Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran mitra 50 SK Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan IKK Jumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan soal 67.280 IKK Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer satuan pendidikan 89.000 IKK Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikan pembelajaran % 5 IKK Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran dokumen 7 5632 Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan 36,79 Pusat Penelitian Kebijakan SK Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan laporan penelitian 18 IKK Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan laporan penelitian 18 IKK Jumlah hasil penjaminan mutu dokumen 8 5633 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi 169,67 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional SK Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian Arkeologi laporan penelitian 104 IKK Jumlah rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi rumah peradaban 22 2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi 470,28 Badan Independen SK Terlaksananya akreditasi sekolah/madrasah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP satuan pendidikan 5.000 SK Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP satuan pendidikan 5.000 SK Tersedianya Standar Nasional Pendidikan (SNP) berbasis pada hasil kualitas lulusan (learning outcome) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan https://jdih.kemdikbud.go.id 2020 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 SK Terselenggaranya pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik Sesuai SNP IKK Jumlah peserta didik yang diukur kompetensinya orang 8.424.500 IKK Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya satuan pendidikan - 2032 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud 42,82 Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 3 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 90.80 nilai 90,80 https://jdih.kemdikbud.go.id B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 2021 2021 SS 1 IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun % 42,62 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat % 104,48 IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat % 94,34 IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 88,39 IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % 34,56 SS 2 IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3,25 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 58,20 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 27,40 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca nilai 394 IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika nilai 385 IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains nilai 399 IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan % 48,30 IKSS 2.8 Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan % 65,25 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional % 48,33 IKSS 2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri % 18 IKSS 2.11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri % 71,80 SS 3 IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 15 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 15 SS 4 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang Menguatnya karakter peserta didik Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKSS 4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 515 IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah orang 50.000 IKSS 4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 57,30 SS 5 IKSS 5.1 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP IKSS 5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 73 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud indeks 82 IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud indeks 81 1 Program Dukungan Manajemen 3.219,29 Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal SP 1.1 IKP 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud predikat BB IKP 1.1.2 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP IKP 1.1.3 Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud kategori sangat baik IKP 1.1.4 Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN % 85 IKP 1.1.5 Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement % 85 IKP 1.1.6 Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen % 20 IKP 1.1.7 Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu indeks 84,50 IKP 1.1.8 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 73 IKP 1.1.9 Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah % 20 IKP 1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK % 4,87 IKP 1.1.11 Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan % 68,75 SP 1.2 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud IKP 1.2.1 Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM % 17 IKP 1.2.2 Nilai PMPRB Kemendikbud nilai 88 SP 1.3 Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional IKP 1.3.1 Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya) % 76,78 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 1.3.2 Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional % 50 SP 1.4 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter IKP 1.4.1 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 15 IKP 1.4.2 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 15 SP 1.5 Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan IKP 1.5.1 Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran % 96,16 SP 1.6 Meningkatnya kualitas film dan iklan film IKP 1.6.1 Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi % 85 SP 1.7 Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional IKP 1.7.1 Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri % 70 SP 1.8 Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud IKP 1.8.1 Persentase Satker yang berintegritas % 75 IKP 1.8.2 Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud % 20 IKP 1.8.3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 85 IKP 1.8.4 Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud skor 3,20 SP 1.9 Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan IKP 1.9.1 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi % 35 IKP 1.9.2 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota % 35 2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4.664,24 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan SP 2.1 Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan IKP 2.1.1 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan % 13,53 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SP 2.2 Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional IKP 2.2.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) % 91,05 IKP 2.2.2 Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 % 89,20 IKP 2.2.3 Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak % 30 IKP 2.2.4 Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya % 28,40 IKP 2.2.5 Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan % 40 SP 2.3 Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah IKP 2.3.1 Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan % 64,68 IKP 2.3.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 58,20 IKP 2.3.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 27,40 SP 2.4 Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.4.1 Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan % 100 SP 2.5 Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.5.1 Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas % 30 IKP 2.5.2 Persentase pelaku perbukuan yang dibina % 35 SP 2.6 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.6.1 Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran % 100 IKP 2.6.2 Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran % 50 SP 2.7 Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.7.1 Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global publikasi 47 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 2.7.2 Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah laporan 44 IKP 2.7.3 Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan % 36 IKP 2.7.4 Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan % 39 SP 2.8 Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.8.1 Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP % 98 IKP 2.8.2 Persentase satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai dengan SNP % 55 IKP 2.8.3 Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 SP 2.9 Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.9.1 Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar % 100 3 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 23.265,62 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Sekretariat Jenderal SP 3.1 Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun IKP 3.1.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya rasio 0,71 IKP 3.1.2 Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun) % 68,06 IKP 3.1.3 Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi) kab/kota 56 IKP 3.1.4 Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimum 75 (kategori tinggi) provinsi 10 SP 3.2 Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.2.1 Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi) % 5 IKP 3.2.2 Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak satuan pendidikan 4.503 SP 3.3 Meningkatnya karakter peserta didik https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 3.3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 IKP 3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum % 58,20 SP 3.4 Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.4.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu % 60 IKP 3.4.2 Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai % 15,86 IKP 3.4.3 Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan % 60 IKP 3.4.4 Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 8.023,99 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SP 4.1 Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan IKP 4.1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha % 48 IKP 4.1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR % 66,57 IKP 4.1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha % 49 IKP 4.1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR % 55,49 IKP 4.1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik yang berkualifikasi akademik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR % 54,15 IKP 4.1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha % 56,30 SP 4.2 Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri IKP 4.2.1 Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri orang 5.200 IKP 4.2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian % 4 IKP 4.2.3 Persentase SMK yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional % 15 IKP 4.2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD % 1,30 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 4.2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory % 8 SP 4.3 Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri IKP 4.3.1 Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi orang 600 IKP 4.3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional % 30 IKP 4.3.3 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH lembaga 2 IKP 4.3.4 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) lembaga 4 SP 4.4 Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri IKP 4.4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri orang 400 5 Program Pendidikan Tinggi 43.726,54 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Sekretariat Jenderal SP 5.1 Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi IKP 5.1.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya rasio 0,19 IKP 5.1.2 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University lembaga 3 IKP 5.1.3 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject lembaga 4 IKP 5.1.4 Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH lembaga 17 IKP 5.1.5 Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN) % 11 IKP 5.1.6 Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan % 65,25 IKP 5.1.7 Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR % 33 IKP 5.1.8 Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus % 35 IKP 5.1.9 Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) % 8 SP 5.2 Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan IKP 5.2.1 Persentase dosen yang bersertifikat % 49,30 IKP 5.2.2 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya % 71,80 IKP 5.2.3 Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 % 17,96 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) 6 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 2.390,40 Direktorat Jenderal Kebudayaan; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SP 6.1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni % 0,31 IKP 6.1.2 Jumlah festival skala internasional (Mega Events ) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan festival 9 IKP 6.1.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian % 36 SP 6.2 Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.2.1 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan % 30 IKP 6.2.2 Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum CB - IKP 6.2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian % 30 IKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah % 12 SP 6.3 Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni % 1,96 IKP 6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat % 22,33 IKP 6.3.3 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan % 30 IKP 6.3.4 Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki % 55,20 SP 6.4 Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.4.1 Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan % 42 IKP 6.4.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD % 40 IKP 6.4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda % 30 IKP 6.4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya % 50 SP 6.5 Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKP 6.5.1 Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji % 44 IKP 6.5.2 Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik % 35 SP 6.6 Meningkatnya budaya literasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.6.1 Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) indeks 61,40 SP 6.7 Meningkatnya daya hidup bahasa daerah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.7.1 Indeks daya hidup bahasa daerah indeks 0,56 SP 6.8 Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.8.1 Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia negara 31 IKP 6.8.2 Jumlah pemelajar BIPA orang 80.865 Sekretariat Jenderal 30.788,64 1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan SK Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud IKK Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud % 100 IKK Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran % 92,50 IKK Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik kategori Baik SK IKK Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah item 2 IKK Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan % 75 IKK Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output % 74 IKK Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu % 72 SK Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud IKK Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu laporan 3 IKK Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A % 60 SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80 nilai 80 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara Biro Keuangan dan Barang Milik Negara SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran IKK Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya orang 869 IKK Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal % 73 IKK Persentase penyelesaian kerugian negara % 25 IKK Persentase Satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal 91 % 95 IKK Persentase Satker yang capaian target PNBP-nya > 100% % 90 IKK Persentase Satker yang mengajukan usulan penetapan PK-BLU % 100 IKK Persentase Satker BLU yang memiliki kinerja layanan dengan kategori minimal A % 75 IKK Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah lembaga 5.000 SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud IKK Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu % 100 IKK Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) laporan 13 IKK Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A % 85 IKK Jumlah laporan BMN yang disusun laporan 9 IKK Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN % 82 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A predikat A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91 nilai 92 1982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Biro Sumber Daya Manusia SK Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud IKK Persentase pegawai yang memenuhi persyaratan kompetensi jabatan % 70 IKK Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampu % 80 IKK Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80 % 95 IKK Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi % 90 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SK Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud IKK Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi % 85 IKK Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi dengan hasil asesmen % 68 IKK Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja individu % 70 IKK Persentase pegawai yang menjalani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah kerja sesuai kompetensi dan kinerja % 87 IKK Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat fungsional % 50 IKK Persentase kesesuaian sasaran kerja pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi % 77 IKK Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan pelindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan pegawai % 83 IKK Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kinerja % 60 IKK Persentase layanan kepegawaian berbasis TIK % 82 SK Meningkatnya tata kelola Biro SDM IKK Predikat SAKIP Biro SDM minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90 nilai 91 4265 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana Biro Organisasi dan Tata Laksana SK Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal IKK Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM) satker 37 IKK Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian reformasi birokrasi unit utama 9 IKK Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian reformasi birokrasi unit utama 9 SK Meningkatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungan Kemendikbud IKK Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif % 70 IKK Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud % 60 IKK Persentase Satker yang menerapkan analisis jabatan di lingkungan Kemendikbud % 70 SK Meningkatnya tata kelola Biro Ortala IKK Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Ortala minimal 91 nilai 92 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) 1981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum Biro Hukum SK Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan IKK Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi % 100 IKK Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud % 100 IKK Persentase nota kesepahaman bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun % 100 SK Meningkatnya tata kelola Biro Hukum IKK Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Hukum minimal 91 nilai 92 1987, 4079 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sama IKK Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan % 75 IKK Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan orang 700 IKK Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri % 75 SK Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media % 82 IKK Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud koleksi 800 IKK Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat laporan 179 SK Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat IKK Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik % 83 SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan kerja sama yang berkualitas di kawasan Asia Tenggara IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Asia Tenggara satuan pendidikan 32 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara penelitian 20 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 20 IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 150 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Matematika di kawasan Asia Tenggara Orang 420 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenggara orang 1.250 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara orang 350 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan parenting yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenggara lembaga 15 SK Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 nilai 88 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah Satker yang melaksanakan PBJ melalui e-procurement satker 207 IKK Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik % 20 SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91 nilai 92 1991 Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Teknologi Informasi SK Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase belanja sekolah melalui online marketplace kecuali 3T % 30 IKK Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital orang 40.000 IKK Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan platform toolkit pembelajaran orang 408.323 IKK Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui platform pencarian kerja online orang 299.290 IKK Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran % 70 SK Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran IKK Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi) % 55,25 IKK Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data % 82,25 SK Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK IKK Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK % 40 IKK Persentase downtime tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud % 1,75 IKK Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kemendikbud % 15 SK Meningkatnya tata kelola Pusdatin IKK Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusdatin minimal 95 nilai 95 5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25 nilai 87,50 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25 nilai 86,80 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75 nilai 87 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60 nilai 87,90 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,50 nilai 80,01 SK Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas IKK Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35 % 87,60 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A predikat A IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A predikat A IKK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A predikat A SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai IKK Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87.21 nilai 87,71 4267 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Pusat Prestasi Nasional SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan IKK Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya) medali 238 IKK Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional orang 310 IKK Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional kompetisi 194 IKK Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semua jenjang satuan pendidikan 200 IKK Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta orang 60 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86 nilai 87 4268 Kebijakan Penguatan Karakter Pusat Penguatan Karakter SK Terlaksananya penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan karakter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Penguatan Karakter IKK Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minimal 85 nilai 86 4269 Layanan Pembiayaan Pendidikan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen orang 17.927.992 IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah orang 1.102.587 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif orang 321.024 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK Predikat SAKIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85 nilai 86 5173 Peningkatan Sensor Film Lembaga Sensor Film SK Meningkatnya jumlah film yang disensor IKK Jumlah film dan iklan film yang disensor film 39.500 SK Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri IKK Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri orang 2.000 SK Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film IKK Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90 nilai 91 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 3.701,20 5636, 5637, 5638 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan IKK Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 2.266 IKK Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 6.797 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga kependidikan penggerak satuan pendidikan 6.117 SK Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kinerja dan karirnya orang 37.469 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya orang 90.894 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya orang 71.637 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 678 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 941 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 881 5634; 4271 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak orang 20.000 4271 Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat Orang 50.000 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 Orang 400 5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM satker 1 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 nilai 93,20 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6.232,10 4272 Penyediaan Layanan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) SK Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas IKK Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD juta orang 8,65 IKK Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50% kab/kota 154 IKK Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10% kab/kota 135 IKK Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak satuan pendidikan 626 IKK Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3,25 IKK Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % 5 IKK Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan % 40 IKK Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif % 35 IKK Persentase data pokok PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 90 2003 Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Sekolah Dasar SK Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100% kab/kota 401 IKK Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah 1.172 IKK Persentase SD yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % 5 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 55 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 27,40 IKK Persentase SD yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 65 IKK Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 IKK Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,20 2000 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Sekolah Menengah Pertama SK Tersedianya layanan pendidikan SMP yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100% kab/kota 327 IKK Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah 1.603 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % 5 IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 55 IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 27,40 IKK Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 65 IKK Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 IKK Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,90 5627 Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Sekolah Menengah Atas SK Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95% kab/kota 229 IKK Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah 650 IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) % 5 IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 55 IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 27,40 IKK Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 76,06 IKK Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 IKK Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95 5626 Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas IKK Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah 452 IKK Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi) % 5 IKK Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran % 14,08 IKK Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 35 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan pemda 514 IKK Jumlah orang dewasa yang mendapat layanan pendidikan keaksaraan orang 94.500 IKK Persentase data pokok pendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 99,19 2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah SK Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS % 99 IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penganggaran prov/kab /kota 330 IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Penidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 14 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80 nilai 82 IKK Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,40 4273 Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya % 50 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya % 50 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP % 40 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 90 5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan SK Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan IKK Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimal 75 % 27,40 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk % 5 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan % 95,20 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 8.023,99 4262, 4264 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meningkatnya jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri IKK Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan Upskilling dan Reskilling berstandar Industri orang 2.160 IKK Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri orang 440 IKK Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran sekolah 560 IKK Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana sekolah 292 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah 65 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Factory sekolah 420 IKK Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) sekolah 152 4263, 4264 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti sertifikasi kompetensi orang 3.818 IKK Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi orang 100 IKK Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri orang 50 IKK Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan lembaga 30 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi profesional lembaga 40 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi Link and Match dengan industri prodi 95 IKK Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL sertifikat 600 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PTN-BH lembaga 2 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU lembaga 4 4278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Kursus dan Pelatihan SK Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri IKK Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang 200 IKK Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang 200 IKK Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri lembaga 100 4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 5 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 nilai 93,50 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 32.962,22 4258, 4259 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Pengembangan Kelembagaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembagaan SK Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas IKK Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka) prodi 2.000 IKK Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional prodi 32 IKK Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100 prodi 700 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University lembaga 13 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi lembaga 45 IKK Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri lembaga 1.050 SK Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas IKK Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun orang 220.000 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi akademik D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus orang 700 IKK Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha orang 3.300 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar) orang 143.523 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) orang 8.250 IKK Jumlah publikasi (artikel) internasional artikel 21.226 IKK Jumlah sitasi di jurnal internasional sitasi 47.056 IKK Jumlah prototipe dari perguruan tinggi prototipe 178 IKK Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi KI 1.182 IKK Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat paten 10 4260 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Direktorat Sumber Daya SK Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya orang 9.463 IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri orang 1.790 IKK Jumlah dosen yang mengikuti sertifkasi dosen orang 10.000 IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya orang 3.090 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program World Class Professor orang 100 SK Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi Center of Excellence IKK Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarananya lembaga 24 IKK Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarananya lembaga 13 IKK Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi lembaga 4 4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 2 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 nilai 82 Direktorat Jenderal Kebudayaan 1.858,75 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) 4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPK Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda IKK Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda orang 500 SK Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan IKK Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan OPK - SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan IKK Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan satuan pendidikan 5.200 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah satuan pendidikan 944 SK Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia IKK Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia event 22 SK Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan IKK Jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan desa 914 5179 Pelestarian Nilai Budaya Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional IKK Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional festival 60 5178 Pengelolaan Permuseuman SK Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah IKK Jumlah kunjungan Cagar Budaya orang 700.000 5181 Pelestarian dan pengelolaan Peninggalan Purbakala SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU IKK Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan CB 4.230 IKK Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU CB 4274 Pengembangan Film, Musik dan Media Baru Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru SK Meningkatnya jumlah pengunjung Mega Events Kebudayaan https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah pengunjung domestik Mega Event s Kebudayaan orang 500.000 IKK Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar Internasional % IKK Jumlah pengunjung internasional Mega Events Kebudayaan orang 75.000 SK Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik IKK Jumlah orang yang mengakses platform kerjasama distribusi film dan musik orang 2.000 SK Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru IKK Jumlah produksi film, musik dan media baru produksi 35 4275 Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Direktorat Perlindungan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan WBTB yang ditetapkan IKK Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan CB 180 IKK Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan WBTB 225 SK Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan IKK Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan izin 60 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah IKK Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah materi pelajaran 3 SK Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya IKK Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi orang 500 IKK Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya % 30 SK Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan IKK Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan wilayah adat 5 IKK Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan komunitas adat 30 SK Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat Desa orang 370 4277 Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan IKK Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan lembaga 230 IKK Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi orang 3.600 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB kab/kota 150 IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB kab/kota - 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan IKK Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah event 20 IKK Jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional pemda 20 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD IKK Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD kab/kota 50 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD IKK Jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD kab/kota 50 SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 2 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94 nilai 94,60 Inspektorat Jenderal 228,47 1993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I Inspektorat I SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I % 35 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I % 35 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I % 75 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I nilai 3,20 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I % 100,00 1994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II Inspektorat II SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II % 35 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II % 35 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II % 75 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II nilai 3,20 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II % 100 1995 Penguatan Pengawasan Inspektorat III Inspektorat III SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III % 35 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III % 35 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III % 75 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III skor 3,20 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III % 100 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) 4270 Penguatan Pengawasan Inspektorat IV Inspektorat IV SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV % 75 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV nilai 3,20 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV % 100 1996 Penguatan Audit Investigasi Inspektorat Investigasi SK Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN IKK Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan fraud /kecurangan % 30 IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 85 IKK Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi % 74 IKK Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti % 80 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud Sekretariat Inspektorat Jenderal SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal IKK Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK % 70 IKK Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi orang 1.607 IKK Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A predikat A IKK Nilai kinerja Inspektorat Jenderal nilai 95,10 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 531,65 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra SK Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia IKK Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) baterai 27 IKK Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan naskah 25 IKK Jumlah bahan ajar kebahasaan naskah 96 IKK Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian dokumen 32 SK Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah kosakata bahasa Indonesia kosakata 147.522 SK Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan IKK Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan lembaga 435 IKK Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) orang 1.213 IKK Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan bahan 75 2022 Pembinaan Bahasa dan Satra Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra SK Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik IKK Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina lembaga 3.977 SK Tersedianya buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca IKK Jumlah buku bermutu yang diterjemahkan judul 125 IKK Jumlah buku pengayaan literasi judul 786 IKK Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca buku 180 SK Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina IKK Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra orang 80.355 5289 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah orang 25.000 IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah orang 25.000 IKK Jumlah produk kesastraan terkembangkan sastra 10 2020 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM satker 2 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91 nilai 92 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 963,05 2027 Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan SK Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun IKK Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan model kurikulum 9 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan satuan pendidikan 200 IKK Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi laporan penelitian 6 SK Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat IKK Jumlah buku pendidikan yang disusun judul buku 93 IKK Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar judul buku 2.500 IKK Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi lembaga 20 IKK Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi orang 300 IKK Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi profesi pelaku perbukuan 2 IKK Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi buku 2.500 2029 Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran Pusat Asesmen dan Pembelajaran SK Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan IKK Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen model pembelajaran 72 IKK Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran mitra 200 SK Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan IKK Jumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan soal 18.000 IKK Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer satuan pendidikan 137.000 https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikan pembelajaran % 50 IKK Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan pembelajaran dokumen 7 5632 Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan SK Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan laporan penelitian 20 IKK Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan laporan penelitian 20 IKK Jumlah hasil penjaminan mutu dokumen 8 5633 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional SK Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil Penelitian Arkeologi laporan penelitian 105 IKK Jumlah Rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi rumah peradaban 22 2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi Badan Independen SK Terlaksananya akreditasi sekolah/madrasah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP satuan pendidikan 57.490 SK Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah Satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP satuan pendidikan 44.767 SK Tersedianya Standar Nasional Pendidikan (SNP) berbasis pada hasil kualitas lulusan (learning outcome) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan IKK Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 SK Terselenggaranya pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik Sesuai SNP https://jdih.kemdikbud.go.id 2021 2021 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana Alokasi (Rp Miliar) IKK Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya satuan pendidikan 271.523 2032 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 90.80 nilai 90,85 https://jdih.kemdikbud.go.id C. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 - 2024 Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Angka Kesiapan Sekolah % 74,96 75,38 75,59 75,79 BPS IKSS 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun % 99,26 99,30 99,32 99,34 BPS IKSS 1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun % 95,74 96,14 96,34 96,55 BPS IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 84,53 88,39 92,80 95,00 BPS IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi % 30,85 31,52 36.64 37,63 BPS SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD Nilai 0,49 0,51 0,52 0,53 BAN PAUD IKSS 2.2 Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya PTV SK Meningkatnya lulusan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKK 2.6.2.1 Jumlah mahasiswa yang berkualifikasi akademik D1- D4/S1 Terapan yang memperoleh peningkatan kompetensi atau mendapat pengalaman di luar kampus Orang 15.000 8.000 8.500 8.500 12.064,00 12.426,00 12.798,00 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Laporan internal SK Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 2.6.2.2 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang memiliki pengalaman kerja atau tersertifikasi di industri Orang 300 100 150 200 6.636,00 9.954,00 13.272,00 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi Laporan internal SK Meningkatnya Program Studi Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKK 2.6.2.3 Jumlah program studi vokasi yang menerapkan kurikulum link and match dengan dunia kerja Prodi - 825 950 1.075 9.500,00 9.785,00 10.079,00 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Laporan internal IKK 2.6.2.4 Jumlah program studi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Prodi 113 120 125 130 1.678.218,00 1.728.564,00 1.780.421,00 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi Laporan internal IKP 2.6.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha % 46,74 53,37 56,69 60 100.818,00 460.342,00 548.472,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Laporan Internal Suslat & Tracer Study 4278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan SK Meningkatnya lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKK 2.6.3.1 Jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan wirausaha Orang 70.385 17.164 85.000 100.000 88.661,00 419.435,00 494.555,00 Direktorat Kursus dan Pelatihan Dapodik, http://banper.binsuslat.k emdikbud.go.id, laporan pelaksanaan PKK dan PKW SK Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja IKK 2.6.3.2 Jumlah satuan pendidikan Kursus dan Pelatihan yang menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja Lembaga 974 1.075 1.794 2.430 12.157,00 40.908,00 53.917,00 Direktorat Kursus dan Pelatihan kursus.kemdikbud.go.id https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKP 2.6.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja % 12,31 50,00 55,00 60,00 263.385,43 299.153,23 308.929,05 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Dapodik, Tracer Study , Laporan Internal 4264; 4468 Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri; Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi SK Meningkatnya satuan pendidikan vokasi yang menerapkan kerja sama dengan DUDI IKK 2.6.4.1 Jumlah kemitraan dan penyelarasan antara dunia kerja dengan satuan pendidikan vokasi Kesepakatan 520 865 954 1.061 37.062,00 40.334,00 41.542,00 Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Dapodik, Tracer Study , Laporan Internal SK Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi IKK 2.6.4.2 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja Orang 2.876 13.872 15.648 16.245 203.423,00 209.525,00 215.811,00 Balai Besar Vokasi Laporan Internal IKK 2.6.4.3 Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan Lembaga - 3.048 5.306 5.306 19.200,00 44.453,00 44.453,00 Balai Besar Vokasi Laporan Internal IKK 2.6.4.4 Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja Model - 14 21 28 3.700,00 4.841,23 7.123,05 Balai Besar Vokasi Laporan Internal SP Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi IKP 4.1.3 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat Karya 2.270 2.506 2.611 2.722 309.709,00 323.742,00 338.432,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PDDIKTI, Dashboard IKU- Diksi 6700 Pembinaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat PTV SK Meningkatnya pemanfaatan hasil riset PT Vokasi https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 4.1.3.1 Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh PT Vokasi melalui kemitraan dengan industri/pemerintah Judul - 65 69 75 229.142,00 239.146,00 249.607,00 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kedaireka dan PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 6) IKK 4.1.3.2 Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang PT Vokasi KI 304 132 162 174 5.000,00 5.250,00 5.513,00 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Simlitabmas SK Meningkatnya kualitas hasil riset PT Vokasi IKK 4.1.3.3 Jumlah publikasi ilmiah PT Vokasi di jurnal internasional Artikel 1.165 1.250 1.350 1.500 75.567,00 79.345,00 83.312,00 Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Sinta/Scopus/ Scimago Program Pendidikan Tinggi SP Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi IKP 1.5.2 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya Rasio 0,28 0,292 0,297 0,302 11.156.316,63 14.949.590,35 19.221.448,02 Sekretariat Jenderal Susenas, BPS 4469 Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi IKK 1.5.2.1 Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP-Kuliah/Afirmasi/Prestasi Orang 773.064 775.620 816.271 927.627 11.156.316,63 14.949.590,35 19.221.448,02 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan DTKS, Sistem Aplikasi KIP Kuliah IKP 1.5.3 Persentase peningkatan mahasiswa di perguruan tinggi negeri akademik % -1,5 2 3 5 15.412.973,00 15.945.362,00 16.423.723,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi PDDIKTI (PTN Akademik semua jenjang) 4470; 4471 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi SK Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau IKK 1.5.3.1 Persentase mahasiswa S1 di PTN kelompok UKT I dan II % 10 10 10 10 12.943.445,00 13.331.748,00 13.731.701,00 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (PTN) PDDIKTI https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) IKK 1.5.3.2 Persentase peningkatan kuota penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi % 0.9 1,2 1,5 2 2.469.528,00 2.613.614,00 2.692.023,00 Direktorat Sumber Daya Data Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) SP Menguatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi IKP 2.7.1 Persentase mahasiswa yang berkegiatan Kampus Merdeka % 3,3 20 25 30 45.248,00 46.605,00 48.004,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi PDDIKTI 4258 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan SK Meningkatnya mahasiswa yang berkualitas IKK 2.7.1.1 Jumlah mahasiswa yang mengikuti program flagship Kampus Merdeka Orang 2.300 3.075 3.150 3.250 15.000,00 15.450,00 15.914,00 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan PDDIKTI IKK 2.7.1.2 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Merdeka yang diselenggarakan perguruan tingginya sendiri Orang 120.641 5.200 5.350 5.500 30.248,00 31.155,00 32.090,00 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan PDDIKTI IKP 2.7.2 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University Lembaga 3 4 4 5 89.758,00 116.051,00 119.532,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi QS World Rank 4258; 4259 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Pengembangan Kelembagaan SK Meningkatnya program studi yang berkualitas IKK 2.7.2.1 Persentase Prodi bekerjasama dengan mitra % 20,37 35 40 50 40.105,00 41.309,00 42.548,00 Direktorat Kelembagaan PDDIKTI IKK 2.7.2.2 Persentase Prodi memenuhi standar atau akreditasi internasional % 2,31 1,00 1,50 2,00 49.652,00 74.742,00 76.984,00 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan PDDIKTI SP Menguatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan IKP 2.7.3 Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus % 22,05 22 24 25 243.000,00 255.290,00 262.949,00 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi PDDIKTI https://jdih.kemdikbud.go.id Baseline 2020 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Sasaran Program (Outcome )/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kode Satuan Unit Pengampu Sumber Data Target Alokasi (dalam juta rupiah) 4260 Peningkatan Kualitas Sumber Daya SK Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas IKK 2.7.3.1 Persentase dosen berkegiatan di luar kampus % 22,33 23,54 24,51 25,45 13.000,00 13.390,00 13.792,00 Direktorat Sumber Daya PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik) IKK 2.7.3.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja % 21,78 22,61 23,11 23,61 230.000,00 241.900,00 249.157,00 Direktorat Sumber Daya PDDIKTI (PTN Akademik +PTS Akademik)
5181 Pengembangan Galeri Nasional;Pengelolaan Permuseuman;Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala SK Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya IKK 3.2.4.1 Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya Orang 680.000 967.132 1.132.591 1.268.206 70.485,82 162.492,20 80.143,61
Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:
- apakah bersumber APBN dan/atau APBD; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan.
Sekretariat Jenderal (Biro Hukum dan Pusat Layanan Pmebiayaan Pendidikan)
Manusia dan Kebudayaan
Namun dimungkinkan Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian menerima mahasiswa dari kementerian lain sepanjang program studi merupakan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian; dan
Nonkementerian yang memiliki sekolah kedinasan https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
2015. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, bahasa dan sastra daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat (diwakili oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek) berwenang, antara lain, menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024
dan Reformasi Birokrasi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 https://jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia
Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung jawab Unit Terkait/ Instansi Target Penyelesaian
Membuka PDF…