DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juni 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik jdih.kemdikbud.go.id Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan jdih.kemdikbud.go.id Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2.Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendikbud adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
3.Rencana Strategis Unit Eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Unit Eselon I adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Kemendikbud.
4.Rencana Strategis Unit Eselon II yang selanjutnya disebut Renstra Unit Eselon II adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Unit Eselon I. jdih.kemdikbud.go.id
5.Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra PTN adalah dokumen perencanaan PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Kemendikbud.
6.Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra UPT adalah dokumen perencanaan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Unit Eselon I.
7.Rencana Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Renja Kemendikbud adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

(1)Renstra Kemendikbud digunakan sebagai pedoman bagi Unit Eselon I, Unit Eselon II, Perguruan Tinggi Negeri, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud dalam melakukan:
1. a.penyusunan Renstra Unit Eselon I, Renstra Unit Eselon II, Renstra PTN, dan Renstra UPT;
2. b.penyusunan Renja Kemendikbud;
3. c.penyusunan rencana kerja anggaran;
4. d.pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan
5. e.penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Selain sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Renstra Kemendikbud juga digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana program pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 3

(1)Renstra Kemendikbud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kemendikbud pada periode 2020-2024.
(2)Renstra Kemedikbud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.visi, misi, dan tujuan;
3. c.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
4. d.target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
5. e.penutup.
(3)Renstra Kemendikbud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2020 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 555 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024 Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. jdih.kemdikbud.go.id Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara, yang memberi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan. Hal ini terbukti dari hiruk pikuknya ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan. Dengan cara itulah agenda pembangunan SDM akan mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia Bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040 hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Kemendikbud mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada jdih.kemdikbud.go.id setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone. Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio- ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan. Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar. Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam jdih.kemdikbud.go.id pekerjaannya. Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa. (a) kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2015-2019; (b) permasalahan yang masih dihadapi; dan (c) tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan Renstra Kemendikbud 2020-2024. 1.1 Kondisi Umum Pendidikan dan Kebudayaan Dalam periode Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019, Kemendikbud telah meningkatkan upaya untuk perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara, memeratakan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, dan memajukan tata kelola budaya dan bahasa Indonesia. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat marginal dari segi lingkungan geografis dan kondisi ekonomi. A. Angka Partisipasi Pendidikan Berkenaan dengan angka partisipasi pendidikan, Kemendikbud telah menorehkan berbagai capaian yang menunjukkan semakin meningkatnya angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menurunnya tingkat putus sekolah, dan capaian-capaian lainnya. jdih.kemdikbud.go.id Secara keseluruhan, kinerja positif Kemendikbud ini mendorong majunya nilai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

1.Pendidikan Anak Usia Dini PAUD merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan rate of returns dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya. Walaupun angka partisipasi kasar (APK) belum meningkat secara signifikan, intervensi-intervensi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan angka partisipasi yang dimaksud dalam kurun waktu Tahun 2015-2019. Gambar 1.1 Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Program-program yang telah dijalankan untuk meningkatkan APK PAUD seperti Gambar 1.1 di atas adalah: (1) bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD, (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, (3) bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marginal, dan (4) bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat. Program-program tersebut mendorong tumbuhnya lembaga PAUD dan Taman Kanak- Kanak (TK) sebagaimana disajikan dalam diagram pada Gambar 1.2. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.2 Pertumbuhan Lembaga PAUD dan TK 2015-2019 Sumber: Dapo PAUD-Dikmas, 2019 Pemerintah juga mendorong agar setiap kota/kabupaten memiliki Lembaga PAUD holistik integratif (PAUD HI), yang bekerja sama dengan posyandu agar pelayanan kepada anak usia dini memenuhi kebutuhan akan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi. Selain itu, PAUD HI juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Bina Keluarga Balita (BKB), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Puskesmas. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, keberadaan PAUD HI diharapkan dapat mendorong penurunan prevalensi stunting pada balita yang juga menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Dorongan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Pada tahun 2019, sudah 91,4% (sembilan puluh satu koma empat persen) kabupaten/kota memiliki lembaga tersebut.
2.Pendidikan Dasar dan Menengah Secara umum angka putus sekolah (APTS) pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK periode 2015-2019 menunjukkan tren penurunan seperti terlihat pada Gambar 1.3. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.3 Tren Angka Putus Sekolah 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.3 memperlihatkan ada sedikit fluktuasi penurunan APTS pada jenjang SD dan SMK pada tahun 2018-2019. Namun demikian, perbandingan antara APTS tahun 2016 dengan APTS tahun 2019 menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama pada jenjang SMA. APTS SMA telah turun sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari 7.01% (tujuh koma nol satu persen) menjadi 1,97% (satu koma sembilan puluh tujuh persen). Capaian penurunan APTS yang cukup signifikan antara tahun 2015-2018 terutama di jenjang sekolah menengah merupakan hasil dari salah satu program prioritas nasional yaitu Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan salah satu paket kebijakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, bersama dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan Program Indonesia Sehat (PIS). PIP melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan berusia 6 (enam) - 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikannya, sehingga mereka dapat mengakses layanan pendidikan sampai menamatkan pendidikan menengah. Pada tahun 2019, PIP diberikan kepada 18,39 (delapan belas koma tiga puluh sembilan) juta siswa. Selain PIP, pemerintah juga melaksanakan program-program lainnya untuk memastikan anak usia sekolah berada pada satuan pendidikan jdih.kemdikbud.go.id seperti: Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi, asrama sekolah, dan rehabilitasi ruang kelas. Turunnya angka putus sekolah melalui berbagai program yang dijalankan Kemendikbud berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP dan SMA sederajat, walaupun masih belum dapat memenuhi target Renstra Kemendikbud yang lalu. Hal ini terlihat dalam Gambar 1.4. Perlu dicatat bahwa target Renstra Kemendikbud yang lalu didasarkan pada data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, sedangkan data yang disampaikan di Renstra Kemendikbud ini menggunakan data Badan Pusat Statistik. Terdapat perbedaan pendekatan penghitungan yang mempengaruhi pelaporan data. Gambar 1.4 Capaian APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.4 menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi peningkatan APK SMA/SMK/MA Sederajat dalam kurun waktu tahun 2014-2019. Akan tetapi, APK tahun 2019 sebesar 83,98% (delapan puluh tiga koma sembilan puluh delapan persen) telah melampaui APK tahun 2014 sebesar 74,3% (tujuh puluh empat koma tiga persen). Demikian juga, APK SMP/MTs Sederajat telah meningkat dari 88,6% (delapan puluh delapan koma enam persen) di tahun 2014 menjadi 90,6% (sembilan puluh koma enam persen) di tahun 2019. Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM), yang sebelumnya disebut BKMM atau BOMM, memberikan sumbangsih dalam peningkatan APK ini. jdih.kemdikbud.go.id Dalam kurun waktu yang sama rata-rata lama sekolah juga meningkat seiring perkembangan APK tersebut di atas. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas sudah dapat mencapai target Renstra Kemendikbud 2015-2019, sebagaimana data yang disajikan dalam Gambar 1.5. Gambar 1.5 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019 Sumber: Susenas 2019 Dalam Gambar 1.5, berdasarkan pergerakan rata-rata lama bersekolah menurut jenis kelamin, terlihat pergerakan yang konsisten antara rata- rata lama bersekolah laki-laki dan perempuan. Walaupun rata-rata lama sekolah perempuan masih berada di bawah rata-rata lama sekolah laki- laki, peningkatannya masih lebih tinggi (peningkatan 0,57 tahun antara 2015-2019) dibanding laki-laki (peningkatan 0,47 tahun).
3.Pendidikan Tinggi APK pendidikan tinggi juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Sejak tahun 2015, APK belum mencapai target Renstra Kemendikbud sebagaimana tampak pada Gambar 1.6. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.6 Capaian APK Pendidikan Tinggi terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.6 memperlihatkan pencapaian APK berada sedikit di bawah target Renstra Kemendikbud dalam kurun waktu 2015 – 2019, dengan rata-rata selisih sekitar 1,5% (satu koma lima persen). Meskipun masih di bawah target Renstra Kemendikbud, pencapaian APK pendidikan tinggi terus mengalami peningkatan dari 25,26% (dua puluh lima koma dua puluh enam persen) pada awal Renstra Kemendikbud yang lalu (tahun 2015) menjadi 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen) pada penghujung Renstra Kemendikbud. Kenaikan yang terus menerus ini dapat dikaitkan dengan program Bidikmisi yang dijalankan oleh Pemerintah. Bidikmisi memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik baik. Peningkatan APK pada tingkat SMP/MTs Sederajat, SMA/SMK/MA Sederajat dan Pendidikan Tinggi masih merupakan pekerjaan yang perlu diprioritaskan dalam Renstra Kemendikbud ini. B. Pemerataan Mutu Pendidikan Dengan kesadaran bahwa mutu pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh penjuru Tanah Air, berbagai upaya telah dilakukan untuk: (1) menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dan (2) meningkatkan mutu guru secara berkelanjutan. jdih.kemdikbud.go.id
1.Akreditasi Sekolah dan Lembaga Pendidikan Dari tahun ke tahun, Kemendikbud mendorong upaya akreditasi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi lembaga pendidikan dan sekolah dijalankan oleh dua badan yang terpisah yaitu BAN S/M untuk sekolah dan madrasah, dan BAN PAUD-PNF untuk lembaga PAUD, lembaga kursus dan pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Gambar 1.7 Pertumbuhan Akreditasi Lembaga PAUD Sumber: Laporan Kinerja Kemendikud, 2019 Secara jumlah peningkatan lembaga PAUD yang terakreditasi meningkat lebih dari enam belas kali lipat antara tahun 2015-2019. Bila dilihat dari capaian persentase terhadap total lembaga, rata-rata tingkat penambahan per tahun dalam periode 2015-2019 adalah 103% (seratus tiga persen) per tahun. Namun, pada tahun 2019, masih tersisa 114.577 (seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembaga PAUD yang belum terakreditasi. Untuk memastikan agar akreditasi bisa mencakup semua lembaga PAUD, perlu dilakukan optimalisasi proses akreditasi. Akreditasi sekolah juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Persentase sekolah yang memiliki akreditasi minimal B terus meningkat pada semua jenjang seperti tercatat di Gambar 1.8. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.8 Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B Sumber: BAN-S/M, 2019 Dalam Gambar 1.8, persentase sekolah dengan akreditasi minimal B tertinggi ada di jenjang SD/MI, yaitu 80,84% (delapan puluh koma delapan puluh empat persen) pada tahun 2019. Namun, peningkatan paling banyak ada di jenjang SMA yang meningkat lebih dari dua kali lipat - dari 28,23% (dua puluh delapan koma dua puluh tiga persen) di tahun 2015 menjadi 73,39% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) di tahun 2019. Untuk capaian jenjang SMK sudah melebihi target Renstra Kemendikbud, hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan akreditasi yaitu yang sebelumnya berbasis program keahlian menjadi satuan pendidikan. Pada sektor pendidikan tinggi, akreditasi program studi terus menunjukkan kemajuan, bahkan melampaui target Renstra Kemendikbud, seperti terlihat dalam Gambar 1.9. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.9 Akreditasi Prodi Pendidikan Tinggi Sumber: Capaian RPJMN, 2019 Capaian prodi terakreditasi minimal B pada tahun 2015 sebesar 52,64% (lima puluh dua koma enam puluh empat persen) dari total prodi, sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.9. Namun, pada tahun 2019, capaian akreditasi telah mencapai 68% (enam puluh delapan persen), jauh di atas target Renstra Kemendikbud sebesar 46% (empat puluh enam persen).
2.Sertifikasi Guru Penambahan guru yang tersertifikasi diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pola sertifikasi guru dalam jabatan diubah menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dibandingkan dengan pola sertifikasi sebelumnya, PPG memerlukan waktu yang lebih lama (bertambah panjang dari 10 hari menjadi 6 bulan) dan memerlukan biaya per unit yang lebih tinggi (dari Rp 2.500.000,00 menjadi Rp 7.500.000,00). Pendidikan Profesi Guru melibatkan LPTK sebagai pelaksananya dan disertai dengan Uji Tulis Nasional (UTN) sebagai syarat kelulusan. Dengan demikian, mutu dan profesionalisme guru dapat lebih terjamin. Meskipun biaya PPG membesar, selama periode 2015—2019, jumlah guru yang telah tersertifikasi terus bertambah (lihat Gambar 1.10). jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.10 Pertumbuhan Sertifikasi Guru Sumber: Pusdatin Kemendikbud, 2020 Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 1.10, jumlah guru yang tersertifikasi pada tahun 2019 naik sebanyak 39.480 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh) guru dari tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya guru yang tersertifikasi, mutu pembelajaran siswa juga dapat diharapkan meningkat. Namun demikian, kapasitas pelaksanaan PPG saat ini belum maksimal untuk menyelesaikan sertifikasi bagi guru PNS dan guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diangkat sebelum tahun 2016. C. Relevansi Pendidikan Salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode 2015-2019 adalah meningkatkan relevansi lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas luaran program pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan. Fokus utama dari peningkatan relevansi ini adalah lulusan SMK. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, program vokasi menjadi program prioritas Kemendikbud. Pada tahun 2018, Kemendikbud menetapkan empat bidang keahlian prioritas yaitu: kelautan, pariwisata, pertanian, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, program penguatan vokasi dilakukan dengan pendekatan teaching factory/techno park, kerja sama dengan jdih.kemdikbud.go.id industri, dan penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi profesi. Gambar 1.11 menjelaskan capaian dukungan program vokasi Kemendikbud tahun 2019. Gambar 1.11 Capaian Dukungan Program Vokasi SMK 2019 Sumber: Direktorat PSMK Kemendikbud berupaya memastikan pendidik dan tenaga kependidikan SMK dapat mengajarkan materi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan DU/DI melalui dua program: Program Keahlian Ganda (PKG) dan program peningkatan kompetensi guru kejuruan. Program Keahlian Ganda memberikan tambahan kompetensi baru yang berbeda dari kompetensi yang dikuasai sebelumnya. Program Keahlian Ganda menawarkan 6 (enam) bidang keahlian: kemaritiman, agrobisnis dan agroteknologi, seni rupa dan kriya, pariwisata, teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) paket keahlian. Lulusan PKG mendapatkan dua sertifikat yaitu sertifikat pendidik yang merupakan sertifikat kedua dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Patut diakui bahwa pelaksanaan PKG belum mampu memenuhi kebutuhan akan guru mata pelajaran produktif di seluruh SMK di Indonesia. Kelulusan guru SMK dari PKG juga masih terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud ini akan melipatgandakan upaya untuk merekrut praktisi dari industri untuk mengajar sebagai guru produktif di SMK. jdih.kemdikbud.go.id Program peningkatan kompetensi guru kejuruan dilakukan melalui Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan sertifikasi profesi. Sejauh ini 2.000 (dua ribu) guru produktif dari 219 (dua ratus sembilan belas) SMK sudah menjalani UKK. Dalam program ini, guru kejuruan diwajibkan memiliki skills passport yang berisi unit-unit kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level IV. Saat ini 7 (tujuh) unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud sudah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak kedua, sehingga dapat menyelenggarakan sertifikasi profesi. Ketujuh UPT tersebut adalah:
1.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Sawangan.
2.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian Cianjur.
3.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung.
4.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya Yogyakarta.
5.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Malang.
6.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik Medan.
7.Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Gowa. Dengan usaha yang dijelaskan di atas, lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi kerja seperti yang dibutuhkan di DU/DI. Untuk meningkatkan peran perguruan tinggi pada peningkatan daya saing bangsa, pemerintah telah mengembangkan beberapa perguruan tinggi untuk menjadi world class university serta mengembangkan Science Techno Park (STP). Science Techno Park dikembangkan sebagai pusat inovasi dan inkubasi bisnis bagi mahasiswa dan dosen berdasar hasil inovasi teknologi. Selama periode 2015-2019 telah dibangun 4 (empat) STP dan akan dikembangkan lebih lanjut. jdih.kemdikbud.go.id D. Kebudayaan dan Bahasa Sebagai penyelenggara pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, Kemendikbud menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas dan ketahanan budaya dan bahasa bangsa. Sepanjang periode 2015 - 2019, Kemendikbud menjalankan program- program yang berhasil memajukan tata kelola bahasa dan budaya Indonesia sebagaimana terukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional. Program-program Kemendikbud dalam memajukan bahasa dan budaya Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga tema besar: (a) pelestarian dan pengembangan kebudayaan, (b) pengembangan bahasa, dan (c) penguatan karakter.
1.Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Kemendikbud terus berupaya meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Hal ini antara lain dilakukan dengan menerbitkan regulasi di tingkat pusat dan daerah yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan. Sampai tahun 2019, terdapat 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) regulasi yang mendorong peningkatan mutu tata kelola dimaksud. Pelaku budaya juga turut dikembangkan agar dapat berperan aktif untuk mendorong pemajuan kebudayaan. Pelaku budaya yang terlibat berasal dari tujuh bidang, yaitu: cagar budaya, permuseuman, kesenian, perfilman, kesejarahan, tradisi, dan kepercayaan. Kegiatan-kegiatan prioritas Kemendikbud dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan terdiri dari: (1) registrasi nasional cagar budaya, (2) pencatatan dan penetapan warisan budaya takbenda, (3) revitalisasi dan pembangunan museum, (4) revitalisasi cagar budaya, (5) revitalisasi taman budaya, (6) bantuan pemerintah untuk pelestarian kebudayaan, (7) Europalia Arts Festival Indonesia, dan (8) Pekan Budaya Indonesia. Di samping itu, sejak 2016, telah dilakukan pendaftaran, pencatatan, dan penetapan warisan budaya benda dan takbenda. Pada akhir tahun 2019, 94.270 (sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh) cagar budaya telah terdaftar dan 126 (seratus dua puluh enam) cagar budaya peringkat jdih.kemdikbud.go.id nasional telah ditetapkan, serta terdapat 5 (lima) warisan budaya dunia. Selain itu, 8.658 (delapan ribu enam ratus lima puluh delapan) warisan budaya takbenda telah tercatat dan 1.086 (seribu delapan puluh enam) warisan budaya takbenda telah ditetapkan. Adapun warisan budaya takbenda dunia berjumlah 9 (sembilan) warisan. Pada tanggal 5-9 Desember 2018, pemerintah menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 dengan tema “Berkepribadian dalam Kebudayaan”. Kongres Kebudayaan merupakan salah satu arena diskusi yang merangkum aspirasi masyarakat untuk kemudian diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 merekomendasikan 7 (tujuh) resolusi diantaranya:
1.melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang memastikan peningkatan interaksi kreatif antar budaya;
2.memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui pelindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal;
3.meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri;
4.membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5.membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif;
6.membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan jdih.kemdikbud.go.id
7.memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan. Pasca KKI, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk secara konsekuen melaksanakan mandat KKI dengan hasil-hasil sebagai berikut: • pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional pada bulan Desember 2019; • kesepakatan terkait Dana Perwalian Kebudayaan; dan • pelibatan diaspora dalam kegiatan kebudayaan seperti yang dilakukan di Inggris Raya melalui kegiatan Karavan Budaya. Selain itu, pada tahun 2019 untuk pertama kalinya diadakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Museum dan Taman Budaya untuk melaksanakan revitalisasi museum dan taman budaya. Dana Alokasi Khusus tersebut disampaikan kepada 111 (seratus sebelas) museum tingkat provinsi dan kabupaten dan 20 (dua puluh) taman budaya.
2.Pengembangan Bahasa Dalam bidang pengembangan bahasa, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus meningkatkan mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya sebagai penghela Iptekdan penguat daya saing Indonesia, serta meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian keberhasilan Kemendikbud adalah:
1.pemerkaya minat baca;
2.tenaga profesional dan calon tenaga profesional mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
3.pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
4.pengendalian penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik;
5.negara lain mengajarkan bahasa Indonesia; dan
6.penutur asing menjadi pemelajar bahasa Indonesia. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.12 Capaian Indikator Peserta UKBI, Pemerkaya Minat Baca, Penutur Asing Bahasa Indonesia, dan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud, 2019 Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.12, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pemerkaya minat baca, peserta UKBI, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, dan penutur asing pemelajar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan penyediaan buku bacaan literasi sebagai materi pemerkaya minat baca sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mendorong pembiasaan membaca buku- buku yang dapat meningkatkan literasi siswa selama 15 (lima belas) menit sebelum mulai belajar. Sampai tahun 2019 telah dihasilkan 718 (tujuh ratus delapan belas) judul buku bacaan nonteks pelajaran bahasa dan sastra. Tema bacaan dari buku-buku tersebut juga terus berkembang, tidak sekedar cerita rakyat melainkan juga perubahan sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan, kuliner Indonesia, dan arsitektur Indonesia. Peningkatan jumlah ini dibarengi dengan upaya penjaminan mutu buku bacaan yang dilakukan melalui berbagai program, seperti: sayembara bahan bacaan literasi, lokakarya bagi penulis, program Gerakan Literasi Nasional, penilaian dan validasi buku bacaan literasi, dan alih wahana buku bacaan cetakan ke bentuk digital. jdih.kemdikbud.go.id Jumlah peserta UKBI meningkat pesat dalam periode 2015 - 2019 (Gambar 1.12). Pada awalnya, hanya 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) orang yang mengikuti UKBI. Namun, pada tahun 2019 sudah 63.802 (enam puluh tiga ribu delapan ratus dua) orang mengikuti UKBI. Keberhasilan ini terjadi karena adanya berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan UKBI, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam rangka memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa. Peserta UKBI berasal dari beragam profesi seperti blogger, wartawan, penerjemah, guru bahasa Indonesia, pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), dan pengacara. Pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan antara lain melalui penambahan kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Seperti dilukiskan dalam Gambar 1.12, terjadi penambahan 22.000 (dua puluh dua ribu) kosakata dalam KBBI dalam periode 5 (lima) tahun sejak 2015. Penambahan ini berguna untuk mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2016 dalam versi cetak dan daring. Versi luring berbasis Android dan iOS diluncurkan satu bulan kemudian. Dengan demikian, diseminasi kosakata bahasa Indonesia semakin luas menjangkau masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Jumlah negara dan penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, 7 (tujuh) negara di kawasan Asia Tenggara mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Filipina, Malaysia, Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Pada tahun 2019 sudah tercatat 24.169 (dua puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan) orang pemelajar BIPA di kawasan Asia Tenggara, meningkat 24 (dua puluh empat) kali lipat dari 1.013 (seribu tiga belas) pemelajar pada tahun 2015 (Gambar 1.12). Peningkatan ini didukung oleh pengiriman tenaga pengajar jdih.kemdikbud.go.id BIPA ke luar negeri, pengembangan portal daring BIPA, dan bimbingan teknis bagi pengajar BIPA. Di samping itu, melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kerja sama dengan Kemenlu, Sekretariat Negara, dan Kedutaan Besar negara sahabat, terus meningkatkan diplomasi kebahasaan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa perhubungan regional. Melalui Gerakan Pengutamaan Bahasa Negara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Pemda bekerja sama meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang terkendali di ruang publik. Sampai tahun 2019, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik 191 (seratus sembilan puluh satu) kota/kabupaten terkendali, meningkat pesat dari 4 (empat) kabupaten/kota pada tahun 2015. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah melakukan verifikasi dan sosialisasi pengutamaan penggunaan bahasa negara pada ruang publik di daerah, serta validasi dan pengolahan data keterkendalian wilayah penggunaan bahasa pada ruang publik.
3.Penguatan Karakter Salah satu program Nawacita adalah penguatan pendidikan karakter bangsa. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan Kemendikbud dalam menjalankan program penguatan pendidikan karakter (PPK) di lingkungan sekolah dan keluarga/masyarakat. Dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai utama (religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian) yang menjadi fokus dalam pembentukan karakter seperti terlukis dalam Gambar 1.13. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.13 Skema Penguatan Pendidikan Karakter Sumber: https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=132 Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu PPK dilaksanakan melalui pendekatan budaya. Secara akumulatif, siswa peserta PPK telah mencapai 130.218 (seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belas) siswa sampai akhir tahun 2019, yaitu naik hampir tiga kali lipat dari 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) siswa di akhir tahun 2017. Beragam program seperti Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP), Pramuka, Seniman Masuk Sekolah, Kemah Budaya Nasional hingga pemutaran film berkarakter nasional dilaksanakan untuk mendorong penguatan pendidikan karakter. Dalam implementasinya, Kemendikbud juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara aktif melaksanakan PPK dan budaya anti korupsi. Dengan terlibatnya banyak pihak dalam program ini, diharapkan PPK dapat menjadi fondasi dan roh utama pendidikan dan kebudayaan. 1.2 Permasalahan dan Potensi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan pengembangan budaya dan bahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Kemendikbud memajukan pendidikan dan kebudayaan. Permasalahan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori: (1) rendahnya angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi, (2) rendahnya hasil pembelajaran, (3) jdih.kemdikbud.go.id ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis, dan (4) kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa. A. Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Tinggi Indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. Namun khusus untuk capaian angka APK PAUD Indonesia masih jauh dibandingkan dengan angka negara-negara lain. Begitu juga angka partisipasi pendidikan tinggi belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Gambar 1.14 membandingkan angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi Indonesia dengan negara-negara lain, disandingkan dengan perbedaan PDB per kapita. Gambar 1.14 Perbandingan APK PAUD dan PT dengan negara-negara lain Catatan: *) PDB per Kapita dalam ribuan dolar AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000 Sumber: APK: Bank Dunia (2017 atau setelahnya); PDB: Bank Dunia (2017, 2018) Seperti terlihat dalam Gambar 1.14, angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen). jdih.kemdikbud.go.id Adapun angka partisipasi PAUD dan Dikti Indonesia berada di bawah 40% (empat puluh persen). Dibandingkan dengan Mesir yang memiliki PDB lebih rendah, Indonesia memang telah memiliki angka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan tetapi APK PAUD Indonesia jauh di bawah Filipina yang memiliki PDB lebih rendah. Indonesia tidak bisa berpuas diri. Sebagai negara yang telah berketetapan untuk menjadi negara maju, Indonesia memerlukan SDM yang berpendidikan baik. Oleh karena itu acuan Indonesia haruslah negara-negara yang lebih maju. Dibandingkan dengan Kolombia, negara berkembang lain dengan PDB yang sedikit lebih tinggi dari Indonesia, dengan selisih kurang dari 20% (dua puluh persen), terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi PAUD. Angka partisipasi PAUD Kolombia (76,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD Indonesia (36,93%). Dan angka partisipasi pendidikan tinggi Kolombia juga 50% (lima puluh persen) di atas Indonesia. Angka partisipasi Indonesia akan semakin terlihat rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan, yang memiliki angka partisipasi Dikti 94,4% (sembilan puluh empat koma empat persen), lebih dari tiga kali lipat dari angka partisipasi Dikti Indonesia sebesar 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen). Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi PAUD dan Dikti di Indonesia. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (golden years) masih rendah. Kedua, akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada sekitar 30% (tiga puluh persen) atau 25.000 (dua puluh lima ribu) desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD. Ketiga, ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi. Pada kuartil terendah dalam pengeluaran rumah tangga, misalnya, angka partisipasi Dikti hanya 11% (sebelas persen). Ini jauh lebih rendah dari angka partisipasi pendidikan menengah sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada kuartil yang sama. Sedangkan pada kuartil tertinggi, angka partisipasi Dikti mencapai lebih dari 60% (enam jdih.kemdikbud.go.id puluh persen). Terakhir, ada persepsi yang rendah tentang lulusan pendidikan tinggi vokasi. B. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih belum menggembirakan. Pada pendidikan dasar dan menengah, hasil yang dicapai oleh peserta didik Indonesia dalam tes PISA sudah menunjukkan kemajuan, namun ada banyak ruang untuk pengembangan. Gambar 1.15 memperlihatkan tren nilai tes PISA dan peringkat Indonesia dari tahun 2000-2018. Gambar 1.15 Tren Nilai dan Peringkat PISA Indonesia Sumber: OECD, 2019 Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.15, Indonesia menduduki peringkat yang rendah dalam hasil tes PISA tahun 2018. Untuk bidang matematika, misalnya, Indonesia berperingkat 72 (tujuh puluh dua) dari 78 (tujuh puluh delapan) negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Tidak ada lonjakan peningkatan nilai selama periode 18 (delapan belas) tahun. Namun demikian, selisih nilai peserta didik Indonesia dengan rerata nilai peserta didik negara-negara maju yang terhimpun dalam OECD menunjukkan tren pengurangan untuk semua bidang yang diujikan. Contohnya, selisih nilai matematika peserta didik Indonesia dengan negara-negara OECD sebesar 139 (seratus tiga puluh sembilan) poin pada tahun 2000. Selisih nilai itu berkurang menjadi 115 (seratus lima belas) poin pada tahun
2018.Capaian Indonesia yang kurang memuaskan ini dapat disebabkan jdih.kemdikbud.go.id oleh beragam perihal, seperti disparitas mutu pendidikan secara geografis, keadaan sosio-ekonomi siswa, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. Harus diakui masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan nilai Indonesia. Berkenaan dengan hasil non-akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, data yang dimiliki Kemendikbud juga menunjukkan perlunya perbaikan. Dalam hal perundungan (bullying) dan kerangka pikir kemajuan (growth mindset), Gambar 1.16 menunjukkan hasil survei terhadap peserta didik Indonesia dibandingkan dengan rata-rata peserta didik negara-negara OECD. Gambar 1.16 Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik Sumber: OECD, 2019 Seperti terlihat pada Gambar 1.16, 41% (empat puluh satu persen) peserta didik Indonesia melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD sebesar 23% (dua puluh tiga persen). Peserta didik yang sering mengalami perundungan mencapai nilai membaca 21 (dua puluh satu) poin lebih rendah. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah. Gambar 1.16 juga menunjukkan bahwa hanya 29% (dua puluh sembilan persen) peserta didik Indonesia tidak menyetujui pernyataan bahwa “kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak”, jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 63% (enam puluh tiga persen). Ini bermakna peserta jdih.kemdikbud.go.id didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan memiliki nilai membaca 32 (tiga puluh dua) poin lebih tinggi, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendidikan penting. Pada jenjang pendidikan tinggi, masalah hasil pembelajaran dapat terlihat dari rendahnya angka lulusan bekerja dari pendidikan tinggi vokasi. Masih rendahnya mutu dan daya saing perguruan tinggi kita antara lain terlihat dari rendahnya peringkat perguruan tinggi Indonesia dalam QS World University Ranking. Hanya ada empat perguruan tinggi Indonesia dalam QS World University Ranking - Universitas Indonesia (peringkat 296), Universitas Gadjah Mada (peringkat 320), Institut Teknologi Bandung (peringkat 331), dan Institut Pertanian Bogor (peringkat 600- 650). Perbandingan kebekerjaan lulusan dari perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi dilukiskan dalam Gambar 1.17 di bawah. Gambar 1.17 Perbandingan Angka Lulusan Bekerja Sumber: Sakernas, 2019 Gambar 1.17 menunjukkan dalam kurun waktu 2017-2019, angka kebekerjaan lulusan perguruan tinggi vokasi masih jauh di bawah angka lulusan perguruan tinggi akademik. Pada tahun 2019, 55,08% (lima puluh lima koma nol delapan persen) lulusan perguruan tinggi vokasi mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun, dibandingkan dengan 65% (enam puluh lima persen) lulusan S1 (perguruan tinggi akademik). jdih.kemdikbud.go.id Ada berbagai isu yang berkontribusi pada rendahnya hasil pembelajaran peserta didik Indonesia. Pertama, pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru Indonesia masih perlu diperbaiki. Guru sering bertindak sebagai penerus pengetahuan, bukan fasilitator pembelajaran. Banyak guru disinyalir tidak memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan keinginan belajar. Dalam hal guru mengajukan pertanyaan, sekitar 90% (sembilan puluh persen) dari tanggapan siswa hanya berupa jawaban satu kata. Cara guru bertanya bersifat dangkal, belum mendukung munculnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran. Dari hasil Uji Kompetensi Guru, permasalahan ini lebih jelas terlihat seperti tampak dalam Gambar 1.18. Gambar 1.18 Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 2019 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2019 Uji Kompetensi Guru yang dilakukan terhadap guru-guru Indonesia menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Nilai rata-rata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang SD adalah sebesar 54,8 (lima puluh empat koma delapan). Nilai rata-rata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang SMA adalah sebesar 62 (enam puluh dua). Rata- rata, nilai UKG hanya 57 (lima puluh tujuh) dari nilai maksimal 100 (seratus). Kedua, kurikulum yang berlaku di Indonesia sering dipandang kaku dan terfokus pada konten. Tidak banyak kesempatan tersedia untuk betul- betul memahami materi dan berefleksi terhadap pembelajaran. Isi jdih.kemdikbud.go.id kurikulum juga dianggap terlalu teoretis, sulit bagi guru untuk menerjemahkannya secara praktis dan operasional dalam materi pembelajaran dan aktivitas kelas. Ketiga, infrastruktur sekolah kurang memadai, termasuk yang diakibatkan oleh bencana, seperti di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda. Secara umum masih banyak ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat, seperti terlihat dari Gambar 1.19. Gambar 1.19 Kondisi Ruang Kelas Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2019 Berdasarkan Gambar 1.19 sebagian besar ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam keadaan rusak. Angka paling tinggi ada di jenjang SD. Hanya 27% (dua puluh tujuh persen) ruang kelas SD berada dalam keadaan baik. Secara rata-rata, lebih dari 50% (lima puluh persen) ruang kelas Indonesia rusak. Selain itu, Indonesia juga mengalami kekurangan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Tabel 1.1 menggambarkan ketersediaan perpustakaan dan laboratorium di sekolah. jdih.kemdikbud.go.id Tabel 1.1 Ketersediaan Sarana Prasarana di Sekolah, 2018 Jenjang Jumlah Sekolah Perpustakaan Laboratorium Memiliki Tidak Memiliki % Tidak Memiliki Kebutuhan Sesuai SNP Yang tersedia Kekurangan % Kekurangan SD 148.244 94.550 53.694 35,2 - - - - SMP 38.960 30.030 8.930 22,9 38.960 24.426 12.534 32,2 SMA 13.495 10.862 2.633 19,5 67.475 30.359 37.116 55,0 SMK 13.710 8.851 4.859 35,4 95.970 18.711 77.259 80,5 Jumlah 214.409 144.293 70.116 32,7 202.405 75.496 126.909 62,7 Sumber: Pusdatin, 2019 Dalam Tabel 1.1 di atas terlihat hampir sepertiga dari sekolah di Indonesia belum memiliki perpustakaan. Selain itu, laboratorium sebagai sarana pendukung pembelajaran berbagai mata pelajaran, seperti sains, juga kurang memadai dan kekurangan laboratorium tersebut mencapai 62,7% (enam puluh dua koma tujuh persen) secara nasional. Kekurangan yang paling parah dialami oleh jenjang SMK - 80,5% (delapan puluh koma lima persen). Dengan demikian diperlukan pemenuhan fasilitas primer pembelajaran, yakni perpustakaan dan laboratorium. Di samping itu, lebih dari 40% (empat puluh persen) sekolah tidak memiliki akses internet, terutama pada jenjang SD. Angka penetrasi internet di sekolah paling rendah di wilayah Papua dan Maluku - tidak sampai seperempat dari total sekolah di wilayah ini memiliki akses internet (Survei Potensi Desa [Podes], 2018). Keempat, tata kelola pendidikan Indonesia juga belum mendukung maksimalnya hasil pembelajaran peserta didik. Ada indikasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Guru dan kepala sekolah tidak diberikan insentif nyata untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Adapun sejumlah besar guru honorer dibayar di bawah upah minimum regional. Kelima, pada jenjang pendidikan tinggi, ditengarai ada empat masalah penyebab rendahnya hasil pembelajaran: (1) rendahnya keterkaitan dengan DU/DI sebagaimana terlihat dari rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di politeknik dan universitas dan kurangnya program pemagangan yang terstruktur, sehingga kompetensi lulusan kurang relevan dengan kebutuhan DU/DI; (2) kurang jdih.kemdikbud.go.id berkembangnya potensi dosen karena beban administrasi dosen yang tinggi, keharusan melaksanakan tridarma oleh semua dosen (tridarma seharusnya menjadi misi di tingkat institusi, bukan misi individu), kenaikan jabatan akademik yang terpusat perizinannya di kementerian, serta akreditasi yang terpaku pada administrasi dan keseragaman; (3) kurikulum yang kaku seperti tampak dari ketiadaan kesempatan untuk mengambil mata kuliah interdisipliner yang terintegrasi dengan program studi serta terbatasnya kurikulum vokasi sistem ganda (dual TVET system); dan (4) lemahnya kompetensi dosen yang dapat dilihat dari pola rekrutmen dosen berbasis kualifikasi akademik, bukan kompetensi ataupun pengalaman di DU/DI, keterbatasan pengetahuan dosen tentang praktik-praktik di DU/DI, dan 50% (lima puluh persen) dosen lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan tempatnya berkarya (masalah in- breeding). Di samping permasalahan rendahnya hasil pembelajaran, pendidikan tinggi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam tata kelola, yang dibayangi oleh disparitas akses pendidikan yang bersifat struktural. Tata kelola pendidikan tinggi masih diwarnai oleh ketimpangan kualitas. Ada banyak PTS dengan jumlah mahasiswa kecil dan kualitas yang rendah (71% dari 3700 PTS). Secara institusional, banyak perguruan tinggi yang tata kelola internalnya masih belum sehat. Hasil penelitian perguruan tinggi belum dikelola secara maksimal, sebagaimana terlihat dari rendahnya pemanfaatan hasil penelitian oleh industri. Tak dapat dipungkiri, pendanaan pendidikan tinggi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan pendanaan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di balik permasalahan yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia, terdapat disparitas akses pendidikan antar kuintil ekonomi masyarakat. Pada kuintil terendah, hanya 10% (sepuluh persen) masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi. Sedangkan, pada kuintil tertinggi, akses sudah mencapai 60% (enam puluh persen). Disparitas akses ini bersifat struktural, terjadi pada segala jenjang pendidikan, mulai dari SMP. C. Ketimpangan Kualitas Pendidikan secara Geografis Kemendikbud menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini antara lain jdih.kemdikbud.go.id terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia. Penilaian ini bersifat low stake karena skor AKSI tidak digunakan sebagai salah satu faktor penentu kelulusan atau kenaikan kelas, sehingga kajian yang berdasarkan skor AKSI diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa SD. Gambar 1.20 memperlihatkan distribusi nilai AKSI SMP pada tahun 2019. Gambar 1.20 Distribusi Nilai AKSI Tahun 2019 Sumber: Puspendik, 2019 Seperti ditunjukkan oleh Gambar 1.20, pengelompokan nilai AKSI berdasarkan pulau-pulau dan dua provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis. Pulau-pulau di timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dalam nilai AKSI. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, kepulauan Indonesia yang luas memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di beberapa pulau kecil, sulit didirikan sekolah ataupun mendatangkan guru. Mobilitas guru antar daerah juga terbatas, seringkali terpusat di perkotaan dan pulau-pulau besar. Tidak banyak guru yang dapat ditempatkan di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. Bantuan jdih.kemdikbud.go.id Operasional Sekolah (BOS) dibagikan berdasarkan jumlah peserta didik dan pencapaian target, bukan berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah. Kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil juga berdampak pada banyak guru yang bekerja paruh-waktu dan menerima upah rendah. Pada masa yang akan datang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya minat siswa berprestasi tinggi untuk menjadi guru. Selain itu, pengembangan profesional bagi guru dalam jabatan juga terbatas. Dari segi tata kelola, otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk mengelola pendidikan dasar memerlukan konsultasi dan kerja sama yang erat dengan Kemendikbud untuk memajukan mutu pendidikan di setiap daerah. Kemendikbud juga menyadari bahwa total pengeluaran pendidikan Indonesia sebagaimana diukur dari persentase PDB masih rendah, walaupun anggaran pemerintah untuk pendidikan sudah besar. Gambar 1.21 memperlihatkan perbandingan anggaran dan pengeluaran pendidikan Indonesia dengan negara anggota OECD. Gambar 1.21 Perbandingan Anggaran dan Pengeluaran Pendidikan Indonesia dan Negara OECD Sumber: OECD, 2015 Pada Gambar 1.21, rata-rata anggaran nasional negara anggota OECD untuk pendidikan sebesar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen), jauh di bawah Indonesia yang menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Akan tetapi, negara anggota OECD memiliki angka pengeluaran jdih.kemdikbud.go.id pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 4,1% (empat koma satu persen) dari PDB dan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dari PDB. Adapun Indonesia memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 3% (tiga persen) dari PDB dan angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,4% (nol koma empat persen). Jika ditotal, terlihat bahwa negara anggota OECD mengalokasikan 5% (lima persen) dari PDB mereka untuk pendidikan, sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan 3,4% (tiga koma empat persen). Ini berarti pengeluaran pendidikan Indonesia memiliki selisih kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) triliun rupiah dibandingkan dengan rerata pengeluaran pendidikan negara anggota OECD. Oleh karena itu, masih terdapat celah untuk memanfaatkan dana atau investasi dari pihak swasta untuk mendanai pendidikan di Indonesia. Indonesia perlu memikirkan regulasi yang dapat mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan. D. Kebudayaan, Perbukuan, dan Bahasa Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan dapat terlihat dari 4 (empat) permasalahan yang mengemuka yakni: (1) kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan, (2) nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya, (3) bahasa dan sastra daerah, dan (4) sistem perbukuan. 1.Kesadaran dan Pemahaman tentang Pembangunan Kebudayaan Kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan di Indonesia juga masih dapat ditingkatkan. Pada tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional masih berada pada angka 53,74% (lima puluh tiga koma tujuh puluh empat persen). Skor IPK Nasional tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia akan perlindungan, pemahaman, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya masih ada di tingkat menengah. Gambar 1.22 menunjukkan capaian IPK per provinsi pada tahun 2018. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.22 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan per Provinsi, 2018 Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2019 Capaian IPK per provinsi menunjukkan tidak meratanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pembangunan kebudayaan. Hal ini menunjukkan permasalahan dalam menyebarluaskan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pembangunan kebudayaan. Penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan kebudayaan juga dapat membantu peningkatan kesadaran dan pemahaman tersebut, namun masih diperlukan penyesuaian dengan konteks daerah dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik.
2.Nilai Pemanfaatan Ekonomi Cagar Budaya Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan kemungkinan merupakan salah satu penyebab rendahnya nilai pemanfaatan ekonomi dari berbagai cagar budaya serta fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang telah ada. Taman-taman budaya yang jdih.kemdikbud.go.id telah direvitalisasi dan dibangun masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan yang memajukan dan melestarikan budaya. Cagar-cagar budaya dapat pula memiliki nilai ekonomi, misalnya sebagai objek wisata, tanpa kehilangan fokusnya sebagai pelestari artefak-artefak kebudayaan. Nilai pemanfaatan ekonomi dari cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang rendah kontras dengan suburnya industri kreatif di Indonesia. Seyogyanya, industri kreatif dapat bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menggali pemanfaatan ekonomi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan agar dapat terus mendukung kemandirian dan keberlanjutannya sebagai sarana pelestari budaya nasional.
3.Bahasa dan Sastra Negara Indonesia memiliki 668 (enam ratus enam puluh delapan) bahasa daerah yang telah terpetakan, namun bahasa dan sastra daerah terus kehilangan penutur dan pembaca. Kemahiran membaca aksara daerah semakin turun. Beberapa bahasa daerah terancam punah karena penutur jati perlahan-lahan berhenti menggunakan bahasa tersebut. Hilangnya bahasa dan sastra daerah berarti hilangnya keragaman budaya bangsa. Diperlukan peningkatan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Muatan lokal berupa bahasa daerah di sekolah-sekolah masih perlu penguatan agar kemahiran membaca aksara daerah dan bertutur dalam bahasa daerah terjaga. Kebijakan Pemda dalam memajukan bahasa dan sastra daerah perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan Kemendikbud.
4.Sistem Perbukuan Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pemerintah perlu menyiapkan seluruh buku teks utama untuk mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengendalikan mutu buku-buku pendidikan lainnya, seperti buku teks pendamping, buku nonteks pelajaran, dan buku muatan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sampai tahun 2019 telah diproduksi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) judul buku teks untuk SD, SMP, dan SMA, 2.656 (dua ribu enam ratus lima puluh enam) judul buku nonteks pelajaran, 18 (delapan belas) judul buku elektronik interaktif, dan 5 (lima) judul buku audio. Akan tetapi, jumlah judul ini masih diyakini belum cukup untuk jdih.kemdikbud.go.id menumbuhkan minat baca dan memperkaya pengetahuan peserta didik. Lebih luas lagi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan tersebut mendorong tersedianya buku yang bermutu, murah, dan merata di seluruh tanah air. Oleh karenanya dibutuhkan ekosistem perbukuan yang sehat dan tertata agar semua pihak yang terlibat, mulai dari penulis, penerbit, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. 1.3 Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Berkaca dari permasalahan yang ada, Kemendikbud mengidentifikasi 9 (sembilan) tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program. Tabel 1.2 menunjukkan kesembilan tantangan tersebut. Tabel 1.2 Tantangan Pemajuan Pendidikan No. Tantangan
1.Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2.Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
3.Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran
4.Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai- nilai
5.Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata (one size fits all) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi
6.Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
7.Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8.Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
9.Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (agency) semua pemangku kepentingan jdih.kemdikbud.go.id Adapun tantangan dalam pemajuan bahasa dan kebudayaan terdapat dalam Tabel 1.3 di bawah. Tabel 1.3 Tantangan Pemajuan Kebudayaan No. Tantangan
1.Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik
2.Optimalisasi kegiatan ekstra-kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter
3.Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya
4.Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia
5.Pengawasan dan pembinaan pemangku kepentingan perbukuan, serta pemberian kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan demi terwujudnya sistem perbukuan nasional yang sehat
6.Diplomasi kebudayaan yang lebih holistik di luar negeri
7.Kemitraan dengan industri kreatif dan pemangku kepentingan kebudayaan lainnya untuk memajukan ekonomi berbasis kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut. Gambar 2.1 Profil Pelajar Pancasila jdih.kemdikbud.go.id Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1 di atas. Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

(1)Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.
(2)Berkebinekaan global Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.
(3)Bergotong royong Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. jdih.kemdikbud.go.id
(4)Mandiri Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.
(5)Bernalar kritis Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.
(6)Kreatif Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai- nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. Dalam kurun waktu 2020-2024, Kemendikbud sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam jdih.kemdikbud.go.id menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Kemendikbud juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai- nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi jdih.kemdikbud.go.id perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional. 2.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1.mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2.mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3.mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. 2.3 Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kemendikbud 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:
1.Integritas Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai jdih.kemdikbud.go.id Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

a.konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
b.jujur dalam segala tindakan;
c.menghindari benturan kepentingan;
d.berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
e.mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
g.tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
h.tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
i.tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.
1. 2.Kreatif dan Inovatif Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:
a.memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru:
b.selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan:
c.bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
d.berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
e.memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
f.tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
g.tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
h.tidak monoton. jdih.kemdikbud.go.id
1. 3.Inisiatif Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:
a.responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
b.bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
c.memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
d.tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan
e.tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.
1. 4.Pembelajar Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:
a.berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
b.mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
c.berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
d.memanfaatkan waktu dengan baik;
e.suka mempelajari hal yang baru; dan
f.rajin belajar/bertanya/berdiskusi.
1. 5.Menjunjung Meritokrasi jdih.kemdikbud.go.id Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:
a.berkompetisi secara profesional;
b.memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
c.memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
d.tidak sewenang-wenang;
e.tidak mementingkan diri sendiri;
f.menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
g.mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.
1. 6.Terlibat Aktif Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:
a.terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
b.memberikan dukungan kepada rekan kerja;
c.peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis); dan
d.tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.
1. 7.Tanpa Pamrih Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:
a.penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
b.rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya; jdih.kemdikbud.go.id
c.menunjukkan perilaku 4s (senyum, sapa, sopan, dan santun);
d.tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
e.tidak berburuk sangka kepada rekan kerja. Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Kemendikbud semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Kemendikbud yang prima. 2.4 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.1. Tabel 2.1 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 No. Tujuan
1. 1.Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. 2.Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. 3.Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. 4.Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5. 5.Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 2.5 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.
6. 1.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
7. 2.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada jdih.kemdikbud.go.id perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
8. 3.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
9. 4.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
10. 5.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2 Sasaran Strategis Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 No. Sasaran Strategis Tujuan terkait
11. 1.Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang 1
12. 2.Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang 2
13. 3.Menguatnya karakter peserta didik 3
14. 4.Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 4
15. 5.Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 5 jdih.kemdikbud.go.id “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong” Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:
16. 1.Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
17. 2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
18. 3.Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
19. 4.Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
20. 5.Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
21. 6.Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
22. 7.Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
23. 8.Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
24. 9.Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM: “Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.” Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id 3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam Tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 Peran Kemendikbud dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan No. Agenda Pembangunan Arahan Kebijakan Strategi
25. 1.Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing - Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
26. 1.peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
27. 2.peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
28. 3.peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
29. 4.penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah;
30. 5.peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan; - Meningkatkan produktivitas dan daya saing
31. 1.pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan
32. 2.penguatan pendidikan tinggi berkualitas. jdih.kemdikbud.go.id No. Agenda Pembangunan Arahan Kebijakan Strategi
33. 2.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan -Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
34. 1.revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
35. 2.revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
36. 3.pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. -Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
37. 1.revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong- royong, dan kerja sama antarwarga;
38. 2.pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
39. 3.pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
40. 4.pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
41. 5.pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id No. Agenda Pembangunan Arahan Kebijakan Strategi Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas
42. 1.peningkatan budaya literasi;
43. 2.pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan
44. 3.penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Kemendikbud yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara Kemendikbud dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif. Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020 Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

(1)peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
(2)peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
(3)perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
(4)penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:
(1)ekosistem pendidikan;
(2)guru;
(3)pedagogi;
(4)kurikulum; dan
(5)sistem penilaian. Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan jdih.kemdikbud.go.id aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru. Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pemelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pemelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pemelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (soft skills). Dengan menekankan sentralitas pemelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pemelajaran dan menggunakan portofolio. Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:
(1)pembukaan program studi baru;
(2)sistem akreditasi perguruan tinggi;
(3)perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
(4)hak belajar tiga semester di luar program studi. jdih.kemdikbud.go.id Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pemelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembanan kapasitas dirinya. Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1.Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah:

a.angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat;
b.Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat; dan
c.angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat. Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:
1. 1.meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita;
2. 2.membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD;
3. 3.menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD;
4. 4.mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD; jdih.kemdikbud.go.id
5. 5.menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (crowdfunding); dan
6. 6.menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah:
7. 1.memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
8. 2.mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
9. 3.membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; dan
10. 4.melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
a.melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah;
b.membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
c.menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama;
d.memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan jdih.kemdikbud.go.id dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum; dan
e.melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukenali anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah:
1. 1.meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi;
2. 2.meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagai platform pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh;
3. 3.meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi;
4. 4.menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui KIP Kuliah; dan
5. 5.mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi.
6. 2.Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:
a.kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (instructional leadership) menguat;
b.kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
c.percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;
d.mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat;
e.teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
f.penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
g.proses pemelajaran meningkat mutunya;
h.kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah meningkat; jdih.kemdikbud.go.id
i.jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah; dan
j.pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kepemimpinan instruksional (instructional leadership) di sekolah adalah:
1. 1.memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah; dan
2. 2.mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan adalah:
3. 1.mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak;
4. 2.mengembangkan Balai Guru Penggerak (Center of Excellence) di setiap provinsi untuk menciptakan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah;
5. 3.melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui seleksi masuk yang lebih baik, kurikulum yang berorientasi pada praktik dan penggunaan teknologi, pengajar yang menguasai praktik di sekolah, dan ujian kelulusan yang menekankan keterampilan mengajar dan kemampuan berefleksi;
6. 4.berkonsultasi dengan pemerintah daerah agar Guru Penggerak dapat diarahkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, seperti menjadi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan;
7. 5.bekerja sama secara erat dengan pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan; jdih.kemdikbud.go.id
8. 6.menerapkan berbagai inovasi termasuk multi-subject teaching untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan efektivitas; dan
9. 7.membuka akses satuan pendidikan dan guru terhadap pembiayaan di luar APBN seperti: pembiayaan oleh daerah, pihak ke-3 (contoh: Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS dan TPG untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:
10. 1.meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
11. 2.memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
12. 3.merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan;
13. 4.mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
14. 5.memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan; dan
15. 6.memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD adalah:
16. 1.menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
17. 2.memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
18. 3.menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan PAUD; dan
19. 4.mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memiliki relevansi dan implementasi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan pemenuhan capaian SDG. jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran adalah:
20. 1.mengembangkan platform pembelanjaan barang dan jasa bagi sekolah, agar pembelanjaan lebih berkualitas serta mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru, dengan demikian kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian mereka pada kualitas pembelajaran siswa;
21. 2.mengembangkan platform identifikasi guru penggerak dari seluruh Indonesia secara massal untuk selanjutnya dimobilisasi menggerakkan guru-guru lain.
22. 3.mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar;
23. 4.menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (preloaded) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet;
24. 5.menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong peer-review praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru; dan
25. 6.meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:
26. 1.menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru;
27. 2.mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (school excellence) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (formative assessment), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI; jdih.kemdikbud.go.id
28. 3.memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan;
29. 4.mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
30. 5.Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas serta memanfaatkan informasi diagnostik dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar guna meningkatkan proses pembelajaran;
31. 6.mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;
32. 7.menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat; dan
33. 8.mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan proses pemelajaran adalah:
34. 1.mendorong guru untuk mengubah strategi pemelajaran yang berlandaskan paradigma pengajaran (teaching) menjadi strategi pemelajaran kreatif berlandaskan paradigma pemelajaran (learning), berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi;
35. 2.memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pemelajaran di sekolah-sekolah lain; jdih.kemdikbud.go.id
36. 3.membina guru agar dapat menyiapkan rencana pemelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik (normal, remedial, dan pengayaan);
37. 4.mengembangkan kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan yang dapat didiversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang didasarkan atas kebutuhan, konteks dan karakteristik daerah;
38. 5.melakukan program-program khusus kepada siswa-siswa yang memiliki kompetensi kurang atau di bawah standar minimum;
39. 6.melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan;
40. 7.pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi, melalui experiential learning di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program pendidikan; dan
41. 8.pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah adalah:
42. 1.mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti AKM, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
43. 2.meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi diagnostik untuk peningkatan pembelajaran dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM;
44. 3.mendorong penerapan penilaian portofolio yang relevan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa yang bersifat performatif, artistik, kreatif, dan inovatif; jdih.kemdikbud.go.id
45. 4.meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas guna meningkatkan proses pembelajaran; dan
46. 5.mengizinkan dan mendorong penggunaan portofolio dan asesmen yang lebih otentik untuk penilaian sumatif kelulusan jenjang sekolah. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah:
47. 1.mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research university, teaching university, atau vocational university;
48. 2.merasionalkan jumlah perguruan tinggi (right sizing) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta meningkatkan otonomi PTN dengan menjadi PTN BH;
49. 3.meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;
50. 4.menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai Centers of Excellence dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;
51. 5.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan knowledge/innovation-based economy yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;
52. 6.meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;
53. 7.meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top 100 QS/THES) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian; jdih.kemdikbud.go.id
54. 8.meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek;
55. 9.membangun Science Techno Park di 5 (lima) universitas: UGM, UI, ITB, IPB, dan ITS;
56. 10.melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam ‘pentahelix’ untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
57. 11.mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;
58. 12.meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional;
59. 13.mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;
60. 14.mengembangkan future skills platform bersama dengan masyarakat dan DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi;
61. 15.melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; dan
62. 16.memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:
63. 1.membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri; jdih.kemdikbud.go.id
64. 2.membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;
65. 3.mengembangkan beberapa SMK menjadi Centers of Excellence guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia;
66. 4.memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;
67. 5.meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode problem-based learning agar peserta didik dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar DU/DI;
68. 6.mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
69. 7.peningkatan kapasitas technical skills, soft skills, dan pedagogical skills sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;
70. 8.mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
71. 9.memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
72. 10.memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI;
73. 11.memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
74. 12.membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat; dan
75. 13.menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK. jdih.kemdikbud.go.id
76. 3.Peningkatan Relevansi Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:
a.kemampuan literasi dan numerasi meningkat;
b.perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana; dan
c.kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kemampuan literasi dan numerasi untuk mendorong relevansi pendidikan adalah:
1. 1.melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi;
2. 2.mengembangkan strategi penguatan pembelajaran numerasi secara menyeluruh (kelas 1-12);
3. 3.mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI);
4. 4.menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan; dan
5. 5.memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:
6. 1.memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik;
7. 2.memfasilitasi exchange of information dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh peserta didik; jdih.kemdikbud.go.id
8. 3.melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui tracer study;
9. 4.mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (demand driven); (2) Kebersambungan (link) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (match) antara pekerja dengan pemberi kerja;
10. 5.mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI;
11. 6.menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI;
12. 7.mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
13. 8.memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;
14. 9.meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
15. 10.mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema Multi Exit, Multi Entry System, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;
16. 11.memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang;
17. 12.mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;
18. 13.mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
19. 14.melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (joint research) dan/atau proyek (project work) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat. jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja adalah:
20. 1.memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;
21. 2.selain memastikan pengembangan technical skills, juga menitikberatkan pengembangan soft skills, penanaman values budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
22. 3.mendorong pembelajaran, project work, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI melalui pengembangan teaching factory dan teaching industry agar sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
23. 4.memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau project work peserta didik baik di SMK maupun pendidikan tinggi vokasi;
24. 5.menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
25. 6.memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, pendidikan tinggi vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka;
26. 7.memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama DU/DI dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;
27. 8.menggerakkan dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah;
28. 9.memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi; dan
29. 10.menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. jdih.kemdikbud.go.id
30. 4.Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah:
a.nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
b.peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
c.cagar budaya terkelola dengan baik;
d.kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan
e.sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:
1. 1.membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:
a.memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
b.menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;
c.mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
d.menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
e.menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan
f.menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
1. 2.memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah; dan
2. 3.mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (children wellbeing). jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan adalah:
3. 1.melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran seperti Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal;
4. 2.melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata pelajaran – terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing (Sains, Matematika dan Pendidikan Agama);
5. 3.melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten sejarah untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa Indonesia;
6. 4.mendorong kegiatan pertukaran antar pelaku budaya dari latar belakang yang berbeda untuk menyelenggarakan tata interaksi yang inklusif dalam ekosistem kebudayaan di Indonesia;
7. 5.memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya;
8. 6.melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai-nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern; dan
9. 7.membantu pengembangan muatan lokal - terutama bahasa daerah - dengan penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya daerah oleh masyarakat lokal. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pengelolaan cagar budaya adalah:
10. 1.memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik;
11. 2.menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi budaya UNESCO; dan
12. 3.memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya. jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kegiatan diplomasi budaya sebagai wadah untuk memperkenalkan bangsa Indonesia dalam kancah antar daerah, regional ataupun internasional, adalah:
13. 1.fokus pada nilai-nilai positif bangsa Indonesia untuk mendorong pemahaman akan identitas bangsa Indonesia;
14. 2.memperkenalkan budaya Indonesia sebagai kekayaan budaya regional (Asia Tenggara) dan juga dunia; dan
15. 3.menguatkan nilai ekonomi seni budaya dan wisata sebagai salah satu modal bangsa di luar sumber daya alam dan ekonomi. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi sistem perbukuan nasional adalah:
16. 1.mendorong ketersediaan bahan bacaan berkualitas melalui penguatan ekosistem perbukuan;
17. 2.melakukan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengan usia; dan
18. 3.mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari konten-konten bermutu rendah (berisi materi yang mendorong radikalisasi dan diskriminasi berdasarkan SARA, berisi materi yang tidak sejalan dengan integritas dan nilai bangsa Indonesia, atau bersifat plagiat).
19. 5.Penguatan Tata Kelola Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:
a.implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat;
b.efisiensi satuan pendidikan meningkat;
c.akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat; dan
d.perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah: jdih.kemdikbud.go.id
1. 1.melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolah;
2. 2.mengembangkan mekanisme dengan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk mengelola hal-hal yang berdampak pada anggaran pendidikan, antara lain:
a.formasi dan perekrutan guru berdasarkan kinerja akademis dan kualitas pribadi, serta pengelolaan sumber daya guru; dan
b.pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk BOS, BOS Afirmasi, TPG, DAK fisik, dan DAK non-fisik untuk pendidikan, termasuk penggunaan pembayaran non-tunai (cashless).
1. 3.mengundang partisipasi DU/DI dalam penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi, penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan efisiensi satuan pendidikan adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah adalah:
2. 1.melakukan pendekatan asimetris untuk memenuhi kebutuhan setiap pemerintah daerah, alih-alih pendekatan ‘one-size fits all’ di seluruh pemerintah daerah; dan
3. 2.pemerintah pusat sebagai penunjang, fasilitator, dan konsultan untuk pemerintah daerah; Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:
4. 1.membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan;
5. 2.memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan; dan
6. 3.membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran pendidikan kabupaten/kota. jdih.kemdikbud.go.id 3.3 Kerangka Regulasi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikbud pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut. jdih.kemdikbud.go.id Tabel 3.2 Kerangka Regulasi No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 1 Revisi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:
7. 1.Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
8. 2.Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.
9. 3.Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka);
10. 4.Standar pendidikan. • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
11. 5.Wajib Belajar 12 tahun.
12. 6.Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/online).
13. 7.Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.
14. 8.Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik). • Kementerian Dalam Negeri. • Kementerian Agama. • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2 Revisi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 3 Revisi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain:
15. 1.Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring.
16. 2.Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja , pembinaan, dan pelindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia.
17. 3.Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen. • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Kementerian Agama. • Kementerian Dalam Negeri. Tahun 2022 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
18. 4.Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen. 4 Revisi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) • Direktorat Jenderal Kebudayaan • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. • Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tahun 2020- 2025 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:
19. 1.Perizinan Perfilman.
20. 2.Tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan:

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

Pasal 65

(1)Lembaga sensor film dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor.
(3)Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
(4)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 65

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur tentang:

a.jenis dan tarif sensor film;
b.penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor; dan
c.pendanaan. - apakah bersumber APBN dan APBD; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan jdih.kemdikbud.go.id 3.4 Kerangka Kelembagaan Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikbud sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kemendikbud harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemendikbud secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kemendikbud Tahun 2020- 2024, ditetapkan 4 (empat) proses utama kementerian, yaitu (1) pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; (3) pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra; dan (4) pelestarian dan pemajuan kebudayaan seperti yang tergambar pada Gambar 3.2. Di dalam setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter bagi peserta didik. Gambar 3.2 Empat Proses Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id Sejalan dengan keempat proses utama kementerian tersebut di atas, Kemendikbud memiliki fungsi sebagai berikut.
a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
c.penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
d.pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
e.pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, serta pengelolaan kebudayaan;
f.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
g.pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
h.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
i.pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia;
j.pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
k.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah;
l.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
m.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
n.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; dan
o.pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian. jdih.kemdikbud.go.id 3.4.1 Struktur Organisasi Mengacu pada tugas dan fungsi Kemendikbud yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Kemendikbud adalah seperti yang tergambar pada Gambar 3.3 berikut ini: jdih.kemdikbud.go.id Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id Seperti yang terlihat pada Gambar 3.3 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan kebudayaan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, didukung oleh 9 (Sembilan) Unit Eselon I sebagai berikut:
1. 1.Sekretariat Jenderal;
2. 2.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. 3.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. 4.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
5. 5.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. 6.Direktorat Jenderal Kebudayaan;
7. 7.Inspektorat Jenderal;
8. 8.Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan; dan
9. 9.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Setiap Unit Eselon I tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal, sebagai sekretaris pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Sementara itu, masing-masing direktorat jenderal dan badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis sesuai bidangnya masing-masing. Adapun Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Selain unit-unit Eselon I, Menteri Pendidikan dan kebudayaan juga didukung oleh Staf Ahli bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk memberikan telaahan dan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait regulasi bidang pendidikan dan kebudayaan. 3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbud. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kemendikbud diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia jdih.kemdikbud.go.id (SMART ASN) sesuai dengan Roadmap SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan talent terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.
a.Kondisi ASN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dengan bergabungnya kembali fungsi pendidikan tinggi di Kemendikbud, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3 maka jumlah SDM Kemendikbud saat ini adalah sebanyak 126.074 (seratus dua puluh enam ribu tujuh puluh empat) pegawai. Tabel 3.3 Jumlah ASN Kemendikbud Tahun 2020 No Unit Kerja Jumlah 1 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 739 2 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 1.325 3 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2.778 4 Direktorat Jenderal Kebudayaan 3.298 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 5.130 6 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 286 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 411 8 Inspektorat Jenderal 433 9 Sekretariat Jenderal 1.582 10 PTN 110.092 Total 126.074
b.Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2020-2024 Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikbud. Disamping itu, jdih.kemdikbud.go.id proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja. Tabel 3.4 menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM Kemendikbud sampai Tahun 2024. Tabel 3.4 Proyeksi Kebutuhan SDM Kemendikbud Tahun 2020-2024 No Unit Kerja Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 40 38 43 35 44 2 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 33 35 26 24 24 3 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 160 164 150 168 170 4 Direktorat Jenderal Kebudayaan 150 152 187 162 177 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 188 193 197 204 227 6 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 41 30 37 30 30 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 22 10 28 19 24 8 Inspektorat Jenderal 30 21 25 31 27 9 Sekretariat Jenderal 87 71 100 86 78 10 Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 11.201 10.563 11.150 11.796 11.334 Total 11.952 11.277 11.943 12.555 12.135 3.4.3 Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya jdih.kemdikbud.go.id manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (mindset), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas. Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbud berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbud. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting. jdih.kemdikbud.go.id Selain itu, Kemendikbud juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:
1. 1.Manajemen Perubahan
2. 2.Penguatan Pengawasan
3. 3.Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. 4.Penguatan Kelembagaan
5. 5.Penguatan Tata Laksana
6. 6.Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. 7.Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. 8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
a.layanan peserta didik;
b.layanan satuan pendidikan;
c.layanan substansi pendidikan;
d.layanan guru dan tenaga kependidikan;
e.layanan kebudayaan;
f.layanan kebahasaan; dan
g.layanan PAUD dan pendidikan masyarakat. jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 2021 2022 2023 2024 SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun % 40,20 42,62 45,21 47,81 53,10 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat % 105,97 104,48 102,98 101,49 100,00 IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat % 92,46 94,34 96,23 98,11 100,00 IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 86,18 88,39 90,59 92,80 95,00 IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % 33,47 34,56 35,62 36,64 37,63 SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) Nilai 3 3,25 3,5 3,7 4 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 57,2 58,2 59,2 60,2 61,2 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,5 27,4 28,3 29,2 30,1 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca Nilai - 394 - - 396 IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika Nilai - 385 - - 388 jdih.kemdikbud.go.id Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 2021 2022 2023 2024 IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains Nilai - 399 - - 402 IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan % 47,10 48,30 49,70 51,10 52,60 IKSS 2.8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan % 64,77 65,25 65,72 66,20 66,70 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional % 47,43 48,33 49,22 50,11 51,00 IKSS 2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri % 12 18 23 31 40 IKSS 2.11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri % 69,0 71,8 74,6 77,4 80,0 SS 3 Menguatnya karakter peserta didik IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 35 40 45 50 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 10 15 22,5 31 40 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 10 15 22,5 31 40 SS 4 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 510 515 520 525 530 IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah orang 34.000 50.000 66.000 82.000 98.000 IKSS 4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 55,5 57,3 59,1 60,9 62,7 SS 5 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel IKSS 5.1 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP WTP WTP WTP WTP IKSS 5.2 Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,5 73 74,5 76 77,5 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud Indeks 81 82 82 83 84 jdih.kemdikbud.go.id Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 2021 2022 2023 2024 IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud Indeks 78 81 85 87 91 Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan: (1) 9 (sembilan) program di lingkungan Kemendikbud pada tahun 2020, dan (2) 6 (enam) program pada tahun 2021-2024. Perbedaan jumlah program tersebut berdasarkan restrukturisasi program yang dilakukan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga. Adapun 9 (sembilan) rincian program untuk tahun 2020 adalah sebagai terlihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut: Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas
a.Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud
b.Opini laporan keuangan Kemendikbud
c.Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud
d.Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN
e.Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement
f.Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen
g.Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu
h.Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan
i.Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah
j.Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
k.Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud
a.Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
b.Nilai PMPRB Kemendikbud Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional
a.Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)
b.Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
a.Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila
b.Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan
a.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya
b.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya
c.Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Meningkatnya kualitas film dan iklan film
a.Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional
a.Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri
1. 2.Program Guru dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah
a.Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional
a.Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)
b.Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
c.Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak
d.Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya
e.Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan minimal BB
b.Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM
1. 3.Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun
a.Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)
b.Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
c.Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimum 75 (kategori tinggi) Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)
b.Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan
b.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
c.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum Meningkatnya karakter peserta didik
a.Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
b.Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
b.Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai
c.Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan
d.Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan Terwujudnya tata kelola Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen minimal BB
b.Jumlah Satker di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
1. 4.Program Pendidikan Vokasi Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan
a.Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
b.Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR
c.Persentase Lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
d.Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
e.Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR
f.Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri
a.Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri
b.Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian
c.Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional
d.Persentase SMK yang memperoleh status BLUD
e.Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri
a.Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi
b.Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional
c.Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH
d.Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri
a.Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB
b.Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 5.Program Pendidikan Tinggi Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi
a.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University
b.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject
c.Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH
d.Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)
e.Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
f.Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR
g.Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus
h.Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
a.Persentase dosen yang bersertifikat
b.Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya
c.Persentase dosen berkualifikasi S3 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas
c.Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
1. 6.Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
a.Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
b.Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan
c.Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
a.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan
b.Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum
c.Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian
d.Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
a.Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
b.Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
c.Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan
d.Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
a.Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan
b.Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD
c.Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda
d.Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal BB
b.Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 7.Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud
a.Persentase Satker yang berintegritas
b.Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud
c.Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
d.Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud
e.Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan
a.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi
b.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas
a.Nilai kinerja Inspektorat Jenderal
1. 8.Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia
a.Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji
b.Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik Meningkatnya budaya literasi
c.Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) Meningkatnya daya hidup bahasa daerah
a.Indeks daya hidup bahasa daerah Meningkatnya peran bahasa Indonesia kancah internasional
a.Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia
b.Jumlah pemelajar BIPA jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB
b.Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM
1. 9.Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum
a.Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional
a.Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas
b.Persentase pelaku perbukuan yang dibina Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
a.Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran
b.Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan
a.Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global
b.Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah
c.Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan
d.Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi
a.Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
b.Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP
c.Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar
a.Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar
b.Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minimal BB
b.Jumlah Satker Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Selanjutnya, terdapat 6 (enam) program pada tahun 2021-2024, menyesuaikan restrukturisasi program kementerian/lembaga, sebagaimana tersaji Tabel 4.3 sebagai berikut: Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 1.Program Dukungan Manajemen Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas
a.Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud
b.Opini laporan keuangan Kemendikbud
c.Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud
d.Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN
e.Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement
f.Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen
g.Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu h.Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan
i.Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
j.Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK
k.Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & kebudayaan Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud
a.Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
b.Nilai PMPRB Kemendikbud Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional
a.Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)
b.Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
a.Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila
b.Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan
a.Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Meningkatnya kualitas film dan iklan film
a.Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional
a.Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud
a.Persentase Satker yang berintegritas
b.Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud
c.Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
d.Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud Meningkatnya Komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan
a.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi
b.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota
1. 2.Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
a.Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional
a.Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)
b.Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
c.Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak
d.Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya
e.Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan
b.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
c.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum
a.Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional
a.Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas
b.Persentase pelaku perbukuan yang dibina Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
a.Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran
b.Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan
a.Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global
b.Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah
c.Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan
d.Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi
a.Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai SNP
b.Persentase Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP
c.Jumlah Standar SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Meningkatnya partisipasi peserta asesmen nasional terstandar
a.Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui asesmen nasional terstandar jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 3.Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun
a.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya
b.Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)
c.Jumlah kab/Kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
d.Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimum 75 (kategori tinggi) Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)
b.Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak Meningkatnya karakter peserta didik
a.Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
b.Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
b.Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai
c.Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan
d.Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 4.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan
a.Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
b.Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR
c.Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
d.Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR
e.Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR
f.Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri
a.Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri
b.Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian
c.Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional
d.Persentase SMK yang memperoleh status BLUD
e.Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri
a.Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi
b.Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional
c.Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH
d.Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri
a.Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri
1. 5.Program Pendidikan Tinggi Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi
a.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya
b.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University
c.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject
d.Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH
e.Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)
f.Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
g.Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR h.Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus
i.Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
a.Persentase dosen yang bersertifikat
b.Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya
c.Persentase dosen berkualifikasi S3 jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 6.Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
a.Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
b.Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan
c.Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
a.Persentase CB dan WBTB yang ditetapkan
b.Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum
c.Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian
d.Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
a.Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
b.Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
c.Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan
d.Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
a.Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan
b.Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
c.Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda
d.Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia
a.Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji
b.Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik Meningkatnya budaya literasi
a.Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) Meningkatnya daya hidup bahasa daerah
a.Indeks daya hidup bahasa daerah Meningkatnya peran bahasa Indonesia kancah internasional
a.Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia
b.Jumlah pemelajar BIPA 4.2 Kerangka Pendanaan Upaya untuk mencapai tujuan Kemendikbud dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud dibagi ke dalam dua periode yakni:
a.periode tahun 2020; dan
b.periode tahun 2021-2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga. Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.4 sebagai berikut: jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kemendikbud 2020 No Program Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar) 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 22.788,64 2 Program Guru dan Tenaga Kependidikan 3.593,39 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6.050,60 4 Program Pendidikan Vokasi 7.790,28 5 Program Pendidikan Tinggi 32.002,16 6 Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya 1.804,61 7 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 221,82 8 Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 935,00 9 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 516,16 Jumlah 75.702,67 Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel 4.5 sebagai berikut: Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kemendikbud 2021-2024 No Program Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar) Jumlah 2021 2022 2023 2024 1 Program Dukungan Manajemen 3.219,29 3.315,87 3.415,94 3.517,81 13.468,91 2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4.664,24 4.804,17 4.948,30 5.096,74 19.513,45 3 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 23.265,62 23.963,59 24.682,49 25.422,97 97.334,67 jdih.kemdikbud.go.id No Program Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar) Jumlah 2021 2022 2023 2024 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 8.023,99 8.264,71 8.512,65 8.768,03 33.569,38 5 Program Pendidikan Tinggi 43.726,54 51.038,35 58.568,90 63.326,58 216.660,37 6 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 2.390,40 2.462,11 2.535,97 2.612,05 10.000,53 Jumlah 85.290,08 93.848,80 102.664,25 108.744,18 390.547,31 jdih.kemdikbud.go.id dan (5) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk penguatan peran Kemendikbud sebagai kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah. Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikbud beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Renstra Kemendikbud ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup Kemendikbud, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan. Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kemendikbud ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, jdih.kemdikbud.go.id dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22TAHUN 2O2O TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KtrMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2O2O-2O2+ A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program / Sasaran kegiatan / Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 SSi Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Aneka Partisioasi Kasar IAPKI Pendidikan Anak Usia Dini TPAUDI 3-6 tahun o/o 40.20 IKSS 1.2 Anska Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / SDLB / Sederaiat o/n 105,97 IKSS 1.3 Anska Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederaiat o/o 92.46 IKSS 1.4 Aneka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederaiat o/ 86,18 IKSS 1.5 Anska Partisipasi Kasar (APKI Persuruan Tinssi o/o 33,47 SS2 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembalgan anak (5-6 tahun) nilai 3 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 57,2 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 26,5 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca nilai IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika nilai IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains nilai IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalarn 1 tahun setelah kelulusan o/o 47,tO IKSS 2.8 Persentase luiusan PT yang langsung beker_;a dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan o 64,77 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional o/o 47,43 IKSS 2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi komnetensi vano diakui oleh indrrstri o/o t2 IKSS 2.i1 Persentase dosen yang memiliki pengalarnan bekerja atau tersertilikasi di industri o/o 69,0 SS3 Menguatnya karakter peserta didik IKSS 3.1 Persentase satua-n pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter o/o 30 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengarnalan nilai-nilai Pancasila Yo 10 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belalar o/o 10 2 Progra-rn/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 SS4 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 4.1 IKSS 4-2 IKSS 4.3 Rata rata skor kemaiiran berbahasa Indonesia Jumlah penutur muda bahasa daerah skor orzrng 510 34.000 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 55,5 SS5 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 1KSS 5.1 ODini laporan keuansaJr Kemendikbud oDrnr WTP IKSS 5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,5 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud indeks B1 IKSS 5.4 indeks 78 023.01.O 1 Proqram Dukungan Manaiemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud 22.744,64 Sekretariat Jenderal SP 1.1 Terwuiudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas IKP 1,1.I Predikat Atuntabilitas Kineria Kemendikbud predikat BB IKP 1.1.2 opini laporan keuanqan Kemendikbud oplnl WTP IKP 1.1.3 Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud katego sangat baik Persentase Satker yanq tertib pengelolaan BMN v. 80 IKP 1.1.5 Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement BO IKP 1.1,6 Persentase Satker yang n1engimplementasikan digitalisasi dokumen o/" 10 IKP 1-1.7 Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu indeks 84 IKP 1.1.8 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,5 IKP 1.1.9 Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikaa yang disalurkan langsung ke rekening sekolah 16 rKP 1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK o/o 2,79 IKP 1.1.11 Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan "/" 53,3 Meninskatnya pelal<sanaan reformasi birokrasi Kemendikbud IKP 1.2.1 Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM t0 rKP 1.2.2 Nilai PMPRB Kemendikbud nilai 87 SP 1.3 Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional IKP 1.3,1 Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnyal 76,47 IKP 1.3.2 Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional SP I.4 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter IKP 1.4.1 Pcrsentase tinqkat peDeamalan nilai-nilai Pancasila oh 10 tKP 1.4.2 Persentase tingkat Demahaman konsep Merdeka Belaiar t0 SP 1.5 Meningkatnya efektivitas layarran pembiayaan pendidikan rKP 1.5.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 207o termiskin dan 207o terkaya 0,69 IKP 1.5.2 Rasio Anqka Partisipasi Kasar IAPKI ieniang pendidikan tinggi 2oolo termiskin dan 209o terkaya ras10 0, 18 Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaian 95,00 SP I.6 Meninskatnva kualitas film dan iklan film tKP 1.6.1 Persentase film dan iklan film yanq lulus sensor talpa revisi o/o 83 SP 1,7 Terwuiudnya budava sensor mandiri sebaqai gerakan nasional Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud tKP 1.1.4 SP 1.2 rasio tKP i.5.3 J Program/ Kegiatan Sasalan Program/Sasarar kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKP 1.7.1 Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri o/" 67 1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja 113,25 Biro Perencanaan SK Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud IKK Persentase kesesuaian dokumen kebijal<an tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud 100 IKK Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikal acuan datam penSrusunan kebija-kan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran oh 92.25 IKK Rata-rata nilai evaluasi kineaa anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik kategoi Baik Meningkatnya efektifitas pengelolaan angqaran transfer daerah bidanq pendidikan darl kebudayaan IKK Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikal yang disalurkan Iangsung ke rekening sekolah item 1 IKK Persentase usulan anggaran DAK bidalg pendidikan dan kebudayaan yarrg sesuai dengal kebutuhan o/" 70 IKK Persentase pemanfaatan anggaian DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output 72 IKK Persentase laporan pelal<sanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu 7l SK Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud IKK Jumlah laporan kineia yanq disamparkan tepat waktu laporan 3 IKK Persentase Satker yans predikat SAKIP-nya minimal A 45 SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan IKK Predikat SAKIP Biro Perencaraan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinelia Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L Biro Perencanaan minimal 80 nilai 80 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negaia 198,33 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaalr dan pelaksanaan anggaran IKK Jumlai SDM perbendaharaan yane ditinekatkan kompetensinya orang 509 Persentase penvelesaian tindal<Ianiut hasil Demeriksaan di linskunsan Sekretariat Jenderal 70 IKK Persentase penyelesaian keruEian negara 20 IKK Persentase Satker vane memiliki nilai kineia pelaksanaan anqsaran minima-l91 85 IKK Persentase Satker yang capaian tarset PNBP nva > 1009'0 85 iKK Persentase Satker yang mengaiukan usulan penetapan PK-BLU 100 IKK Persentase Satker BLU yang memiliki kineria layanan dengan kategori minimal A "/" 70 IKK Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah lembaga 5.000 SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud IKK Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu vo 100 IKK Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntarlsi Pemerintai (SAP) laporan 13 IKK Persentase Satker tertib penatausaiaan BMN yaig memiliki kinerja BMN denga! kategori minimal A o/o 80 IKK Jumlah laporan BMN yanq disusurr laDoran 9 IKK Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN ok 81 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minima-l A predikat IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RXA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91 nilai 91 l9a2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara 66,00 Biro Sumber Daya Manusia IKK 4 Prografi / Kegiata-rl Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelal<sana 2020 2020 SK Meningkatnya profesiona.litas pegawai Kemendikbud IKK Persentase peqawai vals memenuhi Dersvaratan komDetensi iabatan 60 IKK Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai denszrn oersvaratan iabatan vans diampu ok 75 IKK Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80 85 IKI( Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi ok Meningkatnya indeks penerapan sistem meit ASN Kemendikbud IKK Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organlsasr o/o 80 IKK Persentase kesesuaian Densembanean komoetensi densan hasil asesmen o/o 59 IKK Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peninqkatan kineria individu IKK Persentase pegawai yang menja-lani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah keaa sesuai kompetensi dan kineria vo IKK Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas meniadi pejabat fungsional o/o 45 IKK Persentase kesesuaian Sasaran Keria Pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi 70 IKK Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan pelindungal dal pelayanan sesuai kebutuhan pegawai ok 79 IKK Persentase pegawai yang meneima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kineia 55 IKK Persentase layanan kepeqawaian berbasis TIK "/" 76 SK Meningkatnya tata kelola Biro SDM IKK Predikat SAKIP Biro SDM minirnal BB predikat IJII IKK Nilai Kinerla Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L Biro SDM minimal 90 nilai 90 4265 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana 27 ,47 Biro Organisasi dan Tata Laksana SK Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal IKK Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM) satker IKK JumIaI unit cselon I yang dibina dalarn pengimplementasian reformasi birokrasi unit utama 9 IKK Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pcngimplementasian reformasi birokrasi un( utama 9 sl( Meningkatnya indeks efektilitas organisasi di lingkungan Kemendikbud IKK Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif 60 IKK Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar {POS) di Iingkungan Kemendikbud 50 IKK Perscntase Satker yarlg menerapkan analisis iabatan dilingkungan Kemendikbud 50 SK Meningkatnya tata kelola Biro Ortala IKX Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pela.ksanaan RKA K/L Biro Ortala minimal 91 nilai 9t r981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum 60,23 Riro Hrrkrrn SK Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang undangan bidang pendidikan dan kebudavaan IKK Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi o/o r00 84 SK 60 83 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran keglatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelatsana 2020 2020 IKK Persentase masalah hukum, kasus, darr perkaia yang ditaneani di lingkungai Kemendikbud "/" 100 IKK Persentase nota kesepaharnan bidang pendidikan dan kebudayaan yarlg disusun 100 SK Meningkatnya tata kelola Biro Hukum IKK Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB predikat IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaarl RKA-K/L Biro Hukum minimal 91 nilai 91 t 9a7 , 4079 Peningkatan l,ayanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sairs, Budaya dan keria sama di kawasan Asia Tenglqara 502,73 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sarna IKK Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regiona.l dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan 70 IKK Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan orang 650 IKK Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudavaan Dada Perwakilan RI di luar neseri ok 70 SK Meningkatnya layanan informasi, pubtikasi, media, dan hubungan antarlembaga IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi darl publikasi program/kebijakan p oritas bidang pq4didikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media 80 IKK Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud koleksi 750 IKK Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama mela.lui lembaga negara dan lembaga masyarakat laporan 179 SK Meningkatnya kepuasan Iayanan masyarakat IKK Persentase terpenuhinya indikator penilaian kineia unit pelayanan pubtik a2 SK TerselenggaJanya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan keria sama yang berkualitas di kawasan Asia Tenggara IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan modet da.lam pengembangan pendidikan terbuka dan j arak jauh (PrJJ) di Asia Tenssara satuai pendidikan 30 IKK Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia TenR<ara penelitian 20 IKK Jumlai penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersarna satuan Dendidikan di kawasan Asia Teneeara satuzrn pendidikal IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembargan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 200 IKK Jumlai instruktur/fasilitator yang dtadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidans Matematika di kawasan Asia Tenesara 472 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenqgara orang 1.200 IKK Jumlai instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidans Bahasa di kawasan Asia Teneeara oraiS 300 IKK Jumlalr penerima manfaat, praktik, dan layanan dalan inovasi program PAUD dar:r pdrenting yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sanna, scrta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenqsara lembaga l5 SK Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksaiaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyaral<at minimal 86 nilai 86 BB 20 Orang 6 Prograrn/ Kegiatan Sasaran Program/Sasa-ran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana 2020 2020 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Eqrqq{ dan Jasa. 429,7 L Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan tebudayaan IKK Jumlah Satkqr yang melaksanakan PBJ melalui e procurement satker t67 IKK Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik 10 SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB predikat BB IKK Nilai Kineia Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal91 nilai 91 1991 Penyediaan Data darl Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan 394,93 Pusat Data dan Teknologi lnformasi Meningk4tnya pemanlaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan IKK Persentase belanja sekolah melalui online mdrketplace kecua.li 3T 20 IKK Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelaiararr digital orang 28.000 IKK Julnlall L:umulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan platfonn tootkit pembelajaran oraig 300.237 IKK Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang ke{a (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui platform pencarian keria online orang 100.000 IKK Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran ok 60 SK Meningkatnya kualitas pen5rusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran IKK Persentase integ tas data prio tas (standar, metadata, referensi) 40,33 IKK Persentase ketersediaai data p oritas yang telah memenuhi integritas pada portal data 66,33 SK Meningkatnya dukungan pemarfaatan TIK IKK Persentase pemenuhal SLA dari layanan dukungan TIK vo 20,00 IKK Persentase dountime tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud "/o 2,OO IKK Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkunean Kemendikbud 20,00 SK Mcningkatnya tata kelola Pusdatin IKK Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelal<sanaan RKA K/L Pusdatin minimal 95 95 s624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 17 3,45 Pusat Pendidikan dan Petatihan Pegawai SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25 nilai 87 ,25 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25 nilai 86,25 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75 nilai 86,75 1KK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsiona.I minima.l 87,60 nilai 87,60 1KK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultura.l minimal 78,50 nilai 78,50 SK Tersediarlya layanan pelatihan ASN yang berkualiras IKK Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35 87,35 Alokasi (Rp Miliar) SK nilai 7 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasa,ran kegiatai/lndikator {IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Akreditasi kmbaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A predikat IKK Akreditasi I-embaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A predikat IKK Akreditasi tembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsiona.l minima.l A predikat SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai IKK Prcdikat SAKIP I-\sat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minima-l 87.21 nilai a7 ,2). 4267 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan da, Peserta Didik 396,10 Pusat Prestasi Nasional SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikar IKK Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan la.innya) medali 221 IKK Jumlah peserta didik y:rng mengikuti kompetisi internasional orang 249 IKK Jumlah kompetisi peserta didik yang dilal<sal1al<an tingkat nasional kompetisi t76 IKK Jumlah satuarl pendidikan berprestasi di semua jenjang satuan IKK Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta orang 50 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK Predikat SAKIP hrsat Prestasi Nasional minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86 nilai 86 4268 Kebijakan Penguatan Karakter 159,79 R-rsat Penguatan Karakter SK Terlaksananya penguatan karal<ter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan diseba.luaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan kaiakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan karal<ter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 SK Meningkatnya tata kelola hrsat Penguatan Karalder IKK Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelal<sanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minirnal 85 nilai 85 4269 Layalal Pembiayaan Pendidikal 19.925,01 Pusat Layanan Pembiayaan Pendirlikan SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan IKK Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen orang l7 .927 .992 IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah orang 77 3.064 IKK Jumla,h guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif orang 311.577 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK Predikat SAKIP Pusat Layarlarl Pembiayaan Pendidikan minimal BB predikat AB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layallan Pembiayaan Pendidikan minimal 85 nilar 85 5173 Peningkatan Sensor l'ilm 41,25 l,embaga Sensor Film SK Meningkatnya jumlah film yang disensor IKK Jumlah film dan iklan film yang disensor film 38.500 SK Meningkatnya pema}Iarnan masyarakat terkait budaya sensor maJrdiri Alokasi (Rp Miliar) I I I I I T I I Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Ta!get Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Jumlah masyarakat yang melaksanal<an budaya sensor mandiri orang 1.250 SK Meningkatnya tata kelola l-embaga Sensor Film IKK Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minima.l BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90 nilai 90 o23.16.13 Prograrn Guru dan Tenaga Kependidikal 3.593,39 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaea Keoendidikan SP 2.1 Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standarjumlal dan kualitas pendidik dan tenaga !9pq4di{ikan IKP 2.1.1 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standarjumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan "/" 8,6r SP 2.3 MeningkaJnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional rKP 2.3.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) 90,73 tKP 2.3.2 Persentase guru dan tenaga kependidikan berkuatifikasi minimal S1 89,19 tKP 2.3.3 Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penglqerak 10,00 tKP 2.3.4 Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya 14,20 IKP 2.3.5 Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan 20,00 SP 2.4 Terwujudnya tata ketola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas rKP 2.4.1 Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB predikat lJIJ rKP 2.1.2 Jumlai Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBKIWBBM satker 1 5636; 56371. 5638 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus 77 3,55 Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Arlak Usia Dini: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikar Pendidikan Menengai dan Pendidikan Khusus Meningkatnya satuan pendidikan yarg memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan IKK Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga keDendidikan pensserak satuan pendidikan 2.266 IKK Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki suru dan tenaea keDendidikan oeneserak satuan pendidikan 6.797 IKK Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependitlikan serta memiliki zuru dan tenaga kependidikan Denggeral< satuan pendidikan 6.1t7 SK Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kineia dan ka-rirnya orang 37.469 IKK Junlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya orang 90.894 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya 7 | .637oraJrg SK 9 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Ta,rget Alokasi (Rp Miliar) Unit PelaI<sana 2020 2020 IKK Jumlah guru darl tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan pelindunga-n orang 674 IKK Jumlah guru dal tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghatgaan dan pelindungan ora_ng 941 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 881 5634: 4271 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikal Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 1.093,36 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak oraJrg 10.000 1271 Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 1.166,36 Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi zuru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru, kepala sekolai dall pengawas sekolai bersertifikat orang IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 OIAJ'Ig 5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 560,13 Sekretariat Direktorat Jenderal curu dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatlya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen curu dan Tenaga Kependidikal IKK Rata-rata predikat Sakip Satker minimal BB predikat IKK Jumlah Satker yarg dibina menuju WBK satker 1 IXK Rata-rata nilai Kinerja Anggaian atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 nilai 93,00 023.03.06 Program Pendidikan Anal< Usia Dini, Pendidikar Dasar, darr Pendidikan Menengai 6.050,60 Direktorat Jenderal Pendidikan Anat Usia Dini, Pendidikan Dasar, dal Pendidikan Menengah SP 3.1 Meningkatnya perluasan akses alirmasi jenj ang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasai dan menengah serta percepatan waiib Belaiar l2 Tahun tKP 3. 1.1 Persentase anak kelas I SD/MI /SDLB yajlg pernah mengikuti TK/RA/BA (5 6 tahun) o/o 66,49 rKP 3.1.2 Jurlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorec@rd.l minimum 75 (kategori tinegi) kab/kota 6 IKP 3.1.3 Jumlah provinsi dengan nilai kineia sekolah (sco/ecard) minimum 75 (kategori tinggi) provlnst 6 SP 3.2 Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasa, dan menengah IKP 3,2.1 Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecdrd minimum 75 {kateqori tinggi) "/" tKP 3.2.2 Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak satuan nPn rl i.l i ka n Meningkatnya kualitas pembelajaran padajenjang pendidikan anal* usia dini, pendidikan dasar dan menensah IKP 3.3.1 Persentase tingkat pencapaian perkembangan anal< usia 5 6 tahun berkembang sesuai harapan vo 58,7 IKP 3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensl (Literasi) memenuhi kompetensi minirnum 57 ,2 IKP 3.3.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kom petensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum 26,5 20.000 400 BB SP 3.3 - 10, Prograllt / Kegiatan Sasaran Prograrn/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,lKP,lKK) Satuan Target Ilnit Pelaksana 2020 2020 SP 3.4 Meningkatnya karakter peserta didik IKP 3.4.1 Persgntase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter 30 tKP 3.4.2 Persentaqe siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum 57 ,2 SP 3.5 Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan al(untabel padajenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.5.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu 50 Persentase satuan melakukan e BOS Non Tun.ri 1,8 rKP 3.5.3 Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar Denqambilan keputusai o/o 55 IKP 3.5.4 Persentase data OK PAUD Dikdas, dar Dikmen an al rat terbarukan dan berkelan tan 95 SP 3.6 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anat Usia Dini, pendidikan Dasar daJt Menengah yang berkualitas IKP 3.6.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Arlak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah minimal BB predikat BB IKP 3.6,2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anal< Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1l 4272 Penyediaan Layanan PAUD 358,60 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini SK Tersedianya layar:Ian PAUD yaig merata dall berkualitas II(K Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOp PAUD juta orang 7,5 IKK Jumlah kab/kota dengar persentase siswa kelas I yang melalui TK/RA/BA di atas 5O7o kab/kota 103 IKK Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10yo kab/kota 115 IKK Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah penggeral< satuaIr pendidikan IKK Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3,00 Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekotah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) IKK Persentase satuan PAUD y menerapkar evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan 20 IKK Persentase satuan PAUD yang menJrelenggarakan layanan Holistik Integratif "/" 25 IKK Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan o^ 80,00 2003 Pembinaan Sekolah Dasar t.122,7 5 Direktorat Sekolah Dasar SK Tersedianya layarlan pendidikan SD yang merata dall berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDl-B sekurang kurangnya 1Ooyo kab/kota 391 IKK Jumla} SD yarg menjadi Sekolah Penggerak IKK Persentase SD yang memiliki nilai kine!a sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompctensi minimum o/o 53 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 26,50 IKK Persentase SD yang menggunakan peralalan TIK (komputer) dalan proses pembelajaran 62,50 IKK Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter vo 30 IKK Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelarjutan ok 95,10 Alokasi (Rp Mitiar) rKP 3.5.2 sekolah 11 Progtafi/ Kegiatan Sasaran Prograrn/Sasaran kegiatan/Indikator 0KSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 2000 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 944,48 Direktorat Sekola}I Menengah PertaIna SK Tersediarya layarla-rl pendidikan SMP yang merata dan berkualitas IKK Jumlai kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang kurangnya 1009/0 kab/kota IKK Jumlah SMP yarlg menjadi Sekolah Penggeral< sekolah IKK Persentase SMP yaig memiliki nilai kineia sekolah (scorecard) minimal 75 (kategoi Sangat Tinggi) IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum 53,0 IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum 26,50 IKK Persentase SMP yang menggunakar peralatarl TIK {komputer) dalam proses pembelajaran 62,50 IKK Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter "/" 30 IKK Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelaniutan o/o 95,20 5627 5L4,67 Dtektorat Sekolah Menengah Atas SK Tersediarya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas IKK Jumlai kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang,kurangnya 957o kab/kota 219 IKK Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak sekolall IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerta sekolah (scorecard) minimal 75 (katego Sangat Tingei) "/. Persentase siswa SMA dengar nilai Asesmen Kom petensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum o/. 53,0 IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 26,5 IKK Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran o/. 73,84 IKK Persentase SMA yang memiliki Iingkungar kondusif dalam pembangunan karakter IKK Persentase data pokgk pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan "/" 95,10 5626 Pembinaan Pendidikan Masyaralat dal Pendidikan Khusus 698,16 Direktorat Pendidikan Masyarakat da! Pendidikan Khusus SK Tersedianya 1 an Pendidikar masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas TXK Jumlah SLBlSKB yang menjadi Sekolal Penggerak sekolah 1KK Persentase SLB yan€ memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategod Sangat Tinggi) IKK Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran ok 9,65 IKK Pe.sentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karalter 30 IKK Jumlah pemedntai daerah yang melaksanalan pembinaan pendidikan kesetaraan pemda 514 IKK Jumlah orang dewasa yang mendapat layanan pendidikan keaksaiaan orang 94.500 IKK Persentase data po\ok pendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 98,93 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anat Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 350,26 Sekretaiat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar. dan Pendidikan Menensah SK Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalia-n mala.jemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari totat satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS 99 Pembinaan Sekolah Menengah Atas IKK 30 2005 Prografi / Kegiatan Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penqangqaran prov/kab /kota 300 IKK Rata rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 69 IKK Rata-rata nilai Kineia Anggaran atas Pelaksalaai RKA KL masing masing Satker minimal 80 nilni 81 Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang a.kurat, terbarukan dan berkelanjutan o/o 95,20 4273 Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengenda.lian Mutu PAUD 490,O7 Balai Pengembangar Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetal<an mutu pendidikannya 35 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telai disupervisi mutu pendidikannya 35 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telai difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP 35 IKK Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan aflal< usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan o/o BO 5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjarninan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan 1.571,6r Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan SK Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidika, IKK Persentase satuan pendidikan Uenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yarlg memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 26,5 IKK Persentase kesenjangan hasil AKM da, Survei Ka-rakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk vo IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasai dan menengah akurat, terbarukan dan berkelaniutan 95 023.18.15 Program Pendidikan Vokasi 7 .790,28 Direktorat Jenderal Pendidikan SP4.] Meningkatnya jumlah tulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwlausaha dalam satu tahun setelah kelulusan IKP 4-1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha o^ 45,00 IKP 4.1.2 Persentase pekeda lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar lx UMR 65,42 IKP 4.1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yarlg dalam satu tahun memperoleh pekeiaan di industri atau berwirausaha 17 ,aO IKP 4.1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaii minimurn sebesar 1.2x UMR 53,98 IKP 4. r.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR o/" 52,20 IKP 4.1.6 Persentase lulusan kursus dai pelatihan dalam satu tahun yaig memperoleh pekerjaan atau berwirausaha 55,10 SP 4.2 Meningkatnya pendidikan SMK yang berstanda-r industi tK? 4.2.t Jumlah guru darl kepala sekolah SMK yang memperoleh prograln sertifikasi kompetensi dari industri oratrg 2.600 tKP 4.2.2 Persentase SMK yang dikembangkan meniadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian 2,OO IKP 4.2.3 Persentase SMK yang sumber daya (resources)r,ya dimanfaatkan oleh stakehold.ers dalam konteks keriasaIna Drofesional olo 10,00 Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) IKK IKK IKK 13 Ptograrn f Kegiatan Sasara, Prograrn/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelatsana 2020 2020 rKP 4.2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD "/o 1,00 tKP 4.2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan Tedchinq Factoru 5,00 SP 4.3 Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstanda.r industd rKP 4.3.1 Jumtah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi oraJ'Ig 300 rKP 4.3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional ok 20 rKP 4.3.3 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PIN-BH lembaga 1 IKP 4.3.4 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudai menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Iembaga 3 SP 4.4 Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengar kebutuhan dan standar industri IKP 4.4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yarlg sudah dilatih oleh industri orang 300 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas IKP 4.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB pledikat BB IKP 6.5.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-wBK/WBBM satker I 4262,4264 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraar dan Penyelarasan Dunia Usala dan Dunia Industri Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meningkatnya Jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri 2.808,30 IKK Jumlah guru kejuruan ya]1g mengikuti pelatihan upskilling dan resktlling berstandar industri orang 2.t60 IKK Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri orang 440 IKK Jumlai SMK yarrg melibatkan prattisi profesional industri dalam proses pembelajaran sekolah 264 Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembanga, sarana prasarana sekolah 268 Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah 65 Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenpqaral<an Teachinq F@ctory sekolah Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) sekolah 101 4263,4264 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaia dan Dunia Industri Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usalla dan Dunia lndustri SK Meningkatnya jumlah pendidikaa tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri 4.246,63 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yarg mengikuti sertifikasi kompetensi oraig 3.3 18 IKK Jumlai instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi orang 50 IKK Jumtah pimpinan pendidika! tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri orang 50 IKK Jumlah insitusi pendidikar tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalarn proses Dembelaiaran dan Derkuliahan lembaga 15 IKK Jumlah institusi pendidikan ttrggi vokasi yarg memiliki dosen berNlDK dari praktisi plofesional lembaga 20 IKK Jumlai pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi Link and Match dengan industri prodi 46 IKK Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL sertifikat 100 Alokasi (Rp Miliar) SP 4.5 IKK IKK IKK IKK A Prograrn/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasar:an kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana 2020 2020 IKK JumlaI Institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PIN-BH Iembaga 1 Jumlai institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU lembaga 3 1278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan 440,50 Direktorat Kursus dan Pelatihan SK Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yallg berstandar industri IKK Jumlah instruktur lembaga krrsus dan petatihan yang dilatih industri orang 100 IKK Jumlai pengelola Iembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orarlg 200 Jumlah lembaga kursus dql pelatihar1 yang memperoleh fasilitas berstandar industri lembaga 100 426t Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi 294,45 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SK Meningkatnya tata kelola satuan ke{a di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IXK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 9 Rata-rata nilai Kine{a Anggara, atas Pelaksanaan RI(A-K/L Satker minimat 93 nilai 93,00 o23.17.14 Program Pendidikan Tinggi 32.O02,16 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SP 5.] Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi IKP 5.1.1 Jumlai perguruan tinggi yang masuk dalan Top 500 World Cldss tJniuersitu lembaga 3 IKP 5.1.2 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalarn Top 5O0 World Class UniDersitA bA Subject lembaga I IKP 5.1.3 Jumlah perguruaJl tinggi meniadi PfN-BH lembaga 14 IKP 5.1.4 Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasiona_l (PIN) "/" 10 IKP 5,1.5 Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekeria dalarn iangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 64,77 IKP 5,1.6 Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaii minimum sebesar 1.5x UMR "/" 30 IKP 5.1.7 Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya I (satu) semester di luar kampus 30 IKP 5.1.8 Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PfN) v" 5 SP 5.2 Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan IKP 5.2.1 Persentase dosen yang berscrtifikat 45,1 rKP 5.2.2 Persentase dose! yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya ok 69,0 IKP 5.2.3 Persentase dosen berkualifikasi 33 t7 ,3 SP 5.3 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas lKP 5.3.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinegi minimal BB predikat BB IKP 5,3.2 Jumlah Satker di Ditjqn Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker I 4258,4259 Peningkatan Kualitas Pembelajaian dan Kemahasiswaan serta Pengembangan Kelembagaan 3.334,72 Direktorat Pembelajararr dan Kemaiasiswaan; Direktorat Kelembasaan SK Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas ]KK Jumlah prograrn studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka) prodi 850 Alokasi (Rp Miliar) IKK IKK IKK IKK - 15, Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,tKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 IKK Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional prodi 20 lKK Jumlah plogram studi yarg melakukarr keaasama kuril'-ulum dengan dunia industd/dunia usaha/PI QS Rank 10O prodi 600 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University lembaga IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi lembaga 40 Jurrrla}r perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri lembaga 1.000 SK Tcrsedlanya pembelajaran yang relevan dan berkualitas IKK Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 talun orang 200.000 IKK Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidatnya 1 (satu) semester di luar kampus oranS 625 IKK Jumtqh mahasiswa yang menjalankan wirausaha orang 3.O00 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belaiar) orang 5t 500 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti prograrn Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) oraig 7.500 IKK Jumlah publikasi (artikel) internasional artikel 17 .916 IKK Jumlah sitasi di jurnal internasional 12.821 IKK JumlaIl prototipe dari perguruan tinggi prototipe 136 IKK Jumlai Kekayaan lntelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi KI 972 IKK Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat paten 4260 Peningkatan Kualitas Sumber Daya 2.4 | I,72 Direktorat Sumber Dava SK Tersedianya dosen da-rl tenaga kependidikan yang berkualitas IKK Jumlah dosen dan tenaga kepgndidikar yarlg meningkat kuatifikasi akademiknya orzrng 6.O34 IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihar1/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam indlrstri orang 1.515 IKK Jumlah dosen yang mengikuti sertilkasi dosen orang 10.000 IKK Jumlal dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya orarrg 3.O70 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yarlg mengikuti Program World Class Prokssor orang 60 Meningkatnya jumlal perguruan tinggi yang menjadi Center of Excelleice IKK Jumlah perguruar tinggi yang difasilitasi sarana prasarananya lembaga 13 IKK Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pe ngelolaan sarana dar prasarananya lembaga IKK Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secaia penuh berbasis perguruan tinggi lembaga 4 4257 Dukungan Manajemen darr Pelaksaraan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi 26.25s,72 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinssi SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditien Pendidikan Tingei IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jxmlah Satker yang dibina menuju WBK satker 5 IKK Rata rata nilai Kinerja Anggaran atqs Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 nilar BO Prograrn Pelestarian dan Pemajuan Budaya 1.804,61 Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020 t3 sitasi 7 SK 13 o23.15.t2 PrograJn/ Kegiatarl Satuan Ta-rget Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelal<sana 2020 2020 SP 6.1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat IKP 6.1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni o/" 0,31 Jumlah festival skala internasional (Mega Euents) dengan pengunjung minimal 50.000 orallg da-n l57o di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan festival 9 IKP 6.1.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara largsung pertunjukan kesenian 34,22 SP 6.2 Ter-wujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional rKP 6.2.1 Persentase Cagar Budaya dan Wal.isan Budaya Takbenda yang ditetapkan 30,o0 rKP 6.2.2 Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang diketota secara profesional lewat mekanisme Badan l,ayalan Umum CB IKP 6.2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian ah 30,00 tKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 1O tahun ke atas yang menzuniungi peninggalan sejarah ah 10.78 SP 6.3 Telwujqqnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif rKP 6.3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni 1,94 tKP 6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggaral<an upacara adat 22,O9 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengal standa-r yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan 20,00 IKP 6.3.4 Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaar perempuai terhadap laki laki ok 55,00 SP 6.4 Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan IKP 6.4,I Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dirnanfaatkan o/" 40,00 IKP 6,1.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan pen],usunan RKPD dan RPJMD 35,O0 IKP 6.4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim AhIi Cagar Budaya dar Tirn Ahli Warisan Budaya Takbenda "/" 20,o0 tKP 6.4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemedntah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya 30,00 SP 6.5 Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas rKP 6.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B predikat B IKP 6.5.2 Jumlai Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI,WBK/WBBM satker 1 427 6 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPK 254,OO Direllorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda IKK Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagal Budaya dan Warisan Budaya Tatbenda orang 400 SK Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan IKK .-lumlah inisiatif pemalfaatan ekonomi atas Ob.jek Pemaiuan Kebudayaan OPK SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budaya dan Obiek Pemaiuan Kebudayaan lKK Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dall Objek Pemajuan Kebudayaan satuai pendidikan 5.100 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berpaitisipasi dalan prograrn Cerakan Seniman Masuk Sekolah satuan pendidikan 300,00 SK Meningkatnya jumlah misi dan kaiavan budaya tingkat dunia Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKX) rKP 6.1.2 IKP 6.3.3 Prograrn f Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikato! (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia euent 20 SK Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan IKK Jumlah desa ya{rg mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan desa 539 5179 Pelestarian Nilai Budaya 113,20 Unit Pelaksana Teknis Direldorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah festival budaya yaig terhubung da]a'lj, platfotm festival budaya tingkat nasional IKK Jumlah festival budaya yang terhubung dal6n platfonn festival budaya tingkat nasional festival 30 5178 Pengelolaan Permuseumal SK Meningkatnya jumtah kunjungan peninggalan sejar-ah IKK Jumlah kunjungan Cagar Budaya oraig 680.000 518 1 Pelestarian dan Pen gelolaan Peninggalan Purbal<ala SK Meningkatnya jumlah Cagai Budaya yang dikelola Iewat mekanisme BLU IKK Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan CB 4.135,00 IKK Jumlai Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU CB 427 4 Pengembangan Film, Musik dan Media Baru 163,00 Direktorat Perfilman, Musik dan Merlia Ranr SK Meningkatnya jumlai pengunjung Mega Euents Kebudayaan IKK Jumlah pengunjung domestik Mega Euents Kebudayaan orang 450.000 IKK Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar internasional IKK Jumlah pengunjung internasional Mega Erents Kebudayaan otang SK UgningEatnya jumlah orang yang mengakses platlorm kerjasama distribusi lilm dan musik IKK Jumlah orang yang mengakses platlorm kerjasama distribusi film dan musik orang 1.000,00 SK Meningkatnya jumlah produksi Iilm, musik dan media baru IKK Jumlai produksi film, musik dar media baru produksi 30 427 5 Pelindungan Cagai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan 10,10 Direktorat Pelindungan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlai Cagar Budaya dan Waisai Budaya Takbenda yang ditetapkan IKK Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan CB 150 IKK Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan WBTB 200 SK Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan IKK Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan tztl] 50 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyaral<at Adat 53,20 DireLtorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolai IKK Jumlah mateli pembelajaran budaya dai penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah materi pelaiaran 3,00 SK Meningkatnya pa.rtisipasi perempuan dalam kegiatan kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya IKK Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertihkasi orang 300 Alokasi (Rp Miliar) 67.500 18 Pro$an/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Alokasi (Rp Milia-r) Unit Pelal<sana 2020 2020 IKK Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya Meningkatnya jumlah wilayai adat yang dikembargkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan IKK Jumlai wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interatsi pemajuan kebudayaan wilayah adat 3 IKK Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan komunitas adat 25 SK Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa IKK Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa orang 359 4277 Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaal 48,00 Direldorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan lembaga 1.+0 IKK .lqmlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peninskatan kaDasitas dan sertifikasi orang 1.620 SK Meningkatnya jumlai kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB kab/kota 100 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB kab/kota 5180 Dukungan Manajemen daIl Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan 863,1 1 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya partisipasi pgmerintah daera}I pada Pekan Kebudayaan IKK Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah euent 20 IKK Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi datan Pekan Kebudayaan Nasional pemda 20 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang men].usun dan memperbarui PPKD IKK Jumlah kabupaten/kota yang menlrusun dan memperbarui PPKD kab/kota 50 SK Meningkatnya jumlai kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai ruiukan RKPD dan RJMD IKK Jumlah kabupaten/kotqyang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD kab/kota 50 SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 10 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelatsanaan RKA-K/L Satker minimal 94 nilai 94 o23.O2.03 Progran Pengawasan dan Penin gkatan Aluntabilitas Aparatur Kemendikbud 22r,82 lnspektorat Jenderal SP 7.1 Terwujudnya sistem pe ngendalian dan pengawasan di Kemendikbud IKP 7.1.1 Persentase Satker yang berintegritas o/o 70 rKP 7 .1.2 Pcrscntase Satker yang menerapkan strategi antr fraud o/o l0 IKP 7.1.3 Persentase penanganan pengaduar masyarakat yang ditindaklanjuti 85 tKP 7.1..4 Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SP[P) Kemendikbud skor 3,1 IKP 7.1.5 Opini laporan keuangan Kemendikbud oplnl WTP sP 7.2 Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan Target 30 IKK IKK IKK f-------r------- T------- -------- I , t9 Prograrrlf Kegiatan Sasaian Prograrn/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 tKP 7.2.1 Persentase pengawasan teknis oleh lnspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaa-n yang dikelola oleh pemerintah provinsi 20 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaal yalg dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota "/o 20 SP 7.3 Terwujudnya tata kelola Inspektolat Jenderal yang berkualitas IKP 7.3,1 Nilai kinerja Inspektorat Jenderal nilai 94,40 1993 Penguatan Pe ngawasan Inspektorat I 20,64 Inspektorat I SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola Yans baik di ah kerja Inspektorat I IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap ulusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oteh pemerintah provinsi di bidanq keia lnspektorat I "/" 20 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidane keria Inspektorat I o/" 20 IKK Persentase Satker vans berintesritas di bidans keria InsDektorat I "/" 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendaliarl intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah keria Inspektorat I nilai 3,1 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I 100 t994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II 19,72 Inspektorat II Tersedianya hasil pengawasan interna-l yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola vang baik di wilayai keia tnspektorat tl IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaal yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidane keia InsDektorat II 20 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang Q!!q!ql4 oleh pemerintah kabupaten/kota di bidanq keria [nspektorat II )o IKK Persentase Satker vans beinteeritas di bidane keria InsDektorat [I 70 IKK Kematangan/matudtas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di !r'ilayai kerja Inspektorat II nilai 3,1 IKK Persentase Satker yang mendapatkar hasit kajian LK minimal Baik di bidang kerla lnspetdorat II 100 1995 Penguatan Pengawasan Inspektorat III 19,72 SK Tersedianya hasil pengawasai internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola vang baik di wilayah keia Inspektorat III IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemedntah provinsi di bidats keria InsDektorat III yo 20 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidane keria InsDektorat III o/o 20 IKK Persentase Satker yang beintegitas di bidang kerja Inspektorat III 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengenda.liar! intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilavah keria tnspektorat III skor 3,1 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang keria lnspektorat III 100 4270 Penguatan Pengawasan lnspektorat IV 21,l7 lnspektorat IV SK Tersedianya hasil pengawasan iltterna.l yang memberi nilai talnba}l bagi organisasi da, pral<tek tata kelola yarg baik di wilayah ke{a Inspektorat IV IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat lV 70 t III rKP 7.2.2 SK 20 Progra,l]/ Kegiatan Sasa.ran Progran/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Kemataigan/matudtas penerapan sistem pengendalian intern pemeintai (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah keria Inspektorat IV nilai 3,1 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja lnspektorat IV 100 Penguatan Audit Investigasi to,73 Inspektorat Investigasi SK Meningkatnya efektifitas pcncegahan dan penindakan pral<tik KKN IKK Persentase Satker yang dibina dalam pencegahal fraud fkec]jtal:rgaljr 20 IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti vo 85 IKK Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi 72 IKK Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti ok 75 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tlgas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud t29,81 Sekretariat lnspektorat Jenderal SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal IKK Persentase penyelesaian tindak lalljut hasil pemeriksaan BPK 65 IKK Jumlah SDM pendidikal dan kebudayaan yanp. mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi orarg 1.149 IKK Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A predikat IKK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal minima.I 91 nilai 98 IKK Nilai Evaluasi Kinerja Anqgaran Inspektorat Jenderal nilai 92 02 3. 13. 10 Program Pengembangan dan Pembinaan Baiasa dan Sastra 516,16 Badan Pengembangan dan Pembinaan Ba}lasa SP 8.I Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia IKP 8,1.1 Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji "/o 12 IKP 8.1.2 Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik o/o 26 SP 8,2 Meningkatnya budaya literasi IKP 8.2.1 Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (lndeks Pembangunan Kebudayaan) indeks 58,2 SP 8,3 Meningkatnya daya hidup bahasa daeral IKP 8,3, 1 lndeks daya hidup bahasa daeralr indeks 0,55 SP 8,4 Meningkatnya peran bahasa Indonesia di karlcah internasional IKP 8,4.1 Jumlah negara yang mengaja-rkan balasa lndonesia negara 30 rKP 8.4.2 Jumlah pemelajar BIPA oraig 75.865 SP 8.5 Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berk-ualitas IKP 8.5.1 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB predikat BB IKP 8.5.2 Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 2 202 L Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 71,26 Pusat Pengembangan darl Pelindungan Bahasa dan Sastra SK Terwujudnya standar kemaliran berbahasa Indonesia IKK Jumlah instrumen uji kemaiiran berbahasa Indonesia (UKBI) baterai 22 IKK Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan naskah 18 IKK Jumlah bahan ajar kebaiasaan naskah 89 1996 Progtar[/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,lKP,lKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Jumlah rekomendasi kebijal<arr kebahasaal dal kesastraan melalui penelitian dokumen 43 SK Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia IKK Jumlai kosakata bahasa lndonesia kosakata 1s0.030 SK Meningkatnya jumlai partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan IKK Jumlah lembaga tedasilitasi secara kebaiasaan Iembaga 323 IKK Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) orang 993 IKK Jumlai bal.al pengayaan laboratodum keba-hasaan bahan 50 2022 Pembinaan Bahasa dan Satra 42,O7 Pusat Pembinaan Balasa dan Sastra SK Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik IKK Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina lembaga 3.589 SK Tersedianya buku pengayaal untuk mendukung literasi membaca IKK Jumlah buku bermutu yalg diteiemahkan judul 100 lKK Jumlah buku pengayaan literasi judul 711 IKK Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalarn pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca buku 120 SK Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina IKK Jumlah tenaga profesional da]rl calon tenaga profesiona.I terbina kemahiran berbaiasa dan bersastra orzrng 73.050 5249 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dalr Pelindungal Bahasa dan Sastra di Daerah 233,23 Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah IKK Jumlai penutur muda yang terlibat dalam petindungan bahasa daerai kritis dan terancam punah orang r 7.000 IKK Jumlai penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan teraJrcam punah orang 17.000 IKK Jumlai produk kesastraan terkembangkan sastra 6 Dukungan Manajemen dan PelaksanaaIr Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 169,60 Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya tata kelola satuan keaa di Iingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Baiasa IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlai Satker ya-r:rg dibina menuju WBK satker 5 Rata rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelal<sanaan RKA-K/L Satker minimal 91 nilai 91 o23.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud 935,00 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuarr SP 9,1 Meningkatnya kualitas pcrangkat kurikulum rKP 9.1.1 Presentase perangkat kurikulum yang dieva.luasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan 100,o0 SP 9.2 Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional IKP 9.2.1 Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas 13 rKP 9.2.2 Persentase pelaku perbukuan yang dibina 15 -2t- 2020 Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,lKP,lKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Petal<sana 2020 2020 SP 9.3 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajarar IKP 9.3.1 Persentase perangkat/model pembelajarajl yar1g berkualitas yang digunalan satuan pendidikan dalam Droses Dembelaiurran "/" 100 IKP 9.3.2 Persentase satuan pendidikan yaig menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelaiaran 5 SP 9.4 Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan IKP 9.4.1 Jumlal publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasiona-l teral<reditasi dan/atau jurnal ioternasional teindeks global 31 rKP 9.4.2 Jumlai laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiai laporan Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebUakan pendidikan dan kebudayaan 17 tKP 9.4.4 Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemAiuan pendidikan dan kebudayaan ok 19 SP 9.5 Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelatsanaan akreditasi tKP 9.5.1 Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP ok 98,00 Persentase satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai dengan SNP 38,00 IKP 9.5.3 Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan 8 SP 9.6 Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar rKP 9.6.1 Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar 100,00 Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karalternya melalui Asesmen Nasional Terstandar SP 9.7 Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berl.nalitas tKP 9.7.t Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minima-l BB predikat BB tKP 9.7 .2 Jumlah Satker di Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker I 2027 Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan 93,55 Pusat Kurikulum dan Perbukuan SK Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun IKK Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan model I IKK Jumlai satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan satuan pendidikan 50 IKK Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunal(an sebagai acuan dalarn penqembaigai kuikulum secara berkelaniutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi laporan penelitian 6 SK Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat IKK Jumlah buku pendidikan yang disusun judul buku 75 IKK Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layat dinilai dan memenuhi standar judul buku 2.000 IKK Jumlah lembaga perbuL-uan yang terakreditasi lembaga 20 IKK Jumlah SDM perbukuan yarlg tersertifikasi orang 250 IKK Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi profesi pelalu perbukuan 2 Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam databa.se sistem informasi buku 2.000 Program/ Kegiatan publikasi IKP 9.4.3 IKP 9.5.2 dokumen rKP 9.6.2 23 Ptugra,n/ Kegiatan Sasaran Prograrn/Sasaran kegiatan/Indikator {IKSS,IKP,IKK) Satuan Ta-rget Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelal<sana 2020 2020 Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran 121,aa Pusat Asesmen dan Pembelajaran SK Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan IKK Jumlah model pembelajaiai inovatifyang sesuai dengan L:urikulum dai berbasis hasil asesmen model pembelajaJan 36 Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran mitra SK Telsedianya inovasi asesmen yang berkua-litas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan IKK Jumlal butf soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan soal 67 .2AO IKK Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer satuan pendidikal 89.000 IKK Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikan pembelajarai 5 IKK Jumlah dokumen rekomendasi bahal kebijal<an berdasa-rkan hasil asesmen dan pembelajaran dokumen 7 5632 Penyediaan Informasi untuk Perumusa, Kebijakan 36,79 Pusat Penelitian Kebijal<an SK Tersedianya hasil penelitian yang berkua-litas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan Iaporan penelitian 18 IKK Jumlah hasil kalian isu al<tual pendidikan dan kebudayaal laporan penelitian 18 IKK Jumlah hasil penjaminan mutu dokumen B 5633 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi 169,67 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Tersedialya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian Arkeologi laporan penelitian 104 IKK Jumlah rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi rumah peradaban 22 2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi 470,28 Badan lndependen SK Terlatsaranya akreditasi sekolai/madrasah sesuai Standa-r Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP satuan pendidikan 5.000 Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Staidar Nasional Pendidikan {SNP) IKK Jumlah satuan I'}AUD dan PNF yang dial<reditasi sesuai SNP satuan pendidikan 5.000 SK Tersedianya Standar Nasional Pendidikan (SNP) berbasis pada hasil kualitas lulusan fleaming outcome) yanr djgunakan untuk peningkatai mutu pendidikan IKK Jumlal SNP yallg dikembangkan untuk penlrusunar kebijakan peningkatan mutu pendidikan dokumen SK Terselenggaranya pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik Sesuai SNP IKK Jumlah peserta didik yang diukur kompetensinya orang 8.424.500 IKK 50 SK 8 24 Program / Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karal<ternya satuzrn pendidikan 2032 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud 42,82 Sekretariat Badan Penelitian dai Pengembangan dan Perbukuan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuar IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 3 IKK Rata-rata nilai Kinerja Angllaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimaI90.80 nilai 90,80 25 B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahtn2O2l-2O24 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran ke8iatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit PeLaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 SS1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bemutu di seluruh ieniang IKSS 1.I Aneka Partisioasi Kasar IAPKI Pendidikan Anak Usia Dini IPAUDI 3-6 tahrrn o/" 42,62 45.2t 47.81 53.10 IKSS 1.2 Anska Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederaiat o/o 104.48 102,98 10 t,49 loo oo rkss 1.3 AnEka PartisiDasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederaiat o/o 94,34 96 23 qa l1 I OO_OO IKSS 1.4 Angka PartisiDasi Kasar (APKI SMA / SMK / MA / SM LR / Sederaiaf 88.39 90.59 92.80 9s.00 IKSS 1.5 Anska PartisiDasi Kasar IAPKI Persuruan Tinssi 34.56 35,62 36,64 37,63 SS2 kualitas dan relevansi di IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian Derkembanqan anak (5-6 tahun) nilai 3.25 3.5 4 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetcnsi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum 58,2 59,2 60,2 6t,2 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi {Numerasi) memenuhi kompetensi mrnlmum 27,4 24,3 )o) 30,1 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca nilai 394 396 IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika nilai 385 388 IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains nilai 3gg 402 IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatlan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan 48,30 49,70 51, 10 52,60 IKSS 2.8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 65,25 6s,72 66,20 66,70 IKSS 2.9 Persentase euru dan tenasa kerendidikan orofesional 48.33 49.22 50.1 1 51.00 IKSS 2.IO Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi komEtensi vans diakui oleh industri 18 23 31 40 IKSS 2.11 Persentasc dosen yang memiliki penqalaman bekeria atau tersertifrkasi di industri 7 t.8 74.6 77.4 80.0 SS3 Menquatnva karakter peserta didik IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikzrn yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter o/o 35 40 45 50 IKSS 3.2 Persentase tinRkat pengamalan nilai-nilai Pancasila o/" l5 22.5 31 40 IKSS 3.3 Persentase tinskat mma-traman konseo Merdeka Belaiar l5 22.5 31 40 SS4 Meningkatiya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 515 520 525 530 IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah ora ng s0.000 66.000 82.O00 98.000 IKSS 4.3 Indeks Pembansunan Kebudavaan indeks 57,3 59,1 60,9 62,7 SS5 tata dan dan IKSS 5.1 Opini laporan keuanqan Kemendikbud opini WTP WTP WTP WTP IKSS 5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 73 74,5 76 77,5 IKSS 5.3 Indeks keDuasan oemansku kemntinsan Kemendikbud indeks a2 a2 83 84 IKSS 5.4 Indeks Refomasi Birokrasi Kemendikbud indeks 81 85 87 91 1 Program Dukungan Manajemen 3.219,29 3.3 15,87 3.4t5,94 3.517,81 Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal SP I.1 Terwuiudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas IKP 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kineria Kemendikbud nredikat BB IKP 1.1.2 Ooini lamran keuansan Kemendikbud oDml W?P WTP WTP WTP IKP 1.1.3 Katesori capaian kineria anggaran atas pelaksar)aan RKA Kemendikbud katesori sansat baik sansat baik sangat baik sensat heik tKP 1.1.4 Persentase Satler yanA tertib penRelolaan BMh- 85 90 95 100 rKP 1.1.5 Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-prourement 85 90 95 100 rKP 1.r.6 Persntase Satker yang mengimplementasikan disitalisasi dokumen o/o 20 30 40 50 tKP 1.1.7 Indeks keDuasan mmansku kerentinsan terhadaD oelavanan unit lAvAnan temA.lu indeks 85 85 85 85 IKP 1.1.8 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 73 7 4,5 76 77.5 o/" 26 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 '20'24 IKP 1.1.9 Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah 20 22 23 35,4 IKP 1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelaiaran berbasis TIK o/" 4.47 7.25 10.63 15.64 rKP 1.1.11 Persentase pqn{ayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudavaan 68.8 79.2 89.6 100,0 SP 1.2 Meningkatnya pelaksanaan refomasi birokrasi Kemendikbud rKP 1.2. 1 Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatlan predikat Zt-WBK/WBBM t7 25 35 46 tKP 1.2.2 Nilai PMPRB Kemendikbud nilai 88 8g g0 91 SP 1.3 Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat intemasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan intemasional rKP i.3. I Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Intemasional (Emas, Perak, perunggu, dan renshargaan lainnva) o/" 76,78 77,O5 77,29 77,50 IKP 1.3.2 Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan intemasional 50 55 65 80 sP 1.4 Meningkatnya intemalisasi nilai penguatan karakter rKP 1.4. I Perqq4!4qqllqgk4t pengamalan nilai-nilai Pancasila 15 22,5 3l 40 tKP 1.4.2 Persentase tingkat pema-traman konseD Merdeka Belajar o/" l5 22.5 31 40 SP I.5 Meningkatnva efektivitas layanan pembiavaan oendidikan IKP 1.5.1 Persentase penerima bantuan pembiavaan pendidikan yanq teDat sasaran 96,16 98,00 99,16 99,63 SP 1.6 Meningkatnya kualitas fiIm dan iklan hlm IKP 1.6. I Pe!CS4!4qq li!!q d44 klan hlm yang lulus sensor tanpa revisi 85 87 89 91 SP 1.7 Ter:miudnya budaya sensor mandiri sebagai qerakan nasional tKP 1.7.1 Persntase tingkat keberhasilan budava sensor mandiri 70 73 76 80 sP 1.8 Temiudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud tKP 1.8.1 Pers!4@qq]S4t!q! yang berintegritas 75 80 85 go IKP 1.8.2 Persentase Satker yans menerapkan stratesi anti fraud 20 30 40 50 IKP 1.8.3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yane ditindaklaniuti 85 a7 90 90 IKP 1.8.4 Nilai maturitas sistem pensend4lian intem pemerintah (SPIP) Kemendikbud skor 3.2 J.J 3.4 3,5 SP 1.9 Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan tKP 1.9. 1 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi 35 65 75 80 tKP 1.9.2 Persentasc pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikm dan kebudavaan yane dikelola oleh pemerintah kabuDaten/kota o/o 65 75 80 2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4.664.24 4.804,17 4.948,30 5.096,74 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; Dtektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. SP 2.I Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tcnaqa kependidikan IKP 2. l. I Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standarjumlah dan kualitas pendidik dan tenaea kqpq!1didlkan o/o 13,53 18,46 23,39 2A32 SP 2,2 Meninskatnva D€ndidik dan tenasa keoendidikan orofesional IKI' 2 2.1 Persentase guru dan temga kependidikan bersertifikat pendidik (temasuk PPG model baru) o/" 9 1,05 91,41 9l,74 92,O4 LKt'2.2.2 Persentase quru dan tenasa keDendidikan berkualifrkasi minimal Sl ,tq ,)o 8q )1 aq 23 49.24 IKI' 2 2.3 Pe[SellEseguru yang, lSe4Clkuti pela6han Guru PenqRerak 30.o0 so oo 75.00 loo oo -27 Program/ Kegiatan Sasaran Prcgram/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202r 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 tKP 2.2.4 Persentase guru dan tenasa keDendidikan meninskat kineriA dAn karimva )R 40 42_60 s6.79 7rJ.99 tKP 2.2.5 Persenfase suru dan tenasa keDenaiialikan menerima ncnsharsaan.len mlin.lrrnean o/^ 40 60 ,3() loo SP 2.3 Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah IKP 2.3.1 Persentas tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan 64,7 70,7 76,7 8s,0 rKP 2.3.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi {Lite rasi) memenuhi komlretensi minimum o/" 58,2 59,2 60,2 61,2 rKP 2.3.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen KomtrEtensi (Numerasi) memenuhi kompetensi mtnlmum 27,4 28,3 29,2 30, l SP 2.4 Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan tKP 2.4.r Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung reninskatan mutu pendidikan 100,00 100,oo 100,oo 100,00 SP 2.5 Terorrjudnya Sistem Perbukuan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.5.1 Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas 30 50 73 100 rKP 2.5.2 Persentase oelaku perbukuan vang dibina 35 55 75 IO0 SP 2.6 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan rKP 2.6.1 Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan delAm nroses rembeLaiaran 100 100 100 100 tKP 2.6.2 Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk rerbaikan rembelaiaran 50 60 70 80 sP 2.7 Meningkatnyajumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan tKP 2.7.1 Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jumal nasional terakreditasi dan/atau jumal internasional terindeks global publikasi 47 50 58 61 tKP 2.7.2 Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah laporan 44 5l 58 66 tKP 2.7.3 Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudavaan 36 56 100 tKP 2.7.4 Persentase pen)anlhatan hasil penetitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudavaan 39 59 79 100 SP 2,8 Meningkatnva standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.8.1 Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP o/o 98,00 99,00 99,OO 99,00 tKP 2.8.2 Persentase saluan PAUD dan PNP yang diakreditasi sesuai densan SNP 55,00 7l,o0 86,OO 98,00 rKP 2.8.3 Jumlah SNP varrg digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 8 8 8 28 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 SP 2.9 Meningkatnya partisipasi peserta Assmen Nasiona.l Terstandar Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan tKP 2.9.1 Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karaktemya melalui Asesmen Nasional Terstandar 100,o0 100,00 100,00 100,oo 3 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 23.265,62 23.963,59 24.682,49 25.422,97 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Sekretariat Jenderal SP 3.1 Meningkatnya perluasan akses afimasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta DerceDatan Waiib Belaiar 12 Tahun IKP 3.1.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederujaI 2oyo temiskin dan 2O7o terkaya rasro o,71 o,73 0,75 o,78 tKP 3.1.2 Persentase amk kelas 1 SD/MI/SDLB yang pemah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun) Yo 68,06 69,63 7 t,20 72,77 IKP 3.1.3 Jumlah kab/kota dengan nilai kine{a sekolah (sorecardl minimum 75 (kategori tinggi) kab/kota 56 106 156 206 IKP 3.1.4 Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 {kategori tinggi) Drovinsi 10 t4 l7 20 SP 3.2 Meningkatnya mutu satum pendidikanjenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menensah IKP 3.2.1 Persentase satuan pendidikanjenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai sorecard minimum 75 (katesori tinsei) o/o 5 l0 15 20 TKP 3.2,2 Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak satuan mndidikan 4.503 6.614 4.729 10.000 SP 3.3 IKP 3.3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter "/o 35 40 45 50 t,(P 3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum 58,2 59,2 60,2 6t,2 SP 3.4 Teroujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang rcndidikan anak usia dini- mndidikan dasar dan menensah IKP 3.4.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu 60 100 100 100 tKP 3.4.2 Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai 15,86 29,92 43,98 58,04 IKP 3.4.3 Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar Densambilan keDutusan 60 68 73 a2 lKP 3.4.4 Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 95 95 95 96 4 Program Pcndidikan dan Pelatihan Vokasi 8.023,99 8.264,71 8.512,65 8.768,03 Direktorat Jenderal Pcndidikan Vokasi SP 4.1 Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan clan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan trruirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan IKP 4.1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang mempercleh pekerjaan atau berwirausaha o/o 48,O0 52,00 56,00 60,00 lKP 4.1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebe sar 1x UMR 66,s7 67 ,71 68,86 70,o0 IKP 4.1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau beruirausaha o/o 49,00 50,20 51,40 52,60 tKP 4.1.4 Pesentase pekeda lulusm Politeknik I) l, t)2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR o/o 55,49 56,99 58,50 60,00 IKP 4. 1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik l).1/Sadana Terapan dengan gaji minimum sebesar l.sx UMR 54,15 56,10 58,0s 60,00 29 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (tKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 IKP 4.1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihm dalam satu tahun yang memlreroleh pekeiaan atau bewirausaha o/o 56,30 57,50 58,70 s9,90 SP 4.2 Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri tKP 4.2.L Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertilikasi kompetensi dari in.lrr sfri orang 5.200 7.800 10.400 13.000 tKP 4.2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellene (COE) per bidmg keahlian o/o 4,00 6,00 8,00 10,00 tKP 4.2.3 Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatl<an oleh sfakelplders dalam L6nteks keriasama orofesional o/" 15,00 20,oo 25,00 30,00 tKP 4.2.4 Persentase SMK yans memperoleh status BLUD 1,30 t,70 2,to 2,50 tKP 4.2.5 Persentase SMK vans menvelenqqarakan Teachinq Fadoru 8,00 1 1,O0 15,00 20,o0 SP 4.3 Tero.uiudnva oendidikan tingsi vokasi vans berkualitas dan berstandar industri tKP 4.3.I .Irrmlah SDM rendidikan tinsgi vokasi vans mengikuti Deninskatan komDetensi orang 600 900 t200 I 500 tKP 4.3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatlan oleh stakehold ers dalam konteks keriasama profesional 30 50 75 90 IKP 4.3.3 .Iumlah Dendidikan tingei vokasi vans hrstatus PIN-BIJ lembaga 2 3 4 5 IKP 4.3.4 .Iumlah Dendidikan tingqi vokasi yans sudah meniadi Lladan layanan Umum (BLU) lembaga 4 5 6 7 sP 4.4 Teruujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri IKP 4.4.I Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri orang 400 500 600 700 5 Program Pendidikan Tinggi 43.726,54 5 I.038,35 58.568,90 63.326,58 Dtektorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Sekretariat Jenderal SP 5.I Meninskatnva akses. kualitas Dembelaiaran dan relevansi Dendidikan tinssi IKP 5.1.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan linggi 2Oo/o temiskin dan 20olo terkaya raslo 0,19 o,20 o,2l o,23 tKP 5.1.2 JumLah perquruan tingqi yang masuk dalam Top 5o0 World Ctres Uniuersitu lembaga 3 4 5 6 rKP 5.1.3 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 50o World Cl6s Uniuersiv bU Subjed lembaga 4 5 5 6 IKP 5.1.4 Jumlah perguruan tinggi menjadi PIN-BH lembasa l7 20 23 26 tKP 5.1.5 Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PlN) 11 12 i3 t5 IKP .5.1.6 Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekeia dalam jangka waktu I tahun setelah kelulusan 65,25 65,72 66,20 66,70 IKP 5.1.7 Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaii minimum sebesar 1.5x UMR v" 36 40 44 IKP 5.1.8 Persentase luluen perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman stidaknya I (satu) semester di luar kampus 35 40 45 50 IKP 5.1.9 Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas risct pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra IF/INI 8 t2 16 20 SP 5.2 Meninskatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan IKP 5.2.1 Persentase dosen yang bersertifrkat 19,3 53,4 57,6 6l,7 tKP 5.2.2 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekeia atau tersertihkasi di industri atau 7 t,a 74,6 77,4 80,0 rKP 5.2.3 Persentase dosen berkualihkasi 53 18,0 18,6 19,3 20,o 6 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Keburial'aan 2.390,40 2.462,11 2.s3s,97 2.6t2,O5 Dtektorat Jenderal Kebudayaan; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SP 6.1 Teruujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dtektorat Jenderal Kebudayaan 30 Program / Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKP 6.1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan senl o/" 0,31 0,31 o,50 0,50 tKP 6.1.2 Jumlah festival skala intemasio[al (Mega Euents ) dengan pengunjung minimat 50.OOO orang dsn 15o/" di antaranva oensuniuns intemasional vane dilaksanakan festival 9 t2 t2 rKP 6.1.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian 36,00 36,00 36,00 50,00 SP 6.2 Te mjudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.2.1 Persentase Casar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan 30.00 30.o0 30.00 30.00 rKP 6.2.2 Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Lavanan Umum CB 100,00 150,00 175,00 IKP 6.2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian 30,oo 32,O0 34,00 35,00 tKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah o/" t2,oo 12,O0 12,00 15,00 SP 6.3 Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.3. i Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pemah terlibat sebagai pelaku/pendukung Dertuniukan seni o/o t,96 1,99 2,Or 2,O4 tKP 6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat 22,33 22,58 22,82 23,06 rKP 6.3.3 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar vans ditetaDkan Ditien Kebudavaan o/o 30,00 40,00 50,00 75,O0 IKP 6.3.4 Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki o/o 55.20 55.60 56,OO 56.20 SP 6.4 Teruujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.4.1 Persentase Desa Pemaiuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan o/o 42,OO 44,OO 45,00 47,00 tKP 6.4.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD 40,00 45,O0 50,00 55,00 rKP 6.4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli warisan Budava Takbenda 30,o0 50,o0 6s,00 75,OO tKP 6.4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memlrcroleh layanan pembinaan museum dan taman budava 50,00 60,00 80,00 r00,00 SP 6.5 Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.5.1 Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji 44 46 48 50 IKP 6.5.2 Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik 35 45 55 65 SP 6.6 Meningkatnya budaya l.iterasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.6.1 Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) indeks 61,4 64,6 67,8 7 t,o4 SP 6.7 Meningkatnya daya hidup bahasa daerah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.7.1 Indeks dava hidup bahasa daerah indeks o.56 0,s7 o,58 0,59 sP 6.8 Meningkatnya peran bahasa lndonesia di kancah intemasional Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa rKP 6.8. t Jumlah neqara vang menqaiarkan bahasa Indonesia negara 31 1) 33 34 rKP 6.8.2 Jumlah pemelaiar BIPA orang 80.865 85.u6s 90.865 95.865 9 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelal<sana 2021 2022 2023 20'24 202t 2022 2023 2024 Sekrettriat Jenderal 30.748,64 37.712,30 44.443,67 49. I88,98 t984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kine{a Bto Perencanaan SK Meninskatnva kualitas Derencanaan di linskunsan Kemendikbud IKK Persentase kesesuaian dokumen kebijakm tahunan dengm kebijakan menengah Kemendikbud o/o 100 100 100 I00 IKK Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam Ircnyusunan kebijakan, ffrencanaan Drogram. kesiatan dan angsaran o/" 92.50 92.75 93.00 93.25 IKK Rata-rata nilai evaluasi kine{a anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik kategori Baik Baik Baik Baik SK Meningkatnya efektjfitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah item 2 3 4 5 IKK Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan ket[rtuhan 75 80 85 94 IKK Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan clDaiaa outDut 74 76 78 80 IKK Persentase Laporan pelaksanaan DAK bidmg pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu 72 73 74 75 SK Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kine{a Kemendikbud IKK .Iumlah laDoran kineria vans disamDaikan teDat waktu laporan 3 3 3 3 IKK Persentase Satler yang predikat SAKIP-nya minimal A 60 80 90 95 SK Meningkatnya tata kelola Bto Perencanam IKK Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Bto Perencanaan minimal 80 nilai 80 80 80 80 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara Birc Keuangan dan Barang Milik Negara SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran tKK Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya orang 869 1.0 19 1.169 r.3 I9 IKK Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal 73 76 80 85 IKK Persentase penyelesaian keruRian negara 25 30 35 40 IKK Persentase Satker vans memiliki nilai kineria Delaksanaan anggaran minimal 91 95 100 100 i00 tKK Persentase Satker vang caDaian tarqet PNBP-nya > 100%o o/o 90 95 100 100 IKK Persentase Satker vans mensaiukan usulan DenetaDan PK BLU y6 100 100 100 100 tKK Persentase Satker BLU vans memiliki kineria lavanan denean kategori minimal A Yo 75 80 85 90 IKK Jumlah lembasa Dendidikan dan kebudayaan yans diberikan bantuan pemerintah lembaga 5.000 5.000 5.000 5.000 SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola tsarang Milik Negara Kemendikbud IKK Persentase Satker yang menyampaikan Laporan keuangan tepat waktu o/" 100 100 100 100 IKK Jumlah laporan keuangan vans disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah [SAP) laporan l3 13 13 13 IKK Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A "/o 8.5 90 95 100 IKK Jumlah laporan BMN yang disusun Iaporan 9 9 I I tKK Persentase Satler tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN o/o 8) 83 a4 85 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A predikat A A A IKK Nilai Kineria AnRRaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91 nilai 92 93 94 95 t982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Bim Sumber Daya Manusia SK Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud IKK Persentase pegawai yang memenuhi persytratan kompetensi iabatan 70 80 90 95 IKK Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan iabatan ymg diampu o/o l.to 85 90 95 o/o Program/ Kegiatan Sasarm Program/Sasaran kegiatan/Indikator (tKSS,IKP,IKK) Satuan Target A.lokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Persentase pegawai dengan nilai kineria minimal 80 o/o 95 95 95 95 IKK Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi "h 90 92 95 98 SK Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud IKK Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kehutrrhan orsanisasi 85 90 95 97 IKK Persentase kesesuaian Dengembanqan kompetensi dengm hasil asesmen 68 86 95 IKK Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peninskatan kineria individu 70 80 so 95 IKK Persentase pegawai yang menjalani mutasijabatan dan/atau mutasi wilayah ke{a sesuai kommtensi dan kineria 87 91 96 100 IKK Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat fungsional 50 60 75 80 IKK Persentase kesesuaian sasaran kerla pegawai (SKP) dengan target kinerla organisasi o/o 85 93 90 IKK Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan pelindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan 83 87 91 95 IKK Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian keq'a dan kineria 60 65 70 75 IKK Persentase lavanan kepegawaian berbasis TIK o/o 82 88 94 100 SK Meninskatnya tata kelola Biro SDM IKK Prcdikat SAKIP Biro SDM minimal BB Dredikat BB IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90 nilai 9l 92 93 94 4265 Peningkatan I*.yanan Prima di Bidang Organisasi dm Tata laksana Biro Organisasi dan Tata taksana SK Temjudnya indeks capaian refomasi birokrasi yang optimal IKK Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian refomasi birokrasi minimum 75 [WBK) dan 85 IWBBM) satl<er 37 55 75 100 IKK Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian refomasi birokrasi unit utama 9 9 9 9 IKK Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian refomasi birokrasi unit utama 9 9 9 9 SK Meninskatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungm Kemendikbud IKK Persentase unit keda di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif 70 80 90 lo0 IKK Persentase unit ke{a yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud 60 70 80 90 IKK Persntase Sat-ker vang meneraDkan analisis iabatan di lingkungan Kemendikbud 70 80 90 100 SK Meninskatnva tata kelola Biro Ortala IKK Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB predikat BB A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Ortala minimal 91 nilai 92 93 94 95 198 1 Peningkatan layanan Prima di Bidang Hukum Birc Hukum SK Temjudnya hamonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudavaan IKK Persentase peraturan prcrundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah dihrmonisasi 100 100 100 100 IKK Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud 100 100 to0 100 IKK Persentase nota kesepahman bidang pendidikan dan kebudayaan yanR disusun 100 100 100 r00 SK Meninskatnva tata kelola Biro Hukum IKK Predikat SAKIP Birc Hukum minimal BB predikat BB BB A IKK Nilai Kineria Angqaran atas Pelaksanaan RKA K/L Biro Hukum minimal 9l nilai 92 93 94 95 t987, 4079 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan kerja sama di kawamn Asia Tenggara Biro Keqja Sama dan Hubungan Masvarakat SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sama IKK Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multiliateral bidang pendidikan dan kebudavaan 75 80 85 90 IKK Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan orang 700 750 800 850 .).1 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target fokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t '2022 2023 '2024 2021 2022 2023 2024 IKK Persentase keterlayanan pemmgku kepentingan terhadap pnogram keda sma UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Peruakilan RI di luar negeri o/o 75 80 85 90 SK IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas infomasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media v" 84 86 88 IKK Jumlah koleksi yang dihimpun ole h perpustakaan khusus Ke mendikbud koleksi 800 850 900 950 IKK Jumlah fasilitasi infomasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat laporan 179 179 179 179 SK Meninskatnya kepuasan layanan masyarakat IKK Persentase terpenuhinva indikator penilaian kineria unit pelayanan publik 83 a4 85 86 SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan keq'a sama yang berkualitas di kawasan Asia TengAara IKK Jumlah satuan pendidikan yang diiadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan iarak iauh IPUJ) di Asia Tenssara satuan nendidikan 32 34 36 38 IKK Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Trcpika khususnya konseroasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan p€ndidikm di kawasan Asia Tenggara penelitian 20 22 22 23 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran infomasi bidang Biologi Tropika khususnya konseruasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 20 22 23 IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan rli kawasan Asia Tenggara satuan mndidikan 150 150 150 150 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/rengembansan Dendidikan bidans Matematika di kawasan Asia Tenssara Orang 420 600 450 680 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/rcnsembansan nendidikan bidane IPA di kawasan Asia Tenssara orang r.250 1.500 1.500 1.500 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/oensembansan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara orang 3s0 400 450 500 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan parenting yang berkualitas melalui p€ne[tian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran infomasi di kawasa4 Asla Tcqcgala lembaga 15 t7 I7 20 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keia Sama daq llubungan Masyarakat IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakatminimal BB predikat BB A A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keda Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 nilai 88 90 92 94 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang danjasa bidang nendidikan dan kebudavaan IKK Jumlah Satl<er yang melaksanakan PBJ melalui e-proilrement satker 207 247 248 338 IKK Persentase iumlah Satler yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik '20 30 40 50 SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB predikat BB A A A IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91 nilai 92 93 94 95 199 I Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Infomasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Teknologi Informasi Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayam IKK Persentase belania sekolah melalui online marketplace kecuali 3T 30 40 60 80 IKK Jumlah kumulatif guru penggerak/ komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital orang 40.000 60.000 80.000 1o0.000 82 SK 34 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Tar8et Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 20'2t 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaat-kan platfom tootkit -emhelaiaren orang 408.323 555.3 19 755.234 1.005.481 IKK Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang ke{a (pekefaan, magang, mlatihan) melalti plqtfom pencarian keria online orang 299.290 498.935 794.224 t.297 .t59 IKK Persentase lembaga yang mendapatkm Layman pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknolosi rrembelaiaran o/o 70 80 90 r00 Meningkatnya kuatitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran IKK Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi) 55,25 70,16 85, lO 100,oo IKK Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data o/o 42,25 88, l6 94,1O 100,00 SK Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK IKK Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK 40,00 60,00 80,o0 100,00 IKK Persentase dountime tidak teriadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud 1,75 I,50 t,oo 0,50 IKK Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kemendikbud 15,00 10,00 5,O0 0,00 SK Meningkatnya tata kelola Pusdatin IKK Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB Dredikat BB IKK Nilai Kineia Anggqtq! 3!4! JqlaE4qqe!844-KLL Pusdatin minimat 95 nilai 95 96 96 97 5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pesawai SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, firnesional. dan sosial-kultural ASN Kemendikbud IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25 nilai 87,50 87,75 88,2s 88,75 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal a6.25 ni[ai 86,80 a7,20 87,80 88,25 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75 nilai 87,00 87,50 88,00 88,50 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60 nilai a7,90 88,00 88,20 88,sO IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,5O nilai 80,01 80,60 8 r,o0 81,50 SK Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas IKK Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35 87,60 88.00 88,50 88,75 IKK Akreditasi kmbaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A predikat A A IKK Akreditasi kmbaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A predikat A IKK Akreditasi kmbaga Penyelengtqara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A predikat A A SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai IKK Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB predikat BB tsts IKK Nilai Kineda Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87.21 nilai 87 ,71 88,'2t 88,71 89,21 4267 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Pusat Prestasi Nasional SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan IKK Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Intemasional (Emas, Perak, Perunssu. dan penqharqaan lainnval medali 23a 255 272 '289 IKK Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi intemasional orang 310 33i 352 373 IKK Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional kompetisi 194 203 2to 217 IKK Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semuajenjang satuan oendidikan 200 210 231 '266 IKK Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta oranq 60 a) 93 120 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB predikat BB uu IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86 nilai 87 88,5 90,0 9 1,5 4268 Kebrjakan Penguatan Karakter Pusat Penguatan Karakter SK Terlaksananva Densuatan karakter basi ekosistem pendidikan dan kebudavaan SK 35 Program,/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 IKK Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 30 30 30 IKK Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 30 30 30 IKK .Iumlah konten Densuatan karakter masvarakat vane dihasi.lkan dan disebarluaskan konten 30 30 30 30 SK Meninskatnva tata kelola Pusat Pensuatan Karakter IKK Predikat SAKIP Pusat Pensuatan Karakter minimal BB predikat BB BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter mininal 85 nilai 87,5 89,s 9t 4269 l,ayamn Pembiayaan Pendidikan Pusat l,ayanan Pembiayaan Pendidikan SK Tersedianya l,ayanan pembiayaan pendidikan IKK .lumlah siswa vang memmroleh KIP-Dikdasmen oranq t7 .927.992 t7.927.992 1,7.927.992 t7.927.992 IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah oranq i. r02.587 1.423.s16 1.72a.263 2.O20.772 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif oranE 32t.O24 33 r.55 1 34 t.467 351.681 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK Predikat SAKIP.Pusat layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB predikat BB A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85 nilai 86 87,5 89,s 91 5t73 Peningkatan Sensor Fi.lm kmbaga Sensor Film SK Meningkatnya iumlah film yang disensor IKK Jumlah filn dan iklan film yang disensor hlm 39.500 40.500 4 1.500 42.500 SK Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya senmr mandiri IKK Jumliah masvarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri orang 2.000 2.000 2.000 2.000 SK Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film IKK Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB predikat BB IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90 nilai 91 92 93 94 Dtektorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 3.701;2O 3.8t2,24 3.926,60 4.O44,39 5636, 5637, 5638 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya satuan pendidikan t'ang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaea keoendidikan IKK Jumlah satuan PAUD yarlg nrcmenuhi standar jumlah dan kualitas trrndidik dan tenaga kemndidikan serta memiliki slrrlr.iAn tenaga kemndidikan rensserak satuan Endidikan 2.266 2.266 2.266 2.266 IKK Jumliah stuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki p,uru dan tenaRa kependidikan penggerak satuan rendidikan 6.797 6.797 6.797 6.797 IKK Jumlah satuan Dikmen yang nremenutri standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki puru dan tenaga kependidikan penglqerak satun pendidikan 6.tt7 6.1r7 6.1 17 6.t t7 SK Meninskatnva suru dan tenaea kependidikan vang meningkat perfomanya 86 I 36 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit PeLaksana 2021 202',2 2023 2024 2021 2022 2023 2024 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kineria dan ktrimya oranq 37.469 37.469 37.469 37.469 IKK Jumlah quru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kine{a dan karimya orang 90.894 90.894 90.a94 90.894 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karimya orang 71.637 7 r.637 71.637 7t.637 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 678 674 678 678 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 941 941 941 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 881 881 881 881 5634; 427 I Pendidikm dan Pelatjhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kerendidikan SK Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah suru vang mensikuti pelatihan gum penggerak orang 20.000 20.000 25.000 25.OO0 427 | Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meninskatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berser[fikat Orang 50.000 60.000 60.000 60.000 IKK Jumlah quru dan tenaga kependidikan berkualiltkasi minimal S I Orang 400 400 400 400 5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis tainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya tata kelola satuan keia di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan IKK Rata-rata Dredikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 I 1 I IKK Rata-rata nilai Kineria Anssaran atas Pelaksanaan RI(A-K/L Satker minimal 93 nilai 93,20 93,40 93,60 93,80 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6.232,rO 6.419,O7 6.6tt,64 6.809,99 4272 Penyediaan t-ayanan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini SK Tersedianva Layanan PAUD vang merata dan berkualitas IKK Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mglgtulq R.)P iuta orans 8,7 r0,0 tt,2 t2,7 IKK Jumtah kab/kota dengan persentase siswa kelas I yang melalui TKIRA/BA di atas 509/o kab/kota 154 206 257 267 IKK Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 t4tlu!Lqi4!4s q? I noz kab/kota 135 155 175 195 IKK Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak satuan nenriidike n 626 776 9'.26 t.076 IKK Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3.25 3.5 4,00 IKK Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kine{a sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori sansat Tinssi) 5,0 15,0 20,o IKK Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan 40 55 65 80 IKK Persentase satuan PAUD yang ncnvelenggarakan Layanan Holistik Integratjf 47 60 75 IKK Persntase data pokok PAUD vang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 90,o0 97,20 97,90 98,90 2003 Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Sekotah Dasar 941 10,0 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 SK Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas IKK .Trrmlah kab/kota densan APK SD/MI/SDLB sekuranq-kuransnva 10070 kab/kota 40i 4rl 42t 431 IKK Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah t.t72 2.344 3.516 3.839 IKK Persentase SD yang memiliki nilai kine{a sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinssi) 5 10 15 20 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 55 58 60 63 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi m rnlmum 27,40 28,30 30,10 IKK Persentase SD y4lg TIK lkom dalam proses pembelaiaran o/o 65,00 67,50 70,00 72,50 IKK Persentase SD yang mel4rliki lingkungan kon 35 40 45 50 IKK Persentase data pokok pendidik44.Qp144g akurat, terbarukan dan berkelanjutan "h 95,20 95,30 95,40 95,50 2000 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Sekolah Menengah Pertama SK Tersedianya layanan pendidikan SMP yang Sfqf4lS i44 !C4!4Utas IKK .lumiah kab/kota denqan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 1O07o kab/kota 327 347 357 IKK Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggqrak sekolah 1.603 1.683 1.767 1.856 IKK Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinesi) 5.0 10,o 15,0 20,o IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi {Literasi) memenuhi kompetensi mlnlmum 55,0 58,0 60,0 63,0 IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Ascsrnen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi mtnmum 27,40 28,30 29,20 30,10 IKK Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran 65,O0 67,50 70,00 72,50 IKK Persentase SMP vans memiliki linskunqan kondusif dalam pembangunan karakter 35 40 45 50 IKK Persentase data pokok pendidikan SMI'j rzang akurat, terbarukan dan berkelanjutan o/o 95,90 96,60 97,30 98,00 5627 Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Sekolah Menengah Atas SK Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sckurang-kurangnya 957o kab/kota 229 239 249 259 IKK Jumlah SMA yaag pqg4!91!! SeLnlah Penooerak sekolah 6s0 1.300 1.950 2.600 IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kateSori Sangat Tinssi) 5,O 10,0 15,0 20,o IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi mrnrmllm 55,0 58,0 60,0 63,0 IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Ase smen Kompetensi (Numemsi) memenuhi kompetensi m rnlmum 27,4 28,3 )o, 30,1 tKK I)ersentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran 76,06 78,34 80,69 83,1 I IKK Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter 35 40 45 50 IKK Persentase data pokok pendidikan SMA ],ang aku!4! !g!!qnll<4n dan berkelanjutan 95,20 95,30 95,40 95,50 56',26 Pemtrinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Dtektorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan I'endidikan Khusus yang merata dan berkualitas IKK Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah 452 511 570 629 IKK Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinssi) 5,0 10,0 15.0 20,o 29,20 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliarl Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran 14,O8 18,50 22,93 26,69 IKK Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter 35 40 45 50 IKK Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan pemda 514 514 514 514 IKK .Iumlah orang dewasa vans mendaDat lavanan pendidikan keaksaraan orang 94.500 94.500 94.500 94.500 IKK Persentase data pokok Dendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelaniutan 99,r9 99,44 99,70 99,96 2005 Dukungan Manajemen dm Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah SK Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang hersedia/tidak menolak BOS 99 99 99 IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar Densambilan keDutusan penganqgaran prov/kab /kota 330 370 400 450 IKK Rata rata prcdikat SAKIP Satker minimal BB predikat L}B A A IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Penidikan Menengah mendaoatlan Dredikat ZI-WBKlWBBM satker t4 17 20 23 IKK Rata-rata nilai Kineda Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80 nilai 82 83 84 85 IKK Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelaniutan 95,40 95,60 9s,80 96,00 4273 Iayanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya peniaminan mutu PAUD dan Dikmas IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya o/o 50 60 77 90 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disuperoisi mutu pendidikannya 50 60 77 90 IKK Persentase tembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP 40 45 50 55 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbarukan dan berkelanjutan 90 92 94 96 5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan kmbaga Penjaminan Mutu Pendidikan SK Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan IKK Persentase Satuan Pendidikan fienjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah lscorccardl minimat 75 '27,4 28,3 30, r IKK Persentase kesenjangan hasil AKM dan Sunei Karakter antara sekolah dengan kine{a terbaik rlan kineria terburuk o/o 5 5 5 5 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelaniutan "h 95,2 95,4 95,6 95,8 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 4.o23,99 8.264,7 1 8.s 12,65 8.768,O3 99 )o) Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 4262,4264 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meninskatnva iumlah SMK vang berkualitas dan berstandar industri IKK Jumtah guru kejuruan yang mengikuti pelat-ihan Upskitling dan Reskilling berstandar Industri orang 2.t60 2.160 2.160 2.160 IKK Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri orang 440 440 440 440 IKK Jumlah SMK yang melibatkan prakt-isi prcfesional industri dalam prcses lrembe lajaran sckolah s60 840 1_t20 1.400 IKK Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan erana prasarana sekolah 292 280 280 280 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah 65 65 65 65 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Fadory sekolah 420 420 560 700 IKK Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) sekolah 152 202 2s3 303 4263,4264 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Indrlstri SK Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi ymg mengikuti sertiltkasi kompetensi oranS 3.818 4.618 5.7 t8 7.1 18 IKK Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peLatihan kompetensi oranS 100 150 250 3s0 IKK Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri oranS 50 50 50 50 IKK Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam oroses oembelaiaran dan Derkuliahan lembaga 30 45 60 75 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi orofesional lembaga 40 60 80 100 IKK Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program sttdi Link an-d Mqtch dengan industri prodi 95 1s0 225 300 IKK Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL sertifikat 600 I.100 1.600 2. IOO IKK Jumtah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PrN-BH lembaga ,2 3 4 5 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU lembaga .+ 5 6 7 4278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Kursus dan Pelatihan SK Meninskatnva iumlah tembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri tKK Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang '200 300 400 500 IKK Jumlah pengelola lcmbaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang 200 200 200 '200 IKK Jumlah lembaqa kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri lembaga lo0 100 100 r00 4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis tainnya Ditjen Pendidikan Vokasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Meningkatnva tata kelola Satuan Ke{a di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat t]ts IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatl€n predikat ZI-WBK/WBBM stker ) 10 20 30 IKK Rata rata nilai Kineria Anggilan atas Pelaksanaan RI(A-K/L Sat-ker minimal 93 nilai 93,50 94,50 95,00 95,50 SK Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Atokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 32.962,22 33.951,09 34.969,6r 36.018,7 1 4258,4259 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, srta Pengembangan Kelembagaan Direktorat Pembelajarm dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembasaan SK Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas IKK Jumlah program studr relevan KKNI/lndustri 4.0/Dunra Usaha {Kampus Merdeka) prodi 2.000 3.000 4.000 5.000 IKK Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi intemasional prodi 32 35 39 43 IKK Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia rrsaha/PT QS Rank 1OO prodi 700 720 750 800 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University lembaga 13 13 I3 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi lembaga 45 50 55 60 IKK Jumlah perguruan tinggi yang bekeda sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri lembaga 1.050 1.100 1. 150 I .200 SK Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas IKK Jumlah lulusan yanB bekerja dalam jangka waktu 1 tahun orang 220.OOO 242.OOO 266.200 292.420 IKK Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan Sl) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kamDus orang 700 800 1.000 1.100 IKK Jumlah ma]rasiswa yang menjalankan wirausaha orang 3.300 3.630 3.993 4.392 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar) orang 143.523 1 57_875 t73.662 l9 I .O28 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) orang 8.250 9.O75 9.985 10.980 IKK Jumlah publikasi (arlikel) intemasional artikel 2t.226 24.536 27.446 3 1. 159 IKK Jumlah sitasi di jumal intemasional sitasi 47.056 51.291 55.526 59.770 IKK Jumlah prototipe dan perguruan tinggi prototipe t78 220 262 304 IKK Jumlah Kekayaan Inlelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi KI 1.t82 t.392 t.602 1.8 l2 IKK Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat paten 10 15 20 25 4260 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Direktorat Sumber Daya SK Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya orang 9.463 9.273 12.3t7 14.280 IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar neseri dan/atau dalam industri orang t.790 t.790 1.790 1.790 IKK .Iumlah dosen vanq mensikuti sertilkasi dosen orang 10.000 1o.000 r0.000 r 0.000 IKK .Iumlah dosen dan tenasa keoendidikan yans meninskat ieniang karimya orang 3.090 3.090 3.090 3.090 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program World Ctass Professor oranS 100 100 100 100 SK Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi Center of Excellen@ IKK Jumlah perguruan tinggi yang difasiljtasi sarana prasarananya lembaga 24 '24 '24 '24 IKK Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarananya lembaga 13 13 13 i3 IKK Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga bercperasi secara penuh berbasis perguman tinssi lembaga 4 5 5 5 4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tin88,i Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SK Meningkatnya tata kelola Satuan Keda di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjcn Pendidikan TinggLmendapatkan predikat Zl-WBK/WBBM sat](er 2 3 4 J IKK Rata-rata nitai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 nilai 82 83 84 85 Direktorat Jenderal Kebudavaan 1.858,75 1.914,5 r 1.97 t.95 2.031,11 -4t- Programf Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2027 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPK Dircktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudavaan SK Meningkatnya iumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda IKK Jumlah masyarakat yang memanfaatl<an Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda orang 500 500 500 600 SK Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan IKK Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Obiek Pemajuan Kebudayaan OPK 100,00 150,00 180,00 SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budava dan Obiek Pemaiuan Kebudayaan IKK Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Obiek Pemaiuan Kebudayaan satuan pendidikan 5.200 5.200 5.200 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah satuan pendidikan 944 944 944 944 SK Meningkatnya iumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia IKK Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia euent 22 25 28 30 SK Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan IKK Jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan desa 914 914 914 9t4 5179 Pelestarian Nilai Budaya Unit Pelaksana Teknis Dtektorat Jenderal Kebudavaan SK Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung d.alam platfom fesival budaya tingkat nasional IKK Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platfom festival budaya tingkat nasional festival 60 100 150 200 5 178 Penselolaan Pemuseuman SK Meninskatnva iumlah kuniungan peninggalan seiarah IKK Jumiah kuniungan Cagar Budaya oranq 700.000 800.000 900.000 1.000.000 5181 Pelestarian dan pengelolaan Peningqalan Purbakala SK Meningkatnya iumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme tsLU IKK Jumlah Caqar Budaya yang dilestarikan CB 4.230,00 IKK Jumlah Casar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU CB 90 t20 150 4274 Pengembangm Film, Musik dan Media Bam Direktorat Perfilrnan, Musik dan Media Baru SK Meningkatnya jumlah pengunju[g Megq EuerLts Kebudayaan IKK Jumlah pengunjung domestik Mega Euents Kebudayaan orang 500_ooo 600.000 750.000 800.000 IKK Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar Intemasional 20 60 100 IKK Jumlah penguniung intemasional Mega Euerlts Kebudayaan orang 75.000 90.000 1 12.500 120.OOO SK Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platfom kerjasama distribusi film dm musik IKK Jumlah orang yang mengakses platfom kerjasama distribusi film dan musik orang 2.000,00 3.000,oo 4.O00,oo 5.000,00 SK Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru IKK .Iumlah Droduksi lilrn. musik dan media baru produksi 35 40 45 50 4',275 Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Direktorat Pelindungan Kebudavaan SK Meningkatnya iumlah Cagar Budaya dan WBTB yang ditetaPkan IKK Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan CB 180 210 '240 270 IK( .Iumlah Warisan Budava Takbenda yang ditetapkan WBTB 225 250 275 300 SK Meningkatnya iumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan IKK Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan zlt 60 70 70 80 5.200 Program/ Kegt^tan Sasran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,tKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 202'2 2023 2024 2021 2022 2023 2024 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah IKK Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah materi oelaiaran 3,00 3,00 3,00 3,00 SK Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan tlr I d ava IKK Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi oranS 500 700 900 1.000 IKK Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya 30 40 40 40 SK Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang intemksi pemajuan ketludavaan IKK Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan wilayah adat 5 7 10 t2 IKK Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan komunitas adat 30 35 40 50 SK Meninskatnva iumlah tenaqa penggerak/pengsiat budaya tingkat Desa IKK Jumlah tenasa rrensgerak/penqgiat budava tinskat Desa orang 370 370 370 370 4277 Pembinaan Tenaga dan kmbaga Kebudayaan Direktorat Pembinaan Tenaga dan l-embaga Kebudavaan SK Meninqkatnya iumtah tembaga budaya yang memperoleh layanan p€mbinaan IKK Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan lembasa 230 280 370 465 IKK Jumlah tenaga kebudayaan yang mempercleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi oranq 3.600 s.605 7.6tO 10.1 r5 SK Meningkatnya iumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB kab/kota 150 200 300 390 IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB kab/kota 50 70 100 5 180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan Sekretariat Dtektorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnva partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan IKK Jumlah Pekan Kebudavaan Daerah euent 20 '20 )n 20 IKK Jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional prmda 20 20 20 20 SK Meninskatnva iumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD IKK Jumlah kabuoaten/kota vanp menvusun dan memperbarui PPKD kab/kota 50 50 20 10 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan R.IIvTD Jumlah kabupaten/kota yang meniadikan PPKD sebagai ruiukan RKPD dan R.IMD kab/kota 50 50 20 10 SK Meningkatnva tata kelola satuan keria di lingkungan Ditien Kebudayaan IKK Rata-rata predikat SAKTP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjcn Kebudayaan mendapatkan prcdikat zl-wBK/wBBM satkcr 2 '2 2 2 tKK Rata-rata nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satler minimal 94 nilai 94,6 95 95,1 95,4 Inspektorat Jenderal 228,47 235,33 24'.2,39 249,66 r993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I Inspektorat I SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tetA kelolA vanp haik di wilavah keria Insrektorat I IKK IKK Programf Kegiatan Sasarm Progrm/Sastran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang ke{a Inspektorat I 35 65 75 80 IKK Persentase pengawasan teknis oleh InspektoratJenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang keda Inspektorat I 35 65 75 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang ke!'a Inspektorat I o/" 75 80 85 90 IKK maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SP[P) Eselon I nilai 3,2 3,4 3,5 IKK persentase Satkeryang mendapatlan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I 100 100 100 100 t994 Penguatan Pengawasan Inqxktorat II Inspektorat II SK Tersedianya hasil pengawasan intemal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola vans baik di wilavah keria lnspektorat ll IKK Persentase p€ngawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah prcvinsi di bidang keda Inspektorat Il 35 65 75 80 IKK Persentase pengawasan teknis oleh InspektoratJenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II 35 65 75 Persentase Satker yang berintegritas di bidang ke{a Inspektorat II 75 80 85 90 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SPIP) Eselon I meninskat di WilayaL[qlb lhatuLf^r-f II nilai 3,2 3,3 3,4 3,5 IKK Persentase Satler yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang ke{a Inspektorat TI 100 100 100 100 1995 Penquatan Peng,awasn Inspektorat III Inspektorat lll SK Tersedimya hasil pengawaw intemal yang memberi nilai tambah bagi orgmisasi dm praktek tata kelola vans baik di wilayah keria Inspek!q141!!! IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kefia Inspektorat III 35 65 75 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang keda Inspektorat III "k 35 65 75 80 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III o/o 75 80 85 90 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SPIP) Eselon I meninskat di wilavah keria InsDektorat III skor 3,2 3,3 3,4 3,5 IKK persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat TTT 100 100 100 100 4270 Penguatan Pengawas4n Inspektorat IV Inspektorat IV SK Tersedianya hasil pengawamn intemal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek teta kelola vans baik di wilavah keria Inspektorat IV IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang ke{a Inspektorat IV 75 80 85 90 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SPIP) Eselon I meninskat di wilayah keria lnspektorat IV nilai 3,2 3,4 3,5 IKK Persentase Satkeryang mendapatlan hasil kajian LK minimal Baik di bidang keda Inspektorat IV 100 100 r00 100 1996 Penguatan Audit lnvestigasi Inspektorat Investigasi SK Meninskatnva efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN IKK Persentase Satker y 30 45 60 70 IKK Persentase penang 85 87 s0 90 IKK Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi 74 76 78 80 IKK Persentase inuestigaqi \e!qqp9!g4qu4.lq4g terbukti 80 85 88 90 80 hpninokrt di wilawah kcria Insnekforaf I 80 IKK 80 Program / Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/ Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t 2022 2023 '2024 2021 2022 20'23 2024 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya [tjeo Kemendikbud Sekrettriat Inspektorat Jenderal SK Meninskatnva tata kelola Satuan Keria di linekunsan InsDektorat Jenderal IKK Persentase renvelesaian tindak laniut hasil D€meriksaan BPK 70 75 80 85 IKK Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi orang t.607 2.065 2.523 2.981 IKK Predikat SAKIP Insp€ktorat Jenderal minimal A predikat A A IKK Nilai kineria Inspektorat Jenderal nilai 95, r0 9s,80 96,50 97,20 Badan Penqembanqan dan Pembinaan Bahasa 531,65 547,60 564,O2 580,94 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan SAstra 5K Terwujudnya standar kemahfan berbahasa Indonesia IKK Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia IUKEI) baterai 27 32 36 40 IKK Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan naskah 25 32 39 46 IKK Jumlah bahm aiar kebahasaan naskah 96 103 110 t17 IKK Jumlah rekomendasi kebljalan kebahasaan dan keustraan melalui penelitim dokumcn 32 3'2 32 32 SK Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia IKK Jumlah kosakata bahasa Indonesia kosakata 747.522 165.0 r4 182.506 200.000 SK Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan IKK Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan lembaga 435 547 659 771 IKK Jumlah pengaiar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) orang t.2t3 1.433 1.653 1.873 IKK Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan bahan 75 100 125 150 202'.2 Pembinaan Bahasa dan Saba Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra SK Temiudnva Densutamaan bahasa Indonesia di ruang publik IKK .Iumlah lembasa Denssuna bahasa lndonesia terbina lembaga 3.977 4.365 4.752 5.140 SK Tersedianva buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca IKK Jumlah buku bemutu vang diteriemahkan judul t25 150 t75 200 IKK Jumlah buku pengayaan literasi judul 746 861 961 106 1 IKK Jumlah buku pengayam ymg digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca buku 180 240 300 360 SK Mcninskatnya iumlah penutur bahasa terbina IKK Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastla orang 80.355 88.390 97.229 106.952 5289 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Terlindunsinva bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam mrnah orang 25.000 33.000 41.O00 49.000 tKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah orang 25.000 33.OO0 4 1.000 49.OO0 IKK Jumlah produk kesastram terkembangkan sastra l0 l4 18 22 '2020 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 45 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 SK Meningkatnya tata kelola Satuan Keda di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB BB BB BB IKK Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM satl<er 2 2 2 2 IKK Rata rata nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sat-I<er minimal 91 nilai 92 93 94 95 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 963,05 99r,94 t.o2t,70 1.O52,3s 2027 Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan SK Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun IKK Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan model kurikulum 9 9 9 9 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan satuan pendidikan 200 s00 750 1.000 IKK Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi laporan penelitian 6 6 6 6 SK Tersedianva Sistem Perbukuan Nasional vans sehat IKK Jumlah buku pendidikan yang disusun judul buku 93 95 97 100 IKK Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar judul buku 2.500 3.OOO 3.500 4.000 IKK Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi lembaga 20 20 '20 20 IKK Jumlah SDM Perbukuan yang terseftihkasi orang 300 330 360 400 IKK Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam databree sistem infomasi profesi pelaku perbukuan 2 2 2 2 IKK Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam databre sistem infoma i buku 2.500 3.000 3.s00 4.000 2029 Penyediaan Infomasi Asesmen dan Pembelajaran Pusat Asesmen dan Pembelaiaran SK Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan IKK Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen model pembelajaran 72 108 108 108 lKK Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran mitra 200 500 750 1.O00 SK Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan IKK .Iumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang hrkualitas dan relevan soal 18.O00 18.O00 18.000 18.000 IKK Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komnuter satuan pendidikan 137.000 153.000 169.000 185.000 IKK Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikm oembelaiaran 50 60 70 80 IKK Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan frcmbelajaran dokumen 7 7 7 7 5632 Penyediaan Infomasi untuk Perumusan Kebijakan Pusat Penelitian Kebiiakan SK Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung oeningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan laporan nenelitian 20 2t 22 24 IKK Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan laporan penelitian 20 2l 22 24 IKK Jumlah hasil peniaminan mutu dokumen 8 8 8 8 5633 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Pusat Penelitian Arkeolosi Nasional SK Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatlan dalm pelestarian serta Demaiuan oendidikan dan kebudavaan Prcgram/ Kegiatan Sasarar Progm/Sawan kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Jumlah hasil Penelitim Arkeologi laporan renelitian 105 r06 t07 108 IKK Jumlah Rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi rumah mradaban 22 22 22 22 2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelakwm Akreditasi Badan Independen SK Terlaksananya akreditasi sekolah/madrasah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP satuan mnrlirlikan 57.490 55.875 54.7t7 55.248 SK Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Stmdtr Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah Satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP stuan mnriiriikan 44.767 45.s83 46.4t8 37.583 SK Tersedianya Standar Nasional Pendidikm (SNP) berbasis pada hasil kualitas luluun (leaming out@mel vang disunakan untuk peningkatan mutu Dendidikan IKK Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 8 8 8 SK Terselengstranya Delaksanaan pencapaian komDetensi Deserta didik Sesuai SNP IKK Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karaktemya satuan rcndidikan 27t.523 272.881 274.245 275.6t6 2032 Dukungm Manajemen dm Pelaksmaan T\rgas Teknis I*.innya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dm Perhrrkurn SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pertlukrren IKK Rata-rata Dredikat SAKIP Satker minimal BB Dredikat BB BB BB BB tKI< Jumlah Satker di Balitbans dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBKlWBBM satker 1 i 1 1 IKK Rata-rata nilai Kineria Angqaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 90.8O nilai 90,85 90.90 90,95 9 1,00 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM ANWAR MAKARIM ttd. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ttd. Dian WahYuni NIP 1962 1022 198803200 1 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024 MATRIKS KERANGKA REGULASI No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 1 Revisi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang- undangan lain antara lain Undang-Undang • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Pendidikan Nasional. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:
1. 1.Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
2. 2.Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.
3. 3.Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka). • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
4. 4.Standar pendidikan.
5. 5.Wajib Belajar 12 tahun.
6. 6.Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/online).
7. 7.Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.
8. 8.Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik). • Kementerian Dalam Negeri. • Kementerian Agama. • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2 Revisi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Pendidikan • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Tinggi. dan Tenaga Kependidikan. 3 Revisi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain:
9. 1.Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring.
10. 2.Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan pelindungan guru • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Kementerian Agama. Tahun 2022 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia.
11. 3.Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen.
12. 4.Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen. • Kementerian Dalam Negeri. jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 4 Revisi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang- undangan lain, antara lain Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain: • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Kebudayaan. • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. • Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tahun 2020- 2025 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
13. 1.Perizinan Perfilman.
14. 2.Tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan:

BAB V

PENUTUP Renstra Kemendikbud ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; (4) pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra Indonesia serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;

Pasal 65

(1)Lembaga sensor film dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor. jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
(3)Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
(4)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 65

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur tentang:

a.jenis dan tarif sensor film;
b.penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor; dan jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
c.pendanaan. - apakah bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik jdih.kemdikbud.go.id Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan jdih.kemdikbud.go.id Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2.Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendikbud adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
3.Rencana Strategis Unit Eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Unit Eselon I adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Kemendikbud.
4.Rencana Strategis Unit Eselon II yang selanjutnya disebut Renstra Unit Eselon II adalah dokumen perencanaan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Unit Eselon I. jdih.kemdikbud.go.id
5.Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra PTN adalah dokumen perencanaan PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Kemendikbud.
6.Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra UPT adalah dokumen perencanaan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran Renstra Unit Eselon I.
7.Rencana Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Renja Kemendikbud adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemendikbud adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

(1)Renstra Kemendikbud digunakan sebagai pedoman bagi Unit Eselon I, Unit Eselon II, Perguruan Tinggi Negeri, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbud dalam melakukan:
1. a.penyusunan Renstra Unit Eselon I, Renstra Unit Eselon II, Renstra PTN, dan Renstra UPT;
2. b.penyusunan Renja Kemendikbud;
3. c.penyusunan rencana kerja anggaran;
4. d.pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan
5. e.penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. jdih.kemdikbud.go.id
(2)Selain sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Renstra Kemendikbud juga digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana program pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 3

(1)Renstra Kemendikbud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kemendikbud pada periode 2020-2024.
(2)Renstra Kemedikbud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.visi, misi, dan tujuan;
3. c.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
4. d.target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
5. e.penutup.
(3)Renstra Kemendikbud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

1.Pendidikan Anak Usia Dini PAUD merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan rate of returns dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya. Walaupun angka partisipasi kasar (APK) belum meningkat secara signifikan, intervensi-intervensi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan angka partisipasi yang dimaksud dalam kurun waktu Tahun 2015-2019. Gambar 1.1 Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Program-program yang telah dijalankan untuk meningkatkan APK PAUD seperti Gambar 1.1 di atas adalah: (1) bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD, (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, (3) bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marginal, dan (4) bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat. Program-program tersebut mendorong tumbuhnya lembaga PAUD dan Taman Kanak- Kanak (TK) sebagaimana disajikan dalam diagram pada Gambar 1.2. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.2 Pertumbuhan Lembaga PAUD dan TK 2015-2019 Sumber: Dapo PAUD-Dikmas, 2019 Pemerintah juga mendorong agar setiap kota/kabupaten memiliki Lembaga PAUD holistik integratif (PAUD HI), yang bekerja sama dengan posyandu agar pelayanan kepada anak usia dini memenuhi kebutuhan akan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi. Selain itu, PAUD HI juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Bina Keluarga Balita (BKB), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Puskesmas. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, keberadaan PAUD HI diharapkan dapat mendorong penurunan prevalensi stunting pada balita yang juga menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Dorongan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Pada tahun 2019, sudah 91,4% (sembilan puluh satu koma empat persen) kabupaten/kota memiliki lembaga tersebut.
2.Pendidikan Dasar dan Menengah Secara umum angka putus sekolah (APTS) pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK periode 2015-2019 menunjukkan tren penurunan seperti terlihat pada Gambar 1.3. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.3 Tren Angka Putus Sekolah 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.3 memperlihatkan ada sedikit fluktuasi penurunan APTS pada jenjang SD dan SMK pada tahun 2018-2019. Namun demikian, perbandingan antara APTS tahun 2016 dengan APTS tahun 2019 menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama pada jenjang SMA. APTS SMA telah turun sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari 7.01% (tujuh koma nol satu persen) menjadi 1,97% (satu koma sembilan puluh tujuh persen). Capaian penurunan APTS yang cukup signifikan antara tahun 2015-2018 terutama di jenjang sekolah menengah merupakan hasil dari salah satu program prioritas nasional yaitu Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan salah satu paket kebijakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, bersama dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan Program Indonesia Sehat (PIS). PIP melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan berusia 6 (enam) - 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikannya, sehingga mereka dapat mengakses layanan pendidikan sampai menamatkan pendidikan menengah. Pada tahun 2019, PIP diberikan kepada 18,39 (delapan belas koma tiga puluh sembilan) juta siswa. Selain PIP, pemerintah juga melaksanakan program-program lainnya untuk memastikan anak usia sekolah berada pada satuan pendidikan jdih.kemdikbud.go.id seperti: Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi, asrama sekolah, dan rehabilitasi ruang kelas. Turunnya angka putus sekolah melalui berbagai program yang dijalankan Kemendikbud berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP dan SMA sederajat, walaupun masih belum dapat memenuhi target Renstra Kemendikbud yang lalu. Hal ini terlihat dalam Gambar 1.4. Perlu dicatat bahwa target Renstra Kemendikbud yang lalu didasarkan pada data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, sedangkan data yang disampaikan di Renstra Kemendikbud ini menggunakan data Badan Pusat Statistik. Terdapat perbedaan pendekatan penghitungan yang mempengaruhi pelaporan data. Gambar 1.4 Capaian APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.4 menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi peningkatan APK SMA/SMK/MA Sederajat dalam kurun waktu tahun 2014-2019. Akan tetapi, APK tahun 2019 sebesar 83,98% (delapan puluh tiga koma sembilan puluh delapan persen) telah melampaui APK tahun 2014 sebesar 74,3% (tujuh puluh empat koma tiga persen). Demikian juga, APK SMP/MTs Sederajat telah meningkat dari 88,6% (delapan puluh delapan koma enam persen) di tahun 2014 menjadi 90,6% (sembilan puluh koma enam persen) di tahun 2019. Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM), yang sebelumnya disebut BKMM atau BOMM, memberikan sumbangsih dalam peningkatan APK ini. jdih.kemdikbud.go.id Dalam kurun waktu yang sama rata-rata lama sekolah juga meningkat seiring perkembangan APK tersebut di atas. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas sudah dapat mencapai target Renstra Kemendikbud 2015-2019, sebagaimana data yang disajikan dalam Gambar 1.5. Gambar 1.5 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019 Sumber: Susenas 2019 Dalam Gambar 1.5, berdasarkan pergerakan rata-rata lama bersekolah menurut jenis kelamin, terlihat pergerakan yang konsisten antara rata- rata lama bersekolah laki-laki dan perempuan. Walaupun rata-rata lama sekolah perempuan masih berada di bawah rata-rata lama sekolah laki- laki, peningkatannya masih lebih tinggi (peningkatan 0,57 tahun antara 2015-2019) dibanding laki-laki (peningkatan 0,47 tahun).
3.Pendidikan Tinggi APK pendidikan tinggi juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Sejak tahun 2015, APK belum mencapai target Renstra Kemendikbud sebagaimana tampak pada Gambar 1.6. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.6 Capaian APK Pendidikan Tinggi terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.6 memperlihatkan pencapaian APK berada sedikit di bawah target Renstra Kemendikbud dalam kurun waktu 2015 – 2019, dengan rata-rata selisih sekitar 1,5% (satu koma lima persen). Meskipun masih di bawah target Renstra Kemendikbud, pencapaian APK pendidikan tinggi terus mengalami peningkatan dari 25,26% (dua puluh lima koma dua puluh enam persen) pada awal Renstra Kemendikbud yang lalu (tahun 2015) menjadi 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen) pada penghujung Renstra Kemendikbud. Kenaikan yang terus menerus ini dapat dikaitkan dengan program Bidikmisi yang dijalankan oleh Pemerintah. Bidikmisi memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik baik. Peningkatan APK pada tingkat SMP/MTs Sederajat, SMA/SMK/MA Sederajat dan Pendidikan Tinggi masih merupakan pekerjaan yang perlu diprioritaskan dalam Renstra Kemendikbud ini. B. Pemerataan Mutu Pendidikan Dengan kesadaran bahwa mutu pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh penjuru Tanah Air, berbagai upaya telah dilakukan untuk: (1) menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dan (2) meningkatkan mutu guru secara berkelanjutan. jdih.kemdikbud.go.id
1.Akreditasi Sekolah dan Lembaga Pendidikan Dari tahun ke tahun, Kemendikbud mendorong upaya akreditasi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi lembaga pendidikan dan sekolah dijalankan oleh dua badan yang terpisah yaitu BAN S/M untuk sekolah dan madrasah, dan BAN PAUD-PNF untuk lembaga PAUD, lembaga kursus dan pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Gambar 1.7 Pertumbuhan Akreditasi Lembaga PAUD Sumber: Laporan Kinerja Kemendikud, 2019 Secara jumlah peningkatan lembaga PAUD yang terakreditasi meningkat lebih dari enam belas kali lipat antara tahun 2015-2019. Bila dilihat dari capaian persentase terhadap total lembaga, rata-rata tingkat penambahan per tahun dalam periode 2015-2019 adalah 103% (seratus tiga persen) per tahun. Namun, pada tahun 2019, masih tersisa 114.577 (seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembaga PAUD yang belum terakreditasi. Untuk memastikan agar akreditasi bisa mencakup semua lembaga PAUD, perlu dilakukan optimalisasi proses akreditasi. Akreditasi sekolah juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Persentase sekolah yang memiliki akreditasi minimal B terus meningkat pada semua jenjang seperti tercatat di Gambar 1.8. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.8 Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B Sumber: BAN-S/M, 2019 Dalam Gambar 1.8, persentase sekolah dengan akreditasi minimal B tertinggi ada di jenjang SD/MI, yaitu 80,84% (delapan puluh koma delapan puluh empat persen) pada tahun 2019. Namun, peningkatan paling banyak ada di jenjang SMA yang meningkat lebih dari dua kali lipat - dari 28,23% (dua puluh delapan koma dua puluh tiga persen) di tahun 2015 menjadi 73,39% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) di tahun 2019. Untuk capaian jenjang SMK sudah melebihi target Renstra Kemendikbud, hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan akreditasi yaitu yang sebelumnya berbasis program keahlian menjadi satuan pendidikan. Pada sektor pendidikan tinggi, akreditasi program studi terus menunjukkan kemajuan, bahkan melampaui target Renstra Kemendikbud, seperti terlihat dalam Gambar 1.9. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.9 Akreditasi Prodi Pendidikan Tinggi Sumber: Capaian RPJMN, 2019 Capaian prodi terakreditasi minimal B pada tahun 2015 sebesar 52,64% (lima puluh dua koma enam puluh empat persen) dari total prodi, sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.9. Namun, pada tahun 2019, capaian akreditasi telah mencapai 68% (enam puluh delapan persen), jauh di atas target Renstra Kemendikbud sebesar 46% (empat puluh enam persen).
2.Sertifikasi Guru Penambahan guru yang tersertifikasi diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pola sertifikasi guru dalam jabatan diubah menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dibandingkan dengan pola sertifikasi sebelumnya, PPG memerlukan waktu yang lebih lama (bertambah panjang dari 10 hari menjadi 6 bulan) dan memerlukan biaya per unit yang lebih tinggi (dari Rp 2.500.000,00 menjadi Rp 7.500.000,00). Pendidikan Profesi Guru melibatkan LPTK sebagai pelaksananya dan disertai dengan Uji Tulis Nasional (UTN) sebagai syarat kelulusan. Dengan demikian, mutu dan profesionalisme guru dapat lebih terjamin. Meskipun biaya PPG membesar, selama periode 2015—2019, jumlah guru yang telah tersertifikasi terus bertambah (lihat Gambar 1.10). jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.10 Pertumbuhan Sertifikasi Guru Sumber: Pusdatin Kemendikbud, 2020 Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 1.10, jumlah guru yang tersertifikasi pada tahun 2019 naik sebanyak 39.480 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh) guru dari tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya guru yang tersertifikasi, mutu pembelajaran siswa juga dapat diharapkan meningkat. Namun demikian, kapasitas pelaksanaan PPG saat ini belum maksimal untuk menyelesaikan sertifikasi bagi guru PNS dan guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diangkat sebelum tahun 2016. C. Relevansi Pendidikan Salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode 2015-2019 adalah meningkatkan relevansi lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas luaran program pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan. Fokus utama dari peningkatan relevansi ini adalah lulusan SMK. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, program vokasi menjadi program prioritas Kemendikbud. Pada tahun 2018, Kemendikbud menetapkan empat bidang keahlian prioritas yaitu: kelautan, pariwisata, pertanian, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, program penguatan vokasi dilakukan dengan pendekatan teaching factory/techno park, kerja sama dengan jdih.kemdikbud.go.id industri, dan penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi profesi. Gambar 1.11 menjelaskan capaian dukungan program vokasi Kemendikbud tahun 2019. Gambar 1.11 Capaian Dukungan Program Vokasi SMK 2019 Sumber: Direktorat PSMK Kemendikbud berupaya memastikan pendidik dan tenaga kependidikan SMK dapat mengajarkan materi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan DU/DI melalui dua program: Program Keahlian Ganda (PKG) dan program peningkatan kompetensi guru kejuruan. Program Keahlian Ganda memberikan tambahan kompetensi baru yang berbeda dari kompetensi yang dikuasai sebelumnya. Program Keahlian Ganda menawarkan 6 (enam) bidang keahlian: kemaritiman, agrobisnis dan agroteknologi, seni rupa dan kriya, pariwisata, teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) paket keahlian. Lulusan PKG mendapatkan dua sertifikat yaitu sertifikat pendidik yang merupakan sertifikat kedua dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Patut diakui bahwa pelaksanaan PKG belum mampu memenuhi kebutuhan akan guru mata pelajaran produktif di seluruh SMK di Indonesia. Kelulusan guru SMK dari PKG juga masih terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud ini akan melipatgandakan upaya untuk merekrut praktisi dari industri untuk mengajar sebagai guru produktif di SMK. jdih.kemdikbud.go.id Program peningkatan kompetensi guru kejuruan dilakukan melalui Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan sertifikasi profesi. Sejauh ini 2.000 (dua ribu) guru produktif dari 219 (dua ratus sembilan belas) SMK sudah menjalani UKK. Dalam program ini, guru kejuruan diwajibkan memiliki skills passport yang berisi unit-unit kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level IV. Saat ini 7 (tujuh) unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud sudah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak kedua, sehingga dapat menyelenggarakan sertifikasi profesi. Ketujuh UPT tersebut adalah:
1.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Sawangan.
2.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian Cianjur.
3.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung.
4.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya Yogyakarta.
5.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Malang.
6.Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik Medan.
7.Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Gowa. Dengan usaha yang dijelaskan di atas, lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi kerja seperti yang dibutuhkan di DU/DI. Untuk meningkatkan peran perguruan tinggi pada peningkatan daya saing bangsa, pemerintah telah mengembangkan beberapa perguruan tinggi untuk menjadi world class university serta mengembangkan Science Techno Park (STP). Science Techno Park dikembangkan sebagai pusat inovasi dan inkubasi bisnis bagi mahasiswa dan dosen berdasar hasil inovasi teknologi. Selama periode 2015-2019 telah dibangun 4 (empat) STP dan akan dikembangkan lebih lanjut. jdih.kemdikbud.go.id D. Kebudayaan dan Bahasa Sebagai penyelenggara pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, Kemendikbud menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas dan ketahanan budaya dan bahasa bangsa. Sepanjang periode 2015 - 2019, Kemendikbud menjalankan program- program yang berhasil memajukan tata kelola bahasa dan budaya Indonesia sebagaimana terukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional. Program-program Kemendikbud dalam memajukan bahasa dan budaya Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga tema besar: (a) pelestarian dan pengembangan kebudayaan, (b) pengembangan bahasa, dan (c) penguatan karakter.
1.Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Kemendikbud terus berupaya meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Hal ini antara lain dilakukan dengan menerbitkan regulasi di tingkat pusat dan daerah yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan. Sampai tahun 2019, terdapat 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) regulasi yang mendorong peningkatan mutu tata kelola dimaksud. Pelaku budaya juga turut dikembangkan agar dapat berperan aktif untuk mendorong pemajuan kebudayaan. Pelaku budaya yang terlibat berasal dari tujuh bidang, yaitu: cagar budaya, permuseuman, kesenian, perfilman, kesejarahan, tradisi, dan kepercayaan. Kegiatan-kegiatan prioritas Kemendikbud dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan terdiri dari: (1) registrasi nasional cagar budaya, (2) pencatatan dan penetapan warisan budaya takbenda, (3) revitalisasi dan pembangunan museum, (4) revitalisasi cagar budaya, (5) revitalisasi taman budaya, (6) bantuan pemerintah untuk pelestarian kebudayaan, (7) Europalia Arts Festival Indonesia, dan (8) Pekan Budaya Indonesia. Di samping itu, sejak 2016, telah dilakukan pendaftaran, pencatatan, dan penetapan warisan budaya benda dan takbenda. Pada akhir tahun 2019, 94.270 (sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh) cagar budaya telah terdaftar dan 126 (seratus dua puluh enam) cagar budaya peringkat jdih.kemdikbud.go.id nasional telah ditetapkan, serta terdapat 5 (lima) warisan budaya dunia. Selain itu, 8.658 (delapan ribu enam ratus lima puluh delapan) warisan budaya takbenda telah tercatat dan 1.086 (seribu delapan puluh enam) warisan budaya takbenda telah ditetapkan. Adapun warisan budaya takbenda dunia berjumlah 9 (sembilan) warisan. Pada tanggal 5-9 Desember 2018, pemerintah menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 dengan tema “Berkepribadian dalam Kebudayaan”. Kongres Kebudayaan merupakan salah satu arena diskusi yang merangkum aspirasi masyarakat untuk kemudian diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 merekomendasikan 7 (tujuh) resolusi diantaranya:
1.melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang memastikan peningkatan interaksi kreatif antar budaya;
2.memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui pelindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal;
3.meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri;
4.membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5.membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif;
6.membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan jdih.kemdikbud.go.id
7.memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan. Pasca KKI, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk secara konsekuen melaksanakan mandat KKI dengan hasil-hasil sebagai berikut: • pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional pada bulan Desember 2019; • kesepakatan terkait Dana Perwalian Kebudayaan; dan • pelibatan diaspora dalam kegiatan kebudayaan seperti yang dilakukan di Inggris Raya melalui kegiatan Karavan Budaya. Selain itu, pada tahun 2019 untuk pertama kalinya diadakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Museum dan Taman Budaya untuk melaksanakan revitalisasi museum dan taman budaya. Dana Alokasi Khusus tersebut disampaikan kepada 111 (seratus sebelas) museum tingkat provinsi dan kabupaten dan 20 (dua puluh) taman budaya.
2.Pengembangan Bahasa Dalam bidang pengembangan bahasa, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus meningkatkan mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya sebagai penghela Iptekdan penguat daya saing Indonesia, serta meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian keberhasilan Kemendikbud adalah:
1.pemerkaya minat baca;
2.tenaga profesional dan calon tenaga profesional mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
3.pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
4.pengendalian penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik;
5.negara lain mengajarkan bahasa Indonesia; dan
6.penutur asing menjadi pemelajar bahasa Indonesia. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.12 Capaian Indikator Peserta UKBI, Pemerkaya Minat Baca, Penutur Asing Bahasa Indonesia, dan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud, 2019 Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.12, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pemerkaya minat baca, peserta UKBI, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, dan penutur asing pemelajar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan penyediaan buku bacaan literasi sebagai materi pemerkaya minat baca sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mendorong pembiasaan membaca buku- buku yang dapat meningkatkan literasi siswa selama 15 (lima belas) menit sebelum mulai belajar. Sampai tahun 2019 telah dihasilkan 718 (tujuh ratus delapan belas) judul buku bacaan nonteks pelajaran bahasa dan sastra. Tema bacaan dari buku-buku tersebut juga terus berkembang, tidak sekedar cerita rakyat melainkan juga perubahan sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan, kuliner Indonesia, dan arsitektur Indonesia. Peningkatan jumlah ini dibarengi dengan upaya penjaminan mutu buku bacaan yang dilakukan melalui berbagai program, seperti: sayembara bahan bacaan literasi, lokakarya bagi penulis, program Gerakan Literasi Nasional, penilaian dan validasi buku bacaan literasi, dan alih wahana buku bacaan cetakan ke bentuk digital. jdih.kemdikbud.go.id Jumlah peserta UKBI meningkat pesat dalam periode 2015 - 2019 (Gambar 1.12). Pada awalnya, hanya 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) orang yang mengikuti UKBI. Namun, pada tahun 2019 sudah 63.802 (enam puluh tiga ribu delapan ratus dua) orang mengikuti UKBI. Keberhasilan ini terjadi karena adanya berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan UKBI, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam rangka memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa. Peserta UKBI berasal dari beragam profesi seperti blogger, wartawan, penerjemah, guru bahasa Indonesia, pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), dan pengacara. Pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan antara lain melalui penambahan kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Seperti dilukiskan dalam Gambar 1.12, terjadi penambahan 22.000 (dua puluh dua ribu) kosakata dalam KBBI dalam periode 5 (lima) tahun sejak 2015. Penambahan ini berguna untuk mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2016 dalam versi cetak dan daring. Versi luring berbasis Android dan iOS diluncurkan satu bulan kemudian. Dengan demikian, diseminasi kosakata bahasa Indonesia semakin luas menjangkau masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Jumlah negara dan penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, 7 (tujuh) negara di kawasan Asia Tenggara mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Filipina, Malaysia, Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Pada tahun 2019 sudah tercatat 24.169 (dua puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan) orang pemelajar BIPA di kawasan Asia Tenggara, meningkat 24 (dua puluh empat) kali lipat dari 1.013 (seribu tiga belas) pemelajar pada tahun 2015 (Gambar 1.12). Peningkatan ini didukung oleh pengiriman tenaga pengajar jdih.kemdikbud.go.id BIPA ke luar negeri, pengembangan portal daring BIPA, dan bimbingan teknis bagi pengajar BIPA. Di samping itu, melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kerja sama dengan Kemenlu, Sekretariat Negara, dan Kedutaan Besar negara sahabat, terus meningkatkan diplomasi kebahasaan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa perhubungan regional. Melalui Gerakan Pengutamaan Bahasa Negara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Pemda bekerja sama meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang terkendali di ruang publik. Sampai tahun 2019, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik 191 (seratus sembilan puluh satu) kota/kabupaten terkendali, meningkat pesat dari 4 (empat) kabupaten/kota pada tahun 2015. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah melakukan verifikasi dan sosialisasi pengutamaan penggunaan bahasa negara pada ruang publik di daerah, serta validasi dan pengolahan data keterkendalian wilayah penggunaan bahasa pada ruang publik.
3.Penguatan Karakter Salah satu program Nawacita adalah penguatan pendidikan karakter bangsa. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan Kemendikbud dalam menjalankan program penguatan pendidikan karakter (PPK) di lingkungan sekolah dan keluarga/masyarakat. Dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai utama (religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian) yang menjadi fokus dalam pembentukan karakter seperti terlukis dalam Gambar 1.13. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.13 Skema Penguatan Pendidikan Karakter Sumber: https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=132 Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu PPK dilaksanakan melalui pendekatan budaya. Secara akumulatif, siswa peserta PPK telah mencapai 130.218 (seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belas) siswa sampai akhir tahun 2019, yaitu naik hampir tiga kali lipat dari 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) siswa di akhir tahun 2017. Beragam program seperti Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP), Pramuka, Seniman Masuk Sekolah, Kemah Budaya Nasional hingga pemutaran film berkarakter nasional dilaksanakan untuk mendorong penguatan pendidikan karakter. Dalam implementasinya, Kemendikbud juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara aktif melaksanakan PPK dan budaya anti korupsi. Dengan terlibatnya banyak pihak dalam program ini, diharapkan PPK dapat menjadi fondasi dan roh utama pendidikan dan kebudayaan. 1.2 Permasalahan dan Potensi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan pengembangan budaya dan bahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Kemendikbud memajukan pendidikan dan kebudayaan. Permasalahan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori: (1) rendahnya angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi, (2) rendahnya hasil pembelajaran, (3) jdih.kemdikbud.go.id ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis, dan (4) kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa. A. Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Tinggi Indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. Namun khusus untuk capaian angka APK PAUD Indonesia masih jauh dibandingkan dengan angka negara-negara lain. Begitu juga angka partisipasi pendidikan tinggi belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Gambar 1.14 membandingkan angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi Indonesia dengan negara-negara lain, disandingkan dengan perbedaan PDB per kapita. Gambar 1.14 Perbandingan APK PAUD dan PT dengan negara-negara lain Catatan: *) PDB per Kapita dalam ribuan dolar AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000 Sumber: APK: Bank Dunia (2017 atau setelahnya); PDB: Bank Dunia (2017, 2018) Seperti terlihat dalam Gambar 1.14, angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen). jdih.kemdikbud.go.id Adapun angka partisipasi PAUD dan Dikti Indonesia berada di bawah 40% (empat puluh persen). Dibandingkan dengan Mesir yang memiliki PDB lebih rendah, Indonesia memang telah memiliki angka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan tetapi APK PAUD Indonesia jauh di bawah Filipina yang memiliki PDB lebih rendah. Indonesia tidak bisa berpuas diri. Sebagai negara yang telah berketetapan untuk menjadi negara maju, Indonesia memerlukan SDM yang berpendidikan baik. Oleh karena itu acuan Indonesia haruslah negara-negara yang lebih maju. Dibandingkan dengan Kolombia, negara berkembang lain dengan PDB yang sedikit lebih tinggi dari Indonesia, dengan selisih kurang dari 20% (dua puluh persen), terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi PAUD. Angka partisipasi PAUD Kolombia (76,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD Indonesia (36,93%). Dan angka partisipasi pendidikan tinggi Kolombia juga 50% (lima puluh persen) di atas Indonesia. Angka partisipasi Indonesia akan semakin terlihat rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan, yang memiliki angka partisipasi Dikti 94,4% (sembilan puluh empat koma empat persen), lebih dari tiga kali lipat dari angka partisipasi Dikti Indonesia sebesar 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen). Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi PAUD dan Dikti di Indonesia. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (golden years) masih rendah. Kedua, akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada sekitar 30% (tiga puluh persen) atau 25.000 (dua puluh lima ribu) desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD. Ketiga, ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi. Pada kuartil terendah dalam pengeluaran rumah tangga, misalnya, angka partisipasi Dikti hanya 11% (sebelas persen). Ini jauh lebih rendah dari angka partisipasi pendidikan menengah sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada kuartil yang sama. Sedangkan pada kuartil tertinggi, angka partisipasi Dikti mencapai lebih dari 60% (enam jdih.kemdikbud.go.id puluh persen). Terakhir, ada persepsi yang rendah tentang lulusan pendidikan tinggi vokasi. B. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih belum menggembirakan. Pada pendidikan dasar dan menengah, hasil yang dicapai oleh peserta didik Indonesia dalam tes PISA sudah menunjukkan kemajuan, namun ada banyak ruang untuk pengembangan. Gambar 1.15 memperlihatkan tren nilai tes PISA dan peringkat Indonesia dari tahun 2000-2018. Gambar 1.15 Tren Nilai dan Peringkat PISA Indonesia Sumber: OECD, 2019 Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.15, Indonesia menduduki peringkat yang rendah dalam hasil tes PISA tahun 2018. Untuk bidang matematika, misalnya, Indonesia berperingkat 72 (tujuh puluh dua) dari 78 (tujuh puluh delapan) negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Tidak ada lonjakan peningkatan nilai selama periode 18 (delapan belas) tahun. Namun demikian, selisih nilai peserta didik Indonesia dengan rerata nilai peserta didik negara-negara maju yang terhimpun dalam OECD menunjukkan tren pengurangan untuk semua bidang yang diujikan. Contohnya, selisih nilai matematika peserta didik Indonesia dengan negara-negara OECD sebesar 139 (seratus tiga puluh sembilan) poin pada tahun 2000. Selisih nilai itu berkurang menjadi 115 (seratus lima belas) poin pada tahun
2018.Capaian Indonesia yang kurang memuaskan ini dapat disebabkan jdih.kemdikbud.go.id oleh beragam perihal, seperti disparitas mutu pendidikan secara geografis, keadaan sosio-ekonomi siswa, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. Harus diakui masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan nilai Indonesia. Berkenaan dengan hasil non-akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, data yang dimiliki Kemendikbud juga menunjukkan perlunya perbaikan. Dalam hal perundungan (bullying) dan kerangka pikir kemajuan (growth mindset), Gambar 1.16 menunjukkan hasil survei terhadap peserta didik Indonesia dibandingkan dengan rata-rata peserta didik negara-negara OECD. Gambar 1.16 Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik Sumber: OECD, 2019 Seperti terlihat pada Gambar 1.16, 41% (empat puluh satu persen) peserta didik Indonesia melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD sebesar 23% (dua puluh tiga persen). Peserta didik yang sering mengalami perundungan mencapai nilai membaca 21 (dua puluh satu) poin lebih rendah. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah. Gambar 1.16 juga menunjukkan bahwa hanya 29% (dua puluh sembilan persen) peserta didik Indonesia tidak menyetujui pernyataan bahwa “kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak”, jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 63% (enam puluh tiga persen). Ini bermakna peserta jdih.kemdikbud.go.id didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan memiliki nilai membaca 32 (tiga puluh dua) poin lebih tinggi, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendidikan penting. Pada jenjang pendidikan tinggi, masalah hasil pembelajaran dapat terlihat dari rendahnya angka lulusan bekerja dari pendidikan tinggi vokasi. Masih rendahnya mutu dan daya saing perguruan tinggi kita antara lain terlihat dari rendahnya peringkat perguruan tinggi Indonesia dalam QS World University Ranking. Hanya ada empat perguruan tinggi Indonesia dalam QS World University Ranking - Universitas Indonesia (peringkat 296), Universitas Gadjah Mada (peringkat 320), Institut Teknologi Bandung (peringkat 331), dan Institut Pertanian Bogor (peringkat 600- 650). Perbandingan kebekerjaan lulusan dari perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi dilukiskan dalam Gambar 1.17 di bawah. Gambar 1.17 Perbandingan Angka Lulusan Bekerja Sumber: Sakernas, 2019 Gambar 1.17 menunjukkan dalam kurun waktu 2017-2019, angka kebekerjaan lulusan perguruan tinggi vokasi masih jauh di bawah angka lulusan perguruan tinggi akademik. Pada tahun 2019, 55,08% (lima puluh lima koma nol delapan persen) lulusan perguruan tinggi vokasi mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun, dibandingkan dengan 65% (enam puluh lima persen) lulusan S1 (perguruan tinggi akademik). jdih.kemdikbud.go.id Ada berbagai isu yang berkontribusi pada rendahnya hasil pembelajaran peserta didik Indonesia. Pertama, pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru Indonesia masih perlu diperbaiki. Guru sering bertindak sebagai penerus pengetahuan, bukan fasilitator pembelajaran. Banyak guru disinyalir tidak memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan keinginan belajar. Dalam hal guru mengajukan pertanyaan, sekitar 90% (sembilan puluh persen) dari tanggapan siswa hanya berupa jawaban satu kata. Cara guru bertanya bersifat dangkal, belum mendukung munculnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran. Dari hasil Uji Kompetensi Guru, permasalahan ini lebih jelas terlihat seperti tampak dalam Gambar 1.18. Gambar 1.18 Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 2019 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2019 Uji Kompetensi Guru yang dilakukan terhadap guru-guru Indonesia menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Nilai rata-rata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang SD adalah sebesar 54,8 (lima puluh empat koma delapan). Nilai rata-rata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang SMA adalah sebesar 62 (enam puluh dua). Rata- rata, nilai UKG hanya 57 (lima puluh tujuh) dari nilai maksimal 100 (seratus). Kedua, kurikulum yang berlaku di Indonesia sering dipandang kaku dan terfokus pada konten. Tidak banyak kesempatan tersedia untuk betul- betul memahami materi dan berefleksi terhadap pembelajaran. Isi jdih.kemdikbud.go.id kurikulum juga dianggap terlalu teoretis, sulit bagi guru untuk menerjemahkannya secara praktis dan operasional dalam materi pembelajaran dan aktivitas kelas. Ketiga, infrastruktur sekolah kurang memadai, termasuk yang diakibatkan oleh bencana, seperti di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda. Secara umum masih banyak ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat, seperti terlihat dari Gambar 1.19. Gambar 1.19 Kondisi Ruang Kelas Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2019 Berdasarkan Gambar 1.19 sebagian besar ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam keadaan rusak. Angka paling tinggi ada di jenjang SD. Hanya 27% (dua puluh tujuh persen) ruang kelas SD berada dalam keadaan baik. Secara rata-rata, lebih dari 50% (lima puluh persen) ruang kelas Indonesia rusak. Selain itu, Indonesia juga mengalami kekurangan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Tabel 1.1 menggambarkan ketersediaan perpustakaan dan laboratorium di sekolah. jdih.kemdikbud.go.id Tabel 1.1 Ketersediaan Sarana Prasarana di Sekolah, 2018 Jenjang Jumlah Sekolah Perpustakaan Laboratorium Memiliki Tidak Memiliki % Tidak Memiliki Kebutuhan Sesuai SNP Yang tersedia Kekurangan % Kekurangan SD 148.244 94.550 53.694 35,2 - - - - SMP 38.960 30.030 8.930 22,9 38.960 24.426 12.534 32,2 SMA 13.495 10.862 2.633 19,5 67.475 30.359 37.116 55,0 SMK 13.710 8.851 4.859 35,4 95.970 18.711 77.259 80,5 Jumlah 214.409 144.293 70.116 32,7 202.405 75.496 126.909 62,7 Sumber: Pusdatin, 2019 Dalam Tabel 1.1 di atas terlihat hampir sepertiga dari sekolah di Indonesia belum memiliki perpustakaan. Selain itu, laboratorium sebagai sarana pendukung pembelajaran berbagai mata pelajaran, seperti sains, juga kurang memadai dan kekurangan laboratorium tersebut mencapai 62,7% (enam puluh dua koma tujuh persen) secara nasional. Kekurangan yang paling parah dialami oleh jenjang SMK - 80,5% (delapan puluh koma lima persen). Dengan demikian diperlukan pemenuhan fasilitas primer pembelajaran, yakni perpustakaan dan laboratorium. Di samping itu, lebih dari 40% (empat puluh persen) sekolah tidak memiliki akses internet, terutama pada jenjang SD. Angka penetrasi internet di sekolah paling rendah di wilayah Papua dan Maluku - tidak sampai seperempat dari total sekolah di wilayah ini memiliki akses internet (Survei Potensi Desa [Podes], 2018). Keempat, tata kelola pendidikan Indonesia juga belum mendukung maksimalnya hasil pembelajaran peserta didik. Ada indikasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Guru dan kepala sekolah tidak diberikan insentif nyata untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Adapun sejumlah besar guru honorer dibayar di bawah upah minimum regional. Kelima, pada jenjang pendidikan tinggi, ditengarai ada empat masalah penyebab rendahnya hasil pembelajaran: (1) rendahnya keterkaitan dengan DU/DI sebagaimana terlihat dari rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di politeknik dan universitas dan kurangnya program pemagangan yang terstruktur, sehingga kompetensi lulusan kurang relevan dengan kebutuhan DU/DI; (2) kurang jdih.kemdikbud.go.id berkembangnya potensi dosen karena beban administrasi dosen yang tinggi, keharusan melaksanakan tridarma oleh semua dosen (tridarma seharusnya menjadi misi di tingkat institusi, bukan misi individu), kenaikan jabatan akademik yang terpusat perizinannya di kementerian, serta akreditasi yang terpaku pada administrasi dan keseragaman; (3) kurikulum yang kaku seperti tampak dari ketiadaan kesempatan untuk mengambil mata kuliah interdisipliner yang terintegrasi dengan program studi serta terbatasnya kurikulum vokasi sistem ganda (dual TVET system); dan (4) lemahnya kompetensi dosen yang dapat dilihat dari pola rekrutmen dosen berbasis kualifikasi akademik, bukan kompetensi ataupun pengalaman di DU/DI, keterbatasan pengetahuan dosen tentang praktik-praktik di DU/DI, dan 50% (lima puluh persen) dosen lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan tempatnya berkarya (masalah in- breeding). Di samping permasalahan rendahnya hasil pembelajaran, pendidikan tinggi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam tata kelola, yang dibayangi oleh disparitas akses pendidikan yang bersifat struktural. Tata kelola pendidikan tinggi masih diwarnai oleh ketimpangan kualitas. Ada banyak PTS dengan jumlah mahasiswa kecil dan kualitas yang rendah (71% dari 3700 PTS). Secara institusional, banyak perguruan tinggi yang tata kelola internalnya masih belum sehat. Hasil penelitian perguruan tinggi belum dikelola secara maksimal, sebagaimana terlihat dari rendahnya pemanfaatan hasil penelitian oleh industri. Tak dapat dipungkiri, pendanaan pendidikan tinggi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan pendanaan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di balik permasalahan yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia, terdapat disparitas akses pendidikan antar kuintil ekonomi masyarakat. Pada kuintil terendah, hanya 10% (sepuluh persen) masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi. Sedangkan, pada kuintil tertinggi, akses sudah mencapai 60% (enam puluh persen). Disparitas akses ini bersifat struktural, terjadi pada segala jenjang pendidikan, mulai dari SMP. C. Ketimpangan Kualitas Pendidikan secara Geografis Kemendikbud menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini antara lain jdih.kemdikbud.go.id terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia. Penilaian ini bersifat low stake karena skor AKSI tidak digunakan sebagai salah satu faktor penentu kelulusan atau kenaikan kelas, sehingga kajian yang berdasarkan skor AKSI diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa SD. Gambar 1.20 memperlihatkan distribusi nilai AKSI SMP pada tahun 2019. Gambar 1.20 Distribusi Nilai AKSI Tahun 2019 Sumber: Puspendik, 2019 Seperti ditunjukkan oleh Gambar 1.20, pengelompokan nilai AKSI berdasarkan pulau-pulau dan dua provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis. Pulau-pulau di timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dalam nilai AKSI. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, kepulauan Indonesia yang luas memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di beberapa pulau kecil, sulit didirikan sekolah ataupun mendatangkan guru. Mobilitas guru antar daerah juga terbatas, seringkali terpusat di perkotaan dan pulau-pulau besar. Tidak banyak guru yang dapat ditempatkan di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. Bantuan jdih.kemdikbud.go.id Operasional Sekolah (BOS) dibagikan berdasarkan jumlah peserta didik dan pencapaian target, bukan berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah. Kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil juga berdampak pada banyak guru yang bekerja paruh-waktu dan menerima upah rendah. Pada masa yang akan datang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya minat siswa berprestasi tinggi untuk menjadi guru. Selain itu, pengembangan profesional bagi guru dalam jabatan juga terbatas. Dari segi tata kelola, otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk mengelola pendidikan dasar memerlukan konsultasi dan kerja sama yang erat dengan Kemendikbud untuk memajukan mutu pendidikan di setiap daerah. Kemendikbud juga menyadari bahwa total pengeluaran pendidikan Indonesia sebagaimana diukur dari persentase PDB masih rendah, walaupun anggaran pemerintah untuk pendidikan sudah besar. Gambar 1.21 memperlihatkan perbandingan anggaran dan pengeluaran pendidikan Indonesia dengan negara anggota OECD. Gambar 1.21 Perbandingan Anggaran dan Pengeluaran Pendidikan Indonesia dan Negara OECD Sumber: OECD, 2015 Pada Gambar 1.21, rata-rata anggaran nasional negara anggota OECD untuk pendidikan sebesar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen), jauh di bawah Indonesia yang menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Akan tetapi, negara anggota OECD memiliki angka pengeluaran jdih.kemdikbud.go.id pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 4,1% (empat koma satu persen) dari PDB dan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dari PDB. Adapun Indonesia memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 3% (tiga persen) dari PDB dan angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,4% (nol koma empat persen). Jika ditotal, terlihat bahwa negara anggota OECD mengalokasikan 5% (lima persen) dari PDB mereka untuk pendidikan, sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan 3,4% (tiga koma empat persen). Ini berarti pengeluaran pendidikan Indonesia memiliki selisih kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) triliun rupiah dibandingkan dengan rerata pengeluaran pendidikan negara anggota OECD. Oleh karena itu, masih terdapat celah untuk memanfaatkan dana atau investasi dari pihak swasta untuk mendanai pendidikan di Indonesia. Indonesia perlu memikirkan regulasi yang dapat mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan. D. Kebudayaan, Perbukuan, dan Bahasa Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan dapat terlihat dari 4 (empat) permasalahan yang mengemuka yakni: (1) kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan, (2) nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya, (3) bahasa dan sastra daerah, dan (4) sistem perbukuan. 1.Kesadaran dan Pemahaman tentang Pembangunan Kebudayaan Kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan di Indonesia juga masih dapat ditingkatkan. Pada tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional masih berada pada angka 53,74% (lima puluh tiga koma tujuh puluh empat persen). Skor IPK Nasional tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia akan perlindungan, pemahaman, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya masih ada di tingkat menengah. Gambar 1.22 menunjukkan capaian IPK per provinsi pada tahun 2018. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.22 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan per Provinsi, 2018 Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2019 Capaian IPK per provinsi menunjukkan tidak meratanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pembangunan kebudayaan. Hal ini menunjukkan permasalahan dalam menyebarluaskan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pembangunan kebudayaan. Penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan kebudayaan juga dapat membantu peningkatan kesadaran dan pemahaman tersebut, namun masih diperlukan penyesuaian dengan konteks daerah dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik.
2.Nilai Pemanfaatan Ekonomi Cagar Budaya Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan kemungkinan merupakan salah satu penyebab rendahnya nilai pemanfaatan ekonomi dari berbagai cagar budaya serta fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang telah ada. Taman-taman budaya yang jdih.kemdikbud.go.id telah direvitalisasi dan dibangun masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan yang memajukan dan melestarikan budaya. Cagar-cagar budaya dapat pula memiliki nilai ekonomi, misalnya sebagai objek wisata, tanpa kehilangan fokusnya sebagai pelestari artefak-artefak kebudayaan. Nilai pemanfaatan ekonomi dari cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang rendah kontras dengan suburnya industri kreatif di Indonesia. Seyogyanya, industri kreatif dapat bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menggali pemanfaatan ekonomi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan agar dapat terus mendukung kemandirian dan keberlanjutannya sebagai sarana pelestari budaya nasional.
3.Bahasa dan Sastra Negara Indonesia memiliki 668 (enam ratus enam puluh delapan) bahasa daerah yang telah terpetakan, namun bahasa dan sastra daerah terus kehilangan penutur dan pembaca. Kemahiran membaca aksara daerah semakin turun. Beberapa bahasa daerah terancam punah karena penutur jati perlahan-lahan berhenti menggunakan bahasa tersebut. Hilangnya bahasa dan sastra daerah berarti hilangnya keragaman budaya bangsa. Diperlukan peningkatan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Muatan lokal berupa bahasa daerah di sekolah-sekolah masih perlu penguatan agar kemahiran membaca aksara daerah dan bertutur dalam bahasa daerah terjaga. Kebijakan Pemda dalam memajukan bahasa dan sastra daerah perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan Kemendikbud.
4.Sistem Perbukuan Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pemerintah perlu menyiapkan seluruh buku teks utama untuk mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengendalikan mutu buku-buku pendidikan lainnya, seperti buku teks pendamping, buku nonteks pelajaran, dan buku muatan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sampai tahun 2019 telah diproduksi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) judul buku teks untuk SD, SMP, dan SMA, 2.656 (dua ribu enam ratus lima puluh enam) judul buku nonteks pelajaran, 18 (delapan belas) judul buku elektronik interaktif, dan 5 (lima) judul buku audio. Akan tetapi, jumlah judul ini masih diyakini belum cukup untuk jdih.kemdikbud.go.id menumbuhkan minat baca dan memperkaya pengetahuan peserta didik. Lebih luas lagi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan tersebut mendorong tersedianya buku yang bermutu, murah, dan merata di seluruh tanah air. Oleh karenanya dibutuhkan ekosistem perbukuan yang sehat dan tertata agar semua pihak yang terlibat, mulai dari penulis, penerbit, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. 1.3 Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Berkaca dari permasalahan yang ada, Kemendikbud mengidentifikasi 9 (sembilan) tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program. Tabel 1.2 menunjukkan kesembilan tantangan tersebut. Tabel 1.2 Tantangan Pemajuan Pendidikan No. Tantangan
1.Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2.Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
3.Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran
4.Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai- nilai
5.Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata (one size fits all) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi
6.Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
7.Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8.Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
9.Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (agency) semua pemangku kepentingan jdih.kemdikbud.go.id Adapun tantangan dalam pemajuan bahasa dan kebudayaan terdapat dalam Tabel 1.3 di bawah. Tabel 1.3 Tantangan Pemajuan Kebudayaan No. Tantangan
1.Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik
2.Optimalisasi kegiatan ekstra-kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter
3.Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya
4.Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia
5.Pengawasan dan pembinaan pemangku kepentingan perbukuan, serta pemberian kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan demi terwujudnya sistem perbukuan nasional yang sehat
6.Diplomasi kebudayaan yang lebih holistik di luar negeri
7.Kemitraan dengan industri kreatif dan pemangku kepentingan kebudayaan lainnya untuk memajukan ekonomi berbasis kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut. Gambar 2.1 Profil Pelajar Pancasila jdih.kemdikbud.go.id Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1 di atas. Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

(1)Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.
(2)Berkebinekaan global Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.
(3)Bergotong royong Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. jdih.kemdikbud.go.id
(4)Mandiri Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.
(5)Bernalar kritis Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.
(6)Kreatif Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai- nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. Dalam kurun waktu 2020-2024, Kemendikbud sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam jdih.kemdikbud.go.id menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Kemendikbud juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai- nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi jdih.kemdikbud.go.id perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional. 2.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1.mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2.mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3.mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. 2.3 Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kemendikbud 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:
1.Integritas Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai jdih.kemdikbud.go.id Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

a.konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
b.jujur dalam segala tindakan;
c.menghindari benturan kepentingan;
d.berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
e.mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
g.tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
h.tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
i.tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.
1. 2.Kreatif dan Inovatif Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:
a.memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru:
b.selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan:
c.bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
d.berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
e.memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
f.tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
g.tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan
h.tidak monoton. jdih.kemdikbud.go.id
1. 3.Inisiatif Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:
a.responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
b.bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
c.memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
d.tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan; dan
e.tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.
1. 4.Pembelajar Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:
a.berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
b.mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
c.berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
d.memanfaatkan waktu dengan baik;
e.suka mempelajari hal yang baru; dan
f.rajin belajar/bertanya/berdiskusi.
1. 5.Menjunjung Meritokrasi jdih.kemdikbud.go.id Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:
a.berkompetisi secara profesional;
b.memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
c.memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
d.tidak sewenang-wenang;
e.tidak mementingkan diri sendiri;
f.menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
g.mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.
1. 6.Terlibat Aktif Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:
a.terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
b.memberikan dukungan kepada rekan kerja;
c.peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis); dan
d.tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.
1. 7.Tanpa Pamrih Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:
a.penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
b.rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya; jdih.kemdikbud.go.id
c.menunjukkan perilaku 4s (senyum, sapa, sopan, dan santun);
d.tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
e.tidak berburuk sangka kepada rekan kerja. Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Kemendikbud semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Kemendikbud yang prima. 2.4 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.1. Tabel 2.1 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 No. Tujuan
1. 1.Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. 2.Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. 3.Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. 4.Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5. 5.Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 2.5 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.
6. 1.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
7. 2.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada jdih.kemdikbud.go.id perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
8. 3.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
9. 4.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
10. 5.Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2 Sasaran Strategis Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 No. Sasaran Strategis Tujuan terkait
11. 1.Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang 1
12. 2.Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang 2
13. 3.Menguatnya karakter peserta didik 3
14. 4.Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan 4
15. 5.Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 5 jdih.kemdikbud.go.id “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong” Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:
16. 1.Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
17. 2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
18. 3.Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
19. 4.Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
20. 5.Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
21. 6.Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
22. 7.Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
23. 8.Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
24. 9.Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM: “Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.” Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id 3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam Tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 Peran Kemendikbud dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan No. Agenda Pembangunan Arahan Kebijakan Strategi
25. 1.Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing - Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
26. 1.peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
27. 2.peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
28. 3.peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
29. 4.penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah;
30. 5.peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan; - Meningkatkan produktivitas dan daya saing
31. 1.pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan
32. 2.penguatan pendidikan tinggi berkualitas. jdih.kemdikbud.go.id No. Agenda Pembangunan Arahan Kebijakan Strategi
33. 2.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan -Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
34. 1.revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
35. 2.revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
36. 3.pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. -Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
37. 1.revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong- royong, dan kerja sama antarwarga;
38. 2.pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
39. 3.pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
40. 4.pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
41. 5.pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id No. Agenda Pembangunan Arahan Kebijakan Strategi Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas
42. 1.peningkatan budaya literasi;
43. 2.pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan
44. 3.penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Kemendikbud yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara Kemendikbud dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif. Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020 Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

(1)peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
(2)peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
(3)perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
(4)penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:
(1)ekosistem pendidikan;
(2)guru;
(3)pedagogi;
(4)kurikulum; dan
(5)sistem penilaian. Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan jdih.kemdikbud.go.id aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru. Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pemelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pemelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pemelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (soft skills). Dengan menekankan sentralitas pemelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pemelajaran dan menggunakan portofolio. Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:
(1)pembukaan program studi baru;
(2)sistem akreditasi perguruan tinggi;
(3)perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
(4)hak belajar tiga semester di luar program studi. jdih.kemdikbud.go.id Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pemelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembanan kapasitas dirinya. Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1.Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah:

a.angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat;
b.Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat; dan
c.angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat. Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:
1. 1.meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita;
2. 2.membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD;
3. 3.menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD;
4. 4.mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD; jdih.kemdikbud.go.id
5. 5.menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (crowdfunding); dan
6. 6.menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah:
7. 1.memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
8. 2.mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
9. 3.membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; dan
10. 4.melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
a.melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah;
b.membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
c.menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama;
d.memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan jdih.kemdikbud.go.id dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum; dan
e.melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukenali anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah:
1. 1.meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi;
2. 2.meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagai platform pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh;
3. 3.meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi;
4. 4.menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui KIP Kuliah; dan
5. 5.mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi.
6. 2.Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:
a.kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (instructional leadership) menguat;
b.kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
c.percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;
d.mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat;
e.teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
f.penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
g.proses pemelajaran meningkat mutunya;
h.kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah meningkat; jdih.kemdikbud.go.id
i.jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah; dan
j.pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kepemimpinan instruksional (instructional leadership) di sekolah adalah:
1. 1.memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah; dan
2. 2.mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan adalah:
3. 1.mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak;
4. 2.mengembangkan Balai Guru Penggerak (Center of Excellence) di setiap provinsi untuk menciptakan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah;
5. 3.melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui seleksi masuk yang lebih baik, kurikulum yang berorientasi pada praktik dan penggunaan teknologi, pengajar yang menguasai praktik di sekolah, dan ujian kelulusan yang menekankan keterampilan mengajar dan kemampuan berefleksi;
6. 4.berkonsultasi dengan pemerintah daerah agar Guru Penggerak dapat diarahkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, seperti menjadi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan;
7. 5.bekerja sama secara erat dengan pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan; jdih.kemdikbud.go.id
8. 6.menerapkan berbagai inovasi termasuk multi-subject teaching untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan efektivitas; dan
9. 7.membuka akses satuan pendidikan dan guru terhadap pembiayaan di luar APBN seperti: pembiayaan oleh daerah, pihak ke-3 (contoh: Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS dan TPG untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:
10. 1.meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
11. 2.memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
12. 3.merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan;
13. 4.mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
14. 5.memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan; dan
15. 6.memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD adalah:
16. 1.menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
17. 2.memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendidikan bermutu satu tahun pra-SD;
18. 3.menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan PAUD; dan
19. 4.mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memiliki relevansi dan implementasi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan pemenuhan capaian SDG. jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran adalah:
20. 1.mengembangkan platform pembelanjaan barang dan jasa bagi sekolah, agar pembelanjaan lebih berkualitas serta mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru, dengan demikian kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian mereka pada kualitas pembelajaran siswa;
21. 2.mengembangkan platform identifikasi guru penggerak dari seluruh Indonesia secara massal untuk selanjutnya dimobilisasi menggerakkan guru-guru lain.
22. 3.mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar;
23. 4.menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (preloaded) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet;
24. 5.menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong peer-review praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru; dan
25. 6.meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:
26. 1.menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru;
27. 2.mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (school excellence) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (formative assessment), untuk mengidentifikasi langkah-langkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI; jdih.kemdikbud.go.id
28. 3.memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan;
29. 4.mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
30. 5.Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas serta memanfaatkan informasi diagnostik dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar guna meningkatkan proses pembelajaran;
31. 6.mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;
32. 7.menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat; dan
33. 8.mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan proses pemelajaran adalah:
34. 1.mendorong guru untuk mengubah strategi pemelajaran yang berlandaskan paradigma pengajaran (teaching) menjadi strategi pemelajaran kreatif berlandaskan paradigma pemelajaran (learning), berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi;
35. 2.memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pemelajaran di sekolah-sekolah lain; jdih.kemdikbud.go.id
36. 3.membina guru agar dapat menyiapkan rencana pemelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik (normal, remedial, dan pengayaan);
37. 4.mengembangkan kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan yang dapat didiversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang didasarkan atas kebutuhan, konteks dan karakteristik daerah;
38. 5.melakukan program-program khusus kepada siswa-siswa yang memiliki kompetensi kurang atau di bawah standar minimum;
39. 6.melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan;
40. 7.pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi, melalui experiential learning di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program pendidikan; dan
41. 8.pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah adalah:
42. 1.mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti AKM, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;
43. 2.meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi diagnostik untuk peningkatan pembelajaran dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM;
44. 3.mendorong penerapan penilaian portofolio yang relevan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa yang bersifat performatif, artistik, kreatif, dan inovatif; jdih.kemdikbud.go.id
45. 4.meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas guna meningkatkan proses pembelajaran; dan
46. 5.mengizinkan dan mendorong penggunaan portofolio dan asesmen yang lebih otentik untuk penilaian sumatif kelulusan jenjang sekolah. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah:
47. 1.mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research university, teaching university, atau vocational university;
48. 2.merasionalkan jumlah perguruan tinggi (right sizing) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta meningkatkan otonomi PTN dengan menjadi PTN BH;
49. 3.meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;
50. 4.menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai Centers of Excellence dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;
51. 5.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan knowledge/innovation-based economy yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;
52. 6.meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;
53. 7.meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top 100 QS/THES) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian; jdih.kemdikbud.go.id
54. 8.meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek;
55. 9.membangun Science Techno Park di 5 (lima) universitas: UGM, UI, ITB, IPB, dan ITS;
56. 10.melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam ‘pentahelix’ untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
57. 11.mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;
58. 12.meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional;
59. 13.mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;
60. 14.mengembangkan future skills platform bersama dengan masyarakat dan DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi;
61. 15.melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; dan
62. 16.memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:
63. 1.membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri; jdih.kemdikbud.go.id
64. 2.membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;
65. 3.mengembangkan beberapa SMK menjadi Centers of Excellence guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia;
66. 4.memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;
67. 5.meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode problem-based learning agar peserta didik dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar DU/DI;
68. 6.mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
69. 7.peningkatan kapasitas technical skills, soft skills, dan pedagogical skills sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;
70. 8.mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
71. 9.memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
72. 10.memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI;
73. 11.memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
74. 12.membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat; dan
75. 13.menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK. jdih.kemdikbud.go.id
76. 3.Peningkatan Relevansi Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:
a.kemampuan literasi dan numerasi meningkat;
b.perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana; dan
c.kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kemampuan literasi dan numerasi untuk mendorong relevansi pendidikan adalah:
1. 1.melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi;
2. 2.mengembangkan strategi penguatan pembelajaran numerasi secara menyeluruh (kelas 1-12);
3. 3.mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI);
4. 4.menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan; dan
5. 5.memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:
6. 1.memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik;
7. 2.memfasilitasi exchange of information dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh peserta didik; jdih.kemdikbud.go.id
8. 3.melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui tracer study;
9. 4.mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (demand driven); (2) Kebersambungan (link) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (match) antara pekerja dengan pemberi kerja;
10. 5.mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI;
11. 6.menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI;
12. 7.mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
13. 8.memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;
14. 9.meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
15. 10.mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema Multi Exit, Multi Entry System, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;
16. 11.memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang;
17. 12.mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;
18. 13.mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
19. 14.melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (joint research) dan/atau proyek (project work) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat. jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja adalah:
20. 1.memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;
21. 2.selain memastikan pengembangan technical skills, juga menitikberatkan pengembangan soft skills, penanaman values budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
22. 3.mendorong pembelajaran, project work, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI melalui pengembangan teaching factory dan teaching industry agar sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri;
23. 4.memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau project work peserta didik baik di SMK maupun pendidikan tinggi vokasi;
24. 5.menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
25. 6.memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, pendidikan tinggi vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka;
26. 7.memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama DU/DI dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;
27. 8.menggerakkan dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah;
28. 9.memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi; dan
29. 10.menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. jdih.kemdikbud.go.id
30. 4.Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah:
a.nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
b.peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
c.cagar budaya terkelola dengan baik;
d.kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan
e.sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:
1. 1.membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:
a.memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
b.menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;
c.mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
d.menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
e.menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan
f.menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
1. 2.memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah; dan
2. 3.mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (children wellbeing). jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan adalah:
3. 1.melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran seperti Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal;
4. 2.melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata pelajaran – terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing (Sains, Matematika dan Pendidikan Agama);
5. 3.melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten sejarah untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa Indonesia;
6. 4.mendorong kegiatan pertukaran antar pelaku budaya dari latar belakang yang berbeda untuk menyelenggarakan tata interaksi yang inklusif dalam ekosistem kebudayaan di Indonesia;
7. 5.memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya;
8. 6.melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai-nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern; dan
9. 7.membantu pengembangan muatan lokal - terutama bahasa daerah - dengan penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya daerah oleh masyarakat lokal. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pengelolaan cagar budaya adalah:
10. 1.memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik;
11. 2.menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi budaya UNESCO; dan
12. 3.memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya. jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kegiatan diplomasi budaya sebagai wadah untuk memperkenalkan bangsa Indonesia dalam kancah antar daerah, regional ataupun internasional, adalah:
13. 1.fokus pada nilai-nilai positif bangsa Indonesia untuk mendorong pemahaman akan identitas bangsa Indonesia;
14. 2.memperkenalkan budaya Indonesia sebagai kekayaan budaya regional (Asia Tenggara) dan juga dunia; dan
15. 3.menguatkan nilai ekonomi seni budaya dan wisata sebagai salah satu modal bangsa di luar sumber daya alam dan ekonomi. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi sistem perbukuan nasional adalah:
16. 1.mendorong ketersediaan bahan bacaan berkualitas melalui penguatan ekosistem perbukuan;
17. 2.melakukan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengan usia; dan
18. 3.mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari konten-konten bermutu rendah (berisi materi yang mendorong radikalisasi dan diskriminasi berdasarkan SARA, berisi materi yang tidak sejalan dengan integritas dan nilai bangsa Indonesia, atau bersifat plagiat).
19. 5.Penguatan Tata Kelola Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:
a.implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat;
b.efisiensi satuan pendidikan meningkat;
c.akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat; dan
d.perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah: jdih.kemdikbud.go.id
1. 1.melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolah;
2. 2.mengembangkan mekanisme dengan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk mengelola hal-hal yang berdampak pada anggaran pendidikan, antara lain:
a.formasi dan perekrutan guru berdasarkan kinerja akademis dan kualitas pribadi, serta pengelolaan sumber daya guru; dan
b.pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk BOS, BOS Afirmasi, TPG, DAK fisik, dan DAK non-fisik untuk pendidikan, termasuk penggunaan pembayaran non-tunai (cashless).
1. 3.mengundang partisipasi DU/DI dalam penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi, penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan efisiensi satuan pendidikan adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah adalah:
2. 1.melakukan pendekatan asimetris untuk memenuhi kebutuhan setiap pemerintah daerah, alih-alih pendekatan ‘one-size fits all’ di seluruh pemerintah daerah; dan
3. 2.pemerintah pusat sebagai penunjang, fasilitator, dan konsultan untuk pemerintah daerah; Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:
4. 1.membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan;
5. 2.memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan; dan
6. 3.membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran pendidikan kabupaten/kota. jdih.kemdikbud.go.id 3.3 Kerangka Regulasi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikbud pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut. jdih.kemdikbud.go.id Tabel 3.2 Kerangka Regulasi No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 1 Revisi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:
7. 1.Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
8. 2.Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.
9. 3.Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka);
10. 4.Standar pendidikan. • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
11. 5.Wajib Belajar 12 tahun.
12. 6.Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/online).
13. 7.Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.
14. 8.Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik). • Kementerian Dalam Negeri. • Kementerian Agama. • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2 Revisi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 3 Revisi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain:
15. 1.Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring.
16. 2.Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja , pembinaan, dan pelindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia.
17. 3.Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen. • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Kementerian Agama. • Kementerian Dalam Negeri. Tahun 2022 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
18. 4.Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen. 4 Revisi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) • Direktorat Jenderal Kebudayaan • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. • Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tahun 2020- 2025 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:
19. 1.Perizinan Perfilman.
20. 2.Tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan:

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

Pasal 65

(1)Lembaga sensor film dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor.
(3)Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
(4)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 65

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur tentang:

a.jenis dan tarif sensor film;
b.penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor; dan
c.pendanaan. - apakah bersumber APBN dan APBD; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan jdih.kemdikbud.go.id 3.4 Kerangka Kelembagaan Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikbud sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kemendikbud harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemendikbud secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kemendikbud Tahun 2020- 2024, ditetapkan 4 (empat) proses utama kementerian, yaitu (1) pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; (3) pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra; dan (4) pelestarian dan pemajuan kebudayaan seperti yang tergambar pada Gambar 3.2. Di dalam setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter bagi peserta didik. Gambar 3.2 Empat Proses Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id Sejalan dengan keempat proses utama kementerian tersebut di atas, Kemendikbud memiliki fungsi sebagai berikut.
a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
c.penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
d.pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
e.pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, serta pengelolaan kebudayaan;
f.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
g.pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
h.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
i.pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia;
j.pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
k.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah;
l.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
m.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
n.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; dan
o.pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian. jdih.kemdikbud.go.id 3.4.1 Struktur Organisasi Mengacu pada tugas dan fungsi Kemendikbud yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Kemendikbud adalah seperti yang tergambar pada Gambar 3.3 berikut ini: jdih.kemdikbud.go.id Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id Seperti yang terlihat pada Gambar 3.3 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan kebudayaan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, didukung oleh 9 (Sembilan) Unit Eselon I sebagai berikut:
1. 1.Sekretariat Jenderal;
2. 2.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. 3.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. 4.Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
5. 5.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. 6.Direktorat Jenderal Kebudayaan;
7. 7.Inspektorat Jenderal;
8. 8.Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan; dan
9. 9.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Setiap Unit Eselon I tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal, sebagai sekretaris pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Sementara itu, masing-masing direktorat jenderal dan badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis sesuai bidangnya masing-masing. Adapun Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Selain unit-unit Eselon I, Menteri Pendidikan dan kebudayaan juga didukung oleh Staf Ahli bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk memberikan telaahan dan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait regulasi bidang pendidikan dan kebudayaan. 3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbud. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kemendikbud diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia jdih.kemdikbud.go.id (SMART ASN) sesuai dengan Roadmap SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan talent terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.
a.Kondisi ASN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dengan bergabungnya kembali fungsi pendidikan tinggi di Kemendikbud, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3 maka jumlah SDM Kemendikbud saat ini adalah sebanyak 126.074 (seratus dua puluh enam ribu tujuh puluh empat) pegawai. Tabel 3.3 Jumlah ASN Kemendikbud Tahun 2020 No Unit Kerja Jumlah 1 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 739 2 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 1.325 3 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2.778 4 Direktorat Jenderal Kebudayaan 3.298 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 5.130 6 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 286 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 411 8 Inspektorat Jenderal 433 9 Sekretariat Jenderal 1.582 10 PTN 110.092 Total 126.074
b.Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2020-2024 Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analis beban kerja di masing-masing unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikbud. Disamping itu, jdih.kemdikbud.go.id proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja. Tabel 3.4 menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM Kemendikbud sampai Tahun 2024. Tabel 3.4 Proyeksi Kebutuhan SDM Kemendikbud Tahun 2020-2024 No Unit Kerja Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 40 38 43 35 44 2 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 33 35 26 24 24 3 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 160 164 150 168 170 4 Direktorat Jenderal Kebudayaan 150 152 187 162 177 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 188 193 197 204 227 6 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 41 30 37 30 30 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 22 10 28 19 24 8 Inspektorat Jenderal 30 21 25 31 27 9 Sekretariat Jenderal 87 71 100 86 78 10 Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 11.201 10.563 11.150 11.796 11.334 Total 11.952 11.277 11.943 12.555 12.135 3.4.3 Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya jdih.kemdikbud.go.id manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (mindset), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas. Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbud berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbud. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting. jdih.kemdikbud.go.id Selain itu, Kemendikbud juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:
1. 1.Manajemen Perubahan
2. 2.Penguatan Pengawasan
3. 3.Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. 4.Penguatan Kelembagaan
5. 5.Penguatan Tata Laksana
6. 6.Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. 7.Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. 8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
a.layanan peserta didik;
b.layanan satuan pendidikan;
c.layanan substansi pendidikan;
d.layanan guru dan tenaga kependidikan;
e.layanan kebudayaan;
f.layanan kebahasaan; dan
g.layanan PAUD dan pendidikan masyarakat. jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 2021 2022 2023 2024 SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun % 40,20 42,62 45,21 47,81 53,10 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat % 105,97 104,48 102,98 101,49 100,00 IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat % 92,46 94,34 96,23 98,11 100,00 IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 86,18 88,39 90,59 92,80 95,00 IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % 33,47 34,56 35,62 36,64 37,63 SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) Nilai 3 3,25 3,5 3,7 4 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 57,2 58,2 59,2 60,2 61,2 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,5 27,4 28,3 29,2 30,1 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca Nilai - 394 - - 396 IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika Nilai - 385 - - 388 jdih.kemdikbud.go.id Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 2021 2022 2023 2024 IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains Nilai - 399 - - 402 IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan % 47,10 48,30 49,70 51,10 52,60 IKSS 2.8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan % 64,77 65,25 65,72 66,20 66,70 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional % 47,43 48,33 49,22 50,11 51,00 IKSS 2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri % 12 18 23 31 40 IKSS 2.11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri % 69,0 71,8 74,6 77,4 80,0 SS 3 Menguatnya karakter peserta didik IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 35 40 45 50 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 10 15 22,5 31 40 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 10 15 22,5 31 40 SS 4 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 510 515 520 525 530 IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah orang 34.000 50.000 66.000 82.000 98.000 IKSS 4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 55,5 57,3 59,1 60,9 62,7 SS 5 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel IKSS 5.1 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP WTP WTP WTP WTP IKSS 5.2 Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,5 73 74,5 76 77,5 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud Indeks 81 82 82 83 84 jdih.kemdikbud.go.id Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 2021 2022 2023 2024 IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud Indeks 78 81 85 87 91 Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan: (1) 9 (sembilan) program di lingkungan Kemendikbud pada tahun 2020, dan (2) 6 (enam) program pada tahun 2021-2024. Perbedaan jumlah program tersebut berdasarkan restrukturisasi program yang dilakukan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga. Adapun 9 (sembilan) rincian program untuk tahun 2020 adalah sebagai terlihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut: Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas
a.Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud
b.Opini laporan keuangan Kemendikbud
c.Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud
d.Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN
e.Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement
f.Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen
g.Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu
h.Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan
i.Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah
j.Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
k.Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud
a.Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
b.Nilai PMPRB Kemendikbud Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional
a.Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)
b.Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
a.Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila
b.Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan
a.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya
b.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya
c.Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Meningkatnya kualitas film dan iklan film
a.Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional
a.Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri
1. 2.Program Guru dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah
a.Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional
a.Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)
b.Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
c.Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak
d.Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya
e.Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan Terwujudnya tata kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan minimal BB
b.Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM
1. 3.Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun
a.Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)
b.Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
c.Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimum 75 (kategori tinggi) Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)
b.Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan
b.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
c.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum Meningkatnya karakter peserta didik
a.Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
b.Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
b.Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai
c.Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan
d.Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan Terwujudnya tata kelola Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen minimal BB
b.Jumlah Satker di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
1. 4.Program Pendidikan Vokasi Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan
a.Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
b.Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR
c.Persentase Lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
d.Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
e.Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR
f.Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri
a.Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri
b.Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian
c.Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional
d.Persentase SMK yang memperoleh status BLUD
e.Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri
a.Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi
b.Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional
c.Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH
d.Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri
a.Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB
b.Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 5.Program Pendidikan Tinggi Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi
a.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University
b.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject
c.Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH
d.Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)
e.Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
f.Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR
g.Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus
h.Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
a.Persentase dosen yang bersertifikat
b.Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya
c.Persentase dosen berkualifikasi S3 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas
c.Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
1. 6.Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
a.Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
b.Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan
c.Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
a.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan
b.Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum
c.Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian
d.Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
a.Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
b.Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
c.Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan
d.Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
a.Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan
b.Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD
c.Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda
d.Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal BB
b.Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 7.Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud
a.Persentase Satker yang berintegritas
b.Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud
c.Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
d.Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud
e.Opini Laporan Keuangan Kemendikbud Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan
a.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi
b.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota Terwujudnya tata kelola Inspektorat Jenderal yang berkualitas
a.Nilai kinerja Inspektorat Jenderal
1. 8.Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia
a.Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji
b.Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik Meningkatnya budaya literasi
c.Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) Meningkatnya daya hidup bahasa daerah
a.Indeks daya hidup bahasa daerah Meningkatnya peran bahasa Indonesia kancah internasional
a.Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia
b.Jumlah pemelajar BIPA jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB
b.Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM
1. 9.Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum
a.Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional
a.Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas
b.Persentase pelaku perbukuan yang dibina Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
a.Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran
b.Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan
a.Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global
b.Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah
c.Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan
d.Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi
a.Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
b.Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP
c.Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar
a.Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar
b.Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui Asesmen Nasional Terstandar Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berkualitas
a.Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minimal BB
b.Jumlah Satker Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Selanjutnya, terdapat 6 (enam) program pada tahun 2021-2024, menyesuaikan restrukturisasi program kementerian/lembaga, sebagaimana tersaji Tabel 4.3 sebagai berikut: Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 1.Program Dukungan Manajemen Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas
a.Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud
b.Opini laporan keuangan Kemendikbud
c.Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud
d.Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN
e.Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement
f.Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen
g.Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu h.Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan
i.Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
j.Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK
k.Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & kebudayaan Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud
a.Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
b.Nilai PMPRB Kemendikbud Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional
a.Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)
b.Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
a.Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila
b.Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan
a.Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Meningkatnya kualitas film dan iklan film
a.Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional
a.Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud
a.Persentase Satker yang berintegritas
b.Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud
c.Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
d.Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud Meningkatnya Komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan
a.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi
b.Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota
1. 2.Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
a.Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional
a.Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)
b.Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
c.Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak
d.Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya
e.Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan
b.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
c.Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum
a.Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional
a.Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas
b.Persentase pelaku perbukuan yang dibina Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
a.Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran
b.Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan
a.Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global
b.Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah
c.Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan
d.Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi
a.Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai SNP
b.Persentase Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP
c.Jumlah Standar SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Meningkatnya partisipasi peserta asesmen nasional terstandar
a.Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui asesmen nasional terstandar jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 3.Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun
a.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya
b.Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)
c.Jumlah kab/Kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
d.Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard ) minimum 75 (kategori tinggi) Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)
b.Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak Meningkatnya karakter peserta didik
a.Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
b.Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah
a.Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
b.Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai
c.Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan
d.Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 4.Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan
a.Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
b.Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR
c.Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
d.Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR
e.Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR
f.Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri
a.Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri
b.Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian
c.Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional
d.Persentase SMK yang memperoleh status BLUD
e.Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri
a.Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi
b.Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama profesional
c.Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH
d.Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri
a.Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri
1. 5.Program Pendidikan Tinggi Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi
a.Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya
b.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University
c.Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject
d.Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH
e.Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)
f.Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
g.Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR h.Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus
i.Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
a.Persentase dosen yang bersertifikat
b.Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya
c.Persentase dosen berkualifikasi S3 jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. 6.Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
a.Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
b.Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan
c.Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
a.Persentase CB dan WBTB yang ditetapkan
b.Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum
c.Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian
d.Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
a.Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
b.Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
c.Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan
d.Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
a.Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan
b.Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD jdih.kemdikbud.go.id Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
c.Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda
d.Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia
a.Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji
b.Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik Meningkatnya budaya literasi
a.Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) Meningkatnya daya hidup bahasa daerah
a.Indeks daya hidup bahasa daerah Meningkatnya peran bahasa Indonesia kancah internasional
a.Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia
b.Jumlah pemelajar BIPA 4.2 Kerangka Pendanaan Upaya untuk mencapai tujuan Kemendikbud dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud dibagi ke dalam dua periode yakni:
a.periode tahun 2020; dan
b.periode tahun 2021-2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga. Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.4 sebagai berikut: jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kemendikbud 2020 No Program Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar) 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 22.788,64 2 Program Guru dan Tenaga Kependidikan 3.593,39 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6.050,60 4 Program Pendidikan Vokasi 7.790,28 5 Program Pendidikan Tinggi 32.002,16 6 Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya 1.804,61 7 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 221,82 8 Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 935,00 9 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 516,16 Jumlah 75.702,67 Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel 4.5 sebagai berikut: Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kemendikbud 2021-2024 No Program Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar) Jumlah 2021 2022 2023 2024 1 Program Dukungan Manajemen 3.219,29 3.315,87 3.415,94 3.517,81 13.468,91 2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4.664,24 4.804,17 4.948,30 5.096,74 19.513,45 3 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 23.265,62 23.963,59 24.682,49 25.422,97 97.334,67 jdih.kemdikbud.go.id No Program Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar) Jumlah 2021 2022 2023 2024 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 8.023,99 8.264,71 8.512,65 8.768,03 33.569,38 5 Program Pendidikan Tinggi 43.726,54 51.038,35 58.568,90 63.326,58 216.660,37 6 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 2.390,40 2.462,11 2.535,97 2.612,05 10.000,53 Jumlah 85.290,08 93.848,80 102.664,25 108.744,18 390.547,31 jdih.kemdikbud.go.id dan (5) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk penguatan peran Kemendikbud sebagai kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah. Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikbud beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Renstra Kemendikbud ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup Kemendikbud, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan. Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kemendikbud ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, jdih.kemdikbud.go.id dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22TAHUN 2O2O TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KtrMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2O2O-2O2+ A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program / Sasaran kegiatan / Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 SSi Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Aneka Partisioasi Kasar IAPKI Pendidikan Anak Usia Dini TPAUDI 3-6 tahun o/o 40.20 IKSS 1.2 Anska Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / SDLB / Sederaiat o/n 105,97 IKSS 1.3 Anska Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederaiat o/o 92.46 IKSS 1.4 Aneka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederaiat o/ 86,18 IKSS 1.5 Anska Partisipasi Kasar (APKI Persuruan Tinssi o/o 33,47 SS2 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembalgan anak (5-6 tahun) nilai 3 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 57,2 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 26,5 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca nilai IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika nilai IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains nilai IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalarn 1 tahun setelah kelulusan o/o 47,tO IKSS 2.8 Persentase luiusan PT yang langsung beker_;a dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan o 64,77 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional o/o 47,43 IKSS 2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi komnetensi vano diakui oleh indrrstri o/o t2 IKSS 2.i1 Persentase dosen yang memiliki pengalarnan bekerja atau tersertilikasi di industri o/o 69,0 SS3 Menguatnya karakter peserta didik IKSS 3.1 Persentase satua-n pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter o/o 30 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengarnalan nilai-nilai Pancasila Yo 10 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belalar o/o 10 2 Progra-rn/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 SS4 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 4.1 IKSS 4-2 IKSS 4.3 Rata rata skor kemaiiran berbahasa Indonesia Jumlah penutur muda bahasa daerah skor orzrng 510 34.000 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 55,5 SS5 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 1KSS 5.1 ODini laporan keuansaJr Kemendikbud oDrnr WTP IKSS 5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,5 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud indeks B1 IKSS 5.4 indeks 78 023.01.O 1 Proqram Dukungan Manaiemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud 22.744,64 Sekretariat Jenderal SP 1.1 Terwuiudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas IKP 1,1.I Predikat Atuntabilitas Kineria Kemendikbud predikat BB IKP 1.1.2 opini laporan keuanqan Kemendikbud oplnl WTP IKP 1.1.3 Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud katego sangat baik Persentase Satker yanq tertib pengelolaan BMN v. 80 IKP 1.1.5 Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement BO IKP 1.1,6 Persentase Satker yang n1engimplementasikan digitalisasi dokumen o/" 10 IKP 1-1.7 Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu indeks 84 IKP 1.1.8 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,5 IKP 1.1.9 Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikaa yang disalurkan langsung ke rekening sekolah 16 rKP 1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK o/o 2,79 IKP 1.1.11 Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan "/" 53,3 Meninskatnya pelal<sanaan reformasi birokrasi Kemendikbud IKP 1.2.1 Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM t0 rKP 1.2.2 Nilai PMPRB Kemendikbud nilai 87 SP 1.3 Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional IKP 1.3,1 Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnyal 76,47 IKP 1.3.2 Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional SP I.4 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter IKP 1.4.1 Pcrsentase tinqkat peDeamalan nilai-nilai Pancasila oh 10 tKP 1.4.2 Persentase tingkat Demahaman konsep Merdeka Belaiar t0 SP 1.5 Meningkatnya efektivitas layarran pembiayaan pendidikan rKP 1.5.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat 207o termiskin dan 207o terkaya 0,69 IKP 1.5.2 Rasio Anqka Partisipasi Kasar IAPKI ieniang pendidikan tinggi 2oolo termiskin dan 209o terkaya ras10 0, 18 Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaian 95,00 SP I.6 Meninskatnva kualitas film dan iklan film tKP 1.6.1 Persentase film dan iklan film yanq lulus sensor talpa revisi o/o 83 SP 1,7 Terwuiudnya budava sensor mandiri sebaqai gerakan nasional Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud tKP 1.1.4 SP 1.2 rasio tKP i.5.3 J Program/ Kegiatan Sasalan Program/Sasarar kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKP 1.7.1 Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri o/" 67 1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja 113,25 Biro Perencanaan SK Meningkatnya kualitas perencanaan di lingkungan Kemendikbud IKK Persentase kesesuaian dokumen kebijal<an tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud 100 IKK Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikal acuan datam penSrusunan kebija-kan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran oh 92.25 IKK Rata-rata nilai evaluasi kineaa anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik kategoi Baik Meningkatnya efektifitas pengelolaan angqaran transfer daerah bidanq pendidikan darl kebudayaan IKK Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikal yang disalurkan Iangsung ke rekening sekolah item 1 IKK Persentase usulan anggaran DAK bidalg pendidikan dan kebudayaan yarrg sesuai dengal kebutuhan o/" 70 IKK Persentase pemanfaatan anggaian DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output 72 IKK Persentase laporan pelal<sanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu 7l SK Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud IKK Jumlah laporan kineia yanq disamparkan tepat waktu laporan 3 IKK Persentase Satker yans predikat SAKIP-nya minimal A 45 SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan IKK Predikat SAKIP Biro Perencaraan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinelia Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L Biro Perencanaan minimal 80 nilai 80 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negaia 198,33 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaalr dan pelaksanaan anggaran IKK Jumlai SDM perbendaharaan yane ditinekatkan kompetensinya orang 509 Persentase penvelesaian tindal<Ianiut hasil Demeriksaan di linskunsan Sekretariat Jenderal 70 IKK Persentase penyelesaian keruEian negara 20 IKK Persentase Satker vane memiliki nilai kineia pelaksanaan anqsaran minima-l91 85 IKK Persentase Satker yang capaian tarset PNBP nva > 1009'0 85 iKK Persentase Satker yang mengaiukan usulan penetapan PK-BLU 100 IKK Persentase Satker BLU yang memiliki kineria layanan dengan kategori minimal A "/" 70 IKK Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah lembaga 5.000 SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud IKK Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu vo 100 IKK Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntarlsi Pemerintai (SAP) laporan 13 IKK Persentase Satker tertib penatausaiaan BMN yaig memiliki kinerja BMN denga! kategori minimal A o/o 80 IKK Jumlah laporan BMN yanq disusurr laDoran 9 IKK Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN ok 81 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minima-l A predikat IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RXA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91 nilai 91 l9a2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara 66,00 Biro Sumber Daya Manusia IKK 4 Prografi / Kegiata-rl Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelal<sana 2020 2020 SK Meningkatnya profesiona.litas pegawai Kemendikbud IKK Persentase peqawai vals memenuhi Dersvaratan komDetensi iabatan 60 IKK Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai denszrn oersvaratan iabatan vans diampu ok 75 IKK Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal 80 85 IKI( Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi ok Meningkatnya indeks penerapan sistem meit ASN Kemendikbud IKK Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organlsasr o/o 80 IKK Persentase kesesuaian Densembanean komoetensi densan hasil asesmen o/o 59 IKK Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peninqkatan kineria individu IKK Persentase pegawai yang menja-lani mutasi jabatan dan/atau mutasi wilayah keaa sesuai kompetensi dan kineria vo IKK Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas meniadi pejabat fungsional o/o 45 IKK Persentase kesesuaian Sasaran Keria Pegawai (SKP) dengan target kinerja organisasi 70 IKK Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan pelindungal dal pelayanan sesuai kebutuhan pegawai ok 79 IKK Persentase pegawai yang meneima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian kerja dan kineia 55 IKK Persentase layanan kepeqawaian berbasis TIK "/" 76 SK Meningkatnya tata kelola Biro SDM IKK Predikat SAKIP Biro SDM minirnal BB predikat IJII IKK Nilai Kinerla Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L Biro SDM minimal 90 nilai 90 4265 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana 27 ,47 Biro Organisasi dan Tata Laksana SK Terwujudnya indeks capaian reformasi birokrasi yang optimal IKK Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 (WBK) dan 85 (WBBM) satker IKK JumIaI unit cselon I yang dibina dalarn pengimplementasian reformasi birokrasi unit utama 9 IKK Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pcngimplementasian reformasi birokrasi un( utama 9 sl( Meningkatnya indeks efektilitas organisasi di lingkungan Kemendikbud IKK Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif 60 IKK Persentase unit kerja yang menerapkan prosedur operasional standar {POS) di Iingkungan Kemendikbud 50 IKK Perscntase Satker yarlg menerapkan analisis iabatan dilingkungan Kemendikbud 50 SK Meningkatnya tata kelola Biro Ortala IKX Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pela.ksanaan RKA K/L Biro Ortala minimal 91 nilai 9t r981 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum 60,23 Riro Hrrkrrn SK Terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang undangan bidang pendidikan dan kebudavaan IKK Persentase peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diharmonisasi o/o r00 84 SK 60 83 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran keglatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelatsana 2020 2020 IKK Persentase masalah hukum, kasus, darr perkaia yang ditaneani di lingkungai Kemendikbud "/" 100 IKK Persentase nota kesepaharnan bidang pendidikan dan kebudayaan yarlg disusun 100 SK Meningkatnya tata kelola Biro Hukum IKK Predikat SAKIP Biro Hukum minimal BB predikat IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaarl RKA-K/L Biro Hukum minimal 91 nilai 91 t 9a7 , 4079 Peningkatan l,ayanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sairs, Budaya dan keria sama di kawasan Asia Tenglqara 502,73 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sarna IKK Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regiona.l dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan 70 IKK Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan orang 650 IKK Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudavaan Dada Perwakilan RI di luar neseri ok 70 SK Meningkatnya layanan informasi, pubtikasi, media, dan hubungan antarlembaga IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi darl publikasi program/kebijakan p oritas bidang pq4didikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media 80 IKK Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud koleksi 750 IKK Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama mela.lui lembaga negara dan lembaga masyarakat laporan 179 SK Meningkatnya kepuasan Iayanan masyarakat IKK Persentase terpenuhinya indikator penilaian kineia unit pelayanan pubtik a2 SK TerselenggaJanya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan keria sama yang berkualitas di kawasan Asia Tenggara IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan modet da.lam pengembangan pendidikan terbuka dan j arak jauh (PrJJ) di Asia Tenssara satuai pendidikan 30 IKK Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia TenR<ara penelitian 20 IKK Jumlai penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi bidang Biologi Tropika khususnya konservasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersarna satuan Dendidikan di kawasan Asia Teneeara satuzrn pendidikal IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembargan bidang gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 200 IKK Jumlai instruktur/fasilitator yang dtadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidans Matematika di kawasan Asia Tenesara 472 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidang IPA di kawasan Asia Tenqgara orang 1.200 IKK Jumlai instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/pengembangan pendidikan bidans Bahasa di kawasan Asia Teneeara oraiS 300 IKK Jumlalr penerima manfaat, praktik, dan layanan dalan inovasi program PAUD dar:r pdrenting yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sanna, scrta penyebaran informasi di kawasan Asia Tenqsara lembaga l5 SK Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksaiaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyaral<at minimal 86 nilai 86 BB 20 Orang 6 Prograrn/ Kegiatan Sasaran Program/Sasa-ran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana 2020 2020 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Eqrqq{ dan Jasa. 429,7 L Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan dan tebudayaan IKK Jumlah Satkqr yang melaksanakan PBJ melalui e procurement satker t67 IKK Persentase jumlah Satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik 10 SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB predikat BB IKK Nilai Kineia Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal91 nilai 91 1991 Penyediaan Data darl Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan 394,93 Pusat Data dan Teknologi lnformasi Meningk4tnya pemanlaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan IKK Persentase belanja sekolah melalui online mdrketplace kecua.li 3T 20 IKK Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelaiararr digital orang 28.000 IKK Julnlall L:umulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan platfonn tootkit pembelajaran oraig 300.237 IKK Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang ke{a (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui platform pencarian keria online orang 100.000 IKK Persentase lembaga yang mendapatkan layanan pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran ok 60 SK Meningkatnya kualitas pen5rusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran IKK Persentase integ tas data prio tas (standar, metadata, referensi) 40,33 IKK Persentase ketersediaai data p oritas yang telah memenuhi integritas pada portal data 66,33 SK Meningkatnya dukungan pemarfaatan TIK IKK Persentase pemenuhal SLA dari layanan dukungan TIK vo 20,00 IKK Persentase dountime tidak terjadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud "/o 2,OO IKK Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkunean Kemendikbud 20,00 SK Mcningkatnya tata kelola Pusdatin IKK Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelal<sanaan RKA K/L Pusdatin minimal 95 95 s624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 17 3,45 Pusat Pendidikan dan Petatihan Pegawai SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, fungsional, dan sosial-kultural ASN Kemendikbud IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25 nilai 87 ,25 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 86,25 nilai 86,25 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75 nilai 86,75 1KK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsiona.I minima.l 87,60 nilai 87,60 1KK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultura.l minimal 78,50 nilai 78,50 SK Tersediarlya layanan pelatihan ASN yang berkualiras IKK Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35 87,35 Alokasi (Rp Miliar) SK nilai 7 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasa,ran kegiatai/lndikator {IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Akreditasi kmbaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A predikat IKK Akreditasi I-embaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A predikat IKK Akreditasi tembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis dan Fungsiona.l minima.l A predikat SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai IKK Prcdikat SAKIP I-\sat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minima-l 87.21 nilai a7 ,2). 4267 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan da, Peserta Didik 396,10 Pusat Prestasi Nasional SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikar IKK Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan la.innya) medali 221 IKK Jumlah peserta didik y:rng mengikuti kompetisi internasional orang 249 IKK Jumlah kompetisi peserta didik yang dilal<sal1al<an tingkat nasional kompetisi t76 IKK Jumlah satuarl pendidikan berprestasi di semua jenjang satuan IKK Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta orang 50 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK Predikat SAKIP hrsat Prestasi Nasional minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86 nilai 86 4268 Kebijakan Penguatan Karakter 159,79 R-rsat Penguatan Karakter SK Terlaksananya penguatan karal<ter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan diseba.luaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan kaiakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 IKK Jumlah konten penguatan karal<ter masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 SK Meningkatnya tata kelola hrsat Penguatan Karalder IKK Predikat SAKIP Pusat Penguatan Karakter minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelal<sanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter minirnal 85 nilai 85 4269 Layalal Pembiayaan Pendidikal 19.925,01 Pusat Layanan Pembiayaan Pendirlikan SK Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan IKK Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen orang l7 .927 .992 IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah orang 77 3.064 IKK Jumla,h guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif orang 311.577 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK Predikat SAKIP Pusat Layarlarl Pembiayaan Pendidikan minimal BB predikat AB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layallan Pembiayaan Pendidikan minimal 85 nilar 85 5173 Peningkatan Sensor l'ilm 41,25 l,embaga Sensor Film SK Meningkatnya jumlah film yang disensor IKK Jumlah film dan iklan film yang disensor film 38.500 SK Meningkatnya pema}Iarnan masyarakat terkait budaya sensor maJrdiri Alokasi (Rp Miliar) I I I I I T I I Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Ta!get Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Jumlah masyarakat yang melaksanal<an budaya sensor mandiri orang 1.250 SK Meningkatnya tata kelola l-embaga Sensor Film IKK Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minima.l BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90 nilai 90 o23.16.13 Prograrn Guru dan Tenaga Kependidikal 3.593,39 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaea Keoendidikan SP 2.1 Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standarjumlal dan kualitas pendidik dan tenaga !9pq4di{ikan IKP 2.1.1 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standarjumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan "/" 8,6r SP 2.3 MeningkaJnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional rKP 2.3.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru) 90,73 tKP 2.3.2 Persentase guru dan tenaga kependidikan berkuatifikasi minimal S1 89,19 tKP 2.3.3 Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penglqerak 10,00 tKP 2.3.4 Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan karirnya 14,20 IKP 2.3.5 Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan pelindungan 20,00 SP 2.4 Terwujudnya tata ketola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas rKP 2.4.1 Predikat SAKIP Ditjen GTK minimal BB predikat lJIJ rKP 2.1.2 Jumlai Satker di Ditjen GTK mendapatkan predikat ZI-WBKIWBBM satker 1 5636; 56371. 5638 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus 77 3,55 Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Arlak Usia Dini: Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikar Pendidikan Menengai dan Pendidikan Khusus Meningkatnya satuan pendidikan yarg memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan IKK Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki guru dan tenaga keDendidikan pensserak satuan pendidikan 2.266 IKK Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki suru dan tenaea keDendidikan oeneserak satuan pendidikan 6.797 IKK Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependitlikan serta memiliki zuru dan tenaga kependidikan Denggeral< satuan pendidikan 6.1t7 SK Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kineia dan ka-rirnya orang 37.469 IKK Junlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kinerja dan karirnya orang 90.894 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karirnya 7 | .637oraJrg SK 9 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Ta,rget Alokasi (Rp Miliar) Unit PelaI<sana 2020 2020 IKK Jumlah guru darl tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan pelindunga-n orang 674 IKK Jumlah guru dal tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghatgaan dan pelindungan ora_ng 941 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 881 5634: 4271 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikal Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 1.093,36 Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak oraJrg 10.000 1271 Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 1.166,36 Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi zuru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru, kepala sekolai dall pengawas sekolai bersertifikat orang IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 OIAJ'Ig 5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 560,13 Sekretariat Direktorat Jenderal curu dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatlya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen curu dan Tenaga Kependidikal IKK Rata-rata predikat Sakip Satker minimal BB predikat IKK Jumlah Satker yarg dibina menuju WBK satker 1 IXK Rata-rata nilai Kinerja Anggaian atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 nilai 93,00 023.03.06 Program Pendidikan Anal< Usia Dini, Pendidikar Dasar, darr Pendidikan Menengai 6.050,60 Direktorat Jenderal Pendidikan Anat Usia Dini, Pendidikan Dasar, dal Pendidikan Menengah SP 3.1 Meningkatnya perluasan akses alirmasi jenj ang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasai dan menengah serta percepatan waiib Belaiar l2 Tahun tKP 3. 1.1 Persentase anak kelas I SD/MI /SDLB yajlg pernah mengikuti TK/RA/BA (5 6 tahun) o/o 66,49 rKP 3.1.2 Jurlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorec@rd.l minimum 75 (kategori tinegi) kab/kota 6 IKP 3.1.3 Jumlah provinsi dengan nilai kineia sekolah (sco/ecard) minimum 75 (kategori tinggi) provlnst 6 SP 3.2 Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasa, dan menengah IKP 3,2.1 Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecdrd minimum 75 {kateqori tinggi) "/" tKP 3.2.2 Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak satuan nPn rl i.l i ka n Meningkatnya kualitas pembelajaran padajenjang pendidikan anal* usia dini, pendidikan dasar dan menensah IKP 3.3.1 Persentase tingkat pencapaian perkembangan anal< usia 5 6 tahun berkembang sesuai harapan vo 58,7 IKP 3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensl (Literasi) memenuhi kompetensi minirnum 57 ,2 IKP 3.3.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kom petensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum 26,5 20.000 400 BB SP 3.3 - 10, Prograllt / Kegiatan Sasaran Prograrn/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,lKP,lKK) Satuan Target Ilnit Pelaksana 2020 2020 SP 3.4 Meningkatnya karakter peserta didik IKP 3.4.1 Persgntase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter 30 tKP 3.4.2 Persentaqe siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum 57 ,2 SP 3.5 Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan al(untabel padajenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah IKP 3.5.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu 50 Persentase satuan melakukan e BOS Non Tun.ri 1,8 rKP 3.5.3 Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar Denqambilan keputusai o/o 55 IKP 3.5.4 Persentase data OK PAUD Dikdas, dar Dikmen an al rat terbarukan dan berkelan tan 95 SP 3.6 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anat Usia Dini, pendidikan Dasar daJt Menengah yang berkualitas IKP 3.6.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Arlak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah minimal BB predikat BB IKP 3.6,2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anal< Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1l 4272 Penyediaan Layanan PAUD 358,60 Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini SK Tersedianya layar:Ian PAUD yaig merata dall berkualitas II(K Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOp PAUD juta orang 7,5 IKK Jumlah kab/kota dengar persentase siswa kelas I yang melalui TK/RA/BA di atas 5O7o kab/kota 103 IKK Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10yo kab/kota 115 IKK Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah penggeral< satuaIr pendidikan IKK Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3,00 Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kinerja sekotah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) IKK Persentase satuan PAUD y menerapkar evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan 20 IKK Persentase satuan PAUD yang menJrelenggarakan layanan Holistik Integratif "/" 25 IKK Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan o^ 80,00 2003 Pembinaan Sekolah Dasar t.122,7 5 Direktorat Sekolah Dasar SK Tersedianya layarlan pendidikan SD yang merata dall berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDl-B sekurang kurangnya 1Ooyo kab/kota 391 IKK Jumla} SD yarg menjadi Sekolah Penggerak IKK Persentase SD yang memiliki nilai kine!a sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi) IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompctensi minimum o/o 53 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 26,50 IKK Persentase SD yang menggunakan peralalan TIK (komputer) dalan proses pembelajaran 62,50 IKK Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter vo 30 IKK Persentase data pokok pendidikan SD yang akurat, terbarukan dan berkelarjutan ok 95,10 Alokasi (Rp Mitiar) rKP 3.5.2 sekolah 11 Progtafi/ Kegiatan Sasaran Prograrn/Sasaran kegiatan/Indikator 0KSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 2000 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 944,48 Direktorat Sekola}I Menengah PertaIna SK Tersediarya layarla-rl pendidikan SMP yang merata dan berkualitas IKK Jumlai kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang kurangnya 1009/0 kab/kota IKK Jumlah SMP yarlg menjadi Sekolah Penggeral< sekolah IKK Persentase SMP yaig memiliki nilai kineia sekolah (scorecard) minimal 75 (kategoi Sangat Tinggi) IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum 53,0 IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum 26,50 IKK Persentase SMP yang menggunakar peralatarl TIK {komputer) dalam proses pembelajaran 62,50 IKK Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter "/" 30 IKK Persentase data pokok pendidikan SMP yang akurat, terbarukan dan berkelaniutan o/o 95,20 5627 5L4,67 Dtektorat Sekolah Menengah Atas SK Tersediarya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas IKK Jumlai kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang,kurangnya 957o kab/kota 219 IKK Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak sekolall IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerta sekolah (scorecard) minimal 75 (katego Sangat Tingei) "/. Persentase siswa SMA dengar nilai Asesmen Kom petensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum o/. 53,0 IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 26,5 IKK Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran o/. 73,84 IKK Persentase SMA yang memiliki Iingkungar kondusif dalam pembangunan karakter IKK Persentase data pokgk pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan "/" 95,10 5626 Pembinaan Pendidikan Masyaralat dal Pendidikan Khusus 698,16 Direktorat Pendidikan Masyarakat da! Pendidikan Khusus SK Tersedianya 1 an Pendidikar masyarakat dan Pendidikan Khusus yang merata dan berkualitas TXK Jumlah SLBlSKB yang menjadi Sekolal Penggerak sekolah 1KK Persentase SLB yan€ memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategod Sangat Tinggi) IKK Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran ok 9,65 IKK Pe.sentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karalter 30 IKK Jumlah pemedntai daerah yang melaksanalan pembinaan pendidikan kesetaraan pemda 514 IKK Jumlah orang dewasa yang mendapat layanan pendidikan keaksaiaan orang 94.500 IKK Persentase data po\ok pendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 98,93 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anat Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 350,26 Sekretaiat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar. dan Pendidikan Menensah SK Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalia-n mala.jemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari totat satuan pendidikan yang bersedia/tidak menolak BOS 99 Pembinaan Sekolah Menengah Atas IKK 30 2005 Prografi / Kegiatan Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar pengambilan keputusan penqangqaran prov/kab /kota 300 IKK Rata rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 69 IKK Rata-rata nilai Kineia Anggaran atas Pelaksalaai RKA KL masing masing Satker minimal 80 nilni 81 Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang a.kurat, terbarukan dan berkelanjutan o/o 95,20 4273 Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengenda.lian Mutu PAUD 490,O7 Balai Pengembangar Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetal<an mutu pendidikannya 35 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telai disupervisi mutu pendidikannya 35 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telai difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP 35 IKK Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan aflal< usia dini akurat, terbarukan dan berkelanjutan o/o BO 5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjarninan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan 1.571,6r Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan SK Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidika, IKK Persentase satuan pendidikan Uenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yarlg memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 26,5 IKK Persentase kesenjangan hasil AKM da, Survei Ka-rakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk vo IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasai dan menengah akurat, terbarukan dan berkelaniutan 95 023.18.15 Program Pendidikan Vokasi 7 .790,28 Direktorat Jenderal Pendidikan SP4.] Meningkatnya jumlah tulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwlausaha dalam satu tahun setelah kelulusan IKP 4-1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha o^ 45,00 IKP 4.1.2 Persentase pekeda lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar lx UMR 65,42 IKP 4.1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yarlg dalam satu tahun memperoleh pekeiaan di industri atau berwirausaha 17 ,aO IKP 4.1.4 Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaii minimurn sebesar 1.2x UMR 53,98 IKP 4. r.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR o/" 52,20 IKP 4.1.6 Persentase lulusan kursus dai pelatihan dalam satu tahun yaig memperoleh pekerjaan atau berwirausaha 55,10 SP 4.2 Meningkatnya pendidikan SMK yang berstanda-r industi tK? 4.2.t Jumlah guru darl kepala sekolah SMK yang memperoleh prograln sertifikasi kompetensi dari industri oratrg 2.600 tKP 4.2.2 Persentase SMK yang dikembangkan meniadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian 2,OO IKP 4.2.3 Persentase SMK yang sumber daya (resources)r,ya dimanfaatkan oleh stakehold.ers dalam konteks keriasaIna Drofesional olo 10,00 Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) IKK IKK IKK 13 Ptograrn f Kegiatan Sasara, Prograrn/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelatsana 2020 2020 rKP 4.2.4 Persentase SMK yang memperoleh status BLUD "/o 1,00 tKP 4.2.5 Persentase SMK yang menyelenggarakan Tedchinq Factoru 5,00 SP 4.3 Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstanda.r industd rKP 4.3.1 Jumtah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi oraJ'Ig 300 rKP 4.3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama profesional ok 20 rKP 4.3.3 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PIN-BH lembaga 1 IKP 4.3.4 Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudai menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Iembaga 3 SP 4.4 Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengar kebutuhan dan standar industri IKP 4.4.1 Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yarlg sudah dilatih oleh industri orang 300 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas IKP 4.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB pledikat BB IKP 6.5.2 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-wBK/WBBM satker I 4262,4264 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraar dan Penyelarasan Dunia Usala dan Dunia Industri Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meningkatnya Jumlah SMK yang berkualitas dan berstandar industri 2.808,30 IKK Jumlah guru kejuruan ya]1g mengikuti pelatihan upskilling dan resktlling berstandar industri orang 2.t60 IKK Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri orang 440 IKK Jumlai SMK yarrg melibatkan prattisi profesional industri dalam proses pembelajaran sekolah 264 Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembanga, sarana prasarana sekolah 268 Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah 65 Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenpqaral<an Teachinq F@ctory sekolah Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) sekolah 101 4263,4264 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaia dan Dunia Industri Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usalla dan Dunia lndustri SK Meningkatnya jumlah pendidikaa tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri 4.246,63 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yarg mengikuti sertifikasi kompetensi oraig 3.3 18 IKK Jumlai instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi orang 50 IKK Jumtah pimpinan pendidika! tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri orang 50 IKK Jumlah insitusi pendidikar tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalarn proses Dembelaiaran dan Derkuliahan lembaga 15 IKK Jumlah institusi pendidikan ttrggi vokasi yarg memiliki dosen berNlDK dari praktisi plofesional lembaga 20 IKK Jumlai pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program studi Link and Match dengan industri prodi 46 IKK Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL sertifikat 100 Alokasi (Rp Miliar) SP 4.5 IKK IKK IKK IKK A Prograrn/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasar:an kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana 2020 2020 IKK JumlaI Institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PIN-BH Iembaga 1 Jumlai institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU lembaga 3 1278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan 440,50 Direktorat Kursus dan Pelatihan SK Meningkatnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yallg berstandar industri IKK Jumlah instruktur lembaga krrsus dan petatihan yang dilatih industri orang 100 IKK Jumlai pengelola Iembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orarlg 200 Jumlah lembaga kursus dql pelatihar1 yang memperoleh fasilitas berstandar industri lembaga 100 426t Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi 294,45 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi SK Meningkatnya tata kelola satuan ke{a di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IXK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 9 Rata-rata nilai Kine{a Anggara, atas Pelaksanaan RI(A-K/L Satker minimat 93 nilai 93,00 o23.17.14 Program Pendidikan Tinggi 32.O02,16 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SP 5.] Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi IKP 5.1.1 Jumlai perguruan tinggi yang masuk dalan Top 500 World Cldss tJniuersitu lembaga 3 IKP 5.1.2 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalarn Top 5O0 World Class UniDersitA bA Subject lembaga I IKP 5.1.3 Jumlah perguruaJl tinggi meniadi PfN-BH lembaga 14 IKP 5.1.4 Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasiona_l (PIN) "/" 10 IKP 5,1.5 Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekeria dalarn iangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 64,77 IKP 5,1.6 Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaii minimum sebesar 1.5x UMR "/" 30 IKP 5.1.7 Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya I (satu) semester di luar kampus 30 IKP 5.1.8 Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PfN) v" 5 SP 5.2 Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan IKP 5.2.1 Persentase dosen yang berscrtifikat 45,1 rKP 5.2.2 Persentase dose! yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya ok 69,0 IKP 5.2.3 Persentase dosen berkualifikasi 33 t7 ,3 SP 5.3 Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas lKP 5.3.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinegi minimal BB predikat BB IKP 5,3.2 Jumlah Satker di Ditjqn Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker I 4258,4259 Peningkatan Kualitas Pembelajaian dan Kemahasiswaan serta Pengembangan Kelembagaan 3.334,72 Direktorat Pembelajararr dan Kemaiasiswaan; Direktorat Kelembasaan SK Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas ]KK Jumlah prograrn studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka) prodi 850 Alokasi (Rp Miliar) IKK IKK IKK IKK - 15, Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,tKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 IKK Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional prodi 20 lKK Jumlah plogram studi yarg melakukarr keaasama kuril'-ulum dengan dunia industd/dunia usaha/PI QS Rank 10O prodi 600 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University lembaga IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi lembaga 40 Jurrrla}r perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri lembaga 1.000 SK Tcrsedlanya pembelajaran yang relevan dan berkualitas IKK Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 talun orang 200.000 IKK Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidatnya 1 (satu) semester di luar kampus oranS 625 IKK Jumtqh mahasiswa yang menjalankan wirausaha orang 3.O00 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belaiar) orang 5t 500 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti prograrn Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) oraig 7.500 IKK Jumlah publikasi (artikel) internasional artikel 17 .916 IKK Jumlah sitasi di jurnal internasional 12.821 IKK JumlaIl prototipe dari perguruan tinggi prototipe 136 IKK Jumlai Kekayaan lntelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi KI 972 IKK Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat paten 4260 Peningkatan Kualitas Sumber Daya 2.4 | I,72 Direktorat Sumber Dava SK Tersedianya dosen da-rl tenaga kependidikan yang berkualitas IKK Jumlah dosen dan tenaga kepgndidikar yarlg meningkat kuatifikasi akademiknya orzrng 6.O34 IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihar1/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam indlrstri orang 1.515 IKK Jumlah dosen yang mengikuti sertilkasi dosen orang 10.000 IKK Jumlal dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya orarrg 3.O70 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yarlg mengikuti Program World Class Prokssor orang 60 Meningkatnya jumlal perguruan tinggi yang menjadi Center of Excelleice IKK Jumlah perguruar tinggi yang difasilitasi sarana prasarananya lembaga 13 IKK Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pe ngelolaan sarana dar prasarananya lembaga IKK Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secaia penuh berbasis perguruan tinggi lembaga 4 4257 Dukungan Manajemen darr Pelaksaraan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi 26.25s,72 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinssi SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditien Pendidikan Tingei IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jxmlah Satker yang dibina menuju WBK satker 5 IKK Rata rata nilai Kinerja Anggaran atqs Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 nilar BO Prograrn Pelestarian dan Pemajuan Budaya 1.804,61 Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020 t3 sitasi 7 SK 13 o23.15.t2 PrograJn/ Kegiatarl Satuan Ta-rget Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelal<sana 2020 2020 SP 6.1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat IKP 6.1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni o/" 0,31 Jumlah festival skala internasional (Mega Euents) dengan pengunjung minimal 50.000 orallg da-n l57o di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan festival 9 IKP 6.1.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara largsung pertunjukan kesenian 34,22 SP 6.2 Ter-wujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional rKP 6.2.1 Persentase Cagar Budaya dan Wal.isan Budaya Takbenda yang ditetapkan 30,o0 rKP 6.2.2 Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang diketota secara profesional lewat mekanisme Badan l,ayalan Umum CB IKP 6.2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian ah 30,00 tKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 1O tahun ke atas yang menzuniungi peninggalan sejarah ah 10.78 SP 6.3 Telwujqqnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif rKP 6.3.1 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni 1,94 tKP 6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggaral<an upacara adat 22,O9 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengal standa-r yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan 20,00 IKP 6.3.4 Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaar perempuai terhadap laki laki ok 55,00 SP 6.4 Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan IKP 6.4,I Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dirnanfaatkan o/" 40,00 IKP 6,1.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan pen],usunan RKPD dan RPJMD 35,O0 IKP 6.4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim AhIi Cagar Budaya dar Tirn Ahli Warisan Budaya Takbenda "/" 20,o0 tKP 6.4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemedntah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya 30,00 SP 6.5 Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas rKP 6.5.1 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B predikat B IKP 6.5.2 Jumlai Satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI,WBK/WBBM satker 1 427 6 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPK 254,OO Direllorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda IKK Jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagal Budaya dan Warisan Budaya Tatbenda orang 400 SK Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan IKK .-lumlah inisiatif pemalfaatan ekonomi atas Ob.jek Pemaiuan Kebudayaan OPK SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budaya dan Obiek Pemaiuan Kebudayaan lKK Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dall Objek Pemajuan Kebudayaan satuai pendidikan 5.100 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berpaitisipasi dalan prograrn Cerakan Seniman Masuk Sekolah satuan pendidikan 300,00 SK Meningkatnya jumlah misi dan kaiavan budaya tingkat dunia Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKX) rKP 6.1.2 IKP 6.3.3 Prograrn f Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikato! (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia euent 20 SK Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan IKK Jumlah desa ya{rg mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan desa 539 5179 Pelestarian Nilai Budaya 113,20 Unit Pelaksana Teknis Direldorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah festival budaya yaig terhubung da]a'lj, platfotm festival budaya tingkat nasional IKK Jumlah festival budaya yang terhubung dal6n platfonn festival budaya tingkat nasional festival 30 5178 Pengelolaan Permuseumal SK Meningkatnya jumtah kunjungan peninggalan sejar-ah IKK Jumlah kunjungan Cagar Budaya oraig 680.000 518 1 Pelestarian dan Pen gelolaan Peninggalan Purbal<ala SK Meningkatnya jumlah Cagai Budaya yang dikelola Iewat mekanisme BLU IKK Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan CB 4.135,00 IKK Jumlai Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU CB 427 4 Pengembangan Film, Musik dan Media Baru 163,00 Direktorat Perfilman, Musik dan Merlia Ranr SK Meningkatnya jumlai pengunjung Mega Euents Kebudayaan IKK Jumlah pengunjung domestik Mega Euents Kebudayaan orang 450.000 IKK Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar internasional IKK Jumlah pengunjung internasional Mega Erents Kebudayaan otang SK UgningEatnya jumlah orang yang mengakses platlorm kerjasama distribusi lilm dan musik IKK Jumlah orang yang mengakses platlorm kerjasama distribusi film dan musik orang 1.000,00 SK Meningkatnya jumlah produksi Iilm, musik dan media baru IKK Jumlai produksi film, musik dar media baru produksi 30 427 5 Pelindungan Cagai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan 10,10 Direktorat Pelindungan Kebudayaan SK Meningkatnya jumlai Cagar Budaya dan Waisai Budaya Takbenda yang ditetapkan IKK Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan CB 150 IKK Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan WBTB 200 SK Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan IKK Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan tztl] 50 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyaral<at Adat 53,20 DireLtorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolai IKK Jumlah mateli pembelajaran budaya dai penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah materi pelaiaran 3,00 SK Meningkatnya pa.rtisipasi perempuan dalam kegiatan kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya IKK Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertihkasi orang 300 Alokasi (Rp Miliar) 67.500 18 Pro$an/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Alokasi (Rp Milia-r) Unit Pelal<sana 2020 2020 IKK Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya Meningkatnya jumlah wilayai adat yang dikembargkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan IKK Jumlai wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interatsi pemajuan kebudayaan wilayah adat 3 IKK Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan komunitas adat 25 SK Meningkatnya jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa IKK Jumlah tenaga penggerak/penggiat budaya tingkat desa orang 359 4277 Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaal 48,00 Direldorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan SK Meningkatnya jumlah lembaga budaya yang memperoleh layanan pembinaan Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan lembaga 1.+0 IKK .lqmlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peninskatan kaDasitas dan sertifikasi orang 1.620 SK Meningkatnya jumlai kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB kab/kota 100 Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB kab/kota 5180 Dukungan Manajemen daIl Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan 863,1 1 Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnya partisipasi pgmerintah daera}I pada Pekan Kebudayaan IKK Jumlah Pekan Kebudayaan Daerah euent 20 IKK Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi datan Pekan Kebudayaan Nasional pemda 20 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang men].usun dan memperbarui PPKD IKK Jumlah kabupaten/kota yang menlrusun dan memperbarui PPKD kab/kota 50 SK Meningkatnya jumlai kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai ruiukan RKPD dan RJMD IKK Jumlah kabupaten/kotqyang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan RJMD kab/kota 50 SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 10 IKK Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelatsanaan RKA-K/L Satker minimal 94 nilai 94 o23.O2.03 Progran Pengawasan dan Penin gkatan Aluntabilitas Aparatur Kemendikbud 22r,82 lnspektorat Jenderal SP 7.1 Terwujudnya sistem pe ngendalian dan pengawasan di Kemendikbud IKP 7.1.1 Persentase Satker yang berintegritas o/o 70 rKP 7 .1.2 Pcrscntase Satker yang menerapkan strategi antr fraud o/o l0 IKP 7.1.3 Persentase penanganan pengaduar masyarakat yang ditindaklanjuti 85 tKP 7.1..4 Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SP[P) Kemendikbud skor 3,1 IKP 7.1.5 Opini laporan keuangan Kemendikbud oplnl WTP sP 7.2 Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan Target 30 IKK IKK IKK f-------r------- T------- -------- I , t9 Prograrrlf Kegiatan Sasaian Prograrn/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 tKP 7.2.1 Persentase pengawasan teknis oleh lnspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaa-n yang dikelola oleh pemerintah provinsi 20 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaal yalg dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota "/o 20 SP 7.3 Terwujudnya tata kelola Inspektolat Jenderal yang berkualitas IKP 7.3,1 Nilai kinerja Inspektorat Jenderal nilai 94,40 1993 Penguatan Pe ngawasan Inspektorat I 20,64 Inspektorat I SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola Yans baik di ah kerja Inspektorat I IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap ulusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oteh pemerintah provinsi di bidanq keia lnspektorat I "/" 20 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidane keria Inspektorat I o/" 20 IKK Persentase Satker vans berintesritas di bidans keria InsDektorat I "/" 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendaliarl intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah keria Inspektorat I nilai 3,1 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I 100 t994 Penguatan Pengawasan Inspektorat II 19,72 Inspektorat II Tersedianya hasil pengawasan interna-l yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola vang baik di wilayai keia tnspektorat tl IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaal yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidane keia InsDektorat II 20 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang Q!!q!ql4 oleh pemerintah kabupaten/kota di bidanq keria [nspektorat II )o IKK Persentase Satker vans beinteeritas di bidane keria InsDektorat [I 70 IKK Kematangan/matudtas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di !r'ilayai kerja Inspektorat II nilai 3,1 IKK Persentase Satker yang mendapatkar hasit kajian LK minimal Baik di bidang kerla lnspetdorat II 100 1995 Penguatan Pengawasan Inspektorat III 19,72 SK Tersedianya hasil pengawasai internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola vang baik di wilayah keia Inspektorat III IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemedntah provinsi di bidats keria InsDektorat III yo 20 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidane keria InsDektorat III o/o 20 IKK Persentase Satker yang beintegitas di bidang kerja Inspektorat III 70 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengenda.liar! intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilavah keria tnspektorat III skor 3,1 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang keria lnspektorat III 100 4270 Penguatan Pengawasan lnspektorat IV 21,l7 lnspektorat IV SK Tersedianya hasil pengawasan iltterna.l yang memberi nilai talnba}l bagi organisasi da, pral<tek tata kelola yarg baik di wilayah ke{a Inspektorat IV IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat lV 70 t III rKP 7.2.2 SK 20 Progra,l]/ Kegiatan Sasa.ran Progran/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Kemataigan/matudtas penerapan sistem pengendalian intern pemeintai (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah keria Inspektorat IV nilai 3,1 IKK Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja lnspektorat IV 100 Penguatan Audit Investigasi to,73 Inspektorat Investigasi SK Meningkatnya efektifitas pcncegahan dan penindakan pral<tik KKN IKK Persentase Satker yang dibina dalam pencegahal fraud fkec]jtal:rgaljr 20 IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti vo 85 IKK Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi 72 IKK Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti ok 75 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tlgas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud t29,81 Sekretariat lnspektorat Jenderal SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal IKK Persentase penyelesaian tindak lalljut hasil pemeriksaan BPK 65 IKK Jumlah SDM pendidikal dan kebudayaan yanp. mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi orarg 1.149 IKK Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A predikat IKK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal minima.I 91 nilai 98 IKK Nilai Evaluasi Kinerja Anqgaran Inspektorat Jenderal nilai 92 02 3. 13. 10 Program Pengembangan dan Pembinaan Baiasa dan Sastra 516,16 Badan Pengembangan dan Pembinaan Ba}lasa SP 8.I Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia IKP 8,1.1 Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji "/o 12 IKP 8.1.2 Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik o/o 26 SP 8,2 Meningkatnya budaya literasi IKP 8.2.1 Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (lndeks Pembangunan Kebudayaan) indeks 58,2 SP 8,3 Meningkatnya daya hidup bahasa daeral IKP 8,3, 1 lndeks daya hidup bahasa daeralr indeks 0,55 SP 8,4 Meningkatnya peran bahasa Indonesia di karlcah internasional IKP 8,4.1 Jumlah negara yang mengaja-rkan balasa lndonesia negara 30 rKP 8.4.2 Jumlah pemelajar BIPA oraig 75.865 SP 8.5 Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berk-ualitas IKP 8.5.1 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB predikat BB IKP 8.5.2 Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 2 202 L Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 71,26 Pusat Pengembangan darl Pelindungan Bahasa dan Sastra SK Terwujudnya standar kemaliran berbahasa Indonesia IKK Jumlah instrumen uji kemaiiran berbahasa Indonesia (UKBI) baterai 22 IKK Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan naskah 18 IKK Jumlah bahan ajar kebaiasaan naskah 89 1996 Progtar[/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,lKP,lKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Jumlah rekomendasi kebijal<arr kebahasaal dal kesastraan melalui penelitian dokumen 43 SK Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia IKK Jumlai kosakata bahasa lndonesia kosakata 1s0.030 SK Meningkatnya jumlai partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan IKK Jumlah lembaga tedasilitasi secara kebaiasaan Iembaga 323 IKK Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) orang 993 IKK Jumlai bal.al pengayaan laboratodum keba-hasaan bahan 50 2022 Pembinaan Bahasa dan Satra 42,O7 Pusat Pembinaan Balasa dan Sastra SK Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik IKK Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina lembaga 3.589 SK Tersedianya buku pengayaal untuk mendukung literasi membaca IKK Jumlah buku bermutu yalg diteiemahkan judul 100 lKK Jumlah buku pengayaan literasi judul 711 IKK Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalarn pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca buku 120 SK Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina IKK Jumlah tenaga profesional da]rl calon tenaga profesiona.I terbina kemahiran berbaiasa dan bersastra orzrng 73.050 5249 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dalr Pelindungal Bahasa dan Sastra di Daerah 233,23 Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah IKK Jumlai penutur muda yang terlibat dalam petindungan bahasa daerai kritis dan terancam punah orang r 7.000 IKK Jumlai penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan teraJrcam punah orang 17.000 IKK Jumlai produk kesastraan terkembangkan sastra 6 Dukungan Manajemen dan PelaksanaaIr Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 169,60 Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Meningkatnya tata kelola satuan keaa di Iingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Baiasa IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlai Satker ya-r:rg dibina menuju WBK satker 5 Rata rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelal<sanaan RKA-K/L Satker minimal 91 nilai 91 o23.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud 935,00 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuarr SP 9,1 Meningkatnya kualitas pcrangkat kurikulum rKP 9.1.1 Presentase perangkat kurikulum yang dieva.luasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan 100,o0 SP 9.2 Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional IKP 9.2.1 Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas 13 rKP 9.2.2 Persentase pelaku perbukuan yang dibina 15 -2t- 2020 Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,lKP,lKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Petal<sana 2020 2020 SP 9.3 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajarar IKP 9.3.1 Persentase perangkat/model pembelajarajl yar1g berkualitas yang digunalan satuan pendidikan dalam Droses Dembelaiurran "/" 100 IKP 9.3.2 Persentase satuan pendidikan yaig menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelaiaran 5 SP 9.4 Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan IKP 9.4.1 Jumlal publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasiona-l teral<reditasi dan/atau jurnal ioternasional teindeks global 31 rKP 9.4.2 Jumlai laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiai laporan Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebUakan pendidikan dan kebudayaan 17 tKP 9.4.4 Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemAiuan pendidikan dan kebudayaan ok 19 SP 9.5 Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelatsanaan akreditasi tKP 9.5.1 Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP ok 98,00 Persentase satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai dengan SNP 38,00 IKP 9.5.3 Jumlah SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan 8 SP 9.6 Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar rKP 9.6.1 Persentase peserta didik yang terlayani kebutuhannya untuk pengukuran kompetensi melalui Asesmen Nasional Terstandar 100,00 Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karalternya melalui Asesmen Nasional Terstandar SP 9.7 Terwujudnya tata kelola Balitbang dan Perbukuan yang berl.nalitas tKP 9.7.t Predikat SAKIP Balitbang dan Perbukuan minima-l BB predikat BB tKP 9.7 .2 Jumlah Satker di Balitbang dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker I 2027 Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan 93,55 Pusat Kurikulum dan Perbukuan SK Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun IKK Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan model I IKK Jumlai satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan satuan pendidikan 50 IKK Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunal(an sebagai acuan dalarn penqembaigai kuikulum secara berkelaniutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi laporan penelitian 6 SK Tersedianya Sistem Perbukuan Nasional yang sehat IKK Jumlah buku pendidikan yang disusun judul buku 75 IKK Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layat dinilai dan memenuhi standar judul buku 2.000 IKK Jumlah lembaga perbuL-uan yang terakreditasi lembaga 20 IKK Jumlah SDM perbukuan yarlg tersertifikasi orang 250 IKK Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi profesi pelalu perbukuan 2 Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam databa.se sistem informasi buku 2.000 Program/ Kegiatan publikasi IKP 9.4.3 IKP 9.5.2 dokumen rKP 9.6.2 23 Ptugra,n/ Kegiatan Sasaran Prograrn/Sasaran kegiatan/Indikator {IKSS,IKP,IKK) Satuan Ta-rget Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelal<sana 2020 2020 Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran 121,aa Pusat Asesmen dan Pembelajaran SK Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan IKK Jumlah model pembelajaiai inovatifyang sesuai dengan L:urikulum dai berbasis hasil asesmen model pembelajaJan 36 Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran mitra SK Telsedianya inovasi asesmen yang berkua-litas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan IKK Jumlal butf soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan soal 67 .2AO IKK Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komputer satuan pendidikal 89.000 IKK Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikan pembelajarai 5 IKK Jumlah dokumen rekomendasi bahal kebijal<an berdasa-rkan hasil asesmen dan pembelajaran dokumen 7 5632 Penyediaan Informasi untuk Perumusa, Kebijakan 36,79 Pusat Penelitian Kebijal<an SK Tersedianya hasil penelitian yang berkua-litas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan Iaporan penelitian 18 IKK Jumlah hasil kalian isu al<tual pendidikan dan kebudayaal laporan penelitian 18 IKK Jumlah hasil penjaminan mutu dokumen B 5633 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi 169,67 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Tersedialya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian Arkeologi laporan penelitian 104 IKK Jumlah rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi rumah peradaban 22 2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi 470,28 Badan lndependen SK Terlatsaranya akreditasi sekolai/madrasah sesuai Standa-r Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP satuan pendidikan 5.000 Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Staidar Nasional Pendidikan {SNP) IKK Jumlah satuan I'}AUD dan PNF yang dial<reditasi sesuai SNP satuan pendidikan 5.000 SK Tersedianya Standar Nasional Pendidikan (SNP) berbasis pada hasil kualitas lulusan fleaming outcome) yanr djgunakan untuk peningkatai mutu pendidikan IKK Jumlal SNP yallg dikembangkan untuk penlrusunar kebijakan peningkatan mutu pendidikan dokumen SK Terselenggaranya pelaksanaan pencapaian kompetensi peserta didik Sesuai SNP IKK Jumlah peserta didik yang diukur kompetensinya orang 8.424.500 IKK 50 SK 8 24 Program / Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 IKK Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karal<ternya satuzrn pendidikan 2032 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud 42,82 Sekretariat Badan Penelitian dai Pengembangan dan Perbukuan SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuar IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker yang dibina menuju WBK satker 3 IKK Rata-rata nilai Kinerja Angllaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimaI90.80 nilai 90,80 25 B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahtn2O2l-2O24 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran ke8iatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit PeLaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 SS1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bemutu di seluruh ieniang IKSS 1.I Aneka Partisioasi Kasar IAPKI Pendidikan Anak Usia Dini IPAUDI 3-6 tahrrn o/" 42,62 45.2t 47.81 53.10 IKSS 1.2 Anska Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederaiat o/o 104.48 102,98 10 t,49 loo oo rkss 1.3 AnEka PartisiDasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederaiat o/o 94,34 96 23 qa l1 I OO_OO IKSS 1.4 Angka PartisiDasi Kasar (APKI SMA / SMK / MA / SM LR / Sederaiaf 88.39 90.59 92.80 9s.00 IKSS 1.5 Anska PartisiDasi Kasar IAPKI Persuruan Tinssi 34.56 35,62 36,64 37,63 SS2 kualitas dan relevansi di IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian Derkembanqan anak (5-6 tahun) nilai 3.25 3.5 4 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetcnsi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum 58,2 59,2 60,2 6t,2 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi {Numerasi) memenuhi kompetensi mrnlmum 27,4 24,3 )o) 30,1 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca nilai 394 396 IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika nilai 385 388 IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains nilai 3gg 402 IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatlan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan 48,30 49,70 51, 10 52,60 IKSS 2.8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 65,25 6s,72 66,20 66,70 IKSS 2.9 Persentase euru dan tenasa kerendidikan orofesional 48.33 49.22 50.1 1 51.00 IKSS 2.IO Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi komEtensi vans diakui oleh industri 18 23 31 40 IKSS 2.11 Persentasc dosen yang memiliki penqalaman bekeria atau tersertifrkasi di industri 7 t.8 74.6 77.4 80.0 SS3 Menquatnva karakter peserta didik IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikzrn yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter o/o 35 40 45 50 IKSS 3.2 Persentase tinRkat pengamalan nilai-nilai Pancasila o/" l5 22.5 31 40 IKSS 3.3 Persentase tinskat mma-traman konseo Merdeka Belaiar l5 22.5 31 40 SS4 Meningkatiya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 515 520 525 530 IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah ora ng s0.000 66.000 82.O00 98.000 IKSS 4.3 Indeks Pembansunan Kebudavaan indeks 57,3 59,1 60,9 62,7 SS5 tata dan dan IKSS 5.1 Opini laporan keuanqan Kemendikbud opini WTP WTP WTP WTP IKSS 5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 73 74,5 76 77,5 IKSS 5.3 Indeks keDuasan oemansku kemntinsan Kemendikbud indeks a2 a2 83 84 IKSS 5.4 Indeks Refomasi Birokrasi Kemendikbud indeks 81 85 87 91 1 Program Dukungan Manajemen 3.219,29 3.3 15,87 3.4t5,94 3.517,81 Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal SP I.1 Terwuiudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas IKP 1.1.1 Predikat Akuntabilitas Kineria Kemendikbud nredikat BB IKP 1.1.2 Ooini lamran keuansan Kemendikbud oDml W?P WTP WTP WTP IKP 1.1.3 Katesori capaian kineria anggaran atas pelaksar)aan RKA Kemendikbud katesori sansat baik sansat baik sangat baik sensat heik tKP 1.1.4 Persentase Satler yanA tertib penRelolaan BMh- 85 90 95 100 rKP 1.1.5 Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-prourement 85 90 95 100 rKP 1.r.6 Persntase Satker yang mengimplementasikan disitalisasi dokumen o/o 20 30 40 50 tKP 1.1.7 Indeks keDuasan mmansku kerentinsan terhadaD oelavanan unit lAvAnan temA.lu indeks 85 85 85 85 IKP 1.1.8 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 73 7 4,5 76 77.5 o/" 26 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 '20'24 IKP 1.1.9 Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah 20 22 23 35,4 IKP 1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelaiaran berbasis TIK o/" 4.47 7.25 10.63 15.64 rKP 1.1.11 Persentase pqn{ayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudavaan 68.8 79.2 89.6 100,0 SP 1.2 Meningkatnya pelaksanaan refomasi birokrasi Kemendikbud rKP 1.2. 1 Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatlan predikat Zt-WBK/WBBM t7 25 35 46 tKP 1.2.2 Nilai PMPRB Kemendikbud nilai 88 8g g0 91 SP 1.3 Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat intemasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan intemasional rKP i.3. I Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Intemasional (Emas, Perak, perunggu, dan renshargaan lainnva) o/" 76,78 77,O5 77,29 77,50 IKP 1.3.2 Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan intemasional 50 55 65 80 sP 1.4 Meningkatnya intemalisasi nilai penguatan karakter rKP 1.4. I Perqq4!4qqllqgk4t pengamalan nilai-nilai Pancasila 15 22,5 3l 40 tKP 1.4.2 Persentase tingkat pema-traman konseD Merdeka Belajar o/" l5 22.5 31 40 SP I.5 Meningkatnva efektivitas layanan pembiavaan oendidikan IKP 1.5.1 Persentase penerima bantuan pembiavaan pendidikan yanq teDat sasaran 96,16 98,00 99,16 99,63 SP 1.6 Meningkatnya kualitas fiIm dan iklan hlm IKP 1.6. I Pe!CS4!4qq li!!q d44 klan hlm yang lulus sensor tanpa revisi 85 87 89 91 SP 1.7 Ter:miudnya budaya sensor mandiri sebagai qerakan nasional tKP 1.7.1 Persntase tingkat keberhasilan budava sensor mandiri 70 73 76 80 sP 1.8 Temiudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud tKP 1.8.1 Pers!4@qq]S4t!q! yang berintegritas 75 80 85 go IKP 1.8.2 Persentase Satker yans menerapkan stratesi anti fraud 20 30 40 50 IKP 1.8.3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yane ditindaklaniuti 85 a7 90 90 IKP 1.8.4 Nilai maturitas sistem pensend4lian intem pemerintah (SPIP) Kemendikbud skor 3.2 J.J 3.4 3,5 SP 1.9 Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan tKP 1.9. 1 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi 35 65 75 80 tKP 1.9.2 Persentasc pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikm dan kebudavaan yane dikelola oleh pemerintah kabuDaten/kota o/o 65 75 80 2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4.664.24 4.804,17 4.948,30 5.096,74 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; Dtektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. SP 2.I Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tcnaqa kependidikan IKP 2. l. I Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standarjumlah dan kualitas pendidik dan tenaea kqpq!1didlkan o/o 13,53 18,46 23,39 2A32 SP 2,2 Meninskatnva D€ndidik dan tenasa keoendidikan orofesional IKI' 2 2.1 Persentase guru dan temga kependidikan bersertifikat pendidik (temasuk PPG model baru) o/" 9 1,05 91,41 9l,74 92,O4 LKt'2.2.2 Persentase quru dan tenasa keDendidikan berkualifrkasi minimal Sl ,tq ,)o 8q )1 aq 23 49.24 IKI' 2 2.3 Pe[SellEseguru yang, lSe4Clkuti pela6han Guru PenqRerak 30.o0 so oo 75.00 loo oo -27 Program/ Kegiatan Sasaran Prcgram/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202r 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 tKP 2.2.4 Persentase guru dan tenasa keDendidikan meninskat kineriA dAn karimva )R 40 42_60 s6.79 7rJ.99 tKP 2.2.5 Persenfase suru dan tenasa keDenaiialikan menerima ncnsharsaan.len mlin.lrrnean o/^ 40 60 ,3() loo SP 2.3 Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah IKP 2.3.1 Persentas tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan 64,7 70,7 76,7 8s,0 rKP 2.3.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi {Lite rasi) memenuhi komlretensi minimum o/" 58,2 59,2 60,2 61,2 rKP 2.3.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen KomtrEtensi (Numerasi) memenuhi kompetensi mtnlmum 27,4 28,3 29,2 30, l SP 2.4 Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan tKP 2.4.r Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung reninskatan mutu pendidikan 100,00 100,oo 100,oo 100,00 SP 2.5 Terorrjudnya Sistem Perbukuan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.5.1 Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas 30 50 73 100 rKP 2.5.2 Persentase oelaku perbukuan vang dibina 35 55 75 IO0 SP 2.6 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan rKP 2.6.1 Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan delAm nroses rembeLaiaran 100 100 100 100 tKP 2.6.2 Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk rerbaikan rembelaiaran 50 60 70 80 sP 2.7 Meningkatnyajumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan tKP 2.7.1 Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jumal nasional terakreditasi dan/atau jumal internasional terindeks global publikasi 47 50 58 61 tKP 2.7.2 Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah laporan 44 5l 58 66 tKP 2.7.3 Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudavaan 36 56 100 tKP 2.7.4 Persentase pen)anlhatan hasil penetitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudavaan 39 59 79 100 SP 2,8 Meningkatnva standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan IKP 2.8.1 Persentase sekolah/madrasah yang diakreditasi sesuai SNP o/o 98,00 99,00 99,OO 99,00 tKP 2.8.2 Persentase saluan PAUD dan PNP yang diakreditasi sesuai densan SNP 55,00 7l,o0 86,OO 98,00 rKP 2.8.3 Jumlah SNP varrg digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 8 8 8 28 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 SP 2.9 Meningkatnya partisipasi peserta Assmen Nasiona.l Terstandar Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan tKP 2.9.1 Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karaktemya melalui Asesmen Nasional Terstandar 100,o0 100,00 100,00 100,oo 3 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 23.265,62 23.963,59 24.682,49 25.422,97 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Sekretariat Jenderal SP 3.1 Meningkatnya perluasan akses afimasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta DerceDatan Waiib Belaiar 12 Tahun IKP 3.1.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederujaI 2oyo temiskin dan 2O7o terkaya rasro o,71 o,73 0,75 o,78 tKP 3.1.2 Persentase amk kelas 1 SD/MI/SDLB yang pemah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun) Yo 68,06 69,63 7 t,20 72,77 IKP 3.1.3 Jumlah kab/kota dengan nilai kine{a sekolah (sorecardl minimum 75 (kategori tinggi) kab/kota 56 106 156 206 IKP 3.1.4 Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 {kategori tinggi) Drovinsi 10 t4 l7 20 SP 3.2 Meningkatnya mutu satum pendidikanjenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menensah IKP 3.2.1 Persentase satuan pendidikanjenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai sorecard minimum 75 (katesori tinsei) o/o 5 l0 15 20 TKP 3.2,2 Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak satuan mndidikan 4.503 6.614 4.729 10.000 SP 3.3 IKP 3.3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter "/o 35 40 45 50 t,(P 3.3.2 Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum 58,2 59,2 60,2 6t,2 SP 3.4 Teroujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang rcndidikan anak usia dini- mndidikan dasar dan menensah IKP 3.4.1 Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu 60 100 100 100 tKP 3.4.2 Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai 15,86 29,92 43,98 58,04 IKP 3.4.3 Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar Densambilan keDutusan 60 68 73 a2 lKP 3.4.4 Persentase data pokok PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 95 95 95 96 4 Program Pcndidikan dan Pelatihan Vokasi 8.023,99 8.264,71 8.512,65 8.768,03 Direktorat Jenderal Pcndidikan Vokasi SP 4.1 Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan clan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan trruirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan IKP 4.1.1 Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang mempercleh pekerjaan atau berwirausaha o/o 48,O0 52,00 56,00 60,00 lKP 4.1.2 Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebe sar 1x UMR 66,s7 67 ,71 68,86 70,o0 IKP 4.1.3 Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau beruirausaha o/o 49,00 50,20 51,40 52,60 tKP 4.1.4 Pesentase pekeda lulusm Politeknik I) l, t)2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR o/o 55,49 56,99 58,50 60,00 IKP 4. 1.5 Persentase pekerja lulusan Politeknik l).1/Sadana Terapan dengan gaji minimum sebesar l.sx UMR 54,15 56,10 58,0s 60,00 29 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (tKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 IKP 4.1.6 Persentase lulusan kursus dan pelatihm dalam satu tahun yang memlreroleh pekeiaan atau bewirausaha o/o 56,30 57,50 58,70 s9,90 SP 4.2 Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri tKP 4.2.L Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertilikasi kompetensi dari in.lrr sfri orang 5.200 7.800 10.400 13.000 tKP 4.2.2 Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellene (COE) per bidmg keahlian o/o 4,00 6,00 8,00 10,00 tKP 4.2.3 Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatl<an oleh sfakelplders dalam L6nteks keriasama orofesional o/" 15,00 20,oo 25,00 30,00 tKP 4.2.4 Persentase SMK yans memperoleh status BLUD 1,30 t,70 2,to 2,50 tKP 4.2.5 Persentase SMK vans menvelenqqarakan Teachinq Fadoru 8,00 1 1,O0 15,00 20,o0 SP 4.3 Tero.uiudnva oendidikan tingsi vokasi vans berkualitas dan berstandar industri tKP 4.3.I .Irrmlah SDM rendidikan tinsgi vokasi vans mengikuti Deninskatan komDetensi orang 600 900 t200 I 500 tKP 4.3.2 Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatlan oleh stakehold ers dalam konteks keriasama profesional 30 50 75 90 IKP 4.3.3 .Iumlah Dendidikan tingei vokasi vans hrstatus PIN-BIJ lembaga 2 3 4 5 IKP 4.3.4 .Iumlah Dendidikan tingqi vokasi yans sudah meniadi Lladan layanan Umum (BLU) lembaga 4 5 6 7 sP 4.4 Teruujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri IKP 4.4.I Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri orang 400 500 600 700 5 Program Pendidikan Tinggi 43.726,54 5 I.038,35 58.568,90 63.326,58 Dtektorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Sekretariat Jenderal SP 5.I Meninskatnva akses. kualitas Dembelaiaran dan relevansi Dendidikan tinssi IKP 5.1.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan linggi 2Oo/o temiskin dan 20olo terkaya raslo 0,19 o,20 o,2l o,23 tKP 5.1.2 JumLah perquruan tingqi yang masuk dalam Top 5o0 World Ctres Uniuersitu lembaga 3 4 5 6 rKP 5.1.3 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 50o World Cl6s Uniuersiv bU Subjed lembaga 4 5 5 6 IKP 5.1.4 Jumlah perguruan tinggi menjadi PIN-BH lembasa l7 20 23 26 tKP 5.1.5 Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional (PlN) 11 12 i3 t5 IKP .5.1.6 Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekeia dalam jangka waktu I tahun setelah kelulusan 65,25 65,72 66,20 66,70 IKP 5.1.7 Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaii minimum sebesar 1.5x UMR v" 36 40 44 IKP 5.1.8 Persentase luluen perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman stidaknya I (satu) semester di luar kampus 35 40 45 50 IKP 5.1.9 Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas risct pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra IF/INI 8 t2 16 20 SP 5.2 Meninskatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan IKP 5.2.1 Persentase dosen yang bersertifrkat 19,3 53,4 57,6 6l,7 tKP 5.2.2 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekeia atau tersertihkasi di industri atau 7 t,a 74,6 77,4 80,0 rKP 5.2.3 Persentase dosen berkualihkasi 53 18,0 18,6 19,3 20,o 6 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Keburial'aan 2.390,40 2.462,11 2.s3s,97 2.6t2,O5 Dtektorat Jenderal Kebudayaan; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SP 6.1 Teruujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dtektorat Jenderal Kebudayaan 30 Program / Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKP 6.1.1 Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan senl o/" 0,31 0,31 o,50 0,50 tKP 6.1.2 Jumlah festival skala intemasio[al (Mega Euents ) dengan pengunjung minimat 50.OOO orang dsn 15o/" di antaranva oensuniuns intemasional vane dilaksanakan festival 9 t2 t2 rKP 6.1.3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian 36,00 36,00 36,00 50,00 SP 6.2 Te mjudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.2.1 Persentase Casar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan 30.00 30.o0 30.00 30.00 rKP 6.2.2 Jumlah Cagar Budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Lavanan Umum CB 100,00 150,00 175,00 IKP 6.2.3 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian 30,oo 32,O0 34,00 35,00 tKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah o/" t2,oo 12,O0 12,00 15,00 SP 6.3 Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.3. i Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pemah terlibat sebagai pelaku/pendukung Dertuniukan seni o/o t,96 1,99 2,Or 2,O4 tKP 6.3.2 Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat 22,33 22,58 22,82 23,06 rKP 6.3.3 Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar vans ditetaDkan Ditien Kebudavaan o/o 30,00 40,00 50,00 75,O0 IKP 6.3.4 Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan perempuan terhadap laki-laki o/o 55.20 55.60 56,OO 56.20 SP 6.4 Teruujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan IKP 6.4.1 Persentase Desa Pemaiuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan o/o 42,OO 44,OO 45,00 47,00 tKP 6.4.2 Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD 40,00 45,O0 50,00 55,00 rKP 6.4.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli warisan Budava Takbenda 30,o0 50,o0 6s,00 75,OO tKP 6.4.4 Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memlrcroleh layanan pembinaan museum dan taman budava 50,00 60,00 80,00 r00,00 SP 6.5 Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.5.1 Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji 44 46 48 50 IKP 6.5.2 Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik 35 45 55 65 SP 6.6 Meningkatnya budaya l.iterasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.6.1 Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) indeks 61,4 64,6 67,8 7 t,o4 SP 6.7 Meningkatnya daya hidup bahasa daerah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKP 6.7.1 Indeks dava hidup bahasa daerah indeks o.56 0,s7 o,58 0,59 sP 6.8 Meningkatnya peran bahasa lndonesia di kancah intemasional Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa rKP 6.8. t Jumlah neqara vang menqaiarkan bahasa Indonesia negara 31 1) 33 34 rKP 6.8.2 Jumlah pemelaiar BIPA orang 80.865 85.u6s 90.865 95.865 9 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelal<sana 2021 2022 2023 20'24 202t 2022 2023 2024 Sekrettriat Jenderal 30.748,64 37.712,30 44.443,67 49. I88,98 t984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kine{a Bto Perencanaan SK Meninskatnva kualitas Derencanaan di linskunsan Kemendikbud IKK Persentase kesesuaian dokumen kebijakm tahunan dengm kebijakan menengah Kemendikbud o/o 100 100 100 I00 IKK Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam Ircnyusunan kebijakan, ffrencanaan Drogram. kesiatan dan angsaran o/" 92.50 92.75 93.00 93.25 IKK Rata-rata nilai evaluasi kine{a anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik kategori Baik Baik Baik Baik SK Meningkatnya efektjfitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah item 2 3 4 5 IKK Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan ket[rtuhan 75 80 85 94 IKK Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan clDaiaa outDut 74 76 78 80 IKK Persentase Laporan pelaksanaan DAK bidmg pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu 72 73 74 75 SK Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kine{a Kemendikbud IKK .Iumlah laDoran kineria vans disamDaikan teDat waktu laporan 3 3 3 3 IKK Persentase Satler yang predikat SAKIP-nya minimal A 60 80 90 95 SK Meningkatnya tata kelola Bto Perencanam IKK Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB predikat BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Bto Perencanaan minimal 80 nilai 80 80 80 80 1983 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara Birc Keuangan dan Barang Milik Negara SK Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran tKK Jumlah SDM perbendaharaan yang ditingkatkan kompetensinya orang 869 1.0 19 1.169 r.3 I9 IKK Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal 73 76 80 85 IKK Persentase penyelesaian keruRian negara 25 30 35 40 IKK Persentase Satker vans memiliki nilai kineria Delaksanaan anggaran minimal 91 95 100 100 i00 tKK Persentase Satker vang caDaian tarqet PNBP-nya > 100%o o/o 90 95 100 100 IKK Persentase Satker vans mensaiukan usulan DenetaDan PK BLU y6 100 100 100 100 tKK Persentase Satker BLU vans memiliki kineria lavanan denean kategori minimal A Yo 75 80 85 90 IKK Jumlah lembasa Dendidikan dan kebudayaan yans diberikan bantuan pemerintah lembaga 5.000 5.000 5.000 5.000 SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola tsarang Milik Negara Kemendikbud IKK Persentase Satker yang menyampaikan Laporan keuangan tepat waktu o/" 100 100 100 100 IKK Jumlah laporan keuangan vans disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah [SAP) laporan l3 13 13 13 IKK Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A "/o 8.5 90 95 100 IKK Jumlah laporan BMN yang disusun Iaporan 9 9 I I tKK Persentase Satler tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN o/o 8) 83 a4 85 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A predikat A A A IKK Nilai Kineria AnRRaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91 nilai 92 93 94 95 t982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Bim Sumber Daya Manusia SK Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud IKK Persentase pegawai yang memenuhi persytratan kompetensi iabatan 70 80 90 95 IKK Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan iabatan ymg diampu o/o l.to 85 90 95 o/o Program/ Kegiatan Sasarm Program/Sasaran kegiatan/Indikator (tKSS,IKP,IKK) Satuan Target A.lokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Persentase pegawai dengan nilai kineria minimal 80 o/o 95 95 95 95 IKK Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi "h 90 92 95 98 SK Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud IKK Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kehutrrhan orsanisasi 85 90 95 97 IKK Persentase kesesuaian Dengembanqan kompetensi dengm hasil asesmen 68 86 95 IKK Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peninskatan kineria individu 70 80 so 95 IKK Persentase pegawai yang menjalani mutasijabatan dan/atau mutasi wilayah ke{a sesuai kommtensi dan kineria 87 91 96 100 IKK Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat fungsional 50 60 75 80 IKK Persentase kesesuaian sasaran kerla pegawai (SKP) dengan target kinerla organisasi o/o 85 93 90 IKK Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan pelindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan 83 87 91 95 IKK Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian keq'a dan kineria 60 65 70 75 IKK Persentase lavanan kepegawaian berbasis TIK o/o 82 88 94 100 SK Meninskatnya tata kelola Biro SDM IKK Prcdikat SAKIP Biro SDM minimal BB Dredikat BB IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90 nilai 9l 92 93 94 4265 Peningkatan I*.yanan Prima di Bidang Organisasi dm Tata laksana Biro Organisasi dan Tata taksana SK Temjudnya indeks capaian refomasi birokrasi yang optimal IKK Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian refomasi birokrasi minimum 75 [WBK) dan 85 IWBBM) satl<er 37 55 75 100 IKK Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian refomasi birokrasi unit utama 9 9 9 9 IKK Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian refomasi birokrasi unit utama 9 9 9 9 SK Meninskatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungm Kemendikbud IKK Persentase unit keda di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif 70 80 90 lo0 IKK Persentase unit ke{a yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud 60 70 80 90 IKK Persntase Sat-ker vang meneraDkan analisis iabatan di lingkungan Kemendikbud 70 80 90 100 SK Meninskatnva tata kelola Biro Ortala IKK Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB predikat BB A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Ortala minimal 91 nilai 92 93 94 95 198 1 Peningkatan layanan Prima di Bidang Hukum Birc Hukum SK Temjudnya hamonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudavaan IKK Persentase peraturan prcrundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah dihrmonisasi 100 100 100 100 IKK Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud 100 100 to0 100 IKK Persentase nota kesepahman bidang pendidikan dan kebudayaan yanR disusun 100 100 100 r00 SK Meninskatnva tata kelola Biro Hukum IKK Predikat SAKIP Birc Hukum minimal BB predikat BB BB A IKK Nilai Kineria Angqaran atas Pelaksanaan RKA K/L Biro Hukum minimal 9l nilai 92 93 94 95 t987, 4079 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan kerja sama di kawamn Asia Tenggara Biro Keqja Sama dan Hubungan Masvarakat SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sama IKK Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multiliateral bidang pendidikan dan kebudavaan 75 80 85 90 IKK Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan orang 700 750 800 850 .).1 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target fokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t '2022 2023 '2024 2021 2022 2023 2024 IKK Persentase keterlayanan pemmgku kepentingan terhadap pnogram keda sma UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Peruakilan RI di luar negeri o/o 75 80 85 90 SK IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas infomasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media v" 84 86 88 IKK Jumlah koleksi yang dihimpun ole h perpustakaan khusus Ke mendikbud koleksi 800 850 900 950 IKK Jumlah fasilitasi infomasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat laporan 179 179 179 179 SK Meninskatnya kepuasan layanan masyarakat IKK Persentase terpenuhinva indikator penilaian kineria unit pelayanan publik 83 a4 85 86 SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan keq'a sama yang berkualitas di kawasan Asia TengAara IKK Jumlah satuan pendidikan yang diiadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan iarak iauh IPUJ) di Asia Tenssara satuan nendidikan 32 34 36 38 IKK Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Trcpika khususnya konseroasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan p€ndidikm di kawasan Asia Tenggara penelitian 20 22 22 23 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran infomasi bidang Biologi Tropika khususnya konseruasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 20 22 23 IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan rli kawasan Asia Tenggara satuan mndidikan 150 150 150 150 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/rengembansan Dendidikan bidans Matematika di kawasan Asia Tenssara Orang 420 600 450 680 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/rcnsembansan nendidikan bidane IPA di kawasan Asia Tenssara orang r.250 1.500 1.500 1.500 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/oensembansan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara orang 3s0 400 450 500 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan parenting yang berkualitas melalui p€ne[tian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran infomasi di kawasa4 Asla Tcqcgala lembaga 15 t7 I7 20 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keia Sama daq llubungan Masyarakat IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakatminimal BB predikat BB A A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keda Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 nilai 88 90 92 94 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang danjasa bidang nendidikan dan kebudavaan IKK Jumlah Satl<er yang melaksanakan PBJ melalui e-proilrement satker 207 247 248 338 IKK Persentase iumlah Satler yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik '20 30 40 50 SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB predikat BB A A A IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91 nilai 92 93 94 95 199 I Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Infomasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Teknologi Informasi Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayam IKK Persentase belania sekolah melalui online marketplace kecuali 3T 30 40 60 80 IKK Jumlah kumulatif guru penggerak/ komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital orang 40.000 60.000 80.000 1o0.000 82 SK 34 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Tar8et Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 20'2t 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaat-kan platfom tootkit -emhelaiaren orang 408.323 555.3 19 755.234 1.005.481 IKK Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang ke{a (pekefaan, magang, mlatihan) melalti plqtfom pencarian keria online orang 299.290 498.935 794.224 t.297 .t59 IKK Persentase lembaga yang mendapatkm Layman pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknolosi rrembelaiaran o/o 70 80 90 r00 Meningkatnya kuatitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran IKK Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi) 55,25 70,16 85, lO 100,oo IKK Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data o/o 42,25 88, l6 94,1O 100,00 SK Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK IKK Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK 40,00 60,00 80,o0 100,00 IKK Persentase dountime tidak teriadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud 1,75 I,50 t,oo 0,50 IKK Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kemendikbud 15,00 10,00 5,O0 0,00 SK Meningkatnya tata kelola Pusdatin IKK Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB Dredikat BB IKK Nilai Kineia Anggqtq! 3!4! JqlaE4qqe!844-KLL Pusdatin minimat 95 nilai 95 96 96 97 5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pesawai SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, firnesional. dan sosial-kultural ASN Kemendikbud IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25 nilai 87,50 87,75 88,2s 88,75 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal a6.25 ni[ai 86,80 a7,20 87,80 88,25 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75 nilai 87,00 87,50 88,00 88,50 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60 nilai a7,90 88,00 88,20 88,sO IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,5O nilai 80,01 80,60 8 r,o0 81,50 SK Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas IKK Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35 87,60 88.00 88,50 88,75 IKK Akreditasi kmbaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A predikat A A IKK Akreditasi kmbaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A predikat A IKK Akreditasi kmbaga Penyelengtqara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A predikat A A SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai IKK Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB predikat BB tsts IKK Nilai Kineda Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87.21 nilai 87 ,71 88,'2t 88,71 89,21 4267 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Pusat Prestasi Nasional SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan IKK Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Intemasional (Emas, Perak, Perunssu. dan penqharqaan lainnval medali 23a 255 272 '289 IKK Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi intemasional orang 310 33i 352 373 IKK Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional kompetisi 194 203 2to 217 IKK Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semuajenjang satuan oendidikan 200 210 231 '266 IKK Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta oranq 60 a) 93 120 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB predikat BB uu IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86 nilai 87 88,5 90,0 9 1,5 4268 Kebrjakan Penguatan Karakter Pusat Penguatan Karakter SK Terlaksananva Densuatan karakter basi ekosistem pendidikan dan kebudavaan SK 35 Program,/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 IKK Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 30 30 30 IKK Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 30 30 30 IKK .Iumlah konten Densuatan karakter masvarakat vane dihasi.lkan dan disebarluaskan konten 30 30 30 30 SK Meninskatnva tata kelola Pusat Pensuatan Karakter IKK Predikat SAKIP Pusat Pensuatan Karakter minimal BB predikat BB BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter mininal 85 nilai 87,5 89,s 9t 4269 l,ayamn Pembiayaan Pendidikan Pusat l,ayanan Pembiayaan Pendidikan SK Tersedianya l,ayanan pembiayaan pendidikan IKK .lumlah siswa vang memmroleh KIP-Dikdasmen oranq t7 .927.992 t7.927.992 1,7.927.992 t7.927.992 IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah oranq i. r02.587 1.423.s16 1.72a.263 2.O20.772 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif oranE 32t.O24 33 r.55 1 34 t.467 351.681 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK Predikat SAKIP.Pusat layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB predikat BB A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85 nilai 86 87,5 89,s 91 5t73 Peningkatan Sensor Fi.lm kmbaga Sensor Film SK Meningkatnya iumlah film yang disensor IKK Jumlah filn dan iklan film yang disensor hlm 39.500 40.500 4 1.500 42.500 SK Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya senmr mandiri IKK Jumliah masvarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri orang 2.000 2.000 2.000 2.000 SK Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film IKK Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB predikat BB IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90 nilai 91 92 93 94 Dtektorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 3.701;2O 3.8t2,24 3.926,60 4.O44,39 5636, 5637, 5638 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya satuan pendidikan t'ang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaea keoendidikan IKK Jumlah satuan PAUD yarlg nrcmenuhi standar jumlah dan kualitas trrndidik dan tenaga kemndidikan serta memiliki slrrlr.iAn tenaga kemndidikan rensserak satuan Endidikan 2.266 2.266 2.266 2.266 IKK Jumliah stuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki p,uru dan tenaRa kependidikan penggerak satuan rendidikan 6.797 6.797 6.797 6.797 IKK Jumlah satuan Dikmen yang nremenutri standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki puru dan tenaga kependidikan penglqerak satun pendidikan 6.tt7 6.1r7 6.1 17 6.t t7 SK Meninskatnva suru dan tenaea kependidikan vang meningkat perfomanya 86 I 36 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit PeLaksana 2021 202',2 2023 2024 2021 2022 2023 2024 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kineria dan ktrimya oranq 37.469 37.469 37.469 37.469 IKK Jumlah quru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kine{a dan karimya orang 90.894 90.894 90.a94 90.894 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karimya orang 71.637 7 r.637 71.637 7t.637 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 678 674 678 678 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 941 941 941 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 881 881 881 881 5634; 427 I Pendidikm dan Pelatjhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kerendidikan SK Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah suru vang mensikuti pelatihan gum penggerak orang 20.000 20.000 25.000 25.OO0 427 | Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meninskatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berser[fikat Orang 50.000 60.000 60.000 60.000 IKK Jumlah quru dan tenaga kependidikan berkualiltkasi minimal S I Orang 400 400 400 400 5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis tainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya tata kelola satuan keia di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan IKK Rata-rata Dredikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 I 1 I IKK Rata-rata nilai Kineria Anssaran atas Pelaksanaan RI(A-K/L Satker minimal 93 nilai 93,20 93,40 93,60 93,80 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6.232,rO 6.419,O7 6.6tt,64 6.809,99 4272 Penyediaan t-ayanan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini SK Tersedianva Layanan PAUD vang merata dan berkualitas IKK Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mglgtulq R.)P iuta orans 8,7 r0,0 tt,2 t2,7 IKK Jumtah kab/kota dengan persentase siswa kelas I yang melalui TKIRA/BA di atas 509/o kab/kota 154 206 257 267 IKK Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 t4tlu!Lqi4!4s q? I noz kab/kota 135 155 175 195 IKK Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak satuan nenriidike n 626 776 9'.26 t.076 IKK Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3.25 3.5 4,00 IKK Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kine{a sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori sansat Tinssi) 5,0 15,0 20,o IKK Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan 40 55 65 80 IKK Persentase satuan PAUD yang ncnvelenggarakan Layanan Holistik Integratjf 47 60 75 IKK Persntase data pokok PAUD vang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 90,o0 97,20 97,90 98,90 2003 Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Sekotah Dasar 941 10,0 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 SK Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas IKK .Trrmlah kab/kota densan APK SD/MI/SDLB sekuranq-kuransnva 10070 kab/kota 40i 4rl 42t 431 IKK Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah t.t72 2.344 3.516 3.839 IKK Persentase SD yang memiliki nilai kine{a sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinssi) 5 10 15 20 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 55 58 60 63 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi m rnlmum 27,40 28,30 30,10 IKK Persentase SD y4lg TIK lkom dalam proses pembelaiaran o/o 65,00 67,50 70,00 72,50 IKK Persentase SD yang mel4rliki lingkungan kon 35 40 45 50 IKK Persentase data pokok pendidik44.Qp144g akurat, terbarukan dan berkelanjutan "h 95,20 95,30 95,40 95,50 2000 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Sekolah Menengah Pertama SK Tersedianya layanan pendidikan SMP yang Sfqf4lS i44 !C4!4Utas IKK .lumiah kab/kota denqan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 1O07o kab/kota 327 347 357 IKK Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggqrak sekolah 1.603 1.683 1.767 1.856 IKK Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinesi) 5.0 10,o 15,0 20,o IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi {Literasi) memenuhi kompetensi mlnlmum 55,0 58,0 60,0 63,0 IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Ascsrnen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi mtnmum 27,40 28,30 29,20 30,10 IKK Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran 65,O0 67,50 70,00 72,50 IKK Persentase SMP vans memiliki linskunqan kondusif dalam pembangunan karakter 35 40 45 50 IKK Persentase data pokok pendidikan SMI'j rzang akurat, terbarukan dan berkelanjutan o/o 95,90 96,60 97,30 98,00 5627 Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Sekolah Menengah Atas SK Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sckurang-kurangnya 957o kab/kota 229 239 249 259 IKK Jumlah SMA yaag pqg4!91!! SeLnlah Penooerak sekolah 6s0 1.300 1.950 2.600 IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kateSori Sangat Tinssi) 5,O 10,0 15,0 20,o IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi mrnrmllm 55,0 58,0 60,0 63,0 IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Ase smen Kompetensi (Numemsi) memenuhi kompetensi m rnlmum 27,4 28,3 )o, 30,1 tKK I)ersentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran 76,06 78,34 80,69 83,1 I IKK Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter 35 40 45 50 IKK Persentase data pokok pendidikan SMA ],ang aku!4! !g!!qnll<4n dan berkelanjutan 95,20 95,30 95,40 95,50 56',26 Pemtrinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Dtektorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan I'endidikan Khusus yang merata dan berkualitas IKK Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah 452 511 570 629 IKK Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinssi) 5,0 10,0 15.0 20,o 29,20 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliarl Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran 14,O8 18,50 22,93 26,69 IKK Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter 35 40 45 50 IKK Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan pemda 514 514 514 514 IKK .Iumlah orang dewasa vans mendaDat lavanan pendidikan keaksaraan orang 94.500 94.500 94.500 94.500 IKK Persentase data pokok Dendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelaniutan 99,r9 99,44 99,70 99,96 2005 Dukungan Manajemen dm Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah SK Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang hersedia/tidak menolak BOS 99 99 99 IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar Densambilan keDutusan penganqgaran prov/kab /kota 330 370 400 450 IKK Rata rata prcdikat SAKIP Satker minimal BB predikat L}B A A IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Penidikan Menengah mendaoatlan Dredikat ZI-WBKlWBBM satker t4 17 20 23 IKK Rata-rata nilai Kineda Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80 nilai 82 83 84 85 IKK Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelaniutan 95,40 95,60 9s,80 96,00 4273 Iayanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya peniaminan mutu PAUD dan Dikmas IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya o/o 50 60 77 90 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disuperoisi mutu pendidikannya 50 60 77 90 IKK Persentase tembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP 40 45 50 55 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbarukan dan berkelanjutan 90 92 94 96 5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan kmbaga Penjaminan Mutu Pendidikan SK Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan IKK Persentase Satuan Pendidikan fienjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah lscorccardl minimat 75 '27,4 28,3 30, r IKK Persentase kesenjangan hasil AKM dan Sunei Karakter antara sekolah dengan kine{a terbaik rlan kineria terburuk o/o 5 5 5 5 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelaniutan "h 95,2 95,4 95,6 95,8 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 4.o23,99 8.264,7 1 8.s 12,65 8.768,O3 99 )o) Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 4262,4264 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meninskatnva iumlah SMK vang berkualitas dan berstandar industri IKK Jumtah guru kejuruan yang mengikuti pelat-ihan Upskitling dan Reskilling berstandar Industri orang 2.t60 2.160 2.160 2.160 IKK Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri orang 440 440 440 440 IKK Jumlah SMK yang melibatkan prakt-isi prcfesional industri dalam prcses lrembe lajaran sckolah s60 840 1_t20 1.400 IKK Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan erana prasarana sekolah 292 280 280 280 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah 65 65 65 65 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Fadory sekolah 420 420 560 700 IKK Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) sekolah 152 202 2s3 303 4263,4264 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Indrlstri SK Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi ymg mengikuti sertiltkasi kompetensi oranS 3.818 4.618 5.7 t8 7.1 18 IKK Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peLatihan kompetensi oranS 100 150 250 3s0 IKK Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri oranS 50 50 50 50 IKK Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam oroses oembelaiaran dan Derkuliahan lembaga 30 45 60 75 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi orofesional lembaga 40 60 80 100 IKK Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program sttdi Link an-d Mqtch dengan industri prodi 95 1s0 225 300 IKK Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL sertifikat 600 I.100 1.600 2. IOO IKK Jumtah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PrN-BH lembaga ,2 3 4 5 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU lembaga .+ 5 6 7 4278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Kursus dan Pelatihan SK Meninskatnva iumlah tembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri tKK Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang '200 300 400 500 IKK Jumlah pengelola lcmbaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang 200 200 200 '200 IKK Jumlah lembaqa kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri lembaga lo0 100 100 r00 4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis tainnya Ditjen Pendidikan Vokasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Meningkatnva tata kelola Satuan Ke{a di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat t]ts IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatl€n predikat ZI-WBK/WBBM stker ) 10 20 30 IKK Rata rata nilai Kineria Anggilan atas Pelaksanaan RI(A-K/L Sat-ker minimal 93 nilai 93,50 94,50 95,00 95,50 SK Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Atokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 32.962,22 33.951,09 34.969,6r 36.018,7 1 4258,4259 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, srta Pengembangan Kelembagaan Direktorat Pembelajarm dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembasaan SK Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas IKK Jumlah program studr relevan KKNI/lndustri 4.0/Dunra Usaha {Kampus Merdeka) prodi 2.000 3.000 4.000 5.000 IKK Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi intemasional prodi 32 35 39 43 IKK Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia rrsaha/PT QS Rank 1OO prodi 700 720 750 800 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University lembaga 13 13 I3 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi lembaga 45 50 55 60 IKK Jumlah perguruan tinggi yang bekeda sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri lembaga 1.050 1.100 1. 150 I .200 SK Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas IKK Jumlah lulusan yanB bekerja dalam jangka waktu 1 tahun orang 220.OOO 242.OOO 266.200 292.420 IKK Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan Sl) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kamDus orang 700 800 1.000 1.100 IKK Jumlah ma]rasiswa yang menjalankan wirausaha orang 3.300 3.630 3.993 4.392 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar) orang 143.523 1 57_875 t73.662 l9 I .O28 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) orang 8.250 9.O75 9.985 10.980 IKK Jumlah publikasi (arlikel) intemasional artikel 2t.226 24.536 27.446 3 1. 159 IKK Jumlah sitasi di jumal intemasional sitasi 47.056 51.291 55.526 59.770 IKK Jumlah prototipe dan perguruan tinggi prototipe t78 220 262 304 IKK Jumlah Kekayaan Inlelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi KI 1.t82 t.392 t.602 1.8 l2 IKK Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat paten 10 15 20 25 4260 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Direktorat Sumber Daya SK Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya orang 9.463 9.273 12.3t7 14.280 IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar neseri dan/atau dalam industri orang t.790 t.790 1.790 1.790 IKK .Iumlah dosen vanq mensikuti sertilkasi dosen orang 10.000 1o.000 r0.000 r 0.000 IKK .Iumlah dosen dan tenasa keoendidikan yans meninskat ieniang karimya orang 3.090 3.090 3.090 3.090 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program World Ctass Professor oranS 100 100 100 100 SK Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi Center of Excellen@ IKK Jumlah perguruan tinggi yang difasiljtasi sarana prasarananya lembaga 24 '24 '24 '24 IKK Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarananya lembaga 13 13 13 i3 IKK Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga bercperasi secara penuh berbasis perguman tinssi lembaga 4 5 5 5 4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tin88,i Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SK Meningkatnya tata kelola Satuan Keda di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjcn Pendidikan TinggLmendapatkan predikat Zl-WBK/WBBM sat](er 2 3 4 J IKK Rata-rata nitai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 nilai 82 83 84 85 Direktorat Jenderal Kebudavaan 1.858,75 1.914,5 r 1.97 t.95 2.031,11 -4t- Programf Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2027 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPK Dircktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudavaan SK Meningkatnya iumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda IKK Jumlah masyarakat yang memanfaatl<an Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda orang 500 500 500 600 SK Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan IKK Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Obiek Pemajuan Kebudayaan OPK 100,00 150,00 180,00 SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budava dan Obiek Pemaiuan Kebudayaan IKK Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Obiek Pemaiuan Kebudayaan satuan pendidikan 5.200 5.200 5.200 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah satuan pendidikan 944 944 944 944 SK Meningkatnya iumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia IKK Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia euent 22 25 28 30 SK Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan IKK Jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan desa 914 914 914 9t4 5179 Pelestarian Nilai Budaya Unit Pelaksana Teknis Dtektorat Jenderal Kebudavaan SK Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung d.alam platfom fesival budaya tingkat nasional IKK Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platfom festival budaya tingkat nasional festival 60 100 150 200 5 178 Penselolaan Pemuseuman SK Meninskatnva iumlah kuniungan peninggalan seiarah IKK Jumiah kuniungan Cagar Budaya oranq 700.000 800.000 900.000 1.000.000 5181 Pelestarian dan pengelolaan Peningqalan Purbakala SK Meningkatnya iumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme tsLU IKK Jumlah Caqar Budaya yang dilestarikan CB 4.230,00 IKK Jumlah Casar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU CB 90 t20 150 4274 Pengembangm Film, Musik dan Media Bam Direktorat Perfilrnan, Musik dan Media Baru SK Meningkatnya jumlah pengunju[g Megq EuerLts Kebudayaan IKK Jumlah pengunjung domestik Mega Euents Kebudayaan orang 500_ooo 600.000 750.000 800.000 IKK Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar Intemasional 20 60 100 IKK Jumlah penguniung intemasional Mega Euerlts Kebudayaan orang 75.000 90.000 1 12.500 120.OOO SK Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platfom kerjasama distribusi film dm musik IKK Jumlah orang yang mengakses platfom kerjasama distribusi film dan musik orang 2.000,00 3.000,oo 4.O00,oo 5.000,00 SK Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru IKK .Iumlah Droduksi lilrn. musik dan media baru produksi 35 40 45 50 4',275 Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Direktorat Pelindungan Kebudavaan SK Meningkatnya iumlah Cagar Budaya dan WBTB yang ditetaPkan IKK Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan CB 180 210 '240 270 IK( .Iumlah Warisan Budava Takbenda yang ditetapkan WBTB 225 250 275 300 SK Meningkatnya iumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan IKK Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan zlt 60 70 70 80 5.200 Program/ Kegt^tan Sasran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,tKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 202'2 2023 2024 2021 2022 2023 2024 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah IKK Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah materi oelaiaran 3,00 3,00 3,00 3,00 SK Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan tlr I d ava IKK Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi oranS 500 700 900 1.000 IKK Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya 30 40 40 40 SK Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang intemksi pemajuan ketludavaan IKK Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan wilayah adat 5 7 10 t2 IKK Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan komunitas adat 30 35 40 50 SK Meninskatnva iumlah tenaqa penggerak/pengsiat budaya tingkat Desa IKK Jumlah tenasa rrensgerak/penqgiat budava tinskat Desa orang 370 370 370 370 4277 Pembinaan Tenaga dan kmbaga Kebudayaan Direktorat Pembinaan Tenaga dan l-embaga Kebudavaan SK Meninqkatnya iumtah tembaga budaya yang memperoleh layanan p€mbinaan IKK Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan lembasa 230 280 370 465 IKK Jumlah tenaga kebudayaan yang mempercleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi oranq 3.600 s.605 7.6tO 10.1 r5 SK Meningkatnya iumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB kab/kota 150 200 300 390 IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB kab/kota 50 70 100 5 180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan Sekretariat Dtektorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnva partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan IKK Jumlah Pekan Kebudavaan Daerah euent 20 '20 )n 20 IKK Jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional prmda 20 20 20 20 SK Meninskatnva iumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD IKK Jumlah kabuoaten/kota vanp menvusun dan memperbarui PPKD kab/kota 50 50 20 10 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan R.IIvTD Jumlah kabupaten/kota yang meniadikan PPKD sebagai ruiukan RKPD dan R.IMD kab/kota 50 50 20 10 SK Meningkatnva tata kelola satuan keria di lingkungan Ditien Kebudayaan IKK Rata-rata predikat SAKTP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjcn Kebudayaan mendapatkan prcdikat zl-wBK/wBBM satkcr 2 '2 2 2 tKK Rata-rata nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satler minimal 94 nilai 94,6 95 95,1 95,4 Inspektorat Jenderal 228,47 235,33 24'.2,39 249,66 r993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I Inspektorat I SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tetA kelolA vanp haik di wilavah keria Insrektorat I IKK IKK Programf Kegiatan Sasarm Progrm/Sastran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang ke{a Inspektorat I 35 65 75 80 IKK Persentase pengawasan teknis oleh InspektoratJenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang keda Inspektorat I 35 65 75 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang ke!'a Inspektorat I o/" 75 80 85 90 IKK maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SP[P) Eselon I nilai 3,2 3,4 3,5 IKK persentase Satkeryang mendapatlan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I 100 100 100 100 t994 Penguatan Pengawasan Inqxktorat II Inspektorat II SK Tersedianya hasil pengawasan intemal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola vans baik di wilavah keria lnspektorat ll IKK Persentase p€ngawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah prcvinsi di bidang keda Inspektorat Il 35 65 75 80 IKK Persentase pengawasan teknis oleh InspektoratJenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II 35 65 75 Persentase Satker yang berintegritas di bidang ke{a Inspektorat II 75 80 85 90 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SPIP) Eselon I meninskat di WilayaL[qlb lhatuLf^r-f II nilai 3,2 3,3 3,4 3,5 IKK Persentase Satler yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang ke{a Inspektorat TI 100 100 100 100 1995 Penquatan Peng,awasn Inspektorat III Inspektorat lll SK Tersedimya hasil pengawaw intemal yang memberi nilai tambah bagi orgmisasi dm praktek tata kelola vans baik di wilayah keria Inspek!q141!!! IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kefia Inspektorat III 35 65 75 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang keda Inspektorat III "k 35 65 75 80 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III o/o 75 80 85 90 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SPIP) Eselon I meninskat di wilavah keria InsDektorat III skor 3,2 3,3 3,4 3,5 IKK persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat TTT 100 100 100 100 4270 Penguatan Pengawas4n Inspektorat IV Inspektorat IV SK Tersedianya hasil pengawamn intemal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek teta kelola vans baik di wilavah keria Inspektorat IV IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang ke{a Inspektorat IV 75 80 85 90 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SPIP) Eselon I meninskat di wilayah keria lnspektorat IV nilai 3,2 3,4 3,5 IKK Persentase Satkeryang mendapatlan hasil kajian LK minimal Baik di bidang keda Inspektorat IV 100 100 r00 100 1996 Penguatan Audit lnvestigasi Inspektorat Investigasi SK Meninskatnva efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN IKK Persentase Satker y 30 45 60 70 IKK Persentase penang 85 87 s0 90 IKK Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi 74 76 78 80 IKK Persentase inuestigaqi \e!qqp9!g4qu4.lq4g terbukti 80 85 88 90 80 hpninokrt di wilawah kcria Insnekforaf I 80 IKK 80 Program / Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/ Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t 2022 2023 '2024 2021 2022 20'23 2024 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya [tjeo Kemendikbud Sekrettriat Inspektorat Jenderal SK Meninskatnva tata kelola Satuan Keria di linekunsan InsDektorat Jenderal IKK Persentase renvelesaian tindak laniut hasil D€meriksaan BPK 70 75 80 85 IKK Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi orang t.607 2.065 2.523 2.981 IKK Predikat SAKIP Insp€ktorat Jenderal minimal A predikat A A IKK Nilai kineria Inspektorat Jenderal nilai 95, r0 9s,80 96,50 97,20 Badan Penqembanqan dan Pembinaan Bahasa 531,65 547,60 564,O2 580,94 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan SAstra 5K Terwujudnya standar kemahfan berbahasa Indonesia IKK Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia IUKEI) baterai 27 32 36 40 IKK Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan naskah 25 32 39 46 IKK Jumlah bahm aiar kebahasaan naskah 96 103 110 t17 IKK Jumlah rekomendasi kebljalan kebahasaan dan keustraan melalui penelitim dokumcn 32 3'2 32 32 SK Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia IKK Jumlah kosakata bahasa Indonesia kosakata 747.522 165.0 r4 182.506 200.000 SK Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan IKK Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan lembaga 435 547 659 771 IKK Jumlah pengaiar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) orang t.2t3 1.433 1.653 1.873 IKK Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan bahan 75 100 125 150 202'.2 Pembinaan Bahasa dan Saba Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra SK Temiudnva Densutamaan bahasa Indonesia di ruang publik IKK .Iumlah lembasa Denssuna bahasa lndonesia terbina lembaga 3.977 4.365 4.752 5.140 SK Tersedianva buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca IKK Jumlah buku bemutu vang diteriemahkan judul t25 150 t75 200 IKK Jumlah buku pengayaan literasi judul 746 861 961 106 1 IKK Jumlah buku pengayam ymg digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca buku 180 240 300 360 SK Mcninskatnya iumlah penutur bahasa terbina IKK Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastla orang 80.355 88.390 97.229 106.952 5289 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Terlindunsinva bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam mrnah orang 25.000 33.000 41.O00 49.000 tKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah orang 25.000 33.OO0 4 1.000 49.OO0 IKK Jumlah produk kesastram terkembangkan sastra l0 l4 18 22 '2020 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 45 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 SK Meningkatnya tata kelola Satuan Keda di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB BB BB BB IKK Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM satl<er 2 2 2 2 IKK Rata rata nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sat-I<er minimal 91 nilai 92 93 94 95 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 963,05 99r,94 t.o2t,70 1.O52,3s 2027 Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan SK Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun IKK Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan model kurikulum 9 9 9 9 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan satuan pendidikan 200 s00 750 1.000 IKK Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi laporan penelitian 6 6 6 6 SK Tersedianva Sistem Perbukuan Nasional vans sehat IKK Jumlah buku pendidikan yang disusun judul buku 93 95 97 100 IKK Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar judul buku 2.500 3.OOO 3.500 4.000 IKK Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi lembaga 20 20 '20 20 IKK Jumlah SDM Perbukuan yang terseftihkasi orang 300 330 360 400 IKK Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam databree sistem infomasi profesi pelaku perbukuan 2 2 2 2 IKK Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam databre sistem infoma i buku 2.500 3.000 3.s00 4.000 2029 Penyediaan Infomasi Asesmen dan Pembelajaran Pusat Asesmen dan Pembelaiaran SK Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan IKK Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen model pembelajaran 72 108 108 108 lKK Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran mitra 200 500 750 1.O00 SK Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan IKK .Iumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang hrkualitas dan relevan soal 18.O00 18.O00 18.000 18.000 IKK Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komnuter satuan pendidikan 137.000 153.000 169.000 185.000 IKK Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikm oembelaiaran 50 60 70 80 IKK Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan frcmbelajaran dokumen 7 7 7 7 5632 Penyediaan Infomasi untuk Perumusan Kebijakan Pusat Penelitian Kebiiakan SK Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung oeningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan laporan nenelitian 20 2t 22 24 IKK Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan laporan penelitian 20 2l 22 24 IKK Jumlah hasil peniaminan mutu dokumen 8 8 8 8 5633 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Pusat Penelitian Arkeolosi Nasional SK Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatlan dalm pelestarian serta Demaiuan oendidikan dan kebudavaan Prcgram/ Kegiatan Sasarar Progm/Sawan kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Jumlah hasil Penelitim Arkeologi laporan renelitian 105 r06 t07 108 IKK Jumlah Rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi rumah mradaban 22 22 22 22 2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelakwm Akreditasi Badan Independen SK Terlaksananya akreditasi sekolah/madrasah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP satuan mnrlirlikan 57.490 55.875 54.7t7 55.248 SK Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Stmdtr Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah Satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP stuan mnriiriikan 44.767 45.s83 46.4t8 37.583 SK Tersedianya Standar Nasional Pendidikm (SNP) berbasis pada hasil kualitas luluun (leaming out@mel vang disunakan untuk peningkatan mutu Dendidikan IKK Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 8 8 8 SK Terselengstranya Delaksanaan pencapaian komDetensi Deserta didik Sesuai SNP IKK Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karaktemya satuan rcndidikan 27t.523 272.881 274.245 275.6t6 2032 Dukungm Manajemen dm Pelaksmaan T\rgas Teknis I*.innya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dm Perhrrkurn SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pertlukrren IKK Rata-rata Dredikat SAKIP Satker minimal BB Dredikat BB BB BB BB tKI< Jumlah Satker di Balitbans dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBKlWBBM satker 1 i 1 1 IKK Rata-rata nilai Kineria Angqaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 90.8O nilai 90,85 90.90 90,95 9 1,00 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM ANWAR MAKARIM ttd. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ttd. Dian WahYuni NIP 1962 1022 198803200 1 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024 MATRIKS KERANGKA REGULASI No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 1 Revisi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang- undangan lain antara lain Undang-Undang • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Pendidikan Nasional. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:
1. 1.Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
2. 2.Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.
3. 3.Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka). • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
4. 4.Standar pendidikan.
5. 5.Wajib Belajar 12 tahun.
6. 6.Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/online).
7. 7.Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.
8. 8.Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik). • Kementerian Dalam Negeri. • Kementerian Agama. • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2 Revisi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Pendidikan • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Tinggi. dan Tenaga Kependidikan. 3 Revisi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain:
9. 1.Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring.
10. 2.Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan pelindungan guru • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Kementerian Agama. Tahun 2022 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia.
11. 3.Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen.
12. 4.Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen. • Kementerian Dalam Negeri. jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 4 Revisi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang- undangan lain, antara lain Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain: • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Kebudayaan. • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. • Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tahun 2020- 2025 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
13. 1.Perizinan Perfilman.
14. 2.Tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan:

BAB V

PENUTUP Renstra Kemendikbud ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; (4) pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra Indonesia serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;

Pasal 65

(1)Lembaga sensor film dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor. jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
(3)Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
(4)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 65

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur tentang:

a.jenis dan tarif sensor film;
b.penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor; dan jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
c.pendanaan. - apakah bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

Pasal 65

Pasal 65

Pasal 65

Pasal 65

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah:

Pasal 65

Pasal 65

Pasal 65

Pasal 65

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2023