Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.kemdikbud.go.id
jdih.kemdikbud.go.id
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2020 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 555 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024 BAB I PENDAHULUAN “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…” (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. jdih.kemdikbud.go.id Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara, yang memberi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan. Hal ini terbukti dari hiruk pikuknya ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan. Dengan cara itulah agenda pembangunan SDM akan mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia Bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040 hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Kemendikbud mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Dalam periode yang lalu (2015-2019), Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada jdih.kemdikbud.go.id setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone. Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio- ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan. Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar. Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam jdih.kemdikbud.go.id pekerjaannya. Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa. BAB I Renstra Kemendikbud ini terstruktur sebagai berikut: (a) kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2015-2019; (b) permasalahan yang masih dihadapi; dan (c) tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan Renstra Kemendikbud 2020-2024. 1.1 Kondisi Umum Pendidikan dan Kebudayaan Dalam periode Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019, Kemendikbud telah meningkatkan upaya untuk perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara, memeratakan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, dan memajukan tata kelola budaya dan bahasa Indonesia. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat marginal dari segi lingkungan geografis dan kondisi ekonomi. A. Angka Partisipasi Pendidikan Berkenaan dengan angka partisipasi pendidikan, Kemendikbud telah menorehkan berbagai capaian yang menunjukkan semakin meningkatnya angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menurunnya tingkat putus sekolah, dan capaian-capaian lainnya. jdih.kemdikbud.go.id Secara keseluruhan, kinerja positif Kemendikbud ini mendorong majunya nilai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.
Gambar 1.1 Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Program-program yang telah dijalankan untuk meningkatkan APK PAUD seperti Gambar 1.1 di atas adalah: (1) bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD, (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, (3) bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marginal, dan (4) bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat. Program-program tersebut mendorong tumbuhnya lembaga PAUD dan Taman Kanak- Kanak (TK) sebagaimana disajikan dalam diagram pada Gambar 1.2. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.2 Pertumbuhan Lembaga PAUD dan TK 2015-2019 Sumber: Dapo PAUD-Dikmas, 2019 Pemerintah juga mendorong agar setiap kota/kabupaten memiliki Lembaga PAUD holistik integratif (PAUD HI), yang bekerja sama dengan posyandu agar pelayanan kepada anak usia dini memenuhi kebutuhan akan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi. Selain itu, PAUD HI juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Bina Keluarga Balita (BKB), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Puskesmas. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, keberadaan PAUD HI diharapkan dapat mendorong penurunan prevalensi stunting pada balita yang juga menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Dorongan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Pada tahun 2019, sudah 91,4% (sembilan puluh satu koma empat persen) kabupaten/kota memiliki lembaga tersebut.
jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.3 Tren Angka Putus Sekolah 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.3 memperlihatkan ada sedikit fluktuasi penurunan APTS pada jenjang SD dan SMK pada tahun 2018-2019. Namun demikian, perbandingan antara APTS tahun 2016 dengan APTS tahun 2019 menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama pada jenjang SMA. APTS SMA telah turun sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari 7.01% (tujuh koma nol satu persen) menjadi 1,97% (satu koma sembilan puluh tujuh persen). Capaian penurunan APTS yang cukup signifikan antara tahun 2015-2018 terutama di jenjang sekolah menengah merupakan hasil dari salah satu program prioritas nasional yaitu Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan salah satu paket kebijakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, bersama dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan Program Indonesia Sehat (PIS). PIP melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan berusia 6 (enam) - 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikannya, sehingga mereka dapat mengakses layanan pendidikan sampai menamatkan pendidikan menengah. Pada tahun 2019, PIP diberikan kepada 18,39 (delapan belas koma tiga puluh sembilan) juta siswa. Selain PIP, pemerintah juga melaksanakan program-program lainnya untuk memastikan anak usia sekolah berada pada satuan pendidikan jdih.kemdikbud.go.id seperti: Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), pemberian beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi, asrama sekolah, dan rehabilitasi ruang kelas. Turunnya angka putus sekolah melalui berbagai program yang dijalankan Kemendikbud berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP dan SMA sederajat, walaupun masih belum dapat memenuhi target Renstra Kemendikbud yang lalu. Hal ini terlihat dalam Gambar 1.4. Perlu dicatat bahwa target Renstra Kemendikbud yang lalu didasarkan pada data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, sedangkan data yang disampaikan di Renstra Kemendikbud ini menggunakan data Badan Pusat Statistik. Terdapat perbedaan pendekatan penghitungan yang mempengaruhi pelaporan data. Gambar 1.4 Capaian APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.4 menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi peningkatan APK SMA/SMK/MA Sederajat dalam kurun waktu tahun 2014-2019. Akan tetapi, APK tahun 2019 sebesar 83,98% (delapan puluh tiga koma sembilan puluh delapan persen) telah melampaui APK tahun 2014 sebesar 74,3% (tujuh puluh empat koma tiga persen). Demikian juga, APK SMP/MTs Sederajat telah meningkat dari 88,6% (delapan puluh delapan koma enam persen) di tahun 2014 menjadi 90,6% (sembilan puluh koma enam persen) di tahun 2019. Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM), yang sebelumnya disebut BKMM atau BOMM, memberikan sumbangsih dalam peningkatan APK ini. jdih.kemdikbud.go.id Dalam kurun waktu yang sama rata-rata lama sekolah juga meningkat seiring perkembangan APK tersebut di atas. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas sudah dapat mencapai target Renstra Kemendikbud 2015-2019, sebagaimana data yang disajikan dalam Gambar 1.5. Gambar 1.5 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019 Sumber: Susenas 2019 Dalam Gambar 1.5, berdasarkan pergerakan rata-rata lama bersekolah menurut jenis kelamin, terlihat pergerakan yang konsisten antara rata- rata lama bersekolah laki-laki dan perempuan. Walaupun rata-rata lama sekolah perempuan masih berada di bawah rata-rata lama sekolah laki- laki, peningkatannya masih lebih tinggi (peningkatan 0,57 tahun antara 2015-2019) dibanding laki-laki (peningkatan 0,47 tahun).
jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.6 Capaian APK Pendidikan Tinggi terhadap Target Renstra Kemendikbud 2015-2019 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 1.6 memperlihatkan pencapaian APK berada sedikit di bawah target Renstra Kemendikbud dalam kurun waktu 2015 – 2019, dengan rata-rata selisih sekitar 1,5% (satu koma lima persen). Meskipun masih di bawah target Renstra Kemendikbud, pencapaian APK pendidikan tinggi terus mengalami peningkatan dari 25,26% (dua puluh lima koma dua puluh enam persen) pada awal Renstra Kemendikbud yang lalu (tahun 2015) menjadi 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen) pada penghujung Renstra Kemendikbud. Kenaikan yang terus menerus ini dapat dikaitkan dengan program Bidikmisi yang dijalankan oleh Pemerintah. Bidikmisi memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik baik. Peningkatan APK pada tingkat SMP/MTs Sederajat, SMA/SMK/MA Sederajat dan Pendidikan Tinggi masih merupakan pekerjaan yang perlu diprioritaskan dalam Renstra Kemendikbud ini. B. Pemerataan Mutu Pendidikan Dengan kesadaran bahwa mutu pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh penjuru Tanah Air, berbagai upaya telah dilakukan untuk: (1) menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dan (2) meningkatkan mutu guru secara berkelanjutan. jdih.kemdikbud.go.id
Gambar 1.7 Pertumbuhan Akreditasi Lembaga PAUD Sumber: Laporan Kinerja Kemendikud, 2019 Secara jumlah peningkatan lembaga PAUD yang terakreditasi meningkat lebih dari enam belas kali lipat antara tahun 2015-2019. Bila dilihat dari capaian persentase terhadap total lembaga, rata-rata tingkat penambahan per tahun dalam periode 2015-2019 adalah 103% (seratus tiga persen) per tahun. Namun, pada tahun 2019, masih tersisa 114.577 (seratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembaga PAUD yang belum terakreditasi. Untuk memastikan agar akreditasi bisa mencakup semua lembaga PAUD, perlu dilakukan optimalisasi proses akreditasi. Akreditasi sekolah juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Persentase sekolah yang memiliki akreditasi minimal B terus meningkat pada semua jenjang seperti tercatat di Gambar 1.8. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.8 Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B Sumber: BAN-S/M, 2019 Dalam Gambar 1.8, persentase sekolah dengan akreditasi minimal B tertinggi ada di jenjang SD/MI, yaitu 80,84% (delapan puluh koma delapan puluh empat persen) pada tahun 2019. Namun, peningkatan paling banyak ada di jenjang SMA yang meningkat lebih dari dua kali lipat - dari 28,23% (dua puluh delapan koma dua puluh tiga persen) di tahun 2015 menjadi 73,39% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen) di tahun 2019. Untuk capaian jenjang SMK sudah melebihi target Renstra Kemendikbud, hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan akreditasi yaitu yang sebelumnya berbasis program keahlian menjadi satuan pendidikan. Pada sektor pendidikan tinggi, akreditasi program studi terus menunjukkan kemajuan, bahkan melampaui target Renstra Kemendikbud, seperti terlihat dalam Gambar 1.9. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.9 Akreditasi Prodi Pendidikan Tinggi Sumber: Capaian RPJMN, 2019 Capaian prodi terakreditasi minimal B pada tahun 2015 sebesar 52,64% (lima puluh dua koma enam puluh empat persen) dari total prodi, sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.9. Namun, pada tahun 2019, capaian akreditasi telah mencapai 68% (enam puluh delapan persen), jauh di atas target Renstra Kemendikbud sebesar 46% (empat puluh enam persen).
jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.10 Pertumbuhan Sertifikasi Guru Sumber: Pusdatin Kemendikbud, 2020 Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 1.10, jumlah guru yang tersertifikasi pada tahun 2019 naik sebanyak 39.480 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh) guru dari tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya guru yang tersertifikasi, mutu pembelajaran siswa juga dapat diharapkan meningkat. Namun demikian, kapasitas pelaksanaan PPG saat ini belum maksimal untuk menyelesaikan sertifikasi bagi guru PNS dan guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diangkat sebelum tahun 2016. C. Relevansi Pendidikan Salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode 2015-2019 adalah meningkatkan relevansi lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas luaran program pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan. Fokus utama dari peningkatan relevansi ini adalah lulusan SMK. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbud melakukan beberapa upaya agar lulusan SMK bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan dapat menjawab persaingan global dan regional, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, program vokasi menjadi program prioritas Kemendikbud. Pada tahun 2018, Kemendikbud menetapkan empat bidang keahlian prioritas yaitu: kelautan, pariwisata, pertanian, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, program penguatan vokasi dilakukan dengan pendekatan teaching factory/techno park, kerja sama dengan jdih.kemdikbud.go.id industri, dan penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi profesi. Gambar 1.11 menjelaskan capaian dukungan program vokasi Kemendikbud tahun 2019. Gambar 1.11 Capaian Dukungan Program Vokasi SMK 2019 Sumber: Direktorat PSMK Kemendikbud berupaya memastikan pendidik dan tenaga kependidikan SMK dapat mengajarkan materi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan DU/DI melalui dua program: Program Keahlian Ganda (PKG) dan program peningkatan kompetensi guru kejuruan. Program Keahlian Ganda memberikan tambahan kompetensi baru yang berbeda dari kompetensi yang dikuasai sebelumnya. Program Keahlian Ganda menawarkan 6 (enam) bidang keahlian: kemaritiman, agrobisnis dan agroteknologi, seni rupa dan kriya, pariwisata, teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) paket keahlian. Lulusan PKG mendapatkan dua sertifikat yaitu sertifikat pendidik yang merupakan sertifikat kedua dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Patut diakui bahwa pelaksanaan PKG belum mampu memenuhi kebutuhan akan guru mata pelajaran produktif di seluruh SMK di Indonesia. Kelulusan guru SMK dari PKG juga masih terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud ini akan melipatgandakan upaya untuk merekrut praktisi dari industri untuk mengajar sebagai guru produktif di SMK. jdih.kemdikbud.go.id Program peningkatan kompetensi guru kejuruan dilakukan melalui Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan sertifikasi profesi. Sejauh ini 2.000 (dua ribu) guru produktif dari 219 (dua ratus sembilan belas) SMK sudah menjalani UKK. Dalam program ini, guru kejuruan diwajibkan memiliki skills passport yang berisi unit-unit kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level IV. Saat ini 7 (tujuh) unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud sudah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak kedua, sehingga dapat menyelenggarakan sertifikasi profesi. Ketujuh UPT tersebut adalah:
Dengan usaha yang dijelaskan di atas, lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi kerja seperti yang dibutuhkan di DU/DI. Untuk meningkatkan peran perguruan tinggi pada peningkatan daya saing bangsa, pemerintah telah mengembangkan beberapa perguruan tinggi untuk menjadi world class university serta mengembangkan Science Techno Park (STP). Science Techno Park dikembangkan sebagai pusat inovasi dan inkubasi bisnis bagi mahasiswa dan dosen berdasar hasil inovasi teknologi. Selama periode 2015-2019 telah dibangun 4 (empat) STP dan akan dikembangkan lebih lanjut. jdih.kemdikbud.go.id D. Kebudayaan dan Bahasa Sebagai penyelenggara pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, Kemendikbud menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas dan ketahanan budaya dan bahasa bangsa. Sepanjang periode 2015 - 2019, Kemendikbud menjalankan program- program yang berhasil memajukan tata kelola bahasa dan budaya Indonesia sebagaimana terukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional. Program-program Kemendikbud dalam memajukan bahasa dan budaya Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga tema besar: (a) pelestarian dan pengembangan kebudayaan, (b) pengembangan bahasa, dan (c) penguatan karakter.
Sampai tahun 2019, terdapat 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) regulasi yang mendorong peningkatan mutu tata kelola dimaksud. Pelaku budaya juga turut dikembangkan agar dapat berperan aktif untuk mendorong pemajuan kebudayaan. Pelaku budaya yang terlibat berasal dari tujuh bidang, yaitu: cagar budaya, permuseuman, kesenian, perfilman, kesejarahan, tradisi, dan kepercayaan. Kegiatan-kegiatan prioritas Kemendikbud dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan terdiri dari: (1) registrasi nasional cagar budaya, (2) pencatatan dan penetapan warisan budaya takbenda, (3) revitalisasi dan pembangunan museum, (4) revitalisasi cagar budaya, (5) revitalisasi taman budaya, (6) bantuan pemerintah untuk pelestarian kebudayaan, (7) Europalia Arts Festival Indonesia, dan (8) Pekan Budaya Indonesia. Di samping itu, sejak 2016, telah dilakukan pendaftaran, pencatatan, dan penetapan warisan budaya benda dan takbenda. Pada akhir tahun 2019, 94.270 (sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh) cagar budaya telah terdaftar dan 126 (seratus dua puluh enam) cagar budaya peringkat jdih.kemdikbud.go.id nasional telah ditetapkan, serta terdapat 5 (lima) warisan budaya dunia. Selain itu, 8.658 (delapan ribu enam ratus lima puluh delapan) warisan budaya takbenda telah tercatat dan 1.086 (seribu delapan puluh enam) warisan budaya takbenda telah ditetapkan. Adapun warisan budaya takbenda dunia berjumlah 9 (sembilan) warisan. Pada tanggal 5-9 Desember 2018, pemerintah menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 dengan tema “Berkepribadian dalam Kebudayaan”. Kongres Kebudayaan merupakan salah satu arena diskusi yang merangkum aspirasi masyarakat untuk kemudian diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 merekomendasikan 7 (tujuh) resolusi diantaranya:
Pasca KKI, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk secara konsekuen melaksanakan mandat KKI dengan hasil-hasil sebagai berikut: • pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional pada bulan Desember 2019; • kesepakatan terkait Dana Perwalian Kebudayaan; dan • pelibatan diaspora dalam kegiatan kebudayaan seperti yang dilakukan di Inggris Raya melalui kegiatan Karavan Budaya. Selain itu, pada tahun 2019 untuk pertama kalinya diadakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Museum dan Taman Budaya untuk melaksanakan revitalisasi museum dan taman budaya. Dana Alokasi Khusus tersebut disampaikan kepada 111 (seratus sebelas) museum tingkat provinsi dan kabupaten dan 20 (dua puluh) taman budaya.
jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.12 Capaian Indikator Peserta UKBI, Pemerkaya Minat Baca, Penutur Asing Bahasa Indonesia, dan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud, 2019 Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.12, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pemerkaya minat baca, peserta UKBI, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, dan penutur asing pemelajar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan penyediaan buku bacaan literasi sebagai materi pemerkaya minat baca sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mendorong pembiasaan membaca buku- buku yang dapat meningkatkan literasi siswa selama 15 (lima belas) menit sebelum mulai belajar. Sampai tahun 2019 telah dihasilkan 718 (tujuh ratus delapan belas) judul buku bacaan nonteks pelajaran bahasa dan sastra. Tema bacaan dari buku-buku tersebut juga terus berkembang, tidak sekedar cerita rakyat melainkan juga perubahan sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan, kuliner Indonesia, dan arsitektur Indonesia. Peningkatan jumlah ini dibarengi dengan upaya penjaminan mutu buku bacaan yang dilakukan melalui berbagai program, seperti: sayembara bahan bacaan literasi, lokakarya bagi penulis, program Gerakan Literasi Nasional, penilaian dan validasi buku bacaan literasi, dan alih wahana buku bacaan cetakan ke bentuk digital. jdih.kemdikbud.go.id Jumlah peserta UKBI meningkat pesat dalam periode 2015 - 2019 (Gambar 1.12). Pada awalnya, hanya 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) orang yang mengikuti UKBI. Namun, pada tahun 2019 sudah 63.802 (enam puluh tiga ribu delapan ratus dua) orang mengikuti UKBI. Keberhasilan ini terjadi karena adanya berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan UKBI, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam rangka memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa. Peserta UKBI berasal dari beragam profesi seperti blogger, wartawan, penerjemah, guru bahasa Indonesia, pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), dan pengacara. Pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan antara lain melalui penambahan kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Seperti dilukiskan dalam Gambar 1.12, terjadi penambahan 22.000 (dua puluh dua ribu) kosakata dalam KBBI dalam periode 5 (lima) tahun sejak 2015. Penambahan ini berguna untuk mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2016 dalam versi cetak dan daring. Versi luring berbasis Android dan iOS diluncurkan satu bulan kemudian. Dengan demikian, diseminasi kosakata bahasa Indonesia semakin luas menjangkau masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Jumlah negara dan penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, 7 (tujuh) negara di kawasan Asia Tenggara mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Filipina, Malaysia, Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Pada tahun 2019 sudah tercatat 24.169 (dua puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan) orang pemelajar BIPA di kawasan Asia Tenggara, meningkat 24 (dua puluh empat) kali lipat dari 1.013 (seribu tiga belas) pemelajar pada tahun 2015 (Gambar 1.12). Peningkatan ini didukung oleh pengiriman tenaga pengajar jdih.kemdikbud.go.id BIPA ke luar negeri, pengembangan portal daring BIPA, dan bimbingan teknis bagi pengajar BIPA. Di samping itu, melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kerja sama dengan Kemenlu, Sekretariat Negara, dan Kedutaan Besar negara sahabat, terus meningkatkan diplomasi kebahasaan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa perhubungan regional. Melalui Gerakan Pengutamaan Bahasa Negara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Pemda bekerja sama meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang terkendali di ruang publik. Sampai tahun 2019, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik 191 (seratus sembilan puluh satu) kota/kabupaten terkendali, meningkat pesat dari 4 (empat) kabupaten/kota pada tahun 2015. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah melakukan verifikasi dan sosialisasi pengutamaan penggunaan bahasa negara pada ruang publik di daerah, serta validasi dan pengolahan data keterkendalian wilayah penggunaan bahasa pada ruang publik.
jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.13 Skema Penguatan Pendidikan Karakter Sumber: https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=132 Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu PPK dilaksanakan melalui pendekatan budaya. Secara akumulatif, siswa peserta PPK telah mencapai 130.218 (seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belas) siswa sampai akhir tahun 2019, yaitu naik hampir tiga kali lipat dari 43.254 (empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat) siswa di akhir tahun 2017. Beragam program seperti Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP), Pramuka, Seniman Masuk Sekolah, Kemah Budaya Nasional hingga pemutaran film berkarakter nasional dilaksanakan untuk mendorong penguatan pendidikan karakter. Dalam implementasinya, Kemendikbud juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara aktif melaksanakan PPK dan budaya anti korupsi. Dengan terlibatnya banyak pihak dalam program ini, diharapkan PPK dapat menjadi fondasi dan roh utama pendidikan dan kebudayaan. 1.2 Permasalahan dan Potensi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan pengembangan budaya dan bahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Kemendikbud memajukan pendidikan dan kebudayaan. Permasalahan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori: (1) rendahnya angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi, (2) rendahnya hasil pembelajaran, (3) jdih.kemdikbud.go.id ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis, dan (4) kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa. A. Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Tinggi Indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. Namun khusus untuk capaian angka APK PAUD Indonesia masih jauh dibandingkan dengan angka negara-negara lain. Begitu juga angka partisipasi pendidikan tinggi belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Gambar 1.14 membandingkan angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi Indonesia dengan negara-negara lain, disandingkan dengan perbedaan PDB per kapita. Gambar 1.14 Perbandingan APK PAUD dan PT dengan negara-negara lain Catatan: *) PDB per Kapita dalam ribuan dolar AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000 Sumber: APK: Bank Dunia (2017 atau setelahnya); PDB: Bank Dunia (2017, 2018) Seperti terlihat dalam Gambar 1.14, angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen). jdih.kemdikbud.go.id Adapun angka partisipasi PAUD dan Dikti Indonesia berada di bawah 40% (empat puluh persen). Dibandingkan dengan Mesir yang memiliki PDB lebih rendah, Indonesia memang telah memiliki angka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan tetapi APK PAUD Indonesia jauh di bawah Filipina yang memiliki PDB lebih rendah. Indonesia tidak bisa berpuas diri. Sebagai negara yang telah berketetapan untuk menjadi negara maju, Indonesia memerlukan SDM yang berpendidikan baik. Oleh karena itu acuan Indonesia haruslah negara-negara yang lebih maju. Dibandingkan dengan Kolombia, negara berkembang lain dengan PDB yang sedikit lebih tinggi dari Indonesia, dengan selisih kurang dari 20% (dua puluh persen), terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi PAUD. Angka partisipasi PAUD Kolombia (76,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD Indonesia (36,93%). Dan angka partisipasi pendidikan tinggi Kolombia juga 50% (lima puluh persen) di atas Indonesia. Angka partisipasi Indonesia akan semakin terlihat rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan, yang memiliki angka partisipasi Dikti 94,4% (sembilan puluh empat koma empat persen), lebih dari tiga kali lipat dari angka partisipasi Dikti Indonesia sebesar 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen). Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi PAUD dan Dikti di Indonesia. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (golden years) masih rendah. Kedua, akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada sekitar 30% (tiga puluh persen) atau 25.000 (dua puluh lima ribu) desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD. Ketiga, ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi. Pada kuartil terendah dalam pengeluaran rumah tangga, misalnya, angka partisipasi Dikti hanya 11% (sebelas persen). Ini jauh lebih rendah dari angka partisipasi pendidikan menengah sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada kuartil yang sama. Sedangkan pada kuartil tertinggi, angka partisipasi Dikti mencapai lebih dari 60% (enam jdih.kemdikbud.go.id puluh persen). Terakhir, ada persepsi yang rendah tentang lulusan pendidikan tinggi vokasi. B. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih belum menggembirakan. Pada pendidikan dasar dan menengah, hasil yang dicapai oleh peserta didik Indonesia dalam tes PISA sudah menunjukkan kemajuan, namun ada banyak ruang untuk pengembangan. Gambar 1.15 memperlihatkan tren nilai tes PISA dan peringkat Indonesia dari tahun 2000-2018. Gambar 1.15 Tren Nilai dan Peringkat PISA Indonesia Sumber: OECD, 2019 Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.15, Indonesia menduduki peringkat yang rendah dalam hasil tes PISA tahun 2018. Untuk bidang matematika, misalnya, Indonesia berperingkat 72 (tujuh puluh dua) dari 78 (tujuh puluh delapan) negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Tidak ada lonjakan peningkatan nilai selama periode 18 (delapan belas) tahun. Namun demikian, selisih nilai peserta didik Indonesia dengan rerata nilai peserta didik negara-negara maju yang terhimpun dalam OECD menunjukkan tren pengurangan untuk semua bidang yang diujikan. Contohnya, selisih nilai matematika peserta didik Indonesia dengan negara-negara OECD sebesar 139 (seratus tiga puluh sembilan) poin pada tahun 2000. Selisih nilai itu berkurang menjadi 115 (seratus lima belas) poin pada tahun 2018. Capaian Indonesia yang kurang memuaskan ini dapat disebabkan jdih.kemdikbud.go.id oleh beragam perihal, seperti disparitas mutu pendidikan secara geografis, keadaan sosio-ekonomi siswa, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. Harus diakui masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan nilai Indonesia. Berkenaan dengan hasil non-akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, data yang dimiliki Kemendikbud juga menunjukkan perlunya perbaikan. Dalam hal perundungan (bullying) dan kerangka pikir kemajuan (growth mindset), Gambar 1.16 menunjukkan hasil survei terhadap peserta didik Indonesia dibandingkan dengan rata-rata peserta didik negara-negara OECD. Gambar 1.16 Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik Sumber: OECD, 2019 Seperti terlihat pada Gambar 1.16, 41% (empat puluh satu persen) peserta didik Indonesia melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD sebesar 23% (dua puluh tiga persen). Peserta didik yang sering mengalami perundungan mencapai nilai membaca 21 (dua puluh satu) poin lebih rendah. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah. Gambar 1.16 juga menunjukkan bahwa hanya 29% (dua puluh sembilan persen) peserta didik Indonesia tidak menyetujui pernyataan bahwa “kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak”, jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 63% (enam puluh tiga persen). Ini bermakna peserta jdih.kemdikbud.go.id didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan memiliki nilai membaca 32 (tiga puluh dua) poin lebih tinggi, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendidikan penting. Pada jenjang pendidikan tinggi, masalah hasil pembelajaran dapat terlihat dari rendahnya angka lulusan bekerja dari pendidikan tinggi vokasi. Masih rendahnya mutu dan daya saing perguruan tinggi kita antara lain terlihat dari rendahnya peringkat perguruan tinggi Indonesia dalam QS World University Ranking. Hanya ada empat perguruan tinggi Indonesia dalam QS World University Ranking - Universitas Indonesia (peringkat 296), Universitas Gadjah Mada (peringkat 320), Institut Teknologi Bandung (peringkat 331), dan Institut Pertanian Bogor (peringkat 600- 650). Perbandingan kebekerjaan lulusan dari perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi dilukiskan dalam Gambar 1.17 di bawah. Gambar 1.17 Perbandingan Angka Lulusan Bekerja Sumber: Sakernas, 2019 Gambar 1.17 menunjukkan dalam kurun waktu 2017-2019, angka kebekerjaan lulusan perguruan tinggi vokasi masih jauh di bawah angka lulusan perguruan tinggi akademik. Pada tahun 2019, 55,08% (lima puluh lima koma nol delapan persen) lulusan perguruan tinggi vokasi mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun, dibandingkan dengan 65% (enam puluh lima persen) lulusan S1 (perguruan tinggi akademik). jdih.kemdikbud.go.id Ada berbagai isu yang berkontribusi pada rendahnya hasil pembelajaran peserta didik Indonesia. Pertama, pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru Indonesia masih perlu diperbaiki. Guru sering bertindak sebagai penerus pengetahuan, bukan fasilitator pembelajaran. Banyak guru disinyalir tidak memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan keinginan belajar. Dalam hal guru mengajukan pertanyaan, sekitar 90% (sembilan puluh persen) dari tanggapan siswa hanya berupa jawaban satu kata. Cara guru bertanya bersifat dangkal, belum mendukung munculnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran. Dari hasil Uji Kompetensi Guru, permasalahan ini lebih jelas terlihat seperti tampak dalam Gambar 1.18. Gambar 1.18 Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 2019 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2019 Uji Kompetensi Guru yang dilakukan terhadap guru-guru Indonesia menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Nilai rata-rata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang SD adalah sebesar 54,8 (lima puluh empat koma delapan). Nilai rata-rata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang SMA adalah sebesar 62 (enam puluh dua). Rata- rata, nilai UKG hanya 57 (lima puluh tujuh) dari nilai maksimal 100 (seratus). Kedua, kurikulum yang berlaku di Indonesia sering dipandang kaku dan terfokus pada konten. Tidak banyak kesempatan tersedia untuk betul- betul memahami materi dan berefleksi terhadap pembelajaran. Isi jdih.kemdikbud.go.id kurikulum juga dianggap terlalu teoretis, sulit bagi guru untuk menerjemahkannya secara praktis dan operasional dalam materi pembelajaran dan aktivitas kelas. Ketiga, infrastruktur sekolah kurang memadai, termasuk yang diakibatkan oleh bencana, seperti di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda. Secara umum masih banyak ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat, seperti terlihat dari Gambar 1.19. Gambar 1.19 Kondisi Ruang Kelas Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2019 Berdasarkan Gambar 1.19 sebagian besar ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam keadaan rusak. Angka paling tinggi ada di jenjang SD. Hanya 27% (dua puluh tujuh persen) ruang kelas SD berada dalam keadaan baik. Secara rata-rata, lebih dari 50% (lima puluh persen) ruang kelas Indonesia rusak. Selain itu, Indonesia juga mengalami kekurangan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Tabel 1.1 menggambarkan ketersediaan perpustakaan dan laboratorium di sekolah. jdih.kemdikbud.go.id Tabel 1.1 Ketersediaan Sarana Prasarana di Sekolah, 2018 Jenjang Jumlah Sekolah Perpustakaan Laboratorium Memiliki Tidak Memiliki % Tidak Memiliki Kebutuhan Sesuai SNP Yang tersedia Kekurangan % Kekurangan SD 148.244 94.550 53.694 35,2 - - - - SMP 38.960 30.030 8.930 22,9 38.960 24.426 12.534 32,2 SMA 13.495 10.862 2.633 19,5 67.475 30.359 37.116 55,0 SMK 13.710 8.851 4.859 35,4 95.970 18.711 77.259 80,5 Jumlah 214.409 144.293 70.116 32,7 202.405 75.496 126.909 62,7 Sumber: Pusdatin, 2019 Dalam Tabel 1.1 di atas terlihat hampir sepertiga dari sekolah di Indonesia belum memiliki perpustakaan. Selain itu, laboratorium sebagai sarana pendukung pembelajaran berbagai mata pelajaran, seperti sains, juga kurang memadai dan kekurangan laboratorium tersebut mencapai 62,7% (enam puluh dua koma tujuh persen) secara nasional. Kekurangan yang paling parah dialami oleh jenjang SMK - 80,5% (delapan puluh koma lima persen). Dengan demikian diperlukan pemenuhan fasilitas primer pembelajaran, yakni perpustakaan dan laboratorium. Di samping itu, lebih dari 40% (empat puluh persen) sekolah tidak memiliki akses internet, terutama pada jenjang SD. Angka penetrasi internet di sekolah paling rendah di wilayah Papua dan Maluku - tidak sampai seperempat dari total sekolah di wilayah ini memiliki akses internet (Survei Potensi Desa [Podes], 2018). Keempat, tata kelola pendidikan Indonesia juga belum mendukung maksimalnya hasil pembelajaran peserta didik. Ada indikasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Guru dan kepala sekolah tidak diberikan insentif nyata untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Adapun sejumlah besar guru honorer dibayar di bawah upah minimum regional. Kelima, pada jenjang pendidikan tinggi, ditengarai ada empat masalah penyebab rendahnya hasil pembelajaran: (1) rendahnya keterkaitan dengan DU/DI sebagaimana terlihat dari rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di politeknik dan universitas dan kurangnya program pemagangan yang terstruktur, sehingga kompetensi lulusan kurang relevan dengan kebutuhan DU/DI; (2) kurang jdih.kemdikbud.go.id berkembangnya potensi dosen karena beban administrasi dosen yang tinggi, keharusan melaksanakan tridarma oleh semua dosen (tridarma seharusnya menjadi misi di tingkat institusi, bukan misi individu), kenaikan jabatan akademik yang terpusat perizinannya di kementerian, serta akreditasi yang terpaku pada administrasi dan keseragaman; (3) kurikulum yang kaku seperti tampak dari ketiadaan kesempatan untuk mengambil mata kuliah interdisipliner yang terintegrasi dengan program studi serta terbatasnya kurikulum vokasi sistem ganda (dual TVET system); dan (4) lemahnya kompetensi dosen yang dapat dilihat dari pola rekrutmen dosen berbasis kualifikasi akademik, bukan kompetensi ataupun pengalaman di DU/DI, keterbatasan pengetahuan dosen tentang praktik-praktik di DU/DI, dan 50% (lima puluh persen) dosen lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan tempatnya berkarya (masalah in- breeding). Di samping permasalahan rendahnya hasil pembelajaran, pendidikan tinggi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam tata kelola, yang dibayangi oleh disparitas akses pendidikan yang bersifat struktural. Tata kelola pendidikan tinggi masih diwarnai oleh ketimpangan kualitas. Ada banyak PTS dengan jumlah mahasiswa kecil dan kualitas yang rendah (71% dari 3700 PTS). Secara institusional, banyak perguruan tinggi yang tata kelola internalnya masih belum sehat. Hasil penelitian perguruan tinggi belum dikelola secara maksimal, sebagaimana terlihat dari rendahnya pemanfaatan hasil penelitian oleh industri. Tak dapat dipungkiri, pendanaan pendidikan tinggi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan pendanaan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Di balik permasalahan yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia, terdapat disparitas akses pendidikan antar kuintil ekonomi masyarakat. Pada kuintil terendah, hanya 10% (sepuluh persen) masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi. Sedangkan, pada kuintil tertinggi, akses sudah mencapai 60% (enam puluh persen). Disparitas akses ini bersifat struktural, terjadi pada segala jenjang pendidikan, mulai dari SMP. C. Ketimpangan Kualitas Pendidikan secara Geografis Kemendikbud menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini antara lain jdih.kemdikbud.go.id terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa Indonesia. Penilaian ini bersifat low stake karena skor AKSI tidak digunakan sebagai salah satu faktor penentu kelulusan atau kenaikan kelas, sehingga kajian yang berdasarkan skor AKSI diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa SD. Gambar 1.20 memperlihatkan distribusi nilai AKSI SMP pada tahun 2019. Gambar 1.20 Distribusi Nilai AKSI Tahun 2019 Sumber: Puspendik, 2019 Seperti ditunjukkan oleh Gambar 1.20, pengelompokan nilai AKSI berdasarkan pulau-pulau dan dua provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis. Pulau-pulau di timur Indonesia seperti Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dalam nilai AKSI. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, kepulauan Indonesia yang luas memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di beberapa pulau kecil, sulit didirikan sekolah ataupun mendatangkan guru. Mobilitas guru antar daerah juga terbatas, seringkali terpusat di perkotaan dan pulau-pulau besar. Tidak banyak guru yang dapat ditempatkan di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan pemerintah untuk pemerataan mutu belum tepat guna dan tepat sasaran. Bantuan jdih.kemdikbud.go.id Operasional Sekolah (BOS) dibagikan berdasarkan jumlah peserta didik dan pencapaian target, bukan berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah. Kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil juga berdampak pada banyak guru yang bekerja paruh-waktu dan menerima upah rendah. Pada masa yang akan datang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya minat siswa berprestasi tinggi untuk menjadi guru. Selain itu, pengembangan profesional bagi guru dalam jabatan juga terbatas. Dari segi tata kelola, otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk mengelola pendidikan dasar memerlukan konsultasi dan kerja sama yang erat dengan Kemendikbud untuk memajukan mutu pendidikan di setiap daerah. Kemendikbud juga menyadari bahwa total pengeluaran pendidikan Indonesia sebagaimana diukur dari persentase PDB masih rendah, walaupun anggaran pemerintah untuk pendidikan sudah besar. Gambar 1.21 memperlihatkan perbandingan anggaran dan pengeluaran pendidikan Indonesia dengan negara anggota OECD. Gambar 1.21 Perbandingan Anggaran dan Pengeluaran Pendidikan Indonesia dan Negara OECD Sumber: OECD, 2015 Pada Gambar 1.21, rata-rata anggaran nasional negara anggota OECD untuk pendidikan sebesar 10,9% (sepuluh koma sembilan persen), jauh di bawah Indonesia yang menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Akan tetapi, negara anggota OECD memiliki angka pengeluaran jdih.kemdikbud.go.id pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 4,1% (empat koma satu persen) dari PDB dan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dari PDB. Adapun Indonesia memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 3% (tiga persen) dari PDB dan angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,4% (nol koma empat persen). Jika ditotal, terlihat bahwa negara anggota OECD mengalokasikan 5% (lima persen) dari PDB mereka untuk pendidikan, sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan 3,4% (tiga koma empat persen). Ini berarti pengeluaran pendidikan Indonesia memiliki selisih kira-kira 250 (dua ratus lima puluh) triliun rupiah dibandingkan dengan rerata pengeluaran pendidikan negara anggota OECD. Oleh karena itu, masih terdapat celah untuk memanfaatkan dana atau investasi dari pihak swasta untuk mendanai pendidikan di Indonesia. Indonesia perlu memikirkan regulasi yang dapat mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan. D. Kebudayaan, Perbukuan, dan Bahasa Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan dapat terlihat dari 4 (empat) permasalahan yang mengemuka yakni: (1) kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan, (2) nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan budaya, (3) bahasa dan sastra daerah, dan (4) sistem perbukuan. 1.Kesadaran dan Pemahaman tentang Pembangunan Kebudayaan Kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan di Indonesia juga masih dapat ditingkatkan. Pada tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional masih berada pada angka 53,74% (lima puluh tiga koma tujuh puluh empat persen). Skor IPK Nasional tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia akan perlindungan, pemahaman, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya masih ada di tingkat menengah. Gambar 1.22 menunjukkan capaian IPK per provinsi pada tahun 2018. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 1.22 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan per Provinsi, 2018 Sumber: Ditjen Kebudayaan, 2019 Capaian IPK per provinsi menunjukkan tidak meratanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pembangunan kebudayaan. Hal ini menunjukkan permasalahan dalam menyebarluaskan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pembangunan kebudayaan. Penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan kebudayaan juga dapat membantu peningkatan kesadaran dan pemahaman tersebut, namun masih diperlukan penyesuaian dengan konteks daerah dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik.
Cagar-cagar budaya dapat pula memiliki nilai ekonomi, misalnya sebagai objek wisata, tanpa kehilangan fokusnya sebagai pelestari artefak-artefak kebudayaan. Nilai pemanfaatan ekonomi dari cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang rendah kontras dengan suburnya industri kreatif di Indonesia. Seyogyanya, industri kreatif dapat bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menggali pemanfaatan ekonomi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan agar dapat terus mendukung kemandirian dan keberlanjutannya sebagai sarana pelestari budaya nasional.
Diperlukan peningkatan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Muatan lokal berupa bahasa daerah di sekolah-sekolah masih perlu penguatan agar kemahiran membaca aksara daerah dan bertutur dalam bahasa daerah terjaga. Kebijakan Pemda dalam memajukan bahasa dan sastra daerah perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan Kemendikbud.
Sampai tahun 2019 telah diproduksi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) judul buku teks untuk SD, SMP, dan SMA, 2.656 (dua ribu enam ratus lima puluh enam) judul buku nonteks pelajaran, 18 (delapan belas) judul buku elektronik interaktif, dan 5 (lima) judul buku audio. Akan tetapi, jumlah judul ini masih diyakini belum cukup untuk jdih.kemdikbud.go.id menumbuhkan minat baca dan memperkaya pengetahuan peserta didik. Lebih luas lagi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan tersebut mendorong tersedianya buku yang bermutu, murah, dan merata di seluruh tanah air. Oleh karenanya dibutuhkan ekosistem perbukuan yang sehat dan tertata agar semua pihak yang terlibat, mulai dari penulis, penerbit, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. 1.3 Tantangan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Berkaca dari permasalahan yang ada, Kemendikbud mengidentifikasi 9 (sembilan) tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program. Tabel 1.2 menunjukkan kesembilan tantangan tersebut. Tabel 1.2 Tantangan Pemajuan Pendidikan No. Tantangan
Tabel 1.3 Tantangan Pemajuan Kebudayaan No. Tantangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut. Gambar 2.1 Profil Pelajar Pancasila jdih.kemdikbud.go.id Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1 di atas. Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:
jdih.kemdikbud.go.id
Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai- nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. Dalam kurun waktu 2020-2024, Kemendikbud sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam jdih.kemdikbud.go.id menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Kemendikbud juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai- nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi jdih.kemdikbud.go.id perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional. 2.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:
2.3 Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kemendikbud 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:
jdih.kemdikbud.go.id
Indikator dari nilai inisiatif adalah:
Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:
Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:
jdih.kemdikbud.go.id
Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai Kemendikbud semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja Kemendikbud yang prima. 2.4 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.1. Tabel 2.1 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 No. Tujuan
Kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2 Sasaran Strategis Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 No. Sasaran Strategis Tujuan terkait
“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong” Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:
RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM: “Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.” Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. jdih.kemdikbud.go.id 3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam Tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 Peran Kemendikbud dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan No. Agenda Pembangunan Arahan Kebijakan Strategi
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing
jdih.kemdikbud.go.id No. Agenda Pembangunan Arahan Kebijakan Strategi
-Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
jdih.kemdikbud.go.id No. Agenda Pembangunan Arahan Kebijakan Strategi Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif. Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1. jdih.kemdikbud.go.id Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020 Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:
Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:
Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan jdih.kemdikbud.go.id aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru. Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pemelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pemelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pemelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (soft skills). Dengan menekankan sentralitas pemelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pemelajaran dan menggunakan portofolio. Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:
jdih.kemdikbud.go.id Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pemelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembanan kapasitas dirinya. Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:
Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:
jdih.kemdikbud.go.id
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah:
dan
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah:
jdih.kemdikbud.go.id
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kepemimpinan instruksional (instructional leadership) di sekolah adalah:
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan adalah:
jdih.kemdikbud.go.id
Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS dan TPG untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD adalah:
jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran adalah:
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:
jdih.kemdikbud.go.id
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan proses pemelajaran adalah:
jdih.kemdikbud.go.id
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah adalah:
jdih.kemdikbud.go.id
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah:
jdih.kemdikbud.go.id
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:
jdih.kemdikbud.go.id
jdih.kemdikbud.go.id
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kemampuan literasi dan numerasi untuk mendorong relevansi pendidikan adalah:
dan
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:
jdih.kemdikbud.go.id
jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja adalah:
jdih.kemdikbud.go.id
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:
jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan adalah:
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pengelolaan cagar budaya adalah:
jdih.kemdikbud.go.id Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kegiatan diplomasi budaya sebagai wadah untuk memperkenalkan bangsa Indonesia dalam kancah antar daerah, regional ataupun internasional, adalah:
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi sistem perbukuan nasional adalah:
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah: jdih.kemdikbud.go.id
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan efisiensi satuan pendidikan adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi. Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah adalah:
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:
jdih.kemdikbud.go.id 3.3 Kerangka Regulasi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikbud pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut. jdih.kemdikbud.go.id Tabel 3.2 Kerangka Regulasi No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 1 Revisi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:
• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
• Kementerian Dalam Negeri. • Kementerian Agama. • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2 Revisi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 3 Revisi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain:
• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Kementerian Agama. • Kementerian Dalam Negeri. Tahun 2022 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
4 Revisi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) • Direktorat Jenderal Kebudayaan • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. • Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tahun 2020- 2025 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan:
BAB III
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur tentang:
dan
- apakah bersumber APBN dan APBD; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan jdih.kemdikbud.go.id 3.4 Kerangka Kelembagaan Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikbud sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kemendikbud harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemendikbud secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kemendikbud Tahun 2020- 2024, ditetapkan 4 (empat) proses utama kementerian, yaitu (1) pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; (3) pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra; dan (4) pelestarian dan pemajuan kebudayaan seperti yang tergambar pada Gambar 3.2. Di dalam setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter bagi peserta didik. Gambar 3.2 Empat Proses Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id Sejalan dengan keempat proses utama kementerian tersebut di atas, Kemendikbud memiliki fungsi sebagai berikut.
jdih.kemdikbud.go.id 3.4.1 Struktur Organisasi Mengacu pada tugas dan fungsi Kemendikbud yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Kemendikbud adalah seperti yang tergambar pada Gambar 3.3 berikut ini: jdih.kemdikbud.go.id Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jdih.kemdikbud.go.id Seperti yang terlihat pada Gambar 3.3 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan kebudayaan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, didukung oleh 9 (Sembilan) Unit Eselon I sebagai berikut:
Setiap Unit Eselon I tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal, sebagai sekretaris pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Sementara itu, masing-masing direktorat jenderal dan badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis sesuai bidangnya masing-masing. Adapun Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Selain unit-unit Eselon I, Menteri Pendidikan dan kebudayaan juga didukung oleh Staf Ahli bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk memberikan telaahan dan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait regulasi bidang pendidikan dan kebudayaan. 3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbud. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kemendikbud diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia jdih.kemdikbud.go.id (SMART ASN) sesuai dengan Roadmap SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan talent terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.
Tabel 3.3 Jumlah ASN Kemendikbud Tahun 2020 No Unit Kerja Jumlah 1 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 739 2 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 1.325 3 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2.778 4 Direktorat Jenderal Kebudayaan 3.298 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 5.130 6 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 286 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 411 8 Inspektorat Jenderal 433 9 Sekretariat Jenderal 1.582 10 PTN 110.092 Total 126.074
Tabel 3.4 Proyeksi Kebutuhan SDM Kemendikbud Tahun 2020-2024 No Unit Kerja Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 40 38 43 35 44 2 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 33 35 26 24 24 3 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 160 164 150 168 170 4 Direktorat Jenderal Kebudayaan 150 152 187 162 177 5 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 188 193 197 204 227 6 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 41 30 37 30 30 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 22 10 28 19 24 8 Inspektorat Jenderal 30 21 25 31 27 9 Sekretariat Jenderal 87 71 100 86 78 10 Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 11.201 10.563 11.150 11.796 11.334 Total 11.952 11.277 11.943 12.555 12.135 3.4.3 Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya jdih.kemdikbud.go.id manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (mindset), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas. Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbud berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbud. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting. jdih.kemdikbud.go.id Selain itu, Kemendikbud juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:
jdih.kemdikbud.go.id BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 Target Kinerja Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbud serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikbud menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program. Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 2021 2022 2023 2024 SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun % 40,20 42,62 45,21 47,81 53,10 IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat % 105,97 104,48 102,98 101,49 100,00 IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat % 92,46 94,34 96,23 98,11 100,00 IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 86,18 88,39 90,59 92,80 95,00 IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % 33,47 34,56 35,62 36,64 37,63 SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) Nilai 3 3,25 3,5 3,7 4 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum % 57,2 58,2 59,2 60,2 61,2 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum % 26,5 27,4 28,3 29,2 30,1 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca Nilai - 394 - - 396 IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika Nilai - 385 - - 388 jdih.kemdikbud.go.id Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 2021 2022 2023 2024 IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains Nilai - 399 - - 402 IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan % 47,10 48,30 49,70 51,10 52,60 IKSS 2.8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan % 64,77 65,25 65,72 66,20 66,70 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional % 47,43 48,33 49,22 50,11 51,00 IKSS 2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri % 12 18 23 31 40 IKSS 2.11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri % 69,0 71,8 74,6 77,4 80,0 SS 3 Menguatnya karakter peserta didik IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter % 30 35 40 45 50 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 10 15 22,5 31 40 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 10 15 22,5 31 40 SS 4 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 510 515 520 525 530 IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah orang 34.000 50.000 66.000 82.000 98.000 IKSS 4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 55,5 57,3 59,1 60,9 62,7 SS 5 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel IKSS 5.1 Opini laporan keuangan Kemendikbud opini WTP WTP WTP WTP WTP IKSS 5.2 Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,5 73 74,5 76 77,5 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud Indeks 81 82 82 83 84 jdih.kemdikbud.go.id Sasaran/ Indikator Sasaran Strategis (SS) Satuan Target 2020 2021 2022 2023 2024 IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud Indeks 78 81 85 87 91 Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan: (1) 9 (sembilan) program di lingkungan Kemendikbud pada tahun 2020, dan (2) 6 (enam) program pada tahun 2021-2024. Perbedaan jumlah program tersebut berdasarkan restrukturisasi program yang dilakukan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga. Adapun 9 (sembilan) rincian program untuk tahun 2020 adalah sebagai terlihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut: Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024 Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Program
Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.4 sebagai berikut: jdih.kemdikbud.go.id Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kemendikbud 2020 No Program Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar) 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 22.788,64 2 Program Guru dan Tenaga Kependidikan 3.593,39 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6.050,60 4 Program Pendidikan Vokasi 7.790,28 5 Program Pendidikan Tinggi 32.002,16 6 Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya 1.804,61 7 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 221,82 8 Program Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 935,00 9 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 516,16 Jumlah 75.702,67 Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel 4.5 sebagai berikut: Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kemendikbud 2021-2024 No Program Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar) Jumlah 2021 2022 2023 2024 1 Program Dukungan Manajemen 3.219,29 3.315,87 3.415,94 3.517,81 13.468,91 2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4.664,24 4.804,17 4.948,30 5.096,74 19.513,45 3 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 23.265,62 23.963,59 24.682,49 25.422,97 97.334,67 jdih.kemdikbud.go.id No Program Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar) Jumlah 2021 2022 2023 2024 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 8.023,99 8.264,71 8.512,65 8.768,03 33.569,38 5 Program Pendidikan Tinggi 43.726,54 51.038,35 58.568,90 63.326,58 216.660,37 6 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 2.390,40 2.462,11 2.535,97 2.612,05 10.000,53 Jumlah 85.290,08 93.848,80 102.664,25 108.744,18 390.547,31 jdih.kemdikbud.go.id BAB V PENUTUP Renstra Kemendikbud ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; (4) pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra Indonesia serta pengarusutamaannya dalam pendidikan; dan (5) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk penguatan peran Kemendikbud sebagai kementerian pusat yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah. Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi Kemendikbud beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra Kemendikbud menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kemendikbud, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Renstra Kemendikbud ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup Kemendikbud, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan. Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kemendikbud ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, jdih.kemdikbud.go.id dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22TAHUN 2O2O TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KtrMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2O2O-2O2+ A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Program / Sasaran kegiatan / Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 SSi Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang IKSS 1.1 Aneka Partisioasi Kasar IAPKI Pendidikan Anak Usia Dini TPAUDI 3-6 tahun o/o 40.20 IKSS 1.2 Anska Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / SDLB / Sederaiat o/n 105,97 IKSS 1.3 Anska Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederaiat o/o 92.46 IKSS 1.4 Aneka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederaiat o/ 86,18 IKSS 1.5 Anska Partisipasi Kasar (APKI Persuruan Tinssi o/o 33,47 SS2 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembalgan anak (5-6 tahun) nilai 3 IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 57,2 IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 26,5 IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca nilai IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika nilai IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains nilai IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalarn 1 tahun setelah kelulusan o/o 47,tO IKSS 2.8 Persentase luiusan PT yang langsung beker_;a dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan o 64,77 IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional o/o 47,43 IKSS 2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi komnetensi vano diakui oleh indrrstri o/o t2 IKSS 2.i1 Persentase dosen yang memiliki pengalarnan bekerja atau tersertilikasi di industri o/o 69,0 SS3 Menguatnya karakter peserta didik IKSS 3.1 Persentase satua-n pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter o/o 30 IKSS 3.2 Persentase tingkat pengarnalan nilai-nilai Pancasila Yo 10 IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belalar o/o 10 2 Progra-rn/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2020 2020 SS4 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS 4.1 IKSS 4-2 IKSS 4.3 Rata rata skor kemaiiran berbahasa Indonesia Jumlah penutur muda bahasa daerah skor orzrng 510 34.000 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 55,5 SS5 Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 1KSS 5.1 ODini laporan keuansaJr Kemendikbud oDrnr WTP IKSS 5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,5 IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud indeks B1 IKSS 5.4 indeks 78 023.01.O 1 Proqram Dukungan Manaiemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud 22.744,64 Sekretariat Jenderal SP 1.1 Terwuiudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas IKP 1,1.I Predikat Atuntabilitas Kineria Kemendikbud predikat BB IKP 1.1.2 opini laporan keuanqan Kemendikbud oplnl WTP IKP 1.1.3 Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud katego sangat baik Persentase Satker yanq tertib pengelolaan BMN v. 80 IKP 1.1.5 Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement BO IKP 1.1,6 Persentase Satker yang n1engimplementasikan digitalisasi dokumen o/" 10 IKP 1-1.7 Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu indeks 84 IKP 1.1.8 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan indeks 71,5 IKP 1.1.9 Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikaa yang disalurkan langsung ke rekening sekolah 16 rKP 1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK o/o 2,79 IKP 1.1.11 Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan "/" 53,3 Meninskatnya pelal 1009'0 85 iKK Persentase Satker yang mengaiukan usulan penetapan PK-BLU 100 IKK Persentase Satker BLU yang memiliki kineria layanan dengan kategori minimal A "/" 70 IKK Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan yang diberikan bantuan pemerintah lembaga 5.000 SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola Barang Milik Negara Kemendikbud IKK Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu vo 100 IKK Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntarlsi Pemerintai (SAP) laporan 13 IKK Persentase Satker tertib penatausaiaan BMN yaig memiliki kinerja BMN denga! kategori minimal A o/o 80 IKK Jumlah laporan BMN yanq disusurr laDoran 9 IKK Persentase Satker tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN ok 81 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minima-l A predikat IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RXA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91 nilai 91 l9a2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara 66,00 Biro Sumber Daya Manusia IKK 4 Prografi / Kegiata-rl Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelal 100%o o/o 90 95 100 100 IKK Persentase Satker vans mensaiukan usulan DenetaDan PK BLU y6 100 100 100 100 tKK Persentase Satker BLU vans memiliki kineria lavanan denean kategori minimal A Yo 75 80 85 90 IKK Jumlah lembasa Dendidikan dan kebudayaan yans diberikan bantuan pemerintah lembaga 5.000 5.000 5.000 5.000 SK Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan tata kelola tsarang Milik Negara Kemendikbud IKK Persentase Satker yang menyampaikan Laporan keuangan tepat waktu o/" 100 100 100 100 IKK Jumlah laporan keuangan vans disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah [SAP) laporan l3 13 13 13 IKK Persentase Satker tertib penatausahaan BMN yang memiliki kinerja BMN dengan kategori minimal A "/o 8.5 90 95 100 IKK Jumlah laporan BMN yang disusun Iaporan 9 9 I I tKK Persentase Satler tertib pendayagunaan dan penghapusan BMN o/o 8) 83 a4 85 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keuangan dan BMN IKK Predikat SAKIP Biro Keuangan dan BMN minimal A predikat A A A IKK Nilai Kineria AnRRaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keuangan dan BMN minimal 91 nilai 92 93 94 95 t982 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Bim Sumber Daya Manusia SK Meningkatnya profesionalitas pegawai Kemendikbud IKK Persentase pegawai yang memenuhi persytratan kompetensi iabatan 70 80 90 95 IKK Persentase pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan persyaratan iabatan ymg diampu o/o l.to 85 90 95 o/o Program/ Kegiatan Sasarm Program/Sasaran kegiatan/Indikator (tKSS,IKP,IKK) Satuan Target A.lokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Persentase pegawai dengan nilai kineria minimal 80 o/o 95 95 95 95 IKK Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi "h 90 92 95 98 SK Meningkatnya indeks penerapan sistem merit ASN Kemendikbud IKK Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan dan kehutrrhan orsanisasi 85 90 95 97 IKK Persentase kesesuaian Dengembanqan kompetensi dengm hasil asesmen 68 86 95 IKK Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas yang berimplikasi pada peninskatan kineria individu 70 80 so 95 IKK Persentase pegawai yang menjalani mutasijabatan dan/atau mutasi wilayah ke{a sesuai kommtensi dan kineria 87 91 96 100 IKK Persentase pegawai yang diangkat/alih tugas menjadi pejabat fungsional 50 60 75 80 IKK Persentase kesesuaian sasaran kerla pegawai (SKP) dengan target kinerla organisasi o/o 85 93 90 IKK Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan pelindungan dan pelayanan sesuai kebutuhan 83 87 91 95 IKK Persentase pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan prestasi capaian keq'a dan kineria 60 65 70 75 IKK Persentase lavanan kepegawaian berbasis TIK o/o 82 88 94 100 SK Meninskatnya tata kelola Biro SDM IKK Prcdikat SAKIP Biro SDM minimal BB Dredikat BB IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro SDM minimal 90 nilai 9l 92 93 94 4265 Peningkatan I*.yanan Prima di Bidang Organisasi dm Tata laksana Biro Organisasi dan Tata taksana SK Temjudnya indeks capaian refomasi birokrasi yang optimal IKK Jumlah Satker di lingkungan Kemendikbud dengan indeks capaian refomasi birokrasi minimum 75 [WBK) dan 85 IWBBM) satl<er 37 55 75 100 IKK Jumlah unit eselon I yang dibina dalam pengimplementasian refomasi birokrasi unit utama 9 9 9 9 IKK Jumlah unit eselon I yang dievaluasi dalam pengimplementasian refomasi birokrasi unit utama 9 9 9 9 SK Meninskatnya indeks efektifitas organisasi di lingkungm Kemendikbud IKK Persentase unit keda di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif 70 80 90 lo0 IKK Persentase unit ke{a yang menerapkan prosedur operasional standar (POS) di lingkungan Kemendikbud 60 70 80 90 IKK Persntase Sat-ker vang meneraDkan analisis iabatan di lingkungan Kemendikbud 70 80 90 100 SK Meninskatnva tata kelola Biro Ortala IKK Predikat SAKIP Biro Ortala minimal BB predikat BB A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Ortala minimal 91 nilai 92 93 94 95 198 1 Peningkatan layanan Prima di Bidang Hukum Birc Hukum SK Temjudnya hamonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudavaan IKK Persentase peraturan prcrundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah dihrmonisasi 100 100 100 100 IKK Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud 100 100 to0 100 IKK Persentase nota kesepahman bidang pendidikan dan kebudayaan yanR disusun 100 100 100 r00 SK Meninskatnva tata kelola Biro Hukum IKK Predikat SAKIP Birc Hukum minimal BB predikat BB BB A IKK Nilai Kineria Angqaran atas Pelaksanaan RKA K/L Biro Hukum minimal 9l nilai 92 93 94 95 t987, 4079 Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan kerja sama di kawamn Asia Tenggara Biro Keqja Sama dan Hubungan Masvarakat SK Tersedianya layanan prima dalam kerja sama IKK Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multiliateral bidang pendidikan dan kebudavaan 75 80 85 90 IKK Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan orang 700 750 800 850 .).1 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target fokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t '2022 2023 '2024 2021 2022 2023 2024 IKK Persentase keterlayanan pemmgku kepentingan terhadap pnogram keda sma UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Peruakilan RI di luar negeri o/o 75 80 85 90 SK IKK Persentase peningkatan akses dan kualitas infomasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media v" 84 86 88 IKK Jumlah koleksi yang dihimpun ole h perpustakaan khusus Ke mendikbud koleksi 800 850 900 950 IKK Jumlah fasilitasi infomasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat laporan 179 179 179 179 SK Meninskatnya kepuasan layanan masyarakat IKK Persentase terpenuhinva indikator penilaian kineria unit pelayanan publik 83 a4 85 86 SK Terselenggaranya pengembangan pendidikan, sains, budaya dan keq'a sama yang berkualitas di kawasan Asia TengAara IKK Jumlah satuan pendidikan yang diiadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan iarak iauh IPUJ) di Asia Tenssara satuan nendidikan 32 34 36 38 IKK Jumlah inovasi penelitian bidang Biologi Trcpika khususnya konseroasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan p€ndidikm di kawasan Asia Tenggara penelitian 20 22 22 23 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan penyebaran infomasi bidang Biologi Tropika khususnya konseruasi, pengelolaan dan restorasi ekosistem yang dikembangkan bersama satuan pendidikan di kawasan Asia Tenggara satuan pendidikan 20 22 23 IKK Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan bidang gizi dan pangan rli kawasan Asia Tenggara satuan mndidikan 150 150 150 150 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/rengembansan Dendidikan bidans Matematika di kawasan Asia Tenssara Orang 420 600 450 680 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/rcnsembansan nendidikan bidane IPA di kawasan Asia Tenssara orang r.250 1.500 1.500 1.500 IKK Jumlah instruktur/fasilitator yang dijadikan model dalam mengimplementasikan inovasi/oensembansan pendidikan bidang Bahasa di kawasan Asia Tenggara orang 3s0 400 450 500 IKK Jumlah penerima manfaat, praktik, dan layanan dalam inovasi program PAUD dan parenting yang berkualitas melalui p€ne[tian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kerja sama, serta penyebaran infomasi di kawasa4 Asla Tcqcgala lembaga 15 t7 I7 20 SK Meningkatnya tata kelola Biro Keia Sama daq llubungan Masyarakat IKK Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakatminimal BB predikat BB A A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Keda Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86 nilai 88 90 92 94 1985 Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa SK Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang danjasa bidang nendidikan dan kebudavaan IKK Jumlah Satl<er yang melaksanakan PBJ melalui e-proilrement satker 207 247 248 338 IKK Persentase iumlah Satler yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik '20 30 40 50 SK Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ minimal BB predikat BB A A A IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Umum dan PBJ minimal 91 nilai 92 93 94 95 199 I Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi Infomasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Teknologi Informasi Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayam IKK Persentase belania sekolah melalui online marketplace kecuali 3T 30 40 60 80 IKK Jumlah kumulatif guru penggerak/ komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital orang 40.000 60.000 80.000 1o0.000 82 SK 34 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Tar8et Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 20'2t 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaat-kan platfom tootkit -emhelaiaren orang 408.323 555.3 19 755.234 1.005.481 IKK Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang ke{a (pekefaan, magang, mlatihan) melalti plqtfom pencarian keria online orang 299.290 498.935 794.224 t.297 .t59 IKK Persentase lembaga yang mendapatkm Layman pembinaan jabatan fungsional pengembangan teknolosi rrembelaiaran o/o 70 80 90 r00 Meningkatnya kuatitas penyusunan kebijakan untuk ketercapaian hasil pembelajaran IKK Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi) 55,25 70,16 85, lO 100,oo IKK Persentase ketersediaan data prioritas yang telah memenuhi integritas pada portal data o/o 42,25 88, l6 94,1O 100,00 SK Meningkatnya dukungan pemanfaatan TIK IKK Persentase pemenuhan SLA dari layanan dukungan TIK 40,00 60,00 80,o0 100,00 IKK Persentase dountime tidak teriadwal pada layanan TIK di lingkungan Kemendikbud 1,75 I,50 t,oo 0,50 IKK Persentase inisiatif TIK duplikatif di lingkungan Kemendikbud 15,00 10,00 5,O0 0,00 SK Meningkatnya tata kelola Pusdatin IKK Predikat SAKIP Pusdatin minimal BB Dredikat BB IKK Nilai Kineia Anggqtq! 3!4! JqlaE4qqe!844-KLL Pusdatin minimat 95 nilai 95 96 96 97 5624 Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pesawai SK Meningkatnya kemampuan ASN Kemendikbud melalui pelatihan dasar, manajerial, teknis, firnesional. dan sosial-kultural ASN Kemendikbud IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS minimal 87,25 nilai 87,50 87,75 88,2s 88,75 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal a6.25 ni[ai 86,80 a7,20 87,80 88,25 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Teknis minimal 86,75 nilai 87,00 87,50 88,00 88,50 IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Fungsional minimal 87,60 nilai a7,90 88,00 88,20 88,sO IKK Rerata nilai ASN Kemendikbud yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural minimal 78,5O nilai 80,01 80,60 8 r,o0 81,50 SK Tersedianya layanan pelatihan ASN yang berkualitas IKK Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan pelatihan minimal 87,35 87,60 88.00 88,50 88,75 IKK Akreditasi kmbaga Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan minimal A predikat A A IKK Akreditasi kmbaga Penyelenggara Pelatihan Dasar minimal A predikat A IKK Akreditasi kmbaga Penyelengtqara Pelatihan Teknis dan Fungsional minimal A predikat A A SK Meningkatnya tata kelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai IKK Predikat SAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal BB predikat BB tsts IKK Nilai Kineda Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai minimal 87.21 nilai 87 ,71 88,'2t 88,71 89,21 4267 Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Pusat Prestasi Nasional SK Meningkatnya prestasi peserta didik dan satuan pendidikan IKK Jumlah medali yang diperoleh peserta didik pada kompetisi Intemasional (Emas, Perak, Perunssu. dan penqharqaan lainnval medali 23a 255 272 '289 IKK Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi intemasional orang 310 33i 352 373 IKK Jumlah kompetisi peserta didik yang dilaksanakan tingkat nasional kompetisi 194 203 2to 217 IKK Jumlah satuan pendidikan berprestasi di semuajenjang satuan oendidikan 200 210 231 '266 IKK Jumlah peserta didik yang difasilitasi mengikuti program pengembangan talenta oranq 60 a) 93 120 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Prestasi Nasional IKK Predikat SAKIP Pusat Prestasi Nasional minimal BB predikat BB uu IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Prestasi Nasional minimal 86 nilai 87 88,5 90,0 9 1,5 4268 Kebrjakan Penguatan Karakter Pusat Penguatan Karakter SK Terlaksananva Densuatan karakter basi ekosistem pendidikan dan kebudavaan SK 35 Program,/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 IKK Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 30 30 30 IKK Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan konten 30 30 30 30 IKK .Iumlah konten Densuatan karakter masvarakat vane dihasi.lkan dan disebarluaskan konten 30 30 30 30 SK Meninskatnva tata kelola Pusat Pensuatan Karakter IKK Predikat SAKIP Pusat Pensuatan Karakter minimal BB predikat BB BB IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Penguatan Karakter mininal 85 nilai 87,5 89,s 9t 4269 l,ayamn Pembiayaan Pendidikan Pusat l,ayanan Pembiayaan Pendidikan SK Tersedianya l,ayanan pembiayaan pendidikan IKK .lumlah siswa vang memmroleh KIP-Dikdasmen oranq t7 .927.992 t7.927.992 1,7.927.992 t7.927.992 IKK Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah oranq i. r02.587 1.423.s16 1.72a.263 2.O20.772 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif oranE 32t.O24 33 r.55 1 34 t.467 351.681 SK Meningkatnya tata kelola Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan IKK Predikat SAKIP.Pusat layanan Pembiayaan Pendidikan minimal BB predikat BB A IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan minimal 85 nilai 86 87,5 89,s 91 5t73 Peningkatan Sensor Fi.lm kmbaga Sensor Film SK Meningkatnya iumlah film yang disensor IKK Jumlah filn dan iklan film yang disensor hlm 39.500 40.500 4 1.500 42.500 SK Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya senmr mandiri IKK Jumliah masvarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri orang 2.000 2.000 2.000 2.000 SK Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film IKK Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB predikat BB IKK Nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90 nilai 91 92 93 94 Dtektorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 3.701;2O 3.8t2,24 3.926,60 4.O44,39 5636, 5637, 5638 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas; Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen dan Diksus Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus SK Meningkatnya satuan pendidikan t'ang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaea keoendidikan IKK Jumlah satuan PAUD yarlg nrcmenuhi standar jumlah dan kualitas trrndidik dan tenaga kemndidikan serta memiliki slrrlr.iAn tenaga kemndidikan rensserak satuan Endidikan 2.266 2.266 2.266 2.266 IKK Jumliah stuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki p,uru dan tenaRa kependidikan penggerak satuan rendidikan 6.797 6.797 6.797 6.797 IKK Jumlah satuan Dikmen yang nremenutri standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki puru dan tenaga kependidikan penglqerak satun pendidikan 6.tt7 6.1r7 6.1 17 6.t t7 SK Meninskatnva suru dan tenaea kependidikan vang meningkat perfomanya 86 I 36 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit PeLaksana 2021 202',2 2023 2024 2021 2022 2023 2024 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang meningkat kineria dan ktrimya oranq 37.469 37.469 37.469 37.469 IKK Jumlah quru dan tenaga kependidikan Dikdas yang meningkat kine{a dan karimya orang 90.894 90.894 90.a94 90.894 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang meningkat kinerja dan karimya orang 71.637 7 r.637 71.637 7t.637 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 678 674 678 678 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 941 941 941 IKK Jumlah guru dan tenaga kependidikan Dikmen yang menerima penghargaan dan pelindungan orang 881 881 881 881 5634; 427 I Pendidikm dan Pelatjhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kerendidikan SK Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah suru vang mensikuti pelatihan gum penggerak orang 20.000 20.000 25.000 25.OO0 427 | Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meninskatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan IKK Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berser[fikat Orang 50.000 60.000 60.000 60.000 IKK Jumlah quru dan tenaga kependidikan berkualiltkasi minimal S I Orang 400 400 400 400 5635 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis tainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan SK Meningkatnya tata kelola satuan keia di lingkungan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan IKK Rata-rata Dredikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM satker 1 I 1 I IKK Rata-rata nilai Kineria Anssaran atas Pelaksanaan RI(A-K/L Satker minimal 93 nilai 93,20 93,40 93,60 93,80 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 6.232,rO 6.419,O7 6.6tt,64 6.809,99 4272 Penyediaan t-ayanan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini SK Tersedianva Layanan PAUD vang merata dan berkualitas IKK Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mglgtulq R.)P iuta orans 8,7 r0,0 tt,2 t2,7 IKK Jumtah kab/kota dengan persentase siswa kelas I yang melalui TKIRA/BA di atas 509/o kab/kota 154 206 257 267 IKK Jumlah kab/kota dengan APK PAUD (3-6 t4tlu!Lqi4!4s q? I noz kab/kota 135 155 175 195 IKK Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak satuan nenriidike n 626 776 9'.26 t.076 IKK Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) nilai 3.25 3.5 4,00 IKK Persentase satuan PAUD yang memiliki nilai kine{a sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori sansat Tinssi) 5,0 15,0 20,o IKK Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan 40 55 65 80 IKK Persentase satuan PAUD yang ncnvelenggarakan Layanan Holistik Integratjf 47 60 75 IKK Persntase data pokok PAUD vang akurat, terbarukan dan berkelanjutan 90,o0 97,20 97,90 98,90 2003 Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Sekotah Dasar 941 10,0 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 SK Tersedianya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas IKK .Trrmlah kab/kota densan APK SD/MI/SDLB sekuranq-kuransnva 10070 kab/kota 40i 4rl 42t 431 IKK Jumlah SD yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah t.t72 2.344 3.516 3.839 IKK Persentase SD yang memiliki nilai kine{a sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinssi) 5 10 15 20 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum o/o 55 58 60 63 IKK Persentase siswa SD dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi m rnlmum 27,40 28,30 30,10 IKK Persentase SD y4lg TIK lkom dalam proses pembelaiaran o/o 65,00 67,50 70,00 72,50 IKK Persentase SD yang mel4rliki lingkungan kon 35 40 45 50 IKK Persentase data pokok pendidik44.Qp144g akurat, terbarukan dan berkelanjutan "h 95,20 95,30 95,40 95,50 2000 Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Sekolah Menengah Pertama SK Tersedianya layanan pendidikan SMP yang Sfqf4lS i44 !C4!4Utas IKK .lumiah kab/kota denqan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 1O07o kab/kota 327 347 357 IKK Jumlah SMP yang menjadi Sekolah Penggqrak sekolah 1.603 1.683 1.767 1.856 IKK Persentase SMP yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinesi) 5.0 10,o 15,0 20,o IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Asesmen Kompetensi {Literasi) memenuhi kompetensi mlnlmum 55,0 58,0 60,0 63,0 IKK Persentase siswa SMP dengan nilai Ascsrnen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi mtnmum 27,40 28,30 29,20 30,10 IKK Persentase SMP yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran 65,O0 67,50 70,00 72,50 IKK Persentase SMP vans memiliki linskunqan kondusif dalam pembangunan karakter 35 40 45 50 IKK Persentase data pokok pendidikan SMI'j rzang akurat, terbarukan dan berkelanjutan o/o 95,90 96,60 97,30 98,00 5627 Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Sekolah Menengah Atas SK Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sckurang-kurangnya 957o kab/kota 229 239 249 259 IKK Jumlah SMA yaag pqg4!91!! SeLnlah Penooerak sekolah 6s0 1.300 1.950 2.600 IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kateSori Sangat Tinssi) 5,O 10,0 15,0 20,o IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi mrnrmllm 55,0 58,0 60,0 63,0 IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Ase smen Kompetensi (Numemsi) memenuhi kompetensi m rnlmum 27,4 28,3 )o, 30,1 tKK I)ersentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran 76,06 78,34 80,69 83,1 I IKK Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter 35 40 45 50 IKK Persentase data pokok pendidikan SMA ],ang aku!4! !g!!qnll<4n dan berkelanjutan 95,20 95,30 95,40 95,50 56',26 Pemtrinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Dtektorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus SK Tersedianya layanan Pendidikan masyarakat dan I'endidikan Khusus yang merata dan berkualitas IKK Jumlah SLB/SKB yang menjadi Sekolah Penggerak sekolah 452 511 570 629 IKK Persentase SLB yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (Kategori Sangat Tinssi) 5,0 10,0 15.0 20,o 29,20 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliarl Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Persentase SLB yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran 14,O8 18,50 22,93 26,69 IKK Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter 35 40 45 50 IKK Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan pemda 514 514 514 514 IKK .Iumlah orang dewasa vans mendaDat lavanan pendidikan keaksaraan orang 94.500 94.500 94.500 94.500 IKK Persentase data pokok Dendidikan SLB yang akurat, terbarukan dan berkelaniutan 99,r9 99,44 99,70 99,96 2005 Dukungan Manajemen dm Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah SK Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen IKK Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS dari total satuan pendidikan yang hersedia/tidak menolak BOS 99 99 99 IKK Jumlah provinsi/kab/kota yang difasilitasi untuk menggunakan NPD sebagai dasar Densambilan keDutusan penganqgaran prov/kab /kota 330 370 400 450 IKK Rata rata prcdikat SAKIP Satker minimal BB predikat L}B A A IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Penidikan Menengah mendaoatlan Dredikat ZI-WBKlWBBM satker t4 17 20 23 IKK Rata-rata nilai Kineda Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80 nilai 82 83 84 85 IKK Persentase data pokok pendidikan dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelaniutan 95,40 95,60 9s,80 96,00 4273 Iayanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SK Meningkatnya peniaminan mutu PAUD dan Dikmas IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya o/o 50 60 77 90 IKK Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disuperoisi mutu pendidikannya 50 60 77 90 IKK Persentase tembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP 40 45 50 55 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbarukan dan berkelanjutan 90 92 94 96 5630 Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan kmbaga Penjaminan Mutu Pendidikan SK Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan IKK Persentase Satuan Pendidikan fienjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah lscorccardl minimat 75 '27,4 28,3 30, r IKK Persentase kesenjangan hasil AKM dan Sunei Karakter antara sekolah dengan kine{a terbaik rlan kineria terburuk o/o 5 5 5 5 IKK Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelaniutan "h 95,2 95,4 95,6 95,8 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 4.o23,99 8.264,7 1 8.s 12,65 8.768,O3 99 )o) Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 4262,4264 Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri SK Meninskatnva iumlah SMK vang berkualitas dan berstandar industri IKK Jumtah guru kejuruan yang mengikuti pelat-ihan Upskitling dan Reskilling berstandar Industri orang 2.t60 2.160 2.160 2.160 IKK Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri orang 440 440 440 440 IKK Jumlah SMK yang melibatkan prakt-isi prcfesional industri dalam prcses lrembe lajaran sckolah s60 840 1_t20 1.400 IKK Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan erana prasarana sekolah 292 280 280 280 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD sekolah 65 65 65 65 IKK Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk menyelenggarakan Teaching Fadory sekolah 420 420 560 700 IKK Jumlah SMK yang menawarkan program 4 tahun (lulus dengan gelar D2) sekolah 152 202 2s3 303 4263,4264 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Indrlstri SK Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi berkualitas dan berstandar industri IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi ymg mengikuti sertiltkasi kompetensi oranS 3.818 4.618 5.7 t8 7.1 18 IKK Jumlah instruktur pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peLatihan kompetensi oranS 100 150 250 3s0 IKK Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industri oranS 50 50 50 50 IKK Jumlah insitusi pendidikan tinggi vokasi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam oroses oembelaiaran dan Derkuliahan lembaga 30 45 60 75 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki dosen berNIDK dari praktisi orofesional lembaga 40 60 80 100 IKK Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan program sttdi Link an-d Mqtch dengan industri prodi 95 1s0 225 300 IKK Jumlah diploma yang diberikan dengan kredit RPL sertifikat 600 I.100 1.600 2. IOO IKK Jumtah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju PrN-BH lembaga ,2 3 4 5 IKK Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU lembaga .+ 5 6 7 4278 Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Kursus dan Pelatihan SK Meninskatnva iumlah tembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri tKK Jumlah instruktur lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang '200 300 400 500 IKK Jumlah pengelola lcmbaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri orang 200 200 200 '200 IKK Jumlah lembaqa kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri lembaga lo0 100 100 r00 4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis tainnya Ditjen Pendidikan Vokasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Meningkatnva tata kelola Satuan Ke{a di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat t]ts IKK Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatl€n predikat ZI-WBK/WBBM stker ) 10 20 30 IKK Rata rata nilai Kineria Anggilan atas Pelaksanaan RI(A-K/L Sat-ker minimal 93 nilai 93,50 94,50 95,00 95,50 SK Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Atokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 32.962,22 33.951,09 34.969,6r 36.018,7 1 4258,4259 Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, srta Pengembangan Kelembagaan Direktorat Pembelajarm dan Kemahasiswaan; Direktorat Kelembasaan SK Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas IKK Jumlah program studr relevan KKNI/lndustri 4.0/Dunra Usaha {Kampus Merdeka) prodi 2.000 3.000 4.000 5.000 IKK Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi intemasional prodi 32 35 39 43 IKK Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia rrsaha/PT QS Rank 1OO prodi 700 720 750 800 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi World Class University lembaga 13 13 I3 IKK Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi lembaga 45 50 55 60 IKK Jumlah perguruan tinggi yang bekeda sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri lembaga 1.050 1.100 1. 150 I .200 SK Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas IKK Jumlah lulusan yanB bekerja dalam jangka waktu 1 tahun orang 220.OOO 242.OOO 266.200 292.420 IKK Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan Sl) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kamDus orang 700 800 1.000 1.100 IKK Jumlah ma]rasiswa yang menjalankan wirausaha orang 3.300 3.630 3.993 4.392 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar) orang 143.523 1 57_875 t73.662 l9 I .O28 IKK Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) orang 8.250 9.O75 9.985 10.980 IKK Jumlah publikasi (arlikel) intemasional artikel 2t.226 24.536 27.446 3 1. 159 IKK Jumlah sitasi di jumal intemasional sitasi 47.056 51.291 55.526 59.770 IKK Jumlah prototipe dan perguruan tinggi prototipe t78 220 262 304 IKK Jumlah Kekayaan Inlelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi KI 1.t82 t.392 t.602 1.8 l2 IKK Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat paten 10 15 20 25 4260 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Direktorat Sumber Daya SK Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya orang 9.463 9.273 12.3t7 14.280 IKK Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar neseri dan/atau dalam industri orang t.790 t.790 1.790 1.790 IKK .Iumlah dosen vanq mensikuti sertilkasi dosen orang 10.000 1o.000 r0.000 r 0.000 IKK .Iumlah dosen dan tenasa keoendidikan yans meninskat ieniang karimya orang 3.090 3.090 3.090 3.090 IKK Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program World Ctass Professor oranS 100 100 100 100 SK Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi Center of Excellen@ IKK Jumlah perguruan tinggi yang difasiljtasi sarana prasarananya lembaga 24 '24 '24 '24 IKK Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarananya lembaga 13 13 13 i3 IKK Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga bercperasi secara penuh berbasis perguman tinssi lembaga 4 5 5 5 4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tin88,i Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SK Meningkatnya tata kelola Satuan Keda di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjcn Pendidikan TinggLmendapatkan predikat Zl-WBK/WBBM sat](er 2 3 4 J IKK Rata-rata nitai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 nilai 82 83 84 85 Direktorat Jenderal Kebudavaan 1.858,75 1.914,5 r 1.97 t.95 2.031,11 -4t- Programf Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2027 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 4276 Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan OPK Dircktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudavaan SK Meningkatnya iumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda IKK Jumlah masyarakat yang memanfaatl<an Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda orang 500 500 500 600 SK Meningkatnya pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan IKK Jumlah inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Obiek Pemajuan Kebudayaan OPK 100,00 150,00 180,00 SK Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal Nilai Budava dan Obiek Pemaiuan Kebudayaan IKK Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan Nilai Budaya dan Obiek Pemaiuan Kebudayaan satuan pendidikan 5.200 5.200 5.200 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah satuan pendidikan 944 944 944 944 SK Meningkatnya iumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia IKK Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia euent 22 25 28 30 SK Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan IKK Jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan desa 914 914 914 9t4 5179 Pelestarian Nilai Budaya Unit Pelaksana Teknis Dtektorat Jenderal Kebudavaan SK Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung d.alam platfom fesival budaya tingkat nasional IKK Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platfom festival budaya tingkat nasional festival 60 100 150 200 5 178 Penselolaan Pemuseuman SK Meninskatnva iumlah kuniungan peninggalan seiarah IKK Jumiah kuniungan Cagar Budaya oranq 700.000 800.000 900.000 1.000.000 5181 Pelestarian dan pengelolaan Peningqalan Purbakala SK Meningkatnya iumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme tsLU IKK Jumlah Caqar Budaya yang dilestarikan CB 4.230,00 IKK Jumlah Casar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU CB 90 t20 150 4274 Pengembangm Film, Musik dan Media Bam Direktorat Perfilrnan, Musik dan Media Baru SK Meningkatnya jumlah pengunju[g Megq EuerLts Kebudayaan IKK Jumlah pengunjung domestik Mega Euents Kebudayaan orang 500_ooo 600.000 750.000 800.000 IKK Persentase kesiapan pembangunan opera berstandar Intemasional 20 60 100 IKK Jumlah penguniung intemasional Mega Euerlts Kebudayaan orang 75.000 90.000 1 12.500 120.OOO SK Meningkatnya jumlah orang yang mengakses platfom kerjasama distribusi film dm musik IKK Jumlah orang yang mengakses platfom kerjasama distribusi film dan musik orang 2.000,00 3.000,oo 4.O00,oo 5.000,00 SK Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media baru IKK .Iumlah Droduksi lilrn. musik dan media baru produksi 35 40 45 50 4',275 Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan Direktorat Pelindungan Kebudavaan SK Meningkatnya iumlah Cagar Budaya dan WBTB yang ditetaPkan IKK Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan CB 180 210 '240 270 IK( .Iumlah Warisan Budava Takbenda yang ditetapkan WBTB 225 250 275 300 SK Meningkatnya iumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan IKK Jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan zlt 60 70 70 80 5.200 Program/ Kegt^tan Sasran Program/Sasaran kegiatan/lndikator (IKSS,tKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 202'2 2023 2024 2021 2022 2023 2024 5184 Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha dan Masyarakat Adat Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat SK Meningkatnya jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah IKK Jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah materi oelaiaran 3,00 3,00 3,00 3,00 SK Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan tlr I d ava IKK Jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi oranS 500 700 900 1.000 IKK Persentase perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemajuan budaya 30 40 40 40 SK Meningkatnya jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang intemksi pemajuan ketludavaan IKK Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan wilayah adat 5 7 10 t2 IKK Jumlah komunitas adat dan penghayat kepercayaan yang memperoleh dukungan kelembagaan komunitas adat 30 35 40 50 SK Meninskatnva iumlah tenaqa penggerak/pengsiat budaya tingkat Desa IKK Jumlah tenasa rrensgerak/penqgiat budava tinskat Desa orang 370 370 370 370 4277 Pembinaan Tenaga dan kmbaga Kebudayaan Direktorat Pembinaan Tenaga dan l-embaga Kebudavaan SK Meninqkatnya iumtah tembaga budaya yang memperoleh layanan p€mbinaan IKK Jumlah lembaga budaya yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan lembasa 230 280 370 465 IKK Jumlah tenaga kebudayaan yang mempercleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi oranq 3.600 s.605 7.6tO 10.1 r5 SK Meningkatnya iumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB dan TAWBTB Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TACB kab/kota 150 200 300 390 IKK Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TAWBTB kab/kota 50 70 100 5 180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan Sekretariat Dtektorat Jenderal Kebudayaan SK Meningkatnva partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan IKK Jumlah Pekan Kebudavaan Daerah euent 20 '20 )n 20 IKK Jumlah Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional prmda 20 20 20 20 SK Meninskatnva iumlah kabupaten/kota yang menyusun dan memperbarui PPKD IKK Jumlah kabuoaten/kota vanp menvusun dan memperbarui PPKD kab/kota 50 50 20 10 SK Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan RKPD dan R.IIvTD Jumlah kabupaten/kota yang meniadikan PPKD sebagai ruiukan RKPD dan R.IMD kab/kota 50 50 20 10 SK Meningkatnva tata kelola satuan keria di lingkungan Ditien Kebudayaan IKK Rata-rata predikat SAKTP Satker minimal BB predikat BB IKK Jumlah Satker di Ditjcn Kebudayaan mendapatkan prcdikat zl-wBK/wBBM satkcr 2 '2 2 2 tKK Rata-rata nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satler minimal 94 nilai 94,6 95 95,1 95,4 Inspektorat Jenderal 228,47 235,33 24'.2,39 249,66 r993 Penguatan Pengawasan Inspektorat I Inspektorat I SK Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tetA kelolA vanp haik di wilavah keria Insrektorat I IKK IKK Programf Kegiatan Sasarm Progrm/Sastran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang ke{a Inspektorat I 35 65 75 80 IKK Persentase pengawasan teknis oleh InspektoratJenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang keda Inspektorat I 35 65 75 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang ke!'a Inspektorat I o/" 75 80 85 90 IKK maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SP[P) Eselon I nilai 3,2 3,4 3,5 IKK persentase Satkeryang mendapatlan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I 100 100 100 100 t994 Penguatan Pengawasan Inqxktorat II Inspektorat II SK Tersedianya hasil pengawasan intemal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola vans baik di wilavah keria lnspektorat ll IKK Persentase p€ngawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah prcvinsi di bidang keda Inspektorat Il 35 65 75 80 IKK Persentase pengawasan teknis oleh InspektoratJenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II 35 65 75 Persentase Satker yang berintegritas di bidang ke{a Inspektorat II 75 80 85 90 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SPIP) Eselon I meninskat di WilayaL[qlb lhatuLf^r-f II nilai 3,2 3,3 3,4 3,5 IKK Persentase Satler yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang ke{a Inspektorat TI 100 100 100 100 1995 Penquatan Peng,awasn Inspektorat III Inspektorat lll SK Tersedimya hasil pengawaw intemal yang memberi nilai tambah bagi orgmisasi dm praktek tata kelola vans baik di wilayah keria Inspek!q141!!! IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kefia Inspektorat III 35 65 75 IKK Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang keda Inspektorat III "k 35 65 75 80 IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III o/o 75 80 85 90 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SPIP) Eselon I meninskat di wilavah keria InsDektorat III skor 3,2 3,3 3,4 3,5 IKK persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat TTT 100 100 100 100 4270 Penguatan Pengawas4n Inspektorat IV Inspektorat IV SK Tersedianya hasil pengawamn intemal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek teta kelola vans baik di wilavah keria Inspektorat IV IKK Persentase Satker yang berintegritas di bidang ke{a Inspektorat IV 75 80 85 90 IKK Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intem pemerintah (SPIP) Eselon I meninskat di wilayah keria lnspektorat IV nilai 3,2 3,4 3,5 IKK Persentase Satkeryang mendapatlan hasil kajian LK minimal Baik di bidang keda Inspektorat IV 100 100 r00 100 1996 Penguatan Audit lnvestigasi Inspektorat Investigasi SK Meninskatnva efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN IKK Persentase Satker y 30 45 60 70 IKK Persentase penang 85 87 s0 90 IKK Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi 74 76 78 80 IKK Persentase inuestigaqi \e!qqp9!g4qu4.lq4g terbukti 80 85 88 90 80 hpninokrt di wilawah kcria Insnekforaf I 80 IKK 80 Program / Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/ Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t 2022 2023 '2024 2021 2022 20'23 2024 1998 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya [tjeo Kemendikbud Sekrettriat Inspektorat Jenderal SK Meninskatnva tata kelola Satuan Keria di linekunsan InsDektorat Jenderal IKK Persentase renvelesaian tindak laniut hasil D€meriksaan BPK 70 75 80 85 IKK Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi orang t.607 2.065 2.523 2.981 IKK Predikat SAKIP Insp€ktorat Jenderal minimal A predikat A A IKK Nilai kineria Inspektorat Jenderal nilai 95, r0 9s,80 96,50 97,20 Badan Penqembanqan dan Pembinaan Bahasa 531,65 547,60 564,O2 580,94 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan SAstra 5K Terwujudnya standar kemahfan berbahasa Indonesia IKK Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia IUKEI) baterai 27 32 36 40 IKK Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan naskah 25 32 39 46 IKK Jumlah bahm aiar kebahasaan naskah 96 103 110 t17 IKK Jumlah rekomendasi kebljalan kebahasaan dan keustraan melalui penelitim dokumcn 32 3'2 32 32 SK Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia IKK Jumlah kosakata bahasa Indonesia kosakata 747.522 165.0 r4 182.506 200.000 SK Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan IKK Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan lembaga 435 547 659 771 IKK Jumlah pengaiar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) orang t.2t3 1.433 1.653 1.873 IKK Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan bahan 75 100 125 150 202'.2 Pembinaan Bahasa dan Saba Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra SK Temiudnva Densutamaan bahasa Indonesia di ruang publik IKK .Iumlah lembasa Denssuna bahasa lndonesia terbina lembaga 3.977 4.365 4.752 5.140 SK Tersedianva buku pengayaan untuk mendukung literasi membaca IKK Jumlah buku bemutu vang diteriemahkan judul t25 150 t75 200 IKK Jumlah buku pengayaan literasi judul 746 861 961 106 1 IKK Jumlah buku pengayam ymg digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca buku 180 240 300 360 SK Mcninskatnya iumlah penutur bahasa terbina IKK Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastla orang 80.355 88.390 97.229 106.952 5289 Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa SK Terlindunsinva bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah IKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam mrnah orang 25.000 33.000 41.O00 49.000 tKK Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah orang 25.000 33.OO0 4 1.000 49.OO0 IKK Jumlah produk kesastram terkembangkan sastra l0 l4 18 22 '2020 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 45 Program/ Kegiatan Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 202t 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 SK Meningkatnya tata kelola Satuan Keda di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa IKK Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB predikat BB BB BB BB IKK Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM satl<er 2 2 2 2 IKK Rata rata nilai Kineria Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sat-I<er minimal 91 nilai 92 93 94 95 Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan 963,05 99r,94 t.o2t,70 1.O52,3s 2027 Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan Pusat Kurikulum dan Perbukuan SK Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun IKK Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan model kurikulum 9 9 9 9 IKK Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan satuan pendidikan 200 s00 750 1.000 IKK Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi laporan penelitian 6 6 6 6 SK Tersedianva Sistem Perbukuan Nasional vans sehat IKK Jumlah buku pendidikan yang disusun judul buku 93 95 97 100 IKK Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar judul buku 2.500 3.OOO 3.500 4.000 IKK Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi lembaga 20 20 '20 20 IKK Jumlah SDM Perbukuan yang terseftihkasi orang 300 330 360 400 IKK Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam databree sistem infomasi profesi pelaku perbukuan 2 2 2 2 IKK Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam databre sistem infoma i buku 2.500 3.000 3.s00 4.000 2029 Penyediaan Infomasi Asesmen dan Pembelajaran Pusat Asesmen dan Pembelaiaran SK Tersedianya perangkat pembelajaran yang inovatif untuk digunakan pada satuan pendidikan IKK Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen model pembelajaran 72 108 108 108 lKK Jumlah mitra yang berkontribusi pada penyediaan contoh perangkat pembelajaran mitra 200 500 750 1.O00 SK Tersedianya inovasi asesmen yang berkualitas dan relevan yang diimplementasikan pada satuan pendidikan IKK .Iumlah butir soal terkalibrasi untuk inovasi asesmen yang hrkualitas dan relevan soal 18.O00 18.O00 18.000 18.000 IKK Jumlah satuan pendidikan yang memiliki SDM terlatih untuk menerapkan asesmen berbasis komnuter satuan pendidikan 137.000 153.000 169.000 185.000 IKK Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen terstandar untuk perbaikm oembelaiaran 50 60 70 80 IKK Jumlah dokumen rekomendasi bahan kebijakan berdasarkan hasil asesmen dan frcmbelajaran dokumen 7 7 7 7 5632 Penyediaan Infomasi untuk Perumusan Kebijakan Pusat Penelitian Kebiiakan SK Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung oeningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan IKK Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan laporan nenelitian 20 2t 22 24 IKK Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan laporan penelitian 20 2l 22 24 IKK Jumlah hasil peniaminan mutu dokumen 8 8 8 8 5633 Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Pusat Penelitian Arkeolosi Nasional SK Tersedianya hasil penelitian arkeologi yang berkualitas dan dimanfaatlan dalm pelestarian serta Demaiuan oendidikan dan kebudavaan Prcgram/ Kegiatan Sasarar Progm/Sawan kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK) Satuan Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Pelaksana 2021 2022 2023 2024 202t 2022 2023 2024 IKK Jumlah hasil Penelitim Arkeologi laporan renelitian 105 r06 t07 108 IKK Jumlah Rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian Arkeologi rumah mradaban 22 22 22 22 2031 Fasilitasi Standar Mutu dan Pelakwm Akreditasi Badan Independen SK Terlaksananya akreditasi sekolah/madrasah sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP satuan mnrlirlikan 57.490 55.875 54.7t7 55.248 SK Terlaksananya akreditasi PAUD dan PNF sesuai Stmdtr Nasional Pendidikan (SNP) IKK Jumlah Satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi sesuai SNP stuan mnriiriikan 44.767 45.s83 46.4t8 37.583 SK Tersedianya Standar Nasional Pendidikm (SNP) berbasis pada hasil kualitas luluun (leaming out@mel vang disunakan untuk peningkatan mutu Dendidikan IKK Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dokumen 8 8 8 8 SK Terselengstranya Delaksanaan pencapaian komDetensi Deserta didik Sesuai SNP IKK Jumlah satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karaktemya satuan rcndidikan 27t.523 272.881 274.245 275.6t6 2032 Dukungm Manajemen dm Pelaksmaan T\rgas Teknis I*.innya Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan dm Perhrrkurn SK Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pertlukrren IKK Rata-rata Dredikat SAKIP Satker minimal BB Dredikat BB BB BB BB tKI< Jumlah Satker di Balitbans dan Perbukuan mendapatkan predikat ZI-WBKlWBBM satker 1 i 1 1 IKK Rata-rata nilai Kineria Angqaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 90.8O nilai 90,85 90.90 90,95 9 1,00 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NADIEM ANWAR MAKARIM ttd. Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ttd. Dian WahYuni NIP 1962 1022 198803200 1 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024 MATRIKS KERANGKA REGULASI No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 1 Revisi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang- undangan lain antara lain Undang-Undang • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Pendidikan Nasional. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:
• Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
• Kementerian Dalam Negeri. • Kementerian Agama. • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2 Revisi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Pendidikan • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru Tahun 2021 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Tinggi. dan Tenaga Kependidikan. 3 Revisi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain:
• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Kementerian Agama. Tahun 2022 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia.
• Kementerian Dalam Negeri. jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian 4 Revisi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan perundang- undangan lain, antara lain Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain: • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Kebudayaan. • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. • Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Tahun 2020- 2025 jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan:
BAB V
jdih.kemdikbud.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penellitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur tentang:
- apakah bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan - apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)