DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022

Nomor: 28
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja museum dan cagar budaya telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/295/M.KT.01/2022;
c.bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Museum Nasional, Museum Basoeki Abdullah, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Galeri Nasional Indonesia, Balai Konservasi Borobudur, dan Balai Pelestarian Situs jdih.kemdikbud.go.id Manusia Purba Sangiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Museum dan Cagar Budaya adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan museum dan cagar budaya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Museum dan Cagar Budaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)Museum dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Museum dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum dan cagar budaya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Museum dan Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengelolaan koleksi cagar budaya nasional, koleksi benda seni, dan bangunan bersejarah nasional;
b.pelaksanaan registrasi koleksi museum dan karya seni;
c.pelaksanaan pemeliharaan, pengamanan, dan penyelamatan koleksi cagar budaya nasional, koleksi benda seni, dan bangunan bersejarah nasional; jdih.kemdikbud.go.id
d.pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan koleksi museum dan cagar budaya nasional;
e.pelaksanaan kemitraan di bidang pengelolaan museum dan cagar budaya nasional;
f.pelaksanaan publikasi dan promosi museum dan cagar budaya nasional;
g.pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengembangan dana abadi kebudayaan;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
i.pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 5

(1)Tugas dan fungsi Museum dan Cagar Budaya dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Museum dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Bagian Umum; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan penyusunan laporan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan urusan keuangan; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.pelaksanaan urusan kepegawaian;
4. d.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
5. e.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
6. f.pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
7. g.pelaksanaan urusan barang milik negara;
8. h.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
9. i.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai struktur organisasi Museum dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemdikbud.go.id

BAB IV

LOKASI

Pasal 9

Museum dan Cagar Budaya berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V

JABATAN

Pasal 10

(1)Kepala Museum dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan jabatan struktural eselon II.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural eselon III.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja museum dan cagar budaya telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/295/M.KT.01/2022;
c.bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Museum Nasional, Museum Basoeki Abdullah, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Galeri Nasional Indonesia, Balai Konservasi Borobudur, dan Balai Pelestarian Situs jdih.kemdikbud.go.id Manusia Purba Sangiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Museum dan Cagar Budaya adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan museum dan cagar budaya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Museum dan Cagar Budaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
(2)Museum dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Museum dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan museum dan cagar budaya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Museum dan Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengelolaan koleksi cagar budaya nasional, koleksi benda seni, dan bangunan bersejarah nasional;
b.pelaksanaan registrasi koleksi museum dan karya seni;
c.pelaksanaan pemeliharaan, pengamanan, dan penyelamatan koleksi cagar budaya nasional, koleksi benda seni, dan bangunan bersejarah nasional; jdih.kemdikbud.go.id
d.pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan koleksi museum dan cagar budaya nasional;
e.pelaksanaan kemitraan di bidang pengelolaan museum dan cagar budaya nasional;
f.pelaksanaan publikasi dan promosi museum dan cagar budaya nasional;
g.pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengembangan dana abadi kebudayaan;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
i.pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 5

(1)Tugas dan fungsi Museum dan Cagar Budaya dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Museum dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Bagian Umum; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan penyusunan laporan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan urusan keuangan; jdih.kemdikbud.go.id
3. c.pelaksanaan urusan kepegawaian;
4. d.pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
5. e.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
6. f.pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
7. g.pelaksanaan urusan barang milik negara;
8. h.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
9. i.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

BAB IV

LOKASI

Pasal 9

Museum dan Cagar Budaya berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V

JABATAN

Pasal 10

(1)Kepala Museum dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan jabatan struktural eselon II.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural eselon III.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020