DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2022

Nomor: 29
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja balai media kebudayaan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/295/M.KT.01/2022;
c.bahwa tugas dan fungsi pengembangan media kebudayaan pada Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, dan Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah jdih.kemdikbud.go.id tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Media Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI MEDIA KEBUDAYAAN. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Media Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan media kebudayaan.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai Media Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perfilman, Musik, dan Media.
(2)Balai Media Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Media Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan media kebudayaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Media Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan produksi media kebudayaan;
b.pelaksanaan pemanfaatan media kebudayaan;
c.pelaksanaan kemitraan di bidang pengelolaan media kebudayaan;
d.pelaksanaan publikasi dan promosi konten media kebudayaan; jdih.kemdikbud.go.id
e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 5

(1)Tugas dan fungsi Balai Media Kebudayaan dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Balai Media Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. jdih.kemdikbud.go.id
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai struktur organisasi Balai Media Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

LOKASI

Pasal 9

Balai Media Kebudayaan berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V

JABATAN

Pasal 10

(1)Kepala Balai Media Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.kemdikbud.go.id

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja balai media kebudayaan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/295/M.KT.01/2022;
c.bahwa tugas dan fungsi pengembangan media kebudayaan pada Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, dan Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah jdih.kemdikbud.go.id tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI MEDIA KEBUDAYAAN. jdih.kemdikbud.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Media Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan media kebudayaan.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai Media Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Perfilman, Musik, dan Media.
(2)Balai Media Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Media Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan media kebudayaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Media Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan produksi media kebudayaan;
b.pelaksanaan pemanfaatan media kebudayaan;
c.pelaksanaan kemitraan di bidang pengelolaan media kebudayaan;
d.pelaksanaan publikasi dan promosi konten media kebudayaan; jdih.kemdikbud.go.id
e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 5

(1)Tugas dan fungsi Balai Media Kebudayaan dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
(2)Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Balai Media Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. jdih.kemdikbud.go.id
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai struktur organisasi Balai Media Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

LOKASI

Pasal 9

Balai Media Kebudayaan berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V

JABATAN

Pasal 10

(1)Kepala Balai Media Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.kemdikbud.go.id

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020