DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023

Nomor: 46
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Agustus 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang sasaran pencegahan dan penangggulangan kekerasan meliputi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, orang tua/wali, Komite Sekolah; dan Masyarakat; Satuan pendidikan meliputi satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal dan nonformal; Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup kekerasan yang dilakukan di dalam lokasi satuan pendidikan, kekerasan dalam kegiatan satuan pendidikan yang dilakukan di luar lokasi satuan pendidikan, dan kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan; Bentuk kekerasan terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya, secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi; Pembentukan TPPK oleh satuan pendidikan dan Satuan Tugas dibentuk oleh Pemerintah Daerah; Penanganan kekerasan oleh satuan pendidikan dengan tahapan yaitu penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, dan pemulihan; Pengenaan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pelindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya;
c.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan pendidikan.
2.Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di satuan pendidikan.
3.Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Dinas Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
7.Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat daerah.
8.Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan.
9.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas satuan pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10.Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan.
11.Warga Satuan Pendidikan Lainnya adalah masyarakat yang beraktifitas atau yang bekerja di lingkungan satuan pendidikan.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16.Korban adalah setiap orang yang mengalami Kekerasan.
17.Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
18.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami terhadap dugaan terjadinya Kekerasan.
19.Terlapor adalah setiap orang yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban.
20.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

(1)Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:
1. a.melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
2. b.mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
3. c.melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
4. d.mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
5. e.membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.
(2)Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan agar:
1. a.Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
2. b.Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
3. c.Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan;
4. d.Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya yang mengalami Kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh;
5. e.satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian mampu merespons dan menangani Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
6. f.satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, dan Kementerian mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 3

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip:

a.nondiskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi anak;
c.partisipasi anak;
d.keadilan dan kesetaraan gender;
e.kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
f.akuntabilitas;
g.kehati-hatian; dan
h.keberlanjutan pendidikan.

Pasal 4

(1)Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi:
1. a.Peserta Didik;
2. b.Pendidik;
3. c.Tenaga Kependidikan;
4. d.orang tua/wali;
5. e.Komite Sekolah; dan
6. f.Masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.satuan pendidikan anak usia dini;
2. b.satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
3. c.satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 5

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup:

a.Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di dalam lokasi satuan pendidikan;
b.Kekerasan dalam kegiatan satuan pendidikan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan pendidikan atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan pendidikan; dan
c.Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.

BAB II

BENTUK KEKERASAN

Pasal 6

(1)Bentuk Kekerasan terdiri atas:
1. a.Kekerasan fisik;
2. b.Kekerasan psikis;
3. c.perundungan;
4. d.Kekerasan seksual;
5. e.diskriminasi dan intoleransi;
6. f.kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan
7. g.bentuk Kekerasan lainnya.
(2)Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

(1)Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
(2)Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.tawuran atau perkelahian massal;
2. b.penganiayaan;
3. c.perkelahian;
4. d.eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
5. e.pembunuhan; dan/atau
6. f.perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
(2)Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pengucilan;
2. b.penolakan;
3. c.pengabaian;
4. d.penghinaan;
5. e.penyebaran rumor;
6. f.panggilan yang mengejek;
7. g.intimidasi;
8. h.teror;
9. i.perbuatan mempermalukan di depan umum;
10. j.pemerasan; dan/atau
11. k.perbuatan lain yang sejenis.

Pasal 9

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

Pasal 10

(1)Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
(2)Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. b.perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
3. c.penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
4. d.perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
5. e.pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban;
6. f.perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
7. g.perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual;
8. h.penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual;
9. i.perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. j.perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
11. k.pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. l.perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
13. m.perbuatan membuka pakaian Korban;
14. n.pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. o.praktik budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
16. p.percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
17. q.perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. r.pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
19. s.pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
20. t.pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja;
21. u.pemaksaan sterilisasi;
22. v.penyiksaan seksual;
23. w.eksploitasi seksual;
24. x.perbudakan seksual;
25. y.tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau
26. z.perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal Korban merupakan Peserta Didik berusia anak atau penyandang disabilitas, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan Korban.
(4)Dalam hal Korban sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau orang dewasa lainnya, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m merupakan Kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan Korban.
(5)Tanpa persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi Korban sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau orang dewasa lainnya yang dalam kondisi:
1. a.mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
2. b.mengalami kondisi di bawah pengaruh obat- obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
3. c.mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
4. d.memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
5. e.mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara (tonic immobility); dan/atau
6. f.mengalami kondisi terguncang.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BENTUK KEKERASAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BENTUK KEKERASAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015