DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024

Nomor: 73
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Oktober 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penambahan Balai Guru Penggerak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Balai Guru Penggerak Tipe A, sehingga Balai Guru Penggerak Tipe A berjumlah 10(sepuluh) menjadi berjumlah 11 (sebelas); perubahan Lampiran I terkait dengan perubahan pencantuman alamat Balai Besar Guru Penggeran dan Balai Guru Penggerak; perubahan Lampiran II terkait dengan struktur organisasi akibat penambahan Balai Guru Penggerak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Balai Guru Penggerak Tipe A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Balai Guru Penggerak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa organisasi dan tata kerja mengenai Balai Guru Penggerak dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih.kemdikbud.go.id

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198); dan
5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 373); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR GURU PENGGERAK DAN BALAI GURU PENGGERAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 373) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf u sehingga Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)BBGP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)terdiri atas: jdih.kemdikbud.go.id
1. a.BBGP Provinsi Sumatera Utara;
2. b.BBGP Provinsi Jawa Barat;
3. c.BBGP Provinsi Jawa Tengah;
4. d.BBGP Provinsi Jawa Timur;
5. e.BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
6. f.BBGP Provinsi Sulawesi Selatan.
(2)BGP Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.BGP Provinsi Aceh;
2. b.BGP Provinsi Sumatera Barat;
3. c.BGP Provinsi Riau;
4. d.BGP Provinsi Jambi;
5. e.BGP Provinsi Sumatera Selatan;
6. f.BGP Provinsi Lampung;
7. g.BGP Provinsi Banten;
8. h.BGP Provinsi Bali;
9. i.BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. j.BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. k.BGP Provinsi Kalimantan Barat;
12. l.BGP Provinsi Kalimantan Timur;
13. m.BGP Provinsi Kalimantan Selatan;
14. n.BGP Provinsi Kalimantan Tengah;
15. o.BGP Provinsi Sulawesi Utara;
16. p.BGP Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. q.BGP Provinsi Sulawesi Tengah;
18. r.BGP Provinsi Maluku;
19. s.BGP Provinsi Papua;
20. t.BGP Provinsi Papua Barat; dan
21. u.BGP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(3)BGP Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.BGP Provinsi Kepulauan Riau;
2. b.BGP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. c.BGP Provinsi Bengkulu;
4. d.BGP Provinsi Kalimantan Utara;
5. e.BGP Provinsi Sulawesi Barat;
6. f.BGP Provinsi Gorontalo; dan
7. g.BGP Provinsi Maluku Utara.
  1. 2.Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 720 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ttd. Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR GURU PENGGERAK BALAI GURU PENGGERAK NOMENKLATUR DAN LOKASI BALAI BESAR GURU PENGGERAK DAN BALAI GURU PENGGERAK NO. NOMENKLATUR LOKASI BALAI BESAR GURU PENGGERAK (BBGP)
  2. 1.BBGP Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, Sumatera Utara
  3. 2.BBGP Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, Jawa Barat
  4. 3.BBGP Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
  5. 4.BBGP Provinsi Jawa Timur Kota Batu, Jawa Timur
  6. 5.BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
  7. 6.BBGP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan BALAI GURU PENGGERAK (BGP) BGP Tipe A
  8. 1.BGP Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Besar, Aceh
  9. 2.BGP Provinsi Sumatera Barat Kota Pariaman, Sumatera Barat
  10. 3.BGP Provinsi Riau Kota Pekanbaru, Riau
  11. 4.BGP Provinsi Jambi Kabupaten Batanghari, Jambi
  12. 5.BGP Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang, Sumatera Selatan
  13. 6.BGP Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung, Lampung
  14. 7.BGP Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang, Banten
  15. 8.BGP Provinsi Bali Kota Denpasar, Bali
  16. 9.BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
  17. 10.BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
  18. 11.BGP Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat
  19. 12.BGP Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda, Kalimantan Timur
  20. 13.BGP Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
  21. 14.BGP Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah jdih.kemdikbud.go.id NO. NOMENKLATUR LOKASI
  22. 15.BGP Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado, Sulawesi Utara
  23. 16.BGP Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
  24. 17.BGP Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu, Sulawesi Tengah
  25. 18.BGP Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku
  26. 19.BGP Provinsi Papua Kota Jayapura, Papua
  27. 20.BGP Provinsi Papua Barat Kabupaten Manokwari, Papua Barat
  28. 21.BGP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta BGP Tipe B
  29. 1.BGP Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
  30. 2.BGP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
  31. 3.BGP Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu, Bengkulu
  32. 4.BGP Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
  33. 5.BGP Provinsi Sulawesi Barat Kota Mamuju, Sulawesi Barat
  34. 6.BGP Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
  35. 7.BGP Provinsi Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ttd. Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 jdih.kemdikbud.go.id SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR GURU PENGGERAK BALAI GURU PENGGERAK STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR GURU PENGGERAK DAN BALAI GURU PENGGERAK
  36. 1.BBGP Provinsi Sumatera Utara, BBGP Provinsi Jawa Barat, BBGP Provinsi Jawa Tengah, BBGP Provinsi Jawa Timur, BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta, dan BBGP Provinsi Sulawesi Selatan
  37. 2.BGP Provinsi Aceh, BGP Provinsi Sumatera Barat, BGP Provinsi Riau, BGP Provinsi Jambi, BGP Provinsi Sumatera Selatan, BGP Provinsi Lampung, BGP Provinsi Banten, BGP Provinsi Bali, BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat, BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, BGP Provinsi Kalimantan Barat, BGP Provinsi Kalimantan Timur, BGP Provinsi Kalimantan Selatan, BGP Provinsi Kalimantan Tengah, BGP Provinsi Sulawesi Utara, BGP Provinsi Sulawesi Tenggara, BGP Provinsi Sulawesi Tengah, BGP Provinsi Maluku, BGP Provinsi Papua, BGP Provinsi Papua Barat, dan BGP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala Kelompok Jabatan Fungsional
  38. 3.BGP Provinsi Kepulauan Riau, BGP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BGP Provinsi Bengkulu, BGP Provinsi Kalimantan Utara, BGP Provinsi Sulawesi Barat, BGP Provinsi Gorontalo, dan BGP Provinsi Maluku Utara. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ttd. NADIEM ANWAR MAKARIM Kepala Kelompok Jabatan Fungsional Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ttd. Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 jdih.kemdikbud.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022