DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Pendanaan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Trunojoyo

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Trunodjoyo Madura, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Trunodjoyo Madura; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunodjoyo Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 406); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Universitas Trunodjoyo Madura yang selanjutnya disingkat UTM adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4.Statuta UTM selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UTM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UTM.
5.Senat UTM yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan UTM.
6.Senat Fakultas adalah organ fakultas yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
7.Rektor adalah Pemimpin UTM.
8.Satuan Pengawasan Internal adalah organ UTM yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
9.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UTM.
10.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UTM.
12.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UTM.

Pasal 2

UTM memiliki visi menjadi Universitas berstandar internasional yang unggul berlandaskan akhlaqul karimah dan nilai-nilai Pancasila berbasis kearifan lokal Madura.

Pasal 3

UTM memiliki misi:

a.menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi berstandar internasional;
b.menyelenggarakan penelitian dalam menghasilkan inovasi dan teknologi berbasis kearifan lokal Madura untuk memecahkan permasalahan pembangunan nasional;
c.mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, inovasi dan teknologi kepada masyarakat;
d.mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas universitas; dan
e.menyelenggarakan pengelolaan universitas secara mandiri melalui tata kelola yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 4

UTM memiliki tujuan untuk:

a.menghasilkan lulusan yang berakhlaqul karimah, kompetitif, kolaboratif, adaptif, dan berkarakter Pancasila;
b.menghasilkan inovasi dan teknologi berkearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat serta pembangunan nasional;
c.meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui alih teknologi dan inovasi hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
d.mewujudkan UTM menjadi universitas yang memiliki reputasi akademik tinggi di tingkat nasional dan internasional; dan
e.mewujudkan tata kelola UTM yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

(1)Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, UTM menyusun:
1. a.rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang; dan
3. c.rencana kerja tahunan memuat program kegiatan dan/atau rencana penganggaran selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana strategis UTM.
(2)Tata cara penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rancangan pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 6

(1)UTM berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.
(2)UTM didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Trunodjoyo Madura.
(3)UTM berasal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Universitas Bangkalan Madura yang berdiri pada tanggal 1 Oktober 1981 dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kyai Lemah Dhuwur Musyarawah Kekeluargaan Gotong Royong Bangkalan yang disingkat Yayasan Pendidikan Kyai Lemah Dhuwur-MKGR berdasarkan Akta Pendirian Notaris Raden Soebiono Danoesastro Nomor 162 Tanggal 23 Juni 1981.
(4)Hari jadi UTM ditetapkan pada tanggal 5 Juli.

Pasal 7

(1)UTM memiliki lambang, bendera, pataka, slogan, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
(2)Lambang, bendera, pataka, slogan, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Tata cara penggunaan lambang, bendera, pataka, slogan, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

(1)UTM menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
(2)Penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan di UTM menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap serta dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan.
(3)Semester gasal dan semester genap merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
(2)Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(3)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, praktikum, simposium, diskusi, lokakarya, praktik kerja lapang, magang kerja, dan kegiatan ilmiah lain yang dilakukan dalam program studi atau luar program studi melalui luring dan/atau daring.
(4)Prosedur operasional penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

IDENTITAS

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

IDENTITAS

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2006