DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Asesmen Pendidikan Tinggi; susunan organisasi; jabatan; lokasi; tata kerja; penataan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Asesmen Pendidikan Tinggi telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Asesmen Pendidikan Tinggi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
4.Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ASESMEN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Balai Asesmen Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAPT adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan asesmen di lingkungan pendidikan tinggi.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)BAPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi.
(2)BAPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

BAPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan layanan asesmen di lingkungan pendidikan tinggi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPT menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan dan fasilitasi asesmen di lingkungan pendidikan tinggi;
c.pelaksanaan kemitraan di bidang layanan asesmen, seleksi penerimaan mahasiswa baru, ujian kompetensi program profesi, dan sertifikasi di lingkungan pendidikan tinggi;
d.pengelolaan data dan informasi;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 5

(1)Tugas dan fungsi BAPT dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
(2)Rincian tugas unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)BAPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Umum; dan
3. c.Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi BAPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan pada BAPT sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(3)Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2)Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3)Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…