Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05 Tahun 2019
- Nomor
- 05
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/ M-DAG/PER/ 11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); -2
1704) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/ 11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1917);
-3
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/ M-DAG/ PER/ 11/ 2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/ PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1704) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/ 11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1917) diubah sebagai berikut:
-4
-5 (5 ) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
dan
-6
Sanksi administratif berupa pembekuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor berikutnya paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.
-7 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2019 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 74 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan
1 4011.10.00 - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap) 4011.20 - Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori: 2 4011.20.10 - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm 3 4011.20.90 - - Lain-lain 4 4011.40.00 - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor 5 4011.50.00 - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua 6 4011.70.00 - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan 4011.80 - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri: - - Memiliki ukuran pelek tidak melebihi 61 cm: 7 4011.80.11 - - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya 8 4011.80.19 - - - Lain-lain 4011.63 - - Memiliki ukuran pelek melebihi 61 cm: 9 4011.80.21 - - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya 10 4011.80.29 - - - Lain-lain - Lain-lain: 11 4011.90.10 - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87 12 4011.90.20 - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30 13 4011.90.30 - - Lain-lain, dengan lebar melebihi 450 mm 2 14 4011.90.90 - - Lain-lain 40.13 Ban dalam, dari karet. 4013.10 - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), bus atau lori: - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap): 15 4013.10.11 - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm 16 4013.10.19 - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm - - Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori: 17 4013.10.21 - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm 18 4013.10.29 - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm 19 4013.20.00 - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua 4013.90 - Lain-lain: - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30: 20 4013.90.11 - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm 21 4013.90.19 - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm 22 4013.90.20 - - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor - - Dan jenis yang digunakan untuk kendaraan lain dari BAB 87: 23 4013.90.31 - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm 24 4013.90.39 - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm - - Lain-lain: 25 4013.90.91 - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm 26 4013.90.99 - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm 87.08 Bagian dan aksesori kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05 8708.70 - Roda dan bagian serta aksesorinya: - - Roda dengan ban terpasang: 27 8708.70.21 - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01 28 8708.70.22 - - - Untuk kendaraan dari pos 87.03 -3 29 8708.70.23 - - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10) 30 8708.70.29 - - - Lain-lain MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kernenterian Perdagangan Hukum, / . JENDPRA :S*HARIYATI
Membuka PDF…