Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2018
- Nomor
- 117
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/ 11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
1704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 / M-DAG/ PER/ 11/ 2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65); 3
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/ 11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/ M-DAG/ PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/ 11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
(3 ) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan perusahaan yang mengimpor Ban hanya untuk digunakan dalam menunjang atau melengkapi proses produksi barang yang dihasilkan.
Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Ban yang diimpor kepada pihak lain.
-7
-8
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berlaku selama:
-9
(5 ) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor.
Membuka PDF…