(1)Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan melakukan impor BMTB hares mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil scan dokumen asli:
a.NIB yang berlaku sebagai API-P;
b.izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;
d.Class Certificate, Builder Certificate, Nationality Certificate, dan Tonnage Certificate, yang memuat informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
e.surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kebenaran dokumen BMTB yang akan diimpor; dan
f.surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi menjadi kapal storage sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
(2)Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil scan dokumen asli:
a.NIB yang berlaku sebagai API-P;
b.Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
d.bukti penguasaan bengkel rekondisi; dan
e.rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.
Perusahaan Remanufakturing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil scan dokumen asli:
a.NIB yang berlaku sebagai API-P;
b.Izin Usaha Industri remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.surat penunjukan dan perusahaan pemegang merek;
d.bukti penguasaan bengkel remanufakturing;
e.Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing dan/ atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
f.rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.