Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2018
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Mengingat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/ M-DAG / PER/ 12 / 2015 ten tang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 / M-DAG/ PER/ 12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1848);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 127/ M-DAG/PER/ 12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/ M-DAG / PER/ 12 / 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/ M -DAG/ PER/ 12 / 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Barn (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1848) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Dalam hal diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan dani Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal II Peraturan Merited ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 93 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal an Perdagangan iro Hukum, LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 127/ M-DAG/ PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU FORMAT SURAT PERNYATAAN AKAN MENGKONVERSI BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG TERMASUK DALAM POS TARIF/HS 8901.20 MENJADI KAPAL STORAGE KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN No (nomor surat pernyataan disesuaikan dengan penomoran perusahaan/tidak harus ada) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Perusahaan Jabatan Dengan ini menyatakan :
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata informasi sebagaimana tercantum di atas tidak benar, menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya, dan bersedia dituntut karena telah memberikan keterangan palsu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, bulan, tahun Yang memberi pernyataan, (Nama Perusahaan) (meterai) (Nama dan Jabatan) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya ENGGARTIASTO LUKITA tariat Jenderal Perdagangan ro Hukum,
Membuka PDF…