Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2018
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Mengingat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/ M-DAG/ PER/ 11/ 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2015 Nomor 1690) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/ M-DAG/ PER/ 11/ 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1868);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/ M-DAG/PER/ 11/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/ M-DAG/ PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1690) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/ M-DAG/PER/ 11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1868) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
-3
Setiap Impor Produk Kehutanan wajib memenuhi legalitas Produk Kehutanan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan Impor.
Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor tidak dapat mengajukan permohonan Persetujuan Impor kembali selama 2 (dua) tahun dan dimasukkan ke dalam daftar Importir dalam pengawasan.
Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Ke Zterian Perdagangan Biro Hukum, 11( tt'gR1 HARIYATI 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 72
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)