DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015

Nomor: 97/M-DAG/PER/11/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/ 10/2014 ten tang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015 dan mengatur kembali ketentuan impor produk kehutanan;
a.bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor produk kehutanan;
b.bahwa ketentuan impor produk kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/ 10/2014 tentang Menimbang MENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR97 /M-DAG/PER/ 11/2015 TENTANG KETENTUANIMPORPRODUKKEHUTANAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INOONESIA Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4661);

Mengingat

3.Undang-UndangNomor5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3806);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3888) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412};
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4916);
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan lmpor Produk Kehutanan; Mengingat

6.Undang-Undang Nonior 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpaja.kan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
13.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: I. Produk Kehutanan adalah produk yang dihasilkan dari hutan, baik produk mentah maupun produk yang telah diolah beserta turunannya, untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri atau untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

2.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Produk Kehutanan.
4.Deklarasi Impor adalah surat pemyataan dari importir yang menyatakan Produk Kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh importir. KETENTUANIMPOR PRODUKKEHUTANAN. MENTERI TENTANGPERDAGANGANPERATURAN MEMUTUSKAN: 70/M-DAG/PER/9/2015 Importir; Peraturan Perdagangan Nomor tentang Angka Pengenal Menteri17.
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; Menetapkan dan/atauhanya dapat diperdagangkan dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 5

(1)Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilmpor oleh perusahaan pemilik API-U

Pasal 4

(1)Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
(2)Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Setiap Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diimpor wajib memenuhi legalitas Produk Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

( 1) Impor Produk Kehutanan dibatasi.

(2)Produk Kehutanan yang dibatasi impomya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tldak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang memuat penjelasan teknis mengenai Produk Kehutanan yang akan diimpor.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 7

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan lmpor.

Pasal 6

(l} Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus mengajukan pennohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:

a.API-Uatau API-P;
b.Deklarasi Impor;
c.surat izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan/atau bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U;dan
d.Rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.

(2)Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) diterima secara lengkap dan benar.
(3)Dalam hal pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak lengkap dan/ atau tidak benar, Direktur Jenderal menolak menerbitkan Persetujuan Impor.
(2)Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan dan/atau clipindahtangankan ke luar negeri sebelum diproses lebih lanjut di dalam negeri.
(3)Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P hanya dapat cligunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 10

(1)Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan lmpor Produk Kehutanan, baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi, melalui http://inatrade.kemendag.go.id.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(3)Dalam hal terjadi keadaaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan secara manual.

Pasal 9

(1)Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diteruskan secara elektronik dari portal INATRADEke portal Indonesia National Single W'mdow (INSW).
(2)Dalam hal Impor Produk Kehutanan dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia National Single Window (INSW), tembusan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/ 10/2014 ten tang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015 dan mengatur kembali ketentuan impor produk kehutanan;
a.bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor produk kehutanan;
b.bahwa ketentuan impor produk kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/ 10/2014 tentang Menimbang MENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR97 /M-DAG/PER/ 11/2015 TENTANG KETENTUANIMPORPRODUKKEHUTANAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INOONESIA Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4661);

Mengingat

3.Undang-UndangNomor5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3806);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3888) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412};
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4916);
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan lmpor Produk Kehutanan; Mengingat

6.Undang-Undang Nonior 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpaja.kan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
13.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Pasal 1

2.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Produk Kehutanan.
4.Deklarasi Impor adalah surat pemyataan dari importir yang menyatakan Produk Kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh importir. KETENTUANIMPOR PRODUKKEHUTANAN. MENTERI TENTANGPERDAGANGANPERATURAN MEMUTUSKAN: 70/M-DAG/PER/9/2015 Importir; Peraturan Perdagangan Nomor tentang Angka Pengenal Menteri17.
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; Menetapkan dan/atauhanya dapat diperdagangkan dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 5

(1)Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilmpor oleh perusahaan pemilik API-U

Pasal 4

(1)Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
(2)Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Setiap Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diimpor wajib memenuhi legalitas Produk Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

( 1) Impor Produk Kehutanan dibatasi.

(2)Produk Kehutanan yang dibatasi impomya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tldak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang memuat penjelasan teknis mengenai Produk Kehutanan yang akan diimpor.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 7

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan lmpor.

Pasal 6

(l} Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus mengajukan pennohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:

a.API-Uatau API-P;
b.Deklarasi Impor;
c.surat izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan/atau bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U;dan
d.Rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.

(2)Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) diterima secara lengkap dan benar.
(3)Dalam hal pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak lengkap dan/ atau tidak benar, Direktur Jenderal menolak menerbitkan Persetujuan Impor.
(2)Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan dan/atau clipindahtangankan ke luar negeri sebelum diproses lebih lanjut di dalam negeri.
(3)Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P hanya dapat cligunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 10

(1)Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan lmpor Produk Kehutanan, baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi, melalui http://inatrade.kemendag.go.id.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(3)Dalam hal terjadi keadaaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan secara manual.

Pasal 9

(1)Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diteruskan secara elektronik dari portal INATRADEke portal Indonesia National Single W'mdow (INSW).
(2)Dalam hal Impor Produk Kehutanan dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia National Single Window (INSW), tembusan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008