Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkanPeraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Tako Swalayan; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; - 2 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 4. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 7. Peraturan Nomor 1 1 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan PusatPerbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 279); - 3 MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINMN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), diubah sebagai berikut:1. Ketentuan angka 7
diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usahayang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 3. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yangterdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang. - 4 5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, PemerintahDaerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupaTako, kios, las, dan tenda yang dimiliki/ dikelola olehpedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat,atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beliBarang melalui tawar-menawar. 6. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teraturmemasok barang ke Tako Swalayan dengan tujuanuntuk dijual kembali melalui kerja sama usaha. 7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnyadisingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil,dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 8. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atasdasar prinsip sating memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkanUMK-M dengan usaha besar. 9. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Tako Swalayandan/ atau pengelola jaringan Tako Swalayan denganpemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Tako Swalayan. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom. 1 1 . Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. - 5 2. Ketentuan ayat (2)
diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
3. Ketentuan ayat
Pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang; b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya Persyaratan Perdagangan di luar potongan harga reguler; c. Pemasok dan Tako Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untukjangka waktu yang telah disepakati; - 6 d. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yangdapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak; e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan; f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabilatidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya; g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e danhuruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak; h. Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasidalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan 1. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnyakepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau SKU (stock keeping unit) Pemasok.
potongan harga reguler tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan kesemua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan; b. potongan harga tetap dilakukan secara periodikpaling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1 % (satu persen); - 7 c. jumlah dari potongan harga reguler ditentukanberdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan, baikpada saat transaksi maupun secara periodik; d. potongan harga khusus yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih termasukretur barang, apabila Toko Swalayan dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1 % (satu persen); 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101 % (seratus satu persen) sampai dengan115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); atau 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen). e. potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau Konsumen akhir dalam waktuyang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok; f. biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasokoleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya; - 8 2) biaya promosi pada Toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar display atau pajangan regular Toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir, wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar Toko,dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi; 3) biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, games, dan lain-lain; 4) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan 5) biaya promosi yang belum digunakan harusdimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutanmaupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barangbaru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f; h. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksudpada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok; 1. biaya adminstrasi pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:1) untuk hypermarket paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; - 9 2) untuk supermarket paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;dan 3) untuk minimarket paling banyakrupiah) Rp50.000,00 (lima puluh ribu untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai. J. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi. 4. Ketentuan
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap - 1 0 orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2022 MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 April 2022DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.BENNY RIYANTOBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 435 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, J , _ ., n--: � ·tars} •es~ j% • #l '< a»A. 4G'' Sri Hariyati +
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)