Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 22/M-DAG/PER/3/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 28
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang; Menimbang MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-DAG/PER/3/2016 TENTANG KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; NomorPerdaganganMenteri12. Peraturan
ten tang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
4742); Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4916);
negara Barang a tau dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di negeri dan melampaui batas wilayah dengan tujuan pengalihan hak atas dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan
Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG. Menetapkan perorangan atau badan hukum yang memproduksi Barang.
berbentukyangperusahaanadalah7. Produsen
Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dapat dilakukan secara tidak langsung atau secara langsung kepada konsumen. BAB II DISTRIBUSI BARANG mendistribusikan barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak distribusi merek dagang a tau dari kepemilikan atas merek dagang.
hak untuk tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen.
BAB II
( 1) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu:
BABIII DISTRIBUSIBARANGSECARATIDAKLANGSUNG
( 1) Pelaku Usaha Distribusi dalam mendistribusikan Barang secara tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:
dan
Pelaku Usaha Distribusi yang mendistribusikan Barang dengan menggunakan rantai distribusi Waralaba wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Waralaba.
berwenang;
wilayahdiberkedudukandandidirikan Indonesia;
bentuk minimarketa. toko swalayan dengan
dan
dan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)