DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016

Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang; Menimbang MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-DAG/PER/3/2016 TENTANG KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; NomorPerdaganganMenteri12. Peraturan

10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 ten tang Kementerian Perdagangan; ten tang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
9.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 ten tang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ten tang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 NomorIndonesiaRepublikNegaraLembaran 4916);
6.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan kompensasi.
4.Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di bidang Perdagangan berupa izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan.
5.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia a tau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
6.Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri. negara Barang a tau dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di negeri dan melampaui batas wilayah dengan tujuan pengalihan hak atas dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2.Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
3.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dalam BABI KETENTUAN UMUM TENTANG MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG. Menetapkan perorangan atau badan hukum yang memproduksi Barang.
8.Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari Produsen atau supplier atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
9.Sub Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari Distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
10.Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
11.Sub Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Agen yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
12.Grosir adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
13.Perkulakan adalah Grosir yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.
14.Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada konsumen.
15.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan Barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. berbentukyangperusahaanadalah7. Produsen

Pasal 2

Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dapat dilakukan secara tidak langsung atau secara langsung kepada konsumen.

20.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis Barang secara eceran kepada Konsumendengan label harga yang sudah ditetapkan. hak untuk tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen.
19.Hak Distribusi Eksklusif adalah multi tingkat ( multi penjualan baranglevel marketing) adalah
16.lmportir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Perdagangan dengan cara mengeluarkan Barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Penjualan langsung secara satu tingkat (single level marketing) adalah penjualan barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.
18.Penjualan langsung secara

BAB II

DISTRIBUSI BARANG mendistribusikan barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak distribusi merek dagang a tau dari kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 4

(1)Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat juga dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi Waralaba.
(2)Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pemberi W aralaba;
2. b.Pemberi Waralaba Lanjutan;
3. c.Penerima Waralaba; dan

Pasal 3

( 1) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu:

a.Distributor dan jaringannya; atau
b.Agen dan jaringannya.

(2)Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Distributor;
2. b.Sub Distributor;
3. c.Perkulakan;
4. d.Grosir; dan
5. e.Pengecer.
(3)Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Agen;
2. b.Sub Agen;
3. c.Perkulakan;
4. d.Grosir; dan
5. e.Pengecer. BABIII DISTRIBUSIBARANGSECARATIDAKLANGSUNG

Pasal 7

(1)Dalam hal pendistribusian Barang, Produsen atau perwakilan Produsen harus menunjuk perusahaan sebagai Distributor atau Agen.
(2)Distributor atau Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Sub Distributor atau Sub Agen.

Pasal 6

( 1) Pelaku Usaha Distribusi dalam mendistribusikan Barang secara tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:

a.Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Sub Distributor, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer;
b.Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer;
c.Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Sub Agen, Grosir, Perkulakan dan / a tau Pengecer; dan
d.Sub Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer.

(2)Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian, penunjukan dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

Pasal 5

Pelaku Usaha Distribusi yang mendistribusikan Barang dengan menggunakan rantai distribusi Waralaba wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Waralaba.

d.Penerima Waralaba Lanjutan. berwenang;
c.memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas; wilayahdiberkedudukandandidirikan Indonesia;
b.memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Distributor dari instansi dan/atau lembaga yang

Pasal 10

(1)Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
1. a.badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang supermarket, departement store, hypermarket; atau
2. b.toko dengan sistem pelayanan konvensional.
(3)Sarana penjualan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa:
1. a.sistem elektronik;
2. b.penjualan dengan perangkat mesin elektronik (vending machine); atau
3. c.penjualan bergerak. bentuk minimarketa. toko swalayan dengan

Pasal 9

(1)Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 3 ayat (3) huruf e, dalam mendistribusikan Barang harus menggunakan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lainnya.
(2)Sarana penjualan toko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:

Pasal 8

(1)Distributor, Sub Distributor, Agen dan Sub Agen yang mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki surat tanda pendaftaran kedistributoran/keagenan dari Menteri.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 11

(1)Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
1. a.badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;
2. b.memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Agen dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang;
3. c.memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas;
4. d.memiliki perjanjian keagenan dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan ketentuan:
5. a.badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;
6. b.memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Sub Distributor dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang;
7. c.memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas;
8. d.memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap dan jelas; dan
9. e.memilikiperjanjian dengan Distributor.
10. e.memiliki perjanjian dengan Produsen atau supplier atau Importir mengenai barang yang akan didistribusikan.
(2)Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, wajib memenuhi
1. d.memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap dan jelas; dan

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 ten tang Kementerian Perdagangan; ten tang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
9.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 ten tang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ten tang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 NomorIndonesiaRepublikNegaraLembaran 4916);
6.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan kompensasi.
4.Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di bidang Perdagangan berupa izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan.
5.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia a tau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
6.Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri. negara Barang a tau dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di negeri dan melampaui batas wilayah dengan tujuan pengalihan hak atas dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2.Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
3.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dalam BABI KETENTUAN UMUM TENTANG MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN KETENTUAN UMUM DISTRIBUSI BARANG. Menetapkan perorangan atau badan hukum yang memproduksi Barang.
8.Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari Produsen atau supplier atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
9.Sub Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari Distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
10.Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
11.Sub Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Agen yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
12.Grosir adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
13.Perkulakan adalah Grosir yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.
14.Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada konsumen.
15.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan Barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. berbentukyangperusahaanadalah7. Produsen

Pasal 2

Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dapat dilakukan secara tidak langsung atau secara langsung kepada konsumen.

20.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis Barang secara eceran kepada Konsumendengan label harga yang sudah ditetapkan. hak untuk tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen.
19.Hak Distribusi Eksklusif adalah multi tingkat ( multi penjualan baranglevel marketing) adalah
16.lmportir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Perdagangan dengan cara mengeluarkan Barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Penjualan langsung secara satu tingkat (single level marketing) adalah penjualan barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.
18.Penjualan langsung secara

BAB II

DISTRIBUSI BARANG mendistribusikan barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak distribusi merek dagang a tau dari kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 4

(1)Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat juga dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi Waralaba.
(2)Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pemberi W aralaba;
2. b.Pemberi Waralaba Lanjutan;
3. c.Penerima Waralaba; dan

Pasal 3

( 1) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu:

a.Distributor dan jaringannya; atau
b.Agen dan jaringannya.

(2)Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Distributor;
2. b.Sub Distributor;
3. c.Perkulakan;
4. d.Grosir; dan
5. e.Pengecer.
(3)Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Agen;
2. b.Sub Agen;
3. c.Perkulakan;
4. d.Grosir; dan
5. e.Pengecer. BABIII DISTRIBUSIBARANGSECARATIDAKLANGSUNG

Pasal 7

(1)Dalam hal pendistribusian Barang, Produsen atau perwakilan Produsen harus menunjuk perusahaan sebagai Distributor atau Agen.
(2)Distributor atau Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Sub Distributor atau Sub Agen.

Pasal 6

( 1) Pelaku Usaha Distribusi dalam mendistribusikan Barang secara tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:

a.Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Sub Distributor, Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer;
b.Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer;
c.Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Sub Agen, Grosir, Perkulakan dan / a tau Pengecer; dan
d.Sub Agen hanya dapat mendistribusikan Barang kepada Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer.

(2)Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian, penunjukan dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

Pasal 5

Pelaku Usaha Distribusi yang mendistribusikan Barang dengan menggunakan rantai distribusi Waralaba wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Waralaba.

d.Penerima Waralaba Lanjutan. berwenang;
c.memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas; wilayahdiberkedudukandandidirikan Indonesia;
b.memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Distributor dari instansi dan/atau lembaga yang

Pasal 10

(1)Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
1. a.badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang supermarket, departement store, hypermarket; atau
2. b.toko dengan sistem pelayanan konvensional.
(3)Sarana penjualan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa:
1. a.sistem elektronik;
2. b.penjualan dengan perangkat mesin elektronik (vending machine); atau
3. c.penjualan bergerak. bentuk minimarketa. toko swalayan dengan

Pasal 9

(1)Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 3 ayat (3) huruf e, dalam mendistribusikan Barang harus menggunakan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lainnya.
(2)Sarana penjualan toko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:

Pasal 8

(1)Distributor, Sub Distributor, Agen dan Sub Agen yang mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki surat tanda pendaftaran kedistributoran/keagenan dari Menteri.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai surat tanda pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 11

(1)Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
1. a.badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;
2. b.memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Agen dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang;
3. c.memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas;
4. d.memiliki perjanjian keagenan dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan ketentuan:
5. a.badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;
6. b.memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Sub Distributor dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang;
7. c.memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas;
8. d.memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap dan jelas; dan
9. e.memilikiperjanjian dengan Distributor.
10. e.memiliki perjanjian dengan Produsen atau supplier atau Importir mengenai barang yang akan didistribusikan.
(2)Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, wajib memenuhi
1. d.memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap dan jelas; dan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

DISTRIBUSI BARANG mendistribusikan barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak distribusi merek dagang a tau dari kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

DISTRIBUSI BARANG mendistribusikan barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak distribusi merek dagang a tau dari kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018