DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MengingatMenimbang PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENT ANG TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING MENTERI PERDAGANGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING. Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 39 Nomor 6641, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 7. Peraturan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 8. Peraturan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190)· Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan a tau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu. 2. Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pelaku Usaha yang menjalankankegiatan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting di dalam negeri. 3. Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang selanjutnya disebut Laporan Distribusi Bapokting adalah laporan pelaku usaha dalam mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 4. Distributor Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang selanjutnya disebut Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen ting yang bertindak atas namanya sendiri dan/ atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau 'rnportir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang. 5. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. 6. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. 7. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen. 8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang BABI KETENTUAN

Pasal 4

( 1) Kewajiban penyampaian Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

berlaku bagi

Pasal 3

(1)Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan DistribusiBapokting kepada Menteri.
(2)Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tata cara pelaporan kegiatan usaha perdagangan bagi Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang koordinasi penanaman modal. 9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan Penyelenggara OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS. 10. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik( Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal PerdaganganDalam Negeri, Kementerian Perdagangan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 6

Distributor menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 5

(1)Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat pengadaan dan penyaluran palingsedikit mengenai:a. stok awal Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen ting; b. pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; c. penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen ting; d. stok akhir Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan e. harga jual Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen ting;
(2)Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(3)Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Pelaku Usaha dengan bentuk Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar.
(2)Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Distributor menyampaikan Laporan Distribusi secara elektronik melalui SIPT.
(2)Dalam penyampaian Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), distributor harus menggunakan nama pengguna (usemame) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS.
(3)Distributor menggunakan nama pengguna (usemame) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS untuk masuk portal SIPT.

Pasal 8

(1)Distributor dalam menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting dilarang melakukan manipulasi data dan informasi terkait Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen ting.
(2)Kebenaran formal maupun material atas Laporan Distribusi Bapokting yang telah disampaikan oleh Distributor kepada Direktur Jenderal tetap menjadi tanggung jawab Distributor.

Pasal 7

(1)Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal dapat memintadata dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluranBarang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada Distributor.
(2)Distributor wajib memberikan data dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluran Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud padaayat (1).
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/ atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/ atau Barang Pen ting tertentu berada di atas harga acuan atau di bawah harga acuan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

( 1) Kewajiban penyampaian Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

berlaku bagi

Pasal 3

(1)Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan DistribusiBapokting kepada Menteri.
(2)Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 2

Pasal 6

Distributor menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 5

(1)Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat pengadaan dan penyaluran palingsedikit mengenai:a. stok awal Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen ting; b. pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; c. penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen ting; d. stok akhir Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan e. harga jual Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen ting;
(2)Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(3)Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Pelaku Usaha dengan bentuk Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar.
(2)Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Distributor menyampaikan Laporan Distribusi secara elektronik melalui SIPT.
(2)Dalam penyampaian Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), distributor harus menggunakan nama pengguna (usemame) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS.
(3)Distributor menggunakan nama pengguna (usemame) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun di Lembaga OSS untuk masuk portal SIPT.

Pasal 8

(1)Distributor dalam menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting dilarang melakukan manipulasi data dan informasi terkait Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen ting.
(2)Kebenaran formal maupun material atas Laporan Distribusi Bapokting yang telah disampaikan oleh Distributor kepada Direktur Jenderal tetap menjadi tanggung jawab Distributor.

Pasal 7

(1)Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal dapat memintadata dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluranBarang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada Distributor.
(2)Distributor wajib memberikan data dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluran Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud padaayat (1).
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/ atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/ atau Barang Pen ting tertentu berada di atas harga acuan atau di bawah harga acuan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2025