DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban penyampaian laporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
6.Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 153); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
2.Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
3.Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
4.Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di dalam negeri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dengan kategori perdagangan besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
5.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
6.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
7.Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal https://inatrade.kemendag.go.id.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara lengkap dan benar.
(2)Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting merupakan Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan KBLI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting memiliki lebih dari 1 (satu) KBLI dengan kategori perdagangan besar untuk barang yang berbeda wajib menyampaikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk setiap KBLI yang dimiliki.

Pasal 3

Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 4

(1)Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
1. a.stok awal;
2. b.pengadaan;
3. c.penyaluran;
4. d.stok akhir; dan
5. e.harga jual, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(2)Stok awal Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada awal bulan sebelum dilakukan pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(3)Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembelian atau penyediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau asal impor.
(4)Penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjualan atau pengeluaran Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang dimiliki.
(5)Stok akhir Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada akhir bulan setelah dilakukan pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(6)Harga jual Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan harga rata-rata Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting yang disalurkan.

Pasal 5

(1)Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menyampaikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui sistem INATRADE yang terintegrasi secara single sign on dengan Sistem OSS.
(2)Dalam menyampaikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun pada Sistem OSS.

Pasal 6

(1)Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan Sistem OSS dan/atau sistem INATRADE tidak berfungsi, penyampaian Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan secara manual kepada direktur jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri.
(2)Format Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disampaikan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Dalam kondisi tertentu, direktur jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri dapat meminta Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(2)Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib memberikan Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.gangguan pasokan; dan/atau
2. b.harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berada di atas atau di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 8

(1)Untuk ketersediaan dan kelengkapan informasi mengenai pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat melakukan kerja sama pemanfaatan data dan informasi distribusi dan/atau kegiatan usaha dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
(2)Pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kerja sama antara pimpinan tinggi madya dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban penyampaian Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 10

(1)Menteri mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada direktur jenderal yang membidangi perdagangan dalam negeri.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pemantauan; dan
2. b.bimbingan teknis.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.identitas Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
2. b.laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting oleh Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(4)Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.kesesuaian KBLI dengan bidang usaha yang dijalankan;
2. b.kebijakan penyampaian Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting oleh Pelaku Usaha Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
3. c.pengelolaan gudang dalam distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021