DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019

Nomor: 25
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4/ 2014 tentang Pengendalian dan -2 Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan 0 rgani sasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140);
4.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan -3 Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 / M -DAG / PER/ 9 / 2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean Ke dan Dan Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1415); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M -DAG/ PER/ 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dalam Pasal 3 diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Pos Tarif/ HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui PLB untuk memenuhi kebutuhan konsumsi:

a.Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (duty paid); dan
b.Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (duty not paid) di Toko Bebas Bea.
1. 3.Ketentuan ayat (1), ayat (la), dan ayat (4) dalam Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui:
1. a.Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Bitung, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan
2. b.Pelabuhan udara internasional. -5 ( la) Impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A yang masuk melalui pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikeluarkan dari PLB sebagai tempat pengeluaran barang.
(2)Impor Minuman Beralkohol ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan dimaksud.
(3)Minuman Beralkohol asal impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperdagangkan ke luar kawasan dimaksud.
(4)Impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 36 diubah dan ayat (3) dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 36 sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)IT-MB wajib melaporkan realisasi impor Minuman Beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen Daglu, Dirjen PDN, dan Dirjen PKTN.
(2)Laporan realisasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) awal triwulan berikutnya.
(3)Dihapus.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman http://inatrade. kemendag.go. id.
(5)Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dalam Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)IT-MB, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN melalui Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:
1. a.Dirjen PKTN melalui Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
2. b.Kepala Dinas Provinsi setempat; dan
3. c.Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
(2)Pengusaha TBB yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi setempat dengan tembusan:
1. a.Dirjen PDN;
2. b.Dirjen PKTN;
3. c.Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
(3)Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
1. a.triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
2. b.triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
3. c.triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
4. d.triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
(4)Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan -7 Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Gubernur Provinsi setempat dan Bupati/Walikota setempat.
(5)Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

IT-MB atau BUMN yang bergerak di bidang perdagangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan ayat ( la) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai importir minuman beralkohol oleh pejabat penerbit.

7.Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

Ketentuan mengenai impor minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (la) tidak berlaku bagi impor Minuman Beralkohol yang tiba di pelabuhan paling lama tanggal 1 Mei 2019 yang dibuktikan dengan pemberitahuan pabean berupa dokumen manifest (BC 1.1). -8

8.Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran IX Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1714) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9.Ketentuan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1714) dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Gs, 4 /if rr SRI HARIYATI -9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2019 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 341 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kv.penterian Perdagangan Kepala Biro Hukum, ei LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/ M-DAG/ PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C JENIS ATAU PRODUK Golongan A Golongan B Golongan C Shandy, Minuman ringan beralkohol, minuman minuman minuman Bir/ Beer, Larger, Ale, Bir hitam/ Stout, yang yang yang Low Alcohol Wine, Minuman mengandung mengandung mengandung beralkohol berkarbonasi, dan Anggur etil alkohol etil alkohol etil alkohol Brem Bali. atau etanol atau etanol atau etanol Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fe entasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne, (C2H5OH) dengan kadar sampai (C2H5OH)) dengan kadar lebih dari 5% (C2H5OH) dengan kadar lebih Carbonated Wine, Koktail dengan 5% (lima per dari 20% Anggur/ Wine Coktail, Anggur (lima per seratus) (dua puluh Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/ Perry, Anggur Beras/ Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable seratus); sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus). Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng. Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal ENGGARTIASTO LUKITA menterian Perdagangan Kepala. Biro Hukum, v1 SRI HARIYATI w LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL A. FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK IT-MB, DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR KOP PERUSAHAAN Nomor : , 201 Lampiran : Perihal : Kepada Yth. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Kementerian Perdagangan Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat Di JAKARTA Triwulan : Tahun : I. KETERANGAN UMUM •Nama Perusahaan . •Alamat Perusahaan . •Nomor Telp . •Nomor Fax . Nomor dan Tgl. SIUP-MB : Jenis Perusahaan*) : Distributor/Sub DistributoriPenzecer /Penjual Langsung *) coret yang tidak perlu II. REALISASI PENGADAAN No Jenis Minuman Beralkohol Dalam Negeri Impor Jumlah (liter) Jumlah (liter) Asal Negara I. Gol A 1. 2. II. Gol B 1. 2. III. Gol C 1. 2. III. REALISASI PENYALURAN No. Nama Perusahaan Jenis Minuman Beralkohol Volume/ liter I Gol A 1. 2. II Got B 1. 2. III Gol C 1. 2. Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. , 20 1 ... - Tanda Tangan Penanggung Jawab - Nama Penanggung Jawab - Jabatan - Cap Perusahaan Tembusan :
1.Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan;
2.Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3.Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4.Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
5.Kepala Dinas Perindag Provinsi ;
6.Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG KOP PERUSAHAAN Nomor : , 201 Lampiran : Perihal : Kepada Yth. Kepala Dinas Provinsi DKI atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota Di Tempat Triwulan : Tahun : I. KETERANGAN UMUM •Nama Perusahaan . •Alamat Perusahaan . Nomor Telp •. •Nomor Fax . Nomor dan Tgl. SIUP-MB : Jenis Perusahaan*) : Distributor/Sub Distributor/Pengecer /Penjual Langsung *) coret yang tidak perlu II. REALISASI PENGADAAN Jenis Dalam Negeri Impor No Minuman Beralkohol Jumlah (liter) Jumlah (liter) Asal Negara I. Gol A 1. H. Gol B 1. III. Gol C 1. III. REALISASI PENYALURAN No. Nama Perusahaan Jenis Minuman Beralkohol Volume/liter I Gol A 1. II Gol B 1. III Gol C 1. Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 201... - Tanda Tangan Penanggung Jawab - Nama Penanggung Jawab - Jabatan - Cap Perusahaan Tembusan
1.Gubernur DKI atau Gubernur Setempat;
2.Bupati/Wali Kota Setempat. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Keitenterian Perdagangan I K.zla a Biro Hukum, SRI HARIYATI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan 0 rgani sasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140);
4.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan -3 Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 / M -DAG / PER/ 9 / 2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean Ke dan Dan Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1415); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M -DAG/ PER/ 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dalam Pasal 3 diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam Pos Tarif/ HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui PLB untuk memenuhi kebutuhan konsumsi:

a.Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (duty paid); dan
b.Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (duty not paid) di Toko Bebas Bea.
1. 3.Ketentuan ayat (1), ayat (la), dan ayat (4) dalam Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui:
1. a.Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Bitung, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan
2. b.Pelabuhan udara internasional. -5 ( la) Impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A yang masuk melalui pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikeluarkan dari PLB sebagai tempat pengeluaran barang.
(2)Impor Minuman Beralkohol ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan dimaksud.
(3)Minuman Beralkohol asal impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperdagangkan ke luar kawasan dimaksud.
(4)Impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 36 diubah dan ayat (3) dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 36 sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)IT-MB wajib melaporkan realisasi impor Minuman Beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen Daglu, Dirjen PDN, dan Dirjen PKTN.
(2)Laporan realisasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) awal triwulan berikutnya.
(3)Dihapus.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman http://inatrade. kemendag.go. id.
(5)Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dalam Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)IT-MB, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN melalui Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:
1. a.Dirjen PKTN melalui Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
2. b.Kepala Dinas Provinsi setempat; dan
3. c.Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
(2)Pengusaha TBB yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi setempat dengan tembusan:
1. a.Dirjen PDN;
2. b.Dirjen PKTN;
3. c.Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
(3)Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
1. a.triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
2. b.triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
3. c.triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
4. d.triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
(4)Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan -7 Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Gubernur Provinsi setempat dan Bupati/Walikota setempat.
(5)Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

7.Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

8.Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran IX Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1714) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9.Ketentuan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 4/ 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1714) dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Gs, 4 /if rr SRI HARIYATI -9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2019 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 341 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kv.penterian Perdagangan Kepala Biro Hukum, ei LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/ M-DAG/ PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C JENIS ATAU PRODUK Golongan A Golongan B Golongan C Shandy, Minuman ringan beralkohol, minuman minuman minuman Bir/ Beer, Larger, Ale, Bir hitam/ Stout, yang yang yang Low Alcohol Wine, Minuman mengandung mengandung mengandung beralkohol berkarbonasi, dan Anggur etil alkohol etil alkohol etil alkohol Brem Bali. atau etanol atau etanol atau etanol Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fe entasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne, (C2H5OH) dengan kadar sampai (C2H5OH)) dengan kadar lebih dari 5% (C2H5OH) dengan kadar lebih Carbonated Wine, Koktail dengan 5% (lima per dari 20% Anggur/ Wine Coktail, Anggur (lima per seratus) (dua puluh Tonikum Kinina/ Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/ Perry, Anggur Beras/ Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/ Vegetable seratus); sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus). Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng. Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal ENGGARTIASTO LUKITA menterian Perdagangan Kepala. Biro Hukum, v1 SRI HARIYATI w LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL A. FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK IT-MB, DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR KOP PERUSAHAAN Nomor : , 201 Lampiran : Perihal : Kepada Yth. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Cq. Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Kementerian Perdagangan Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat Di JAKARTA Triwulan : Tahun : I. KETERANGAN UMUM •Nama Perusahaan . •Alamat Perusahaan . •Nomor Telp . •Nomor Fax . Nomor dan Tgl. SIUP-MB : Jenis Perusahaan*) : Distributor/Sub DistributoriPenzecer /Penjual Langsung *) coret yang tidak perlu II. REALISASI PENGADAAN No Jenis Minuman Beralkohol Dalam Negeri Impor Jumlah (liter) Jumlah (liter) Asal Negara I. Gol A 1. 2. II. Gol B 1. 2. III. Gol C 1. 2. III. REALISASI PENYALURAN No. Nama Perusahaan Jenis Minuman Beralkohol Volume/ liter I Gol A 1. 2. II Got B 1. 2. III Gol C 1. 2. Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. , 20 1 ... - Tanda Tangan Penanggung Jawab - Nama Penanggung Jawab - Jabatan - Cap Perusahaan Tembusan :
1.Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan;
2.Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3.Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4.Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
5.Kepala Dinas Perindag Provinsi ;
6.Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG KOP PERUSAHAAN Nomor : , 201 Lampiran : Perihal : Kepada Yth. Kepala Dinas Provinsi DKI atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota Di Tempat Triwulan : Tahun : I. KETERANGAN UMUM •Nama Perusahaan . •Alamat Perusahaan . Nomor Telp •. •Nomor Fax . Nomor dan Tgl. SIUP-MB : Jenis Perusahaan*) : Distributor/Sub Distributor/Pengecer /Penjual Langsung *) coret yang tidak perlu II. REALISASI PENGADAAN Jenis Dalam Negeri Impor No Minuman Beralkohol Jumlah (liter) Jumlah (liter) Asal Negara I. Gol A 1. H. Gol B 1. III. Gol C 1. III. REALISASI PENYALURAN No. Nama Perusahaan Jenis Minuman Beralkohol Volume/liter I Gol A 1. II Gol B 1. III Gol C 1. Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 201... - Tanda Tangan Penanggung Jawab - Nama Penanggung Jawab - Jabatan - Cap Perusahaan Tembusan
1.Gubernur DKI atau Gubernur Setempat;
2.Bupati/Wali Kota Setempat. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Keitenterian Perdagangan I K.zla a Biro Hukum, SRI HARIYATI

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 39

Pasal 55A

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 39

Pasal 55A

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020