DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Pelacuran; 5. Perjudian; 6. Minuman Beralkohol; 7. Larangan; 8. Peran Serta Masyarakat; 9. Pengendalian Dan Pengawasan; 10. Sanksi Administrasi; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat Kabupaten Serang yang dinamis, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat perlu untuk dilakukan penyesuaian;
c.bahwa dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, serta semangat dari Visi dan Misi kabupaten Serang yang Agamis, maka diperlukan pengaturan yang sejalan dengan karakteristik daerah, budaya lokal serta visi misi Kabupaten Serang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang … SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
7.Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.Pemerintah …
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Serang.
4.Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.
5.Penanggulangan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintangi, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
6.Penyakit masyarakat adalah setiap perbuatan orang, badan hukum yang bertentangan dengan hukum dan merusak sendi- sendi kehidupan masyarakat, diantaranya adalah pelacuran, perjudian serta minuman beralkohol.
7.Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan / atau materi.
8.Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
9.Perjudian adalah setiap kegiatan atau permainan yang di dasari oleh harapan untuk akan menang sesuatu dan mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu, dan itu di golongkan kedalam sesuatu hal seperti pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti akan hasil akhirnya atau hasil pastinya.
10.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol (CH3OH) atau bahan berbahaya lainnya yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi atau disebut dengan minuman keras.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
13.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
14.Setiap orang atau kelompok adalah orang perseorangan atau kumpulan orang.
15.Badan …
15.Badan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penanggulangan penyakit masyarakat di Daerah dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi dan menindak dalam rangka mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat, serta memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, ketentraman masyarakat daerah.
(2)Penanggulangan penyakit masyarakat di Daerah bertujuan :
1. a.Mencegah meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda.
2. b.Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya.
3. c.Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
4. d.Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikatagorikan penyakit masyarakat.
5. e.Menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pelacuran;
b.Perjudian;
c.Minuman Beralkohol;
d.Larangan;
e.Peran serta Masyarakat; dan
f.Pengendalian dan Pengawasan.

BAB IV

PELACURAN

Pasal 4

(1)Setiap orang atau kelompok yang melakukan tindakan pelacuran, dihukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Setiap orang atau kelompok dilarang mengkoordinasikan, menampung pelacur dan/ atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan kegiatan pelacuran.

BAB V

PERJUDIAN

Pasal 5

Bentuk dan jenis perbuatan yang termasuk sebagai kategori perjudian adalah

a.Toto gelap (togel);
b.Nalo (lotre);
c.Kasino;
d.Lotto (judi online);.
e.Cap ji kie (bola setan);
f.Rolet;
g.Remi/domino;
h.Sabung ayam; dan
i.Perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang menurut jenis dan sifatnya dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Pasal 6

Kegiatan perjudian meliputi :

a.setiap orang atau badan yang turut serta dalam perbuatan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian;
b.setiap …
b.setiap orang atau badan yang bertindak sebagai Bandar dan/atau penyandang dana yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
c.setiap orang atau badan yang bertindak sebagai agen perjudian atau penyalur perjudian;
d.setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pengedar kupon perjudian;
e.setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian sebagaimana dalam Pasal 6; dan
f.setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian.

Pasal 7

(1)Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan Perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 6.
(2)Setiap orang atau kelompok dilarang membantu, melindungi menyediakan tempat yang mengakibatkan terjadinya Perjudian.

BAB VI

MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

Minuman Beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

a.Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
b.Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
c.Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus); dan
d.Minuman Beralkohol Campuran/Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol (C2H5OH) dan/atau metil alkohol (CH3OH) atau bahan berbahaya lainnya.

Pasal 9

(1)Setiap kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
(2)Pengawasan …
(2)Pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019

Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019

Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018