DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2022

Nomor: 36
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Menimbang MENTER! PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENCABUTANPERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR08 TAHUN 2020 TENTANGPELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASISECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANATELAH DIUBAH DENGAN PERATURANMENTER! PERDAGANGANNOMOR64 TAHUN 2020 TENTANGPERUBAHANATAS PERATURANMENTERI PERDAGANGANNOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANANPERIZINANBERUSAHA TERINTEGRASI SECARAELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGANDAN PERATURAN MENTER!PERDAGANGANNOMOR22 TAHUN 2020 TENTANGINTEGRASI PELAYANANPERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Bidang Perdagangan; Mengingat TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG INTEGRASI PELAYANANPERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK. BERUSAHAPERIZINANPELAYANANTENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR08 TAHUN 2020 TENTANGPELAYANANPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGANSEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTER! PERDAGANGANNOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri PerdaganganNomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); Menetapkan Pasa12 Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Peraturan MenteriPerdagangan:

a.Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan {BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737); dan
b.Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan {BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 543 YASONNAH. LAOLY ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2022 MUHAMMADLUTFI ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2022 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan mi dengan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agar setiap pengundangan

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Menimbang MENTER! PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENCABUTANPERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR08 TAHUN 2020 TENTANGPELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASISECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANATELAH DIUBAH DENGAN PERATURANMENTER! PERDAGANGANNOMOR64 TAHUN 2020 TENTANGPERUBAHANATAS PERATURANMENTERI PERDAGANGANNOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANANPERIZINANBERUSAHA TERINTEGRASI SECARAELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGANDAN PERATURAN MENTER!PERDAGANGANNOMOR22 TAHUN 2020 TENTANGINTEGRASI PELAYANANPERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri PerdaganganNomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); Menetapkan Pasa12 Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Peraturan MenteriPerdagangan:

a.Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan {BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737); dan
b.Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan {BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 543 YASONNAH. LAOLY ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2022 MUHAMMADLUTFI ttd. MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2022 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan mi dengan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agar setiap pengundangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020