menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/ 1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO);
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTER! PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/ 1/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) TENTANG NOMOR 40/M-DAG/PER/7 /2014 PERATURAN MENTER! PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 2 PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2012 TENTANGKETENTUANIMPORBAHANPERUSAKLAPISAN OZON(BPO). MEMUTUSKAN:
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5512);
7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor BP Tahun 2014;
8.Peraturan Presiden Nomor 4 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan lmpor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012;
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 40/M-DAG/PER/7 /2014 Menetapkan 3 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Bahan Perusak Lapisan Ozon, yang selanjutnya disingkat BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
2.Importir Produsen Bahan Perusak Lapisan Ozon, yang selanjutnya disingkat IP-BPO adalah perusahaan industri atau perusahaan jasa industri yang menggunakan BPO sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri.
3.lmportir Terdaftar Bahan Perusak Lapisan Ozon, yang selanjutnya disingkat IT-BPO adalah perusahaan perdagangan yang mendapat penetapan dari pemerintah untuk mengimpor dan mendistribusikan BPO.
4.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang berwenang, berisi penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
5.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas produk impor yang dilakukan oleh surveyor.
6.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk impor.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
9.Dirjen BIM adalah Direktur Jenderal yang membidangi industri manufaktur, Kementerian Perindustrian.
10.Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim adalah deputi yang membidangi upaya perlindungan lapisan ozon, Kementerian Lingkungan Hidup.