DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015

Nomor: 83/M-DAG/PER/10/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/ 1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/7 /2014, dan mengatur kembali ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana bahwa untuk mendorong peningkatan daya samg nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan khususnya impor bahan perusak lapisan ozon;
b.bahwa ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon a.Menimbang MENTER!PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA PERATURANMENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR83/M-DAG/PER/ 10/2015 TENTANG KETENTUANIMPORBAHANPERUSAKLAPISANOZON MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon; Mengingat 41/M-IND/PER/5/2014 tentang Larangan Penggunaan NomorPerindustrianMenteriPeraturan16. Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9.Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Conventionfor the Protectionof the Ozone Layer dan Montreal Protocolon Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990;
10.Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen 1992 (Protokol Montreal tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen 1992);
11.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
14.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Pergantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Perusak Lapisan Ozon, yang selanjutnya disingkat dengan BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
2.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3.Persetujuan Impor BPO, yang selanjutnya disingkat dengan PI BPO adalah izin impor BPO.
4.Rapat Koordinasi adalah rapat an tar kementerian/lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. KETENTUANIMPORBAHANPERUSAKLAPISANOZON. MENTER! TENTANGPERDAGANGANPERATURAN MEMUTUSKAN: 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir; Peraturan Perdagangan NomorMenteri20. 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan;
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; PerdaganganPeraturan NomorMenteri18. Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan; Hydrochlorofluorocarbon Perindustrian;
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Bidangdi(HCFC) Menetapkan

Pasal 4

(1)BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik API-U atau perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat

Pasal 3

Penetapan kebutuhan nasional BPO dan penetapan volume BPO yang dapat diimpor untuk masing-masing importir BPO setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam Rapat Koordinasi.

Pasal 2

(1)BPO yang dapat diimpor tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)BPO yang dilarang diimpor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang berwenang, berisi penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
6.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
7.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
8.Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat dengan UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

e.rencana distribusi selama 1 (satu) tahun, bagi perusahaan pemilik API-U;dan
f.rencana kebutuhan produksi selama 1 (satu) tahun, bagi perusahaan pemilik API-P.

(2)Direktur Jenderal menerbitkan PI BPO paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
(3)Dalam hal permohonan PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan permohonan disertai alasan penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(4)Direktur Jenderal memberikan mandat kewenangan JenderalDirekturd.

Pasal 5

(1)Untuk mendapat PI BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
1. a.API-U, bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan BPO;
2. b.API-P, bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong BPO;
3. c.Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida, untuk impor BPO jenis metil bromida; Rekomendasi dari PI BPO dari Menteri.
(2)Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

Pelaksanaan impor BPO jenis metil bromida harus disertai label tambahan yang mencantumkan keterangan "Hanya Untuk Karantina dan Pra Pengapalan" atau "For Quarantine and Pre-Shipment Only" dari negara produsen.

Pasal 9

(1)Perusahaan pemilik API-Pyang telah mendapat PI BPO hanya dapat mengimpor BPO untuk kebutuhan proses produksi industri yang dimilikinya.
(2)Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan BPO yang diimpornya.

Pasal 8

Perusahaan pemilik API-Uyang telah mendapat PI BPO hanya dapat mengimpor BPO untuk didistribusikan kepada industri pengguna akhir. yang mengakibatkan layanan secara elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual. websitemelaluidilayani secara elektronik http:/ I inatrade. kemendag.go. id.

(2)Dalam hal terjadi keadaan memaksa iforce majeure)

Pasal 7

(1)Pengajuan permohonan PI BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/ 1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/7 /2014, dan mengatur kembali ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana bahwa untuk mendorong peningkatan daya samg nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan khususnya impor bahan perusak lapisan ozon;
b.bahwa ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon a.Menimbang MENTER!PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA PERATURANMENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR83/M-DAG/PER/ 10/2015 TENTANG KETENTUANIMPORBAHANPERUSAKLAPISANOZON MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9.Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Conventionfor the Protectionof the Ozone Layer dan Montreal Protocolon Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990;
10.Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen 1992 (Protokol Montreal tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen 1992);
11.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
14.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Pergantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Perusak Lapisan Ozon, yang selanjutnya disingkat dengan BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
2.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3.Persetujuan Impor BPO, yang selanjutnya disingkat dengan PI BPO adalah izin impor BPO.
4.Rapat Koordinasi adalah rapat an tar kementerian/lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. KETENTUANIMPORBAHANPERUSAKLAPISANOZON. MENTER! TENTANGPERDAGANGANPERATURAN MEMUTUSKAN: 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir; Peraturan Perdagangan NomorMenteri20. 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan;
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; PerdaganganPeraturan NomorMenteri18. Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan; Hydrochlorofluorocarbon Perindustrian;
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Bidangdi(HCFC) Menetapkan

Pasal 4

(1)BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik API-U atau perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat

Pasal 3

Penetapan kebutuhan nasional BPO dan penetapan volume BPO yang dapat diimpor untuk masing-masing importir BPO setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam Rapat Koordinasi.

Pasal 2

(1)BPO yang dapat diimpor tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)BPO yang dilarang diimpor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang berwenang, berisi penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
6.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
7.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
8.Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat dengan UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

e.rencana distribusi selama 1 (satu) tahun, bagi perusahaan pemilik API-U;dan
f.rencana kebutuhan produksi selama 1 (satu) tahun, bagi perusahaan pemilik API-P.

(2)Direktur Jenderal menerbitkan PI BPO paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
(3)Dalam hal permohonan PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan permohonan disertai alasan penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(4)Direktur Jenderal memberikan mandat kewenangan JenderalDirekturd.

Pasal 5

(1)Untuk mendapat PI BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
1. a.API-U, bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan BPO;
2. b.API-P, bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong BPO;
3. c.Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida, untuk impor BPO jenis metil bromida; Rekomendasi dari PI BPO dari Menteri.
(2)Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan PI BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

Pasal 9

(1)Perusahaan pemilik API-Pyang telah mendapat PI BPO hanya dapat mengimpor BPO untuk kebutuhan proses produksi industri yang dimilikinya.
(2)Perusahaan pemilik API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan BPO yang diimpornya.

Pasal 8

(2)Dalam hal terjadi keadaan memaksa iforce majeure)

Pasal 7

(1)Pengajuan permohonan PI BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006