menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin; MENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANMENTER!PERDAGANGAN NOMOR55/M-DAG/PER/9/2014 TENTANGKETENTUANIMPOR BARANGBERBASISSISTEMPENDINGIN TENTANG NOMOR47 /M-DAG/PER/7 /2015 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURANMENTERIPERDAGANGAN REPUBLIKINDONESIA / ,. _•:.J\ 2
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4153);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
12.Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990;
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 47 /M-DAG/PER/7 /2015 3 PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANMENTER!PERDAGANGAN NOMOR 55/M-DAG/PER/9/2014 TENTANG KETENTUAN IMPORBARANGBERBASISSISTEMPENDINGIN. MEMUTUSKAN: Nomor Impor Perdagangan;
23.Peraturan Menteri Perdagangan 55/M-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Barang Berbasis Sistem Pendingin;
Nomor Angka diubah Menteri
20.Peraturan Menteri Perdagangan 27 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Pengenal Importir (API) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012;
21.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/5/2014 tentang Larangan Penggunaan Hydrochlorofiuorocarbon (HCFC)di Bidang Perindustrian;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/ 1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/7 /2014;
Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Umum di
13.Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen 1992 (Protokol Montreal tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen 1992);
14.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
15.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
16.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
1 7. Peraturan Menteri 54 /M-DAG/PER/9 /2009 Bidang Impor; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor47/M-DAG/PER/7/2015 Menetapkan 4 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Barang Berbasis Sistem Pendingin adalah barang yang dalam pengoperasiannya menggunakan sistem pendingin dan menggunakan dan/ atau mengandung refrigeran sebagai media pendingin.
2.Hydrochlorofluorocarbon 22, yang selanjutnya disingkat HCFC-22 adalah senyawa kimia yang berfungsi sebagai refrigeran dan berpotensi dapat merusak molekul ozon di lapisan stratosfer.
3.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4.Importir Terdaftar Barang Berbasis Sistem Pendingin, yang selanjutnya disebut IT-Barang Berbasis Sistem Pendingin adalah perusahaan yang melakukan impor Barang Berbasis Sistem Pendingin.
5.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan mengenai Barang Berbasis Sistem Pendingin yang akan diimpor.
6.Verifikasiatau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
7.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
10.Dirjen PPI adalah Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11.Dirjen ILMATEadalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.