DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 Tahun 2015

Nomor: 61/M-DAG/PER/8/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan peran pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sarana perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nornor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

a.bahwa untuk memperlancar distribusi arus barang serta meningkatkan daya saing pasar dalam negeri perlu mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/M-DAG/PER/8/2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANAPERDAGANGAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA /~ _.. ,, I \_ ./ ~. "-•fl""" .. ///{ ,\\ 2
1. 3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4421);
4. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
7. 9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
8. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 3
9. 18.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ten tang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014- 2019;
10. 16.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
11. 17.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539); Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 4
17. 3.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
18. 1.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/ atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
19. 2.Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANAPERDAGANGAN. Menetapkan danPenataanten tangDAG/PER/12/2014 Pembinaan Gudang;

23.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-
19.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
20.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 5
9.Pusat Distribusi Regional adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (buffer stock) Barang kebtuhan pokok dan Barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau.
5.Pembangunan/Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatkan atau pemberdayaan sarana-prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
6.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7.Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan lainnya yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus barang baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/ atau pasar luar negeri.
8.Pusat Distribusi Provinsi adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.
4.Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Gudang Non Sistem Resi Gudang, dan Pusat Distribusi untuk mendukung kelancaran Distribusi arus barang. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 6
16.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 7. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Gudang Non Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Gudang Non SRG adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
12.Sarana Pendukung adalah sarana dan prasarana yang wajib tersedia untuk menunjang operasional sarana perdagangan.
13.Pengelola Sarana Perdagangan adalah sekelompok orang atau badan yang ditunjuk secara profesional untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
14.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
15.Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
10.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/ atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 7

(1)Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:
1. a.Pasar Rakyat tipe A;
2. b.Pasar Rakyat tipe B;
3. c.Pasar Rakyat tipe C; dan
4. d.Pasar Rakyat tipe D.
(2)Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
2. b.jumlah pedagang minimal 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
3. c.operasional pasar harian; dan
4. d.berlokasi di ibukota provinsi/kabupaten/kota.
(3)Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 2.000 m2 (dua ribu meter persegi);

Pasal 3

BAB III KLASIFIKASI DAN KRITERIA Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta dalam melaksanakan Pembangunan/Revitalisasi dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. BAB II TU JUAN

BAB II

TU JUAN

Pasal 2

18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 8

Pasal 4

(1)Gudang Non SRG diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. a.Gudang Non SRO tipe A;
2. b.Gudang Non SRG tipe B; dan
3. c.Gudang Non SRG tipe C.
(2)Gudang Non SRG tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 500 m2 (lima ratus meter persegi); b.jumlah pedagang minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
2. c.operasional pasar minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
3. d.berlokasi di ibukota kabupaten/kota.
(4)Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 500 m2 (lima ratus meter persegi);
2. b.jumlah pedagang minimal 50 (lima puluh) orang;
3. c.operasional pasar minimal 2 (dua) kali dalam 1 ( satu) minggu; dan
4. d.berlokasi di ibukota kecamatan/ desa.
(5)Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan maksimal 500 m2 (lima ratus meter persegi);
2. b.jumlah pedagang maksimal 50 (lima puluh) orang;
3. c.operasional pasar minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
4. d.berlokasi di ibukota kecamatan/desa. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 9
(1)Pusat Distribusi diklasifikasikan atas 2 (dua) jenis, yaitu:
1. a.Pusat Distribusi Provinsi; dan
2. b.Pusat Distribusi Regional.
(2)Pusat Distribusi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 10.000 m2 (seribu meter persegi); dan
2. b.berlokasi tidak jauh dari pelabuhan atau bandar udara atau di ibukota kabupaten/kota.
(3)Pusat Distribusi Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi); dan

Pasal 5

b.kapasitas minimal 1800 m3 (seribu delapan ratus meter kubik); dan
c.berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat.

(3)Gudang Non SRG Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 1.000 m2 (seribu meter persegi);
2. b.kapasitas minimal 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik); dan
3. c.berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat.
(4)Gudang Non SRG Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi);
2. b.kapasitas minimal 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik); dan
3. c.berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 10
(1)Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang merencanakan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Gudang Non SRG, Pusat Distribusi Provinsi, dan

Pasal 8

Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa infrastruktur jalan masuk atau keluar, pagar pembatas, drainase, pos keamanan, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, dan sarana penunjang lainnya, termasuk biaya persiapan lahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. penunjangsaran a(2) Pembiayaan

Pasal 7

(1)Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa:
1. a.Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Gudang Non SRG, Pusat Distribusi Provinsi, dan Pusat Distribusi Regional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan; dan
2. b.Pasar Rakyat tipe C dan Pasar Rakyat tipe D menggunakan Dana Alokasi Khusus. Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi serta Pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta dan/atau swadaya masyarakat. BABIV PEMBIAYAAN

Pasal 6

b.berlokasi tidak jauh dari pelabuhan atau bandar udara atau di ibukota provinsi. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 11 Pusat Distribusi Regional melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, harus mengajukan permohonan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

(2)Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.titik koordinat lokasi pasar;
4. d.jumlah dan daftar pedagang; dan
5. e.jenis komoditi yang diperdagangkan.
(3)Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Gudang Non SRO oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kapasitas penyimpanan; dan
4. d.titik koordinat lokasi Gudang yang akan dibangun.
(4)Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Distribusi Provinsi dan Pusat Distribusi Regional oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.daftar distributor; dan
4. d.titik koordinat lokasi Pusat Distribusi yang akan dibangun. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 12
(1)Menteri menetapkan penenma Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan setelah dilakukan penilaian oleh tim independen.
(2)Dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, kebakaran atau konflik sosial, Menteri dapat menetapkan penerima Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan tanpa melalui penilaian terlebih dahulu oleh tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(3)Dalam hal terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan harus melampirkan bukti dari instansi yang berwenang bahwa kebakaran tersebut bukan karena faktor kesengajaan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang merencanakan pembangunan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe C atau Pasar Rakyat tipe D dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus, harus berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus yang diatur tersendiri oleh Menteri atau menteri teknis.

(5)Pennohonan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas provinsi yang membidangi perdagangan, kecuali untuk pembangunan Pusat Distribusi Regional.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Penyusunan Proposal Pembangunan Sarana Perdagangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 13
(5)Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria:
1. a.area/tempat yang tetap dan tidak berpindah- pindah;
2. b.adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
3. c.adanya penjual dan pembeli dengan jumlah lebih dari satu orang;
(4)Pembangunan baru Pusat Distribusi harus berada di lokasi yang dekat dengan pelabuhan atau bandar udara. desain Sarana
1. c.berpedoman pada petunjuk teknis prototipe Pembangunan / Revitalisasi Perdagangan.
(3)Pembangunan baru Gudang Non SRG harus berada di daerah terpencil, rawan bencana, rawan konflik, wilayah perbatasan, wilayah terluar, dan daerah tertinggal atau daerah yang sulit dijangkau. ( 1) Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan meliputi pembangunan baru dan/ atau revitalisasi.
(2)Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat harus:
1. a.berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
2. b.memiliki akses transportasi umum dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah; dan BABV PEMBANGUNANSARANAPERDAGANGAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah provinsi atau pemerintah Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus harus menjamin seluruh pedagang yang sudah terdaftar dapat menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun / direvitalisasi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan peran pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sarana perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nornor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

a.bahwa untuk memperlancar distribusi arus barang serta meningkatkan daya saing pasar dalam negeri perlu mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/M-DAG/PER/8/2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANAPERDAGANGAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA /~ _.. ,, I \_ ./ ~. "-•fl""" .. ///{ ,\\ 2
1. 3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4421);
4. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
7. 9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
8. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 3
9. 18.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ten tang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014- 2019;
10. 16.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
11. 17.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional;
12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539); Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 4
17. 3.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
18. 1.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/ atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
19. 2.Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANAPERDAGANGAN. Menetapkan danPenataanten tangDAG/PER/12/2014 Pembinaan Gudang;

23.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-
19.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
20.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 5
9.Pusat Distribusi Regional adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (buffer stock) Barang kebtuhan pokok dan Barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau.
5.Pembangunan/Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatkan atau pemberdayaan sarana-prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
6.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7.Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan lainnya yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus barang baik antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/ atau pasar luar negeri.
8.Pusat Distribusi Provinsi adalah pusat distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.
4.Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Gudang Non Sistem Resi Gudang, dan Pusat Distribusi untuk mendukung kelancaran Distribusi arus barang. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 6
16.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 7. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Gudang Non Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Gudang Non SRG adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
12.Sarana Pendukung adalah sarana dan prasarana yang wajib tersedia untuk menunjang operasional sarana perdagangan.
13.Pengelola Sarana Perdagangan adalah sekelompok orang atau badan yang ditunjuk secara profesional untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
14.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
15.Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
10.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/ atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 7

(1)Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:
1. a.Pasar Rakyat tipe A;
2. b.Pasar Rakyat tipe B;
3. c.Pasar Rakyat tipe C; dan
4. d.Pasar Rakyat tipe D.
(2)Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
2. b.jumlah pedagang minimal 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
3. c.operasional pasar harian; dan
4. d.berlokasi di ibukota provinsi/kabupaten/kota.
(3)Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 2.000 m2 (dua ribu meter persegi);

Pasal 3

BAB II

TU JUAN

Pasal 2

18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 8

Pasal 4

(1)Gudang Non SRG diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
1. a.Gudang Non SRO tipe A;
2. b.Gudang Non SRG tipe B; dan
3. c.Gudang Non SRG tipe C.
(2)Gudang Non SRG tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 500 m2 (lima ratus meter persegi); b.jumlah pedagang minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
2. c.operasional pasar minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
3. d.berlokasi di ibukota kabupaten/kota.
(4)Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 500 m2 (lima ratus meter persegi);
2. b.jumlah pedagang minimal 50 (lima puluh) orang;
3. c.operasional pasar minimal 2 (dua) kali dalam 1 ( satu) minggu; dan
4. d.berlokasi di ibukota kecamatan/ desa.
(5)Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan maksimal 500 m2 (lima ratus meter persegi);
2. b.jumlah pedagang maksimal 50 (lima puluh) orang;
3. c.operasional pasar minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
4. d.berlokasi di ibukota kecamatan/desa. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 9
(1)Pusat Distribusi diklasifikasikan atas 2 (dua) jenis, yaitu:
1. a.Pusat Distribusi Provinsi; dan
2. b.Pusat Distribusi Regional.
(2)Pusat Distribusi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 10.000 m2 (seribu meter persegi); dan
2. b.berlokasi tidak jauh dari pelabuhan atau bandar udara atau di ibukota kabupaten/kota.
(3)Pusat Distribusi Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi); dan

Pasal 5

b.kapasitas minimal 1800 m3 (seribu delapan ratus meter kubik); dan
c.berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat.

(3)Gudang Non SRG Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 1.000 m2 (seribu meter persegi);
2. b.kapasitas minimal 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik); dan
3. c.berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat.
(4)Gudang Non SRG Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Gudang tertutup yang memenuhi kriteria:
1. a.luas lahan minimal 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi);
2. b.kapasitas minimal 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik); dan
3. c.berlokasi tidak jauh dari Pasar Rakyat. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 10
(1)Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang merencanakan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Gudang Non SRG, Pusat Distribusi Provinsi, dan

Pasal 8

Pasal 7

(1)Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa:
1. a.Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Gudang Non SRG, Pusat Distribusi Provinsi, dan Pusat Distribusi Regional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan; dan
2. b.Pasar Rakyat tipe C dan Pasar Rakyat tipe D menggunakan Dana Alokasi Khusus. Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi serta Pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta dan/atau swadaya masyarakat. BABIV PEMBIAYAAN

Pasal 6

b.berlokasi tidak jauh dari pelabuhan atau bandar udara atau di ibukota provinsi. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 11 Pusat Distribusi Regional melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, harus mengajukan permohonan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

(2)Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.titik koordinat lokasi pasar;
4. d.jumlah dan daftar pedagang; dan
5. e.jenis komoditi yang diperdagangkan.
(3)Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Gudang Non SRO oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kapasitas penyimpanan; dan
4. d.titik koordinat lokasi Gudang yang akan dibangun.
(4)Permohonan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Distribusi Provinsi dan Pusat Distribusi Regional oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diajukan dengan melampirkan proposal yang memuat paling sedikit mengenai:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.daftar distributor; dan
4. d.titik koordinat lokasi Pusat Distribusi yang akan dibangun. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 12
(1)Menteri menetapkan penenma Dana Tugas Pembantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan setelah dilakukan penilaian oleh tim independen.
(2)Dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, kebakaran atau konflik sosial, Menteri dapat menetapkan penerima Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan tanpa melalui penilaian terlebih dahulu oleh tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(3)Dalam hal terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerima Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan harus melampirkan bukti dari instansi yang berwenang bahwa kebakaran tersebut bukan karena faktor kesengajaan.

Pasal 9

(5)Pennohonan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas provinsi yang membidangi perdagangan, kecuali untuk pembangunan Pusat Distribusi Regional.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman Penyusunan Proposal Pembangunan Sarana Perdagangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 13
(5)Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria:
1. a.area/tempat yang tetap dan tidak berpindah- pindah;
2. b.adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
3. c.adanya penjual dan pembeli dengan jumlah lebih dari satu orang;
(4)Pembangunan baru Pusat Distribusi harus berada di lokasi yang dekat dengan pelabuhan atau bandar udara. desain Sarana
1. c.berpedoman pada petunjuk teknis prototipe Pembangunan / Revitalisasi Perdagangan.
(3)Pembangunan baru Gudang Non SRG harus berada di daerah terpencil, rawan bencana, rawan konflik, wilayah perbatasan, wilayah terluar, dan daerah tertinggal atau daerah yang sulit dijangkau. ( 1) Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan meliputi pembangunan baru dan/ atau revitalisasi.
(2)Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat harus:
1. a.berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
2. b.memiliki akses transportasi umum dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah; dan BABV PEMBANGUNANSARANAPERDAGANGAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

TU JUAN

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

TU JUAN

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018