Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 61/M-DAG/PER/8/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/M-DAG/PER/8/2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANAPERDAGANGAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA /~ _.. ,, I \_ ./ ~. "-•fl""" .. ///{ ,\\ 2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 3
5539); Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 4
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANAPERDAGANGAN. Menetapkan danPenataanten tangDAG/PER/12/2014 Pembinaan Gudang;
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 5
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 6
1 7. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 7
Bagian Kesatu Pasar Rakyat
BAB III KLASIFIKASI DAN KRITERIA Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta dalam melaksanakan Pembangunan/Revitalisasi dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. BAB II TU JUAN
BAB II
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 8 Bagian Kedua Gudang Non SRG
b.jumlah pedagang minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 9
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 10
Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa infrastruktur jalan masuk atau keluar, pagar pembatas, drainase, pos keamanan, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, dan sarana penunjang lainnya, termasuk biaya persiapan lahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. penunjangsaran a(2) Pembiayaan
Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi serta Pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta dan/atau swadaya masyarakat. BABIV PEMBIAYAAN
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 11 Pusat Distribusi Regional melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, harus mengajukan permohonan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 12
Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang merencanakan pembangunan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat tipe C atau Pasar Rakyat tipe D dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus, harus berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus yang diatur tersendiri oleh Menteri atau menteri teknis.
Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 13
desain Sarana
( 1) Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan meliputi pembangunan baru dan/ atau revitalisasi.
dan BABV PEMBANGUNANSARANAPERDAGANGAN
Pemerintah Daerah provinsi atau pemerintah Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus harus menjamin seluruh pedagang yang sudah terdaftar dapat menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun / direvitalisasi.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)