DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

Nomor: 80
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 321

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik -2 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 2

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas -3 yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan -4 peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
d.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan; e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan; f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan; g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementeriaan Perdagangan; dan h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Kementerian Perdagangan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
c.Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
d.Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
e.Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
f.Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
i.Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan;
j.Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar;
k.Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa;
1. 1.Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan
m.Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perdagangan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perdagangan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Hukum;
e.Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
f.Biro Hubungan Masyarakat; dan
g.Biro Advokasi Perdagangan.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, analisis rencana, program dan anggaran, kerja sama dan bantuan luar negeri serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perdagangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kementerian Perdagangan;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Perdagangan;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan administrasi bantuan luar negeri serta kerja sama lintas sektoral dan regional;
d.penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerj a instansi pemerintah, Kementerian Perdagangan;
e.penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah; -7
f.persiapan koordinasi dan pelaksanaan rapat Menteri;
g.monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Kementerian; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Isi peraturan

Teks321PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik -2 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 2

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas -3 yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan -4 peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
d.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan; e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan; f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan; g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementeriaan Perdagangan; dan h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Kementerian Perdagangan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
c.Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
d.Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
e.Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
f.Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
i.Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan;
j.Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar;
k.Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa;
1. 1.Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan
m.Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perdagangan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perdagangan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Hukum;
e.Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
f.Biro Hubungan Masyarakat; dan
g.Biro Advokasi Perdagangan.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, analisis rencana, program dan anggaran, kerja sama dan bantuan luar negeri serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perdagangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kementerian Perdagangan;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Perdagangan;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan administrasi bantuan luar negeri serta kerja sama lintas sektoral dan regional;
d.penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerj a instansi pemerintah, Kementerian Perdagangan;
e.penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah; -7
f.persiapan koordinasi dan pelaksanaan rapat Menteri;
g.monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Kementerian; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021