DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021

Nomor: 41
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan

Mengingat

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6523);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
15.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pembangunan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undangundang.
3.Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
4.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021.
(2)Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
1. a.mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
2. b.meningkatkan kesempatan berusaha;
3. c.meningkatkan manajemen pengelolaan pasar rakyat;
4. d.meningkatkan omset pedagang pasar rakyat;
5. e.meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
6. f.menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
7. g.menjaga kestabilan harga; dan
8. h.mendorong kelancaran arus barang.
(3)Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kategori gudang berpendingin atau tidak berpendingin.

Pasal 3

(1)Menteri menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021.
(2)Bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
(3)Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
(4)Penugasan Menteri kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar penugasan bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang kepada Menteri.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri menetapkan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang.
(3)Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang.
(4)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan setiap penggantian pejabat pengelola keuangan kepada Menteri.
(5)Bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang, berkewajiban:
1. a.melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. b.melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
3. c.melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
4. d.menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
5. e.melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang kepada Menteri melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (www.sipr.kemendag.go.id).

Pasal 5

(1)Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, pembangunan dilanjutkan oleh pemerintah daerah setelah selesai proses hibah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Pembangunan/Revitalisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bupati/wali kota sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan, wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penugasan bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN tahun anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2021 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 755 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 PASAR RAKYAT NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) I PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

1.Wali Kota Banda Aceh D Lueng Bata 4.000.000.000
2.Bupati Pidie Jaya D Trienggadeng 5.000.000.000
3.Bupati Aceh Tamiang D Tualang Baro II 4.000.000.000
4.Bupati Aceh Tengah C Silih Nara 6.000.000.000
5.Wali Kota Subulussalam D Penang 4.000.000.000
6.Wali Kota Langsa D Ikan dan Sayur 4.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) II PROVINSI SUMATERA BARAT
7.Bupati Tanah Datar D Nagari Sumanik 4.000.000.000 III PROVINSI SUMATERA SELATAN
8.Bupati Banyuasin C Cangkring 6.000.000.000 IV PROVINSI JAWA BARAT
9.Bupati Subang D Cisalak 4.000.000.000
10.Bupati Bogor D Klapanunggal 4.000.000.000 V PROVINSI JAWA TENGAH
11.Bupati Demak D Guntur 4.000.000.000 VI PROVINSI JAWA TIMUR
12.Bupati Bondowoso D Bondowoso 4.000.000.000
13.Bupati Probolinggo D Bayeman 4.000.000.000
14.Bupati Trenggalek D Tugu 4.000.000.000 VII PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
15.Bupati Sumbawa Barat D Seteluk 4.000.000.000 VIII PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
16.Bupati Penajam Paser Utara C Babulu 6.000.000.000 IX PROVINSI KALIMANTAN BARAT
17.Bupati Mempawah D Desa Sungai Duri I 4.000.000.000 X PROVINSI KALIMANTAN UTARA
18.Bupati Nunukan D Desa Makmur 4.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) XI PROVINSI SULAWESI TENGAH
19.Bupati Morowali D Emea 4.000.000.000 XII PROVINSI SULAWESI SELATAN
20.Bupati Bone C Koppe 6.000.000.000
21.Bupati Sidenreng Rappang D Massepe 4.000.000.000
22.Bupati Luwu Utara D Bone-Bone Tahap II 4.000.000.000 D Amassangan 4.000.000.000
23.Bupati Maros D Turikale 4.000.000.000 XIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA
24.Bupati Buton D Sore Ompu Tahap 2 5.500.000.000
25.Bupati Konawe D Inowa Asaki 4.000.000.000
26.Bupati Konawe Kepulauan D Baho Bubu 4.000.000.000 XIV PROVINSI SULAWESI BARAT
27.Bupati Majene C Somba 6.000.000.000 XV PROVINSI MALUKU
28.Bupati Maluku Barat Daya D Tepa 4.000.000.000 TOTAL 128.500.000.000 GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG NO. PENERIMA TUGAS JENIS GUDANG ALOKASI (Rupiah) I PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1.Bupati Nunukan Gudang Non SRG 5.000.000.000 II PROVINSI MALUKU
2.Bupati Maluku Barat Daya Gudang Non SRG 5.000.000.000 TOTAL 10.000.000.000 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 PAKTA INTEGRITAS Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ............. tahun ............., Saya ............., Bupati/Wali Kota ............., menyatakan sebagai berikut:
1.tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021;
2.siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja paling lambat sampai akhir Tahun Anggaran 2021;
3.memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
4.menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;
5.mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk:

a.melakukan soil test atas lahan yang akan dilakukan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
b.pembuatan Detailed Engineering Design (DED)
c.pematangan lahan (pengurugan, peninggian, dan pemadatan lahan);
d.relokasi pedagang lama (existing) dan penempatan kembali pedagang ke pasar yang sudah dibangun/direvitalisasi;
e.pembongkaran bangunan lama;
f.penyediaan papan harga komoditi;
g.penyambungan instalasi listrik dan air;
h.sertifikasi dan/atau surveillance SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat;
i.menyediakan juru ukur timbang.
1. 6.melaporkan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang secara berkala melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (www.sipr.kemendag.go.id);
2. 7.langsung memanfaatkan sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang telah selesai dibangun/direvitalisasi sesuai dengan peruntukannya; dan
3. 8.bersedia untuk menerima hibah sarana perdagangan dan mengajukan permohonan hibah sarana perdagangan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Mengetahui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, (OKE NURWAN) ………….........., .................................... Pembuat Pernyataan Bupati/Wali Kota materai Rp. 10.000 dan tanda tangan bupati/wali kota (..............................................) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan

Mengingat

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6523);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
15.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pembangunan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undangundang.
3.Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
4.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021.
(2)Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
1. a.mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
2. b.meningkatkan kesempatan berusaha;
3. c.meningkatkan manajemen pengelolaan pasar rakyat;
4. d.meningkatkan omset pedagang pasar rakyat;
5. e.meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
6. f.menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
7. g.menjaga kestabilan harga; dan
8. h.mendorong kelancaran arus barang.
(3)Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kategori gudang berpendingin atau tidak berpendingin.

Pasal 3

(1)Menteri menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021.
(2)Bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
(3)Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
(4)Penugasan Menteri kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar penugasan bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang kepada Menteri.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri menetapkan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang.
(3)Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang.
(4)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan setiap penggantian pejabat pengelola keuangan kepada Menteri.
(5)Bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang, berkewajiban:
1. a.melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. b.melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
3. c.melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
4. d.menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
5. e.melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang kepada Menteri melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (www.sipr.kemendag.go.id).

Pasal 5

(1)Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, pembangunan dilanjutkan oleh pemerintah daerah setelah selesai proses hibah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Pembangunan/Revitalisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

1.Wali Kota Banda Aceh D Lueng Bata 4.000.000.000
2.Bupati Pidie Jaya D Trienggadeng 5.000.000.000
3.Bupati Aceh Tamiang D Tualang Baro II 4.000.000.000
4.Bupati Aceh Tengah C Silih Nara 6.000.000.000
5.Wali Kota Subulussalam D Penang 4.000.000.000
6.Wali Kota Langsa D Ikan dan Sayur 4.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) II PROVINSI SUMATERA BARAT
7.Bupati Tanah Datar D Nagari Sumanik 4.000.000.000 III PROVINSI SUMATERA SELATAN
8.Bupati Banyuasin C Cangkring 6.000.000.000 IV PROVINSI JAWA BARAT
9.Bupati Subang D Cisalak 4.000.000.000
10.Bupati Bogor D Klapanunggal 4.000.000.000 V PROVINSI JAWA TENGAH
11.Bupati Demak D Guntur 4.000.000.000 VI PROVINSI JAWA TIMUR
12.Bupati Bondowoso D Bondowoso 4.000.000.000
13.Bupati Probolinggo D Bayeman 4.000.000.000
14.Bupati Trenggalek D Tugu 4.000.000.000 VII PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
15.Bupati Sumbawa Barat D Seteluk 4.000.000.000 VIII PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
16.Bupati Penajam Paser Utara C Babulu 6.000.000.000 IX PROVINSI KALIMANTAN BARAT
17.Bupati Mempawah D Desa Sungai Duri I 4.000.000.000 X PROVINSI KALIMANTAN UTARA
18.Bupati Nunukan D Desa Makmur 4.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) XI PROVINSI SULAWESI TENGAH
19.Bupati Morowali D Emea 4.000.000.000 XII PROVINSI SULAWESI SELATAN
20.Bupati Bone C Koppe 6.000.000.000
21.Bupati Sidenreng Rappang D Massepe 4.000.000.000
22.Bupati Luwu Utara D Bone-Bone Tahap II 4.000.000.000 D Amassangan 4.000.000.000
23.Bupati Maros D Turikale 4.000.000.000 XIII PROVINSI SULAWESI TENGGARA
24.Bupati Buton D Sore Ompu Tahap 2 5.500.000.000
25.Bupati Konawe D Inowa Asaki 4.000.000.000
26.Bupati Konawe Kepulauan D Baho Bubu 4.000.000.000 XIV PROVINSI SULAWESI BARAT
27.Bupati Majene C Somba 6.000.000.000 XV PROVINSI MALUKU
28.Bupati Maluku Barat Daya D Tepa 4.000.000.000 TOTAL 128.500.000.000 GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG NO. PENERIMA TUGAS JENIS GUDANG ALOKASI (Rupiah) I PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1.Bupati Nunukan Gudang Non SRG 5.000.000.000 II PROVINSI MALUKU
2.Bupati Maluku Barat Daya Gudang Non SRG 5.000.000.000 TOTAL 10.000.000.000 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 PAKTA INTEGRITAS Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ............. tahun ............., Saya ............., Bupati/Wali Kota ............., menyatakan sebagai berikut:
1.tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021;
2.siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja paling lambat sampai akhir Tahun Anggaran 2021;
3.memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
4.menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;
5.mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk:

a.melakukan soil test atas lahan yang akan dilakukan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
b.pembuatan Detailed Engineering Design (DED)
c.pematangan lahan (pengurugan, peninggian, dan pemadatan lahan);
d.relokasi pedagang lama (existing) dan penempatan kembali pedagang ke pasar yang sudah dibangun/direvitalisasi;
e.pembongkaran bangunan lama;
f.penyediaan papan harga komoditi;
g.penyambungan instalasi listrik dan air;
h.sertifikasi dan/atau surveillance SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat;
i.menyediakan juru ukur timbang.
1. 6.melaporkan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang secara berkala melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (www.sipr.kemendag.go.id);
2. 7.langsung memanfaatkan sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang telah selesai dibangun/direvitalisasi sesuai dengan peruntukannya; dan
3. 8.bersedia untuk menerima hibah sarana perdagangan dan mengajukan permohonan hibah sarana perdagangan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Mengetahui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, (OKE NURWAN) ………….........., .................................... Pembuat Pernyataan Bupati/Wali Kota materai Rp. 10.000 dan tanda tangan bupati/wali kota (..............................................) MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD LUTFI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.07/2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.07/2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248/PMK.07/2010

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021