Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2020
- Nomor
- 83
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri; 2 Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1293) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:
diubah sebagai berikut:
a) tidak berasal dari kegiatan landfill; b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan d) homogen.
a) tidak berasal dari kegiatan landfill; b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah; c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan d) homogen;
(la) Bukti sebagai Eksportir Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi company profile perusahaan Eksportir terdaftar dan legalitas perizinan yang diterbitkan oleh instansi setempat di negara asal. ( lb) Masa berlaku bukti sebagai Eksportir Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sesuai dengan masa berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal.
1) bukti sebagai Eksportir terdaftar yang mengalami perubahan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2) surat pernyataan eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e; dan 3) PI yang masih berlaku;
1) bukti sebagai Eksportir terdaftar yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 2) surat pernyataan eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e; dan 3) PI yang masih berlaku;
Setiap impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan, yaitu:
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2020 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1197 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, SRI HARIYATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI company Letterhead & Address EXPORTER STATEMENT LETTER Number of letter : xxx.xx
a) does not come from landfill activities; b) is not rubbish and is not mixed with rubbish; c) is not contaminated of hazardous & toxic and is not hazardous & toxic waste; d) is homogeneous.
Provision Reference : Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 58 of 2020 concerning Second Amendment to Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 84 of 2019 concerning Provisions for the Import of Non-Hazardous and Toxic Wastes as Industrial Raw Materials Nama of authorized leader: Position: Address: Date: Signature and stamp Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, company Letterhead & Address MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO SRI HARIYATI
Membuka PDF…