1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah B3 adalah sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung B3.
3.Limbah Non 33 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
4.Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya.
5.Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
6.Skrap adalah barang yang terdiri dani komponen- komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dani bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
9.Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
10.Persetujuan Impor Limbah Non 33 Sebagai Bahan Baku Industri yang selanjutnya disingkat PI adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Limbah Non 33 Sebagai Bahan Baku Industri.
11.Eksportir Limbah Non 33 sebagai Saban Baku Industri yang selanjutnya disebut Eksportir adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non 33 sebagai Bahan Baku Industri dihasilkan dan/atau dikapalkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non 33 sebagai Bahan Baku Industri Indonesia
12.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
13.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor Limbah Non 33 Sebagai Bahan Baku Industri.
14.Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis dani surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor.
15.Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah formasi yang dibentuk dalam rangka menangani permasalahan dan pengawasan Impor Limbah Non 33 sebagai Bahan Baku Industri yang beranggotakan kementerian/lembaga terkait.
16.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja terkait yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar dalam penerbitan PI.
17.Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data dan information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for custom release and clearance of cargoes).
18.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20.Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPTP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
22.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.