DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019

Nomor: 96
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Inn Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral;
c.bahwa khusus Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu berupa nikel dengan Pos Tarif/ HS 2604.00.00, sesuai dengan Pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan -2 Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, rekomendasi untuk penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dani satu koma tujuh persen) ke luar negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu rekomendasi berakhir atau paling lama tanggal 31 Desember 2019;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali ekspor raw material atau ore dengan 'criteria tertentu berupa nikel dengan Pos Tarif/HS 2604.00.00;
e.bahwa ketentuan mengenai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemumian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/ M-DAG/ PER/ 1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemumian; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/ M-DAG/ PER/3 / 2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 / M-DAG/ PER/ 8 / 2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/ M-DAG/ PER/ 8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 / M-DAG/ PER/ 2 / 2016 tentang 0 rganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/ PMK.010/ 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dani perut bumi Indonesia.
2.Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dani perut bumi Indonesia yang telah diolah dan/atau dimurnikan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.
3.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dani daerah pabean.
4.Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.
5.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
6.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara hasil olahannya.
8.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
9.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
10.Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu yang dilakukan oleh surveyor.
11.Surveyor adalah perusahaan survey atau Badan Layanan Umum yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu.
12.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemeritah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan! atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13.Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision- making for custom release and clearance of cargoes).
14.Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.
15.Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan Indonesia National Single Window (INSW) ekspor secara penuh.
16.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas narna menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
20.Menteri Energi clan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
21.Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
22.Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Dirjen Minerba adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu dibatasi.
(2)Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi.
(3)Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan batasan minimum yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.
(4)Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi.

Pasal 3

Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemumian dan Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu yang dilarang ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemumian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri in hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:
1. a.IUP Operasi Produksi;
2. b.IUPK Operasi Produksi;
3. c.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
4. d.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; atau
5. e.IUI.
(2)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:
1. a.IUP Operasi Produksi;
2. b.IUPK Operasi Produksi;
3. c.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemumian; atau
4. d.IUI, hanya untuk Ekspor lumpur anoda (anode slime).
(3)Ekspor Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPK Operasi Produksi bauksit.

Pasal 5

Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu berupa Bauksit dengan Pos Tarif/HS ex 2606.00.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

Pasal 6

(1)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
(2)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian berupa Tembaga Katoda dimurnikan dengan kadar a. 99,9% Cu dengan Pos Tarif/ HS ex 7403.11.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini, yang berasal dari kawasan berikat, dikecualikan dad ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ekspor Produk Pertambangan Basil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah mendapat Persetujuan Ekspor dani Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
(4)Ekspor Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setelah mendapat Persetujuan Ekspor dani Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
(5)Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan:
1. a.Bagi pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, melampirkan scan dokumen ash:
  1. 1.NIB;
  2. 2.IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
  3. 3.rekomendasi dani Dirjen Minerba, untuk pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
2. b.Bagi pemilik JUT melampirkan scan dokumen ash:
  1. 1.NIB;
  2. 2.JUT;
  3. 3.rekomendasi dad Dirjen Minerba atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  4. 4.kartu kendali realisasi Ekspor tahun sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini, untuk pemilik JUT yang telah melaksanakan Ekspor tahun sebelumnya.
(2)Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), pemilik IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPIC Operasi Produksi bauksit hams memenuhi persyaratan dengan melampirkan scan dokumen ash:
1. a.NIB;
2. b.IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPIC Operasi Produksi bauksit; dan
3. c.rekomendasi dari Dirjen Minerba.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat data dan/atau keterangan mengenai pelabuhan muat, jenis, uraian barang, Po s Tarif/HS, dan jumlah Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini, dan Produk Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini, yang akan diekspor.

Pasal 8

(1)Untuk mendapat Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) hams mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2).
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
(3)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, permohonan ditolak secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
(5)Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi dani Dirjen Minerba.
(6)Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Lumpur Anoda (anode slime) dengan Pos Tarif/HS ex 2620.29.00 dan ex 7112.99.90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini, berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dani Dirjen Minerba atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berlaku paling lama tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik melalui lam an http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi, pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), perusahaan harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
(2)Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemumian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan untuk memastikan Produk Pertambangan Hashl Pengolahan dan/atau Pemurnian yang akan diekspor telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.
(3)Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan untuk memastikan bauksit yang diekspor oleh perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi bauksit dan IUPK Operasi Produksi bauksit merupakan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar A1203 42% (lebih dani atau sama dengan empat puluh dua persen).
(4)Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (loading) dan/atau ke dalam peti kemas (stuffing).
(5)Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Surveyor.
(6)Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
(7)Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Inn Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral;
c.bahwa khusus Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu berupa nikel dengan Pos Tarif/ HS 2604.00.00, sesuai dengan Pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan -2 Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, rekomendasi untuk penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dani satu koma tujuh persen) ke luar negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu rekomendasi berakhir atau paling lama tanggal 31 Desember 2019;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali ekspor raw material atau ore dengan 'criteria tertentu berupa nikel dengan Pos Tarif/HS 2604.00.00;
e.bahwa ketentuan mengenai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemumian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/ M-DAG/ PER/ 1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/ M-DAG/ PER/3 / 2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 / M-DAG/ PER/ 8 / 2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/ M-DAG/ PER/ 8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 / M-DAG/ PER/ 2 / 2016 tentang 0 rganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/ PMK.010/ 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dani perut bumi Indonesia.
2.Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dani perut bumi Indonesia yang telah diolah dan/atau dimurnikan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.
3.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dani daerah pabean.
4.Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.
5.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
6.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara hasil olahannya.
8.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
9.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
10.Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu yang dilakukan oleh surveyor.
11.Surveyor adalah perusahaan survey atau Badan Layanan Umum yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu.
12.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemeritah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan! atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13.Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision- making for custom release and clearance of cargoes).
14.Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.
15.Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan Indonesia National Single Window (INSW) ekspor secara penuh.
16.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas narna menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
20.Menteri Energi clan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
21.Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
22.Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Dirjen Minerba adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu dibatasi.
(2)Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi.
(3)Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan batasan minimum yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.
(4)Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri mi.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemumian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri in hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:
1. a.IUP Operasi Produksi;
2. b.IUPK Operasi Produksi;
3. c.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
4. d.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; atau
5. e.IUI.
(2)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:
1. a.IUP Operasi Produksi;
2. b.IUPK Operasi Produksi;
3. c.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemumian; atau
4. d.IUI, hanya untuk Ekspor lumpur anoda (anode slime).
(3)Ekspor Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPK Operasi Produksi bauksit.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
(2)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian berupa Tembaga Katoda dimurnikan dengan kadar a. 99,9% Cu dengan Pos Tarif/ HS ex 7403.11.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini, yang berasal dari kawasan berikat, dikecualikan dad ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ekspor Produk Pertambangan Basil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah mendapat Persetujuan Ekspor dani Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
(4)Ekspor Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini, hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setelah mendapat Persetujuan Ekspor dani Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
(5)Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan:
1. a.Bagi pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, melampirkan scan dokumen ash:
  1. 1.NIB;
  2. 2.IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
  3. 3.rekomendasi dani Dirjen Minerba, untuk pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
2. b.Bagi pemilik JUT melampirkan scan dokumen ash:
  1. 1.NIB;
  2. 2.JUT;
  3. 3.rekomendasi dad Dirjen Minerba atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  4. 4.kartu kendali realisasi Ekspor tahun sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini, untuk pemilik JUT yang telah melaksanakan Ekspor tahun sebelumnya.
(2)Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), pemilik IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPIC Operasi Produksi bauksit hams memenuhi persyaratan dengan melampirkan scan dokumen ash:
1. a.NIB;
2. b.IUP Operasi Produksi bauksit atau IUPIC Operasi Produksi bauksit; dan
3. c.rekomendasi dari Dirjen Minerba.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat data dan/atau keterangan mengenai pelabuhan muat, jenis, uraian barang, Po s Tarif/HS, dan jumlah Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini, dan Produk Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini, yang akan diekspor.

Pasal 8

(1)Untuk mendapat Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) hams mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2).
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
(3)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (Quick Response Code) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, permohonan ditolak secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
(5)Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi dani Dirjen Minerba.
(6)Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Lumpur Anoda (anode slime) dengan Pos Tarif/HS ex 2620.29.00 dan ex 7112.99.90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini, berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dani Dirjen Minerba atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berlaku paling lama tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), perusahaan harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
(2)Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemumian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan untuk memastikan Produk Pertambangan Hashl Pengolahan dan/atau Pemurnian yang akan diekspor telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian.
(3)Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan untuk memastikan bauksit yang diekspor oleh perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi bauksit dan IUPK Operasi Produksi bauksit merupakan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar A1203 42% (lebih dani atau sama dengan empat puluh dua persen).
(4)Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (loading) dan/atau ke dalam peti kemas (stuffing).
(5)Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Surveyor.
(6)Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
(7)Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019