DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020

Nomor: 98
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Um san Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang- undang.
3.Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
4.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urn san pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021.
(2)Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
1. a.mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), am an, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
2. b.meningkatkan kesempatan berusaha;
3. c.meningkatkan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;
4. d.meningkatkan omset pedagang Pasar Rakyat;
5. e.meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
6. f.menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
7. g.menjaga kestabilan harga; dan
8. h.mendorong kelancaran arus barang.
(3)Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kategori gudang berpendingin atau tidak berpendingin.

Pasal 3

(1)Menteri menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
(3)Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
(4)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
(5)Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat pengelola keuangan dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang.
(6)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan setiap penggantian pejabat pengelola keuangan kepada Menteri.
(7)Bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang, wajib:
1. a.melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling larnbat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. b.melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
3. c.melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
4. d.menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
5. e.melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang kepada Menteri melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (www. sipr. kemendaq. go. id}.

Pasal 4

(1)Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, Pembangunan/Revitalisasinya dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah setelah selesai proses hibah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Pembangunan/Revitalisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan, Bupati/wali kota wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1639 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, SRI HARIYATI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR98 TAHUN2020 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAFTAR PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 PASAR RAKYAT NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) I PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

1.Bupati Aceh Utara D Binjee 4.000.000.000 C Meuje Matang Ubi 6.000.000.000
2.Bupati Aceh Timur D Lamkuta 4.000.000.000
3.Bupati Bireuen D Samalanga 4.000.000.000 C Lueng Daneun 6.000.000.000
4.Bupati Aceh Selatan D Ujong Tanoh 4.000.000.000 D Inpres Tapak Tuan 4.000.000.000
5.Wali Kota Banda Aceh D Pasar Aceh 4.000.000.000
6.Bupati Aceh Besar D Cot Goh 4.000.000.000 D Jantho 4.000.000.000
7.Bupati Pidie Jay a D Trienggading 5.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah)
8.Bupati Aceh Tamiang D Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang 4.000.000.000
9.Bupati Simeulue D Kecamatan Simeulue Timur 4.000.000.000
10.Bupati Aceh Tengah C Bale Atu 6.000.000.000
11.Bupati Nagan Raya C Serbajadi 6.000.000.000
12.Wali Kota Subulussalam D Pasar Baru Simpang Kiri 4.000.000.000
13.Bupati Aceh Barat Daya D Mata Le 4.000.000.000
14.Wali Kota Sabang C Bertingkat 6.000.000.000 II PROVINSI SUMATERA UTARA
15.Bupati Dairi C Sumbul 6.000.000.000
16.Bupati Batu Bara C Pagurawan 6.000.000.000
17.Bupati Tapanuli Selatan D Sipagimbar 4.000.000.000
18.Bupati Tapanuli Tengah C Manduamas 6.000.000.000
19.Bupati Labuhanbatu D Aek Nabara 4.000.000.000
20.Bupati Tapanuli Utara D Sipahutar 4.000.000.000 III PROVINSI SUMATERA BARAT
21.Bupati Sijunjung C Nagari Pematang Panjang 6.000.000.000
22.Wali Kota Payakumbuh D Ibuh Timur 4.000.000.000 IV PROVINSI RIAU
23.Bupati Indragiri Hilir D Kecamatan Reteh 4.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) V PROVINSI SUMATERA SELATAN
24.Bupati Musi Banyuasin C Air Putih Ulu 6.000.000.000
25.Bupati Muara Enim D Tanjung Kemala 4.000.000.000
26.Bupati Banyuasin C Sukajadi 6.000.000.000 VI PROVINSI LAMPUNG
27.Bupati Tanggamus D Sirnagalih 4.000.000.000 VII PROVINSI JAWA BARAT
28.Bupati Subang D Purwodadi 4.000.000.000
29.Bupati Cirebon D Gaya Arjawinangun 4.000.000.000
30.Bupati Bogor D Ciseeng 4.000.000.000 D CijerukTahap II 4.000.000.000
31.Bupati Sumedang C Pasar Rakyat Inpres 6.000.000.000
32.Bupati Kuningan D Kadugede 4.000.000.000
33.Wali Kota Bogor D Tanah Baru 4.000.000.000
34.Bupati Cianjur D Cigombong 4.000.000.000 VIII PROVINSI JAWA TENGAH
35.Bupati Pemalang D Bantarbolang 5.000.000.000
36.Bupati Blora D Sidomakmur 4.000.000.000 D Mulyorejo 4.000.000.000
37.Bupati Kebumen C Dorowati 6.000.000.000 D Kejawang 4.000.000.000
38.Bupati Jepara D Kalinyamatan 4.000.000.000
39.Bupati Banyumas C Pon 6.000.000.000
40.Bupati Sragen D Barong 4.000.000.000
41.Bupati Banjarnegara C Lenkong 6.000.000.000
42.Bupati Pati D Kayen 4.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) IX PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
43.Bupati Bantul D Pasar Turi Sidomulyo Bambang Lipuro 4.000.000.000
44.Bupati Sleman C Potrojayan 6.000.000.000 X PROVINSI JAWA TIMUR
45.Bupati Magetan D Parang 4.000.000.000
46.Bupati Tuban D Bulu 4.000.000.000
47.Bupati Bondowoso D Kota Kulon 4.000.000.000
48.Bupati Tulungagung D Ngunut 4.000.000.000
49.Bupati Bangkalan C Blega 6.000.000.000
50.Bupati Bojonegoro C Kedewan 6.000.000.000
51.Wali Kota Mojokerto D Ketidur 4.000.000.000
52.Bupati Pacitan D Lorok 4.000.000.000
53.Bupati Probolinggo D Pasar Tradisional Gending 4.000.000.000
54.Bupati Pasuruan D Winongan 4.000.000.000
55.Wali Kota Malang D Kota Lama 4.000.000.000 XI PROVINSI BALI
56.Bupati Gianyar D Siangan 4.000.000.000 XII PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
57.Wali Kota Mataram D ACC Ampenan 3 4.000.000.000
58.Bupati Lombok Barat C Gunungsari 4 6.000.000.000
59.Bupati Sumbawa Barat D Tanah Mira 4.000.000.000 XIII PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
60.Bupati Penajam Paser Utara C Sukaraja 6.000.000.000 XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT
61.Wali Kota Pontianak C Parwasal 6.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah)
62.Bupati Sanggau D Bubu 4.000.000.000
63.Bupati Mempawah D Segedong 4.000.000.000
64.Bupati Sintang C Serawai 6.000.000.000 XV PROVINSI KALIMANTAN UTARA
65.Bupati Bulungan C Pasar Induk 6.000.000.000
66.Bupati Nunukan D Desa Sebatik Utara 4.000.000.000
67.Wali Kota Tarakan C Tenguyun Tahap II 6.000.000.000
68.Bupati Malinau D Pasar Tradisional Lame 4.000.000.000 XVI PROVINSI SULAWESI UTARA
69.Wali Kota Kotamobagu D Genggulang 4.000.000.000 XVII PROVINSI SULAWESI TENGAH
70.Bupati Donggala C Desa Labean 6.000.000.000 XVIII PROVINSI SULAWESI SELATAN
71.Bupati Soppeng C Tanalle 6.000.000.000 C Batubatu 6.000.000.000
72.Bupati Bone D Mutiara 4.000.000.000
73.Bupati Pinrang D Lanrisan 4.000.000.000
74.Bupati Sinjai C Mannan ti 6.000.000.000 D Biroro 6.000.000.000
75.Bupati Sidenreng Rappang D Baran ti 4.000.000.000
76.Bupati Wajo D Solo 5.500.000.000 C Mini Tempe 6.000.000.000
77.Bupati Luwu Utara D Bone-Bone Tahap III 4.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah)
78.Bupati Bantaeng D Banyorang 4.000.000.000
79.Bupati Enrekang C Banti 6.000.000.000
80.Bupati Gowa C Sapaya 6.000.000.000
81.Wali Kota Parepare D Lakessi Tahap II 4.000.000.000
82.Bupati Kepulauan Selayar D Batangmata 4.000.000.000 D Parangia 5.000.000.000
83.Bupati Jeneponto D Boro 4.000.000.000
84.Bupati Luwu D Keppe II 5.000.000.000 XIX PROVINSI SULAWESI TENGGARA
85.Bupati Buton D Waoleona 4.000.000.000 C Kaloko 6.000.000.000
86.Bupati Wakatobi D Lefuto 1 4.000.000.000
87.Bupati Muna Barat D Kasimpa Jaya 4.000.000.000
88.Bupati Kolaka Timur D Mowewe 4.000.000.000
89.Bupati Konawe Utara D Langgikima 4.000.000.000
90.Bupati Konawe Kepulauan D Pasar Desa Rawa Indah 4.000.000.000
91.Bupati Konawe Selatan D Sanggula 5.000.000.000
92.Bupati Buton Selatan D Burangasi 5.000.000.000
93.Bupati Bombana D Marga Jaya 5.000.000.000
94.Bupati Buton Tengah D Lamaraja 5.000.000.000 XX PROVINSI GORONTALO
95.Bupati Gorontalo Utara D Pasar Sentral Gorontalo Utara 4.000.000.000 XXI PROVINSI SULAWESI BARAT
96.Bupati Polewali Mandar C Bulo 6.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) XXII PROVINSI MALUKU
97.Bupati Seram Bagian Barat D Talaga Kambelu 4.000.000.000
98.Bupati Burn Selatan D Waesama 4.000.000.000
99.Bupati Buru D Namleya 4.000.000.000
100.Wali Kota Ambon D Transit Paso 1 4.000.000.000
101.Bupati Maluku Barat Daya D Pasar Rakyat di Tepa Kec. PP. Babar 4.000.000.000
102.Bupati Kepulauan Tanimbar D Ngrimase Saumlaki 4.000.000.000 XXIII PROVINSI PAPUA
103.Bupati Mappi D Kepi 4.000.000.000 XXIV PROVINSI PAPUA BARAT
104.Bupati Maybrat D Sehu Distrik Ayamaru Barat 4.000.000.000
105.Bupati Manokwari Selatan D Oransbari 4.000.000.000
106.Bupati Manokwari D SP III Desa Aimasi 4.000.000.000
107.Bupati Sorong Selatan D Klamit 4.000.000.000 TOTAL 553.500.000.000 GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG NO. PENERIMA TUGAS JENIS GUDANG ALOKASI (Rupiah) I PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1.Bupati Nunukan Gudang Non SRG 7.500.000.000 II PROVINSI MALUKU
2.Bupati Maluku Barat Daya Gudang Non SRG 6.000.000.000 TOTAL 13.500.000.000 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, SRI HARIYATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 PAKTA INTEGRITAS Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ............. tahun ............. , Saya............. , Bupati/Wali Kota.............., menyatakan sebagai berikut:
1.tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021;
2.siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja paling lambat sampai akhir Tahun Anggaran 2021;
3.memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
4.menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;
5.mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk:

a.melakukan soil test atas lahan yang akan dilakukan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
b.pembuatan Detailed Engineering Design (DED)
c.pematangan lahan (pengurugan, peninggian, dan pemadatan lahan);
d.relokasi pedagang lama (existing) dan penempatan kembali pedagang ke pasar yang sudah dibangun/direvitalisasi;
e.pembongkaran bangunan lama;
f.penyediaan papan harga komoditi;
g.penyambungan instalasi listrik dan air;
h.sertifikasi dan/atau surveillance SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat;
i.menyediakan juru ukur timbang.
1. 6.melaporkan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang secara berkala melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (ivivw. sipr. kemendag.go. id);
2. 7.langsung memanfaatkan sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang telah selesai dibangun/direvitalisasi sesuai dengan peruntukannya; dan
3. 8.bersedia untuk menerima hibah sarana perdagangan dan mengajukan permohonan hibah sarana perdagangan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Mengetahui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Pembuat Pernyataan Bupati/Wali Kota MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, SRI HARIYATI

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Um san Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang- undang.
3.Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
4.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urn san pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021.
(2)Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
1. a.mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), am an, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
2. b.meningkatkan kesempatan berusaha;
3. c.meningkatkan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;
4. d.meningkatkan omset pedagang Pasar Rakyat;
5. e.meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
6. f.menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
7. g.menjaga kestabilan harga; dan
8. h.mendorong kelancaran arus barang.
(3)Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kategori gudang berpendingin atau tidak berpendingin.

Pasal 3

(1)Menteri menugaskan kepada bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
(3)Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
(4)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
(5)Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Menteri mendelegasikan kewenangan kepada bupati/wali kota untuk menunjuk pejabat pengelola keuangan dana Tugas Pembantuan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang.
(6)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan setiap penggantian pejabat pengelola keuangan kepada Menteri.
(7)Bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang, wajib:
1. a.melaksanakan tugas kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling larnbat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. b.melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
3. c.melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
4. d.menjaga dan memelihara hasil kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
5. e.melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang kepada Menteri melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (www. sipr. kemendaq. go. id}.

Pasal 4

(1)Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, Pembangunan/Revitalisasinya dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah setelah selesai proses hibah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Pembangunan/Revitalisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pasal 6

1.Bupati Aceh Utara D Binjee 4.000.000.000 C Meuje Matang Ubi 6.000.000.000
2.Bupati Aceh Timur D Lamkuta 4.000.000.000
3.Bupati Bireuen D Samalanga 4.000.000.000 C Lueng Daneun 6.000.000.000
4.Bupati Aceh Selatan D Ujong Tanoh 4.000.000.000 D Inpres Tapak Tuan 4.000.000.000
5.Wali Kota Banda Aceh D Pasar Aceh 4.000.000.000
6.Bupati Aceh Besar D Cot Goh 4.000.000.000 D Jantho 4.000.000.000
7.Bupati Pidie Jay a D Trienggading 5.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah)
8.Bupati Aceh Tamiang D Pasar Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang 4.000.000.000
9.Bupati Simeulue D Kecamatan Simeulue Timur 4.000.000.000
10.Bupati Aceh Tengah C Bale Atu 6.000.000.000
11.Bupati Nagan Raya C Serbajadi 6.000.000.000
12.Wali Kota Subulussalam D Pasar Baru Simpang Kiri 4.000.000.000
13.Bupati Aceh Barat Daya D Mata Le 4.000.000.000
14.Wali Kota Sabang C Bertingkat 6.000.000.000 II PROVINSI SUMATERA UTARA
15.Bupati Dairi C Sumbul 6.000.000.000
16.Bupati Batu Bara C Pagurawan 6.000.000.000
17.Bupati Tapanuli Selatan D Sipagimbar 4.000.000.000
18.Bupati Tapanuli Tengah C Manduamas 6.000.000.000
19.Bupati Labuhanbatu D Aek Nabara 4.000.000.000
20.Bupati Tapanuli Utara D Sipahutar 4.000.000.000 III PROVINSI SUMATERA BARAT
21.Bupati Sijunjung C Nagari Pematang Panjang 6.000.000.000
22.Wali Kota Payakumbuh D Ibuh Timur 4.000.000.000 IV PROVINSI RIAU
23.Bupati Indragiri Hilir D Kecamatan Reteh 4.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) V PROVINSI SUMATERA SELATAN
24.Bupati Musi Banyuasin C Air Putih Ulu 6.000.000.000
25.Bupati Muara Enim D Tanjung Kemala 4.000.000.000
26.Bupati Banyuasin C Sukajadi 6.000.000.000 VI PROVINSI LAMPUNG
27.Bupati Tanggamus D Sirnagalih 4.000.000.000 VII PROVINSI JAWA BARAT
28.Bupati Subang D Purwodadi 4.000.000.000
29.Bupati Cirebon D Gaya Arjawinangun 4.000.000.000
30.Bupati Bogor D Ciseeng 4.000.000.000 D CijerukTahap II 4.000.000.000
31.Bupati Sumedang C Pasar Rakyat Inpres 6.000.000.000
32.Bupati Kuningan D Kadugede 4.000.000.000
33.Wali Kota Bogor D Tanah Baru 4.000.000.000
34.Bupati Cianjur D Cigombong 4.000.000.000 VIII PROVINSI JAWA TENGAH
35.Bupati Pemalang D Bantarbolang 5.000.000.000
36.Bupati Blora D Sidomakmur 4.000.000.000 D Mulyorejo 4.000.000.000
37.Bupati Kebumen C Dorowati 6.000.000.000 D Kejawang 4.000.000.000
38.Bupati Jepara D Kalinyamatan 4.000.000.000
39.Bupati Banyumas C Pon 6.000.000.000
40.Bupati Sragen D Barong 4.000.000.000
41.Bupati Banjarnegara C Lenkong 6.000.000.000
42.Bupati Pati D Kayen 4.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) IX PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
43.Bupati Bantul D Pasar Turi Sidomulyo Bambang Lipuro 4.000.000.000
44.Bupati Sleman C Potrojayan 6.000.000.000 X PROVINSI JAWA TIMUR
45.Bupati Magetan D Parang 4.000.000.000
46.Bupati Tuban D Bulu 4.000.000.000
47.Bupati Bondowoso D Kota Kulon 4.000.000.000
48.Bupati Tulungagung D Ngunut 4.000.000.000
49.Bupati Bangkalan C Blega 6.000.000.000
50.Bupati Bojonegoro C Kedewan 6.000.000.000
51.Wali Kota Mojokerto D Ketidur 4.000.000.000
52.Bupati Pacitan D Lorok 4.000.000.000
53.Bupati Probolinggo D Pasar Tradisional Gending 4.000.000.000
54.Bupati Pasuruan D Winongan 4.000.000.000
55.Wali Kota Malang D Kota Lama 4.000.000.000 XI PROVINSI BALI
56.Bupati Gianyar D Siangan 4.000.000.000 XII PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
57.Wali Kota Mataram D ACC Ampenan 3 4.000.000.000
58.Bupati Lombok Barat C Gunungsari 4 6.000.000.000
59.Bupati Sumbawa Barat D Tanah Mira 4.000.000.000 XIII PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
60.Bupati Penajam Paser Utara C Sukaraja 6.000.000.000 XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT
61.Wali Kota Pontianak C Parwasal 6.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah)
62.Bupati Sanggau D Bubu 4.000.000.000
63.Bupati Mempawah D Segedong 4.000.000.000
64.Bupati Sintang C Serawai 6.000.000.000 XV PROVINSI KALIMANTAN UTARA
65.Bupati Bulungan C Pasar Induk 6.000.000.000
66.Bupati Nunukan D Desa Sebatik Utara 4.000.000.000
67.Wali Kota Tarakan C Tenguyun Tahap II 6.000.000.000
68.Bupati Malinau D Pasar Tradisional Lame 4.000.000.000 XVI PROVINSI SULAWESI UTARA
69.Wali Kota Kotamobagu D Genggulang 4.000.000.000 XVII PROVINSI SULAWESI TENGAH
70.Bupati Donggala C Desa Labean 6.000.000.000 XVIII PROVINSI SULAWESI SELATAN
71.Bupati Soppeng C Tanalle 6.000.000.000 C Batubatu 6.000.000.000
72.Bupati Bone D Mutiara 4.000.000.000
73.Bupati Pinrang D Lanrisan 4.000.000.000
74.Bupati Sinjai C Mannan ti 6.000.000.000 D Biroro 6.000.000.000
75.Bupati Sidenreng Rappang D Baran ti 4.000.000.000
76.Bupati Wajo D Solo 5.500.000.000 C Mini Tempe 6.000.000.000
77.Bupati Luwu Utara D Bone-Bone Tahap III 4.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah)
78.Bupati Bantaeng D Banyorang 4.000.000.000
79.Bupati Enrekang C Banti 6.000.000.000
80.Bupati Gowa C Sapaya 6.000.000.000
81.Wali Kota Parepare D Lakessi Tahap II 4.000.000.000
82.Bupati Kepulauan Selayar D Batangmata 4.000.000.000 D Parangia 5.000.000.000
83.Bupati Jeneponto D Boro 4.000.000.000
84.Bupati Luwu D Keppe II 5.000.000.000 XIX PROVINSI SULAWESI TENGGARA
85.Bupati Buton D Waoleona 4.000.000.000 C Kaloko 6.000.000.000
86.Bupati Wakatobi D Lefuto 1 4.000.000.000
87.Bupati Muna Barat D Kasimpa Jaya 4.000.000.000
88.Bupati Kolaka Timur D Mowewe 4.000.000.000
89.Bupati Konawe Utara D Langgikima 4.000.000.000
90.Bupati Konawe Kepulauan D Pasar Desa Rawa Indah 4.000.000.000
91.Bupati Konawe Selatan D Sanggula 5.000.000.000
92.Bupati Buton Selatan D Burangasi 5.000.000.000
93.Bupati Bombana D Marga Jaya 5.000.000.000
94.Bupati Buton Tengah D Lamaraja 5.000.000.000 XX PROVINSI GORONTALO
95.Bupati Gorontalo Utara D Pasar Sentral Gorontalo Utara 4.000.000.000 XXI PROVINSI SULAWESI BARAT
96.Bupati Polewali Mandar C Bulo 6.000.000.000 NO. PENERIMA TUGAS TIPE PASAR NAMA PASAR ALOKASI (Rupiah) XXII PROVINSI MALUKU
97.Bupati Seram Bagian Barat D Talaga Kambelu 4.000.000.000
98.Bupati Burn Selatan D Waesama 4.000.000.000
99.Bupati Buru D Namleya 4.000.000.000
100.Wali Kota Ambon D Transit Paso 1 4.000.000.000
101.Bupati Maluku Barat Daya D Pasar Rakyat di Tepa Kec. PP. Babar 4.000.000.000
102.Bupati Kepulauan Tanimbar D Ngrimase Saumlaki 4.000.000.000 XXIII PROVINSI PAPUA
103.Bupati Mappi D Kepi 4.000.000.000 XXIV PROVINSI PAPUA BARAT
104.Bupati Maybrat D Sehu Distrik Ayamaru Barat 4.000.000.000
105.Bupati Manokwari Selatan D Oransbari 4.000.000.000
106.Bupati Manokwari D SP III Desa Aimasi 4.000.000.000
107.Bupati Sorong Selatan D Klamit 4.000.000.000 TOTAL 553.500.000.000 GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG NO. PENERIMA TUGAS JENIS GUDANG ALOKASI (Rupiah) I PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1.Bupati Nunukan Gudang Non SRG 7.500.000.000 II PROVINSI MALUKU
2.Bupati Maluku Barat Daya Gudang Non SRG 6.000.000.000 TOTAL 13.500.000.000 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, SRI HARIYATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT DAN GUDANG NONSISTEM RESI GUDANG YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 PAKTA INTEGRITAS Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ............. tahun ............. , Saya............. , Bupati/Wali Kota.............., menyatakan sebagai berikut:
1.tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021;
2.siap melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja paling lambat sampai akhir Tahun Anggaran 2021;
3.memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan- undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan saya;
4.menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;
5.mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk:

a.melakukan soil test atas lahan yang akan dilakukan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
b.pembuatan Detailed Engineering Design (DED)
c.pematangan lahan (pengurugan, peninggian, dan pemadatan lahan);
d.relokasi pedagang lama (existing) dan penempatan kembali pedagang ke pasar yang sudah dibangun/direvitalisasi;
e.pembongkaran bangunan lama;
f.penyediaan papan harga komoditi;
g.penyambungan instalasi listrik dan air;
h.sertifikasi dan/atau surveillance SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat;
i.menyediakan juru ukur timbang.
1. 6.melaporkan perkembangan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang secara berkala melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (ivivw. sipr. kemendag.go. id);
2. 7.langsung memanfaatkan sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat dan/atau Gudang Nonsistem Resi Gudang yang telah selesai dibangun/direvitalisasi sesuai dengan peruntukannya; dan
3. 8.bersedia untuk menerima hibah sarana perdagangan dan mengajukan permohonan hibah sarana perdagangan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Mengetahui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Pembuat Pernyataan Bupati/Wali Kota MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS SUPARMANTO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum, SRI HARIYATI

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021