Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2017
- Nomor
- 24
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERSYARATANKEPEMILIKAN MODAL BADAN USAHA DI BIDANG PENGUSAHAAN ANGKUTANLAUT, KEAGENAN KAPAL, PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DAN BADAN USAHA PELABUHAN MENTERIPERHUBUNGAN
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan; sebagaimanapertim bangan
966);
1012);
PasalI Beberapa ketentuan mengenai persyaratan kepemilikan modal badan usaha di bidang pengusahaan angkutan laut, keagenan kapal, pengusahaan bongkar muat, dan badan usaha pelabuhan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan sebagai berikut: PENCABUTAN PERSYARATANKEPEMILIKAN MODAL BADAN USAHA DI BIDANG PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT, KEAGENAN KAPAL, PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DAN BADANUSAHA PELABUHAN. MENTERI TENTANGPERHUBUNGANPERATURAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
1523);
1955), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. SRI LESTARI RAHAY Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya n:X°f~KUM' BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 539 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2017 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)