DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan industri angkutan udara, menuntut adanya pengaturan perizinan yang cepat, efisien dan terintegrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Angkutan Udara Online; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2015;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN UDARA ONLINE.

Pasal 1

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan sistem perizinan di bidang angkutan udara secara online.
(2)Perizinan di bidang angkutan udara yang diselenggarakan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Izin Usaha Angkutan Udara Niaga;
2. b.Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
3. c.Izin Rute Penerbangan;
4. d.Persetujuan Terbang (Flight Approval); dan
5. e.Izin Usaha Agen Penjualan Umum (General Sales Agent).
(3)Izin Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, berlaku untuk 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.
(4)Izin Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)hangus dengan sendirinya apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut tidak melakukan kegiatan penerbangan.

Pasal 2

Perizinan di bidang angkutan udara secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menggunakan alamat domain http: / /aol.dephub.go.id.

Pasal 3

Perizinan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Kantor Otoritas Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Jasa Navigasi Penerbangan dan Unit Pelaksana Koordinasi Slot.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan di bidang angkutan udara secara online diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 5

(1)Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang angkutan udara yang telah dikeluarkan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2)Kantor Otoritas Bandar Udara wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
(3)Direktur Angkutan Udara melakukan pengawasan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara secara berkala setiap bulan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan setelah tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Januari 2015 MENTERI PERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 88 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL^BIRO/jHUJCUM DAN KSLN, k /I (IV/ b) 98903 2 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan industri angkutan udara, menuntut adanya pengaturan perizinan yang cepat, efisien dan terintegrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Angkutan Udara Online; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2015;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN UDARA ONLINE.

Pasal 1

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan sistem perizinan di bidang angkutan udara secara online.
(2)Perizinan di bidang angkutan udara yang diselenggarakan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Izin Usaha Angkutan Udara Niaga;
2. b.Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
3. c.Izin Rute Penerbangan;
4. d.Persetujuan Terbang (Flight Approval); dan
5. e.Izin Usaha Agen Penjualan Umum (General Sales Agent).
(3)Izin Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, berlaku untuk 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.
(4)Izin Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)hangus dengan sendirinya apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut tidak melakukan kegiatan penerbangan.

Pasal 2

Perizinan di bidang angkutan udara secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menggunakan alamat domain http: / /aol.dephub.go.id.

Pasal 3

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan di bidang angkutan udara secara online diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 5

(1)Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang angkutan udara yang telah dikeluarkan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
(2)Kantor Otoritas Bandar Udara wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
(3)Direktur Angkutan Udara melakukan pengawasan kepada Kantor Otoritas Bandar Udara secara berkala setiap bulan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 135 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 135 Tahun 2014