DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Nomor: 47
Tahun: 2009
Ditetapkan: 3 November 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; MEMUTUSKAN : ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut dengan Kementerian sebagai berikut:

1.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4.Kementerian Sekretariat Negara;
5.Kementerian Dalam Negeri;
6.Kementerian Luar Negeri;
7.Kementerian Pertahanan;
8.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9.Kementerian Keuangan;
10.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11.Kementerian Perindustrian;
12.Kementerian Perdagangan;
13.Kementerian Pertanian;
14.Kementerian Kehutanan;
15.Kementerian Perhubungan;
16.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17.Kementerian ...
17.Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18.Kementerian Pekerjaan Umum;
19.Kementerian Kesehatan;
20.Kementerian Pendidikan Nasional;
21.Kementerian Sosial;
22.Kementerian Agama;
23.Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
24.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
25.Kementerian Riset dan Teknologi;
26.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
27.Kementerian Lingkungan Hidup;
28.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
30.Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
31.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
32.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
33.Kementerian Perumahan Rakyat; dan
34.Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 2

Kementerian Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian.

Pasal 3

…

Pasal 3

Kecuali Kementerian Koordinator, setiap Kementerian membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan yang terdiri atas :

a.urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c.urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

BAB II

KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 4

Kementerian Koordinator terdiri atas :

1.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 5

Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 6

Kementerian Koordinator mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi :

a.sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
b.koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
c.pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan
f.pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 8

Susunan organisasi Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas unsur :

a.pemimpin, yaitu Menteri Koordinator;
b.pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian koordinator;
c.pelaksana, yaitu deputi kementerian koordinator; dan
d.pengawas, yaitu inspektorat.

Pasal 9

Menteri Koordinator mempunyai tugas memimpin Kementerian Koordinator sesuai dengan bidang tugas Kementerian Koordinator.

Pasal 10

(1)Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2)Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (26)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/PERMENTAN/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2010 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327.1/Kpts/KP.330/2/2014 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (26)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/PERMENTAN/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2010 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014