DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 135 Tahun 2014

Nomor: 135
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan ...
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 189); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA. Pasal I Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

a.Nomor …
a.Nomor 67 Tahun 2010;
b.Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
c.Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
d.Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
e.Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
f.Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 475 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 475

Susunan organisasi eselon I Kementerian Agama terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
e.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
f.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
g.Direktorat …
g.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
h.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
i.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu;
j.Inspektorat Jenderal;
k.Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
l.Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama;
m.Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama;
n.Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan;
o.Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan
p.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
1. 2.Di antara Pasal 491 dan Pasal 492 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 491A dan Pasal 491B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 491A

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Khonghucu.

Pasal 491B

…

Pasal 491B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491A, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Khonghucu;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Khonghucu;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Khonghucu;
d.pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Khonghucu; dan
e.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 273 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan ...
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 189); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA. Pasal I Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

a.Nomor …
a.Nomor 67 Tahun 2010;
b.Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
c.Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
d.Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
e.Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
f.Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 475 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 475

Susunan organisasi eselon I Kementerian Agama terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
d.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
e.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
f.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
g.Direktorat …
g.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
h.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
i.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu;
j.Inspektorat Jenderal;
k.Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
l.Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama;
m.Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama;
n.Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan;
o.Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan
p.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
1. 2.Di antara Pasal 491 dan Pasal 492 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 491A dan Pasal 491B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 491A

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Khonghucu.

Pasal 491B

…

Pasal 491B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491A, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Khonghucu;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Khonghucu;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Khonghucu;
d.pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Khonghucu; dan
e.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 273 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, ttd. Bistok Simbolon

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 135 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 475

Pasal 491A

Pasal 491B

Pasal 491B

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 475

Pasal 491A

Pasal 491B

Pasal 491B

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2015