Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 124 Tahun 2016
- Nomor
- 124
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Mengingat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102);
Pasa19 PNBP yang berasal persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 983) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADADIREKTORATJENDERAL PERKERETAAPIAN
200); Menetapkan perkeretaapian umum; dan
prasaranaoperasiizm4. penerbitan
Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
Pasa124
negara;dan
milik
J. izin badan usaha perawatan sarana perkeretaapian;
Pasa133
oleh Bendahara Penerimaan / Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak / Petugas Operasional pada aplikasi SIMPONI.
bulan / triwulan / semesterberakhirsetelah Keuangan dan Perlengkapan dan Eselon I dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
SRI LESTARI RAHAY Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya K~JHF~um BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1552 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tangga118 Oktober 2016 BUDI KARYA SUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tembusan:
NIP Bendahara Penerimaan, Terbilang (dengan huruf) : No. Jenis Usaha Tarif JUMLAH Rp. sebagai berikut: PNBP,.................. kepada Bendahara Penerima Nomor Rekening , dengan rincian• ~ ~ 4 , Untuk membayar Alamat Nomor / Tanggal SK Nomor Nama Badan Usaha SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PNBP Contoh 1: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN Tembusan:
NIP Bendahara Penerimaan, Untuk membayar PNBP TAC, pada periode kepada Bendahara Penerimaan , Sesuai dengan formula perhitungan TAC, dengan nilai Faktor Prioritas (FP) dan Nilai depresiasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Alamat Nomor / Tanggal SK Nama Badan Usaha Nomor SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PNBP TAC Contoh 2: o 0 ::l e+ ...... 0 ~ ::r' - co C/) -0 rn :s: ~ "'Ii ;> :> -l ~ r: 0 0 trl :> r: c z ~ to "tf C 0 r: ~ -:l...... -0 tTl :s: "tf to l;I!j :> 2: -< l;I!j );>- ~ :;0 ~ is: ~ ." 2: ~ ~ ....... VI tTl :;0 2: ....... $: "tf :> l;I!j ~ ~ ~ ." 0 ~ ~ -< rn 21 -l "tf 0 21 :;0 ~ tr:J "tf '2 to ...... '1:J t:rJ ~ . '2 . 0 tJ:l ::0 t:rJ >- : c t:rJ ~ ::r:: 0 '1:J >- ....... c::: t:rJ ~ .; ~ tJ:l ::0 t""' ........ ~ ........ '1:J ~ : e-t- ~ ....... ........ t:rJ >- 0.. '2 ::0 '2 w 0 ::r:: t:rJ ~ 0 c::: ::0 tJ:l ........ '2 ~ t:rJ c ?> .: o: '2 f.\) ...... ...... c t> >- 0 '2
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)