1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
3.Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan Sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
4.Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
5.Prasarana Perkeretaapian adalah jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan.
6.Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah Badan Usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
7.Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian.
8.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk Perkeretaapian.
9.Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Track Access Charge) yang selanjutnya disebut TAC adalah biaya yang harus dibayar oleh penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk penggunaan Prasarana Perkeretaapian.
10.Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan didalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selama perjalanan Kereta Api.
11.Penjaga Perlintasan Kereta Api adalah orang yang menjaga perlintasan Kereta Api.
12.Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Perawatan Sarana Perkeretaapian.
13.Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Perawatan Prasarana Perkeretaapian.
14.Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan Sarana Perkeretaapian.
15.Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian.
16.Sertifikat Uji Pertama adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau Sarana Perkeretaapian.
17.Sertifikat Uji Berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau Sarana Perkeretaapian setelah memiliki Sertifikat Uji Pertama.
18.Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan Sarana Perkeretaapian agar tetap laik.
19.Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan Prasarana Perkeretaapian agar tetap laik.
20.Pimpinan Instansi Pengelola PNBP yang selanjutnya disingkat IP PNBP adalah bendahara umum negara atau pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai pengguna anggaran.
21.Pejabat Kuasa Pengelola PNBP yang selanjutnya disingkat PKP PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.
25.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkeretaapian.
26.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.