DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 172 Tahun 2015

Nomor: 172
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengoperasian sistem transportasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi untuk meningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang di Jabodetabek yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat, telah dibentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan Peraturan Presiden;
b.bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Transportasi J abodetabek (BPTJ) berpedoman pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
c.bahwa dalam menyusun RITJ sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diperlukan Pedoman Penyusunan RITJ yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 172 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK) MENTERIPERHUBUNGAN I. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 ten tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pernerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi;
2.Kawasan Perkotaan .Jabodetabek adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi;
3.Jaringan jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan bagi lalu-Iintas umum dan terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem;
4.Jaringan prasarana adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan;
5.Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute- rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216); Menetapkan

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) antara lain:

a.sebagai acuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi se-J abodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;

BAB II

PENYUSUNANRENCANA INDUKTRANSPORTASI JABODETABEK

Pasal 2

( 1) BPTJ dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mengacu pada Rencana Induk Transportasi J abodetabek yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

(2)Rencana Induk Transportasi Jabodetabek disusun oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan melibatkan unsur Pemerintah / Pemerintah Daerah terkait, Akademisi, Pengamat Transportasi dan Operator Transportasi pelayanan angkutan;

7.Rencana Induk Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut RITJ adalah dokumen perencanaan transportasi Jabodetabek yang memuat pengaturan tentang simpul, jaringan dan pengoperasian transportasi di Jabodetabek;
8.Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut BPTJ adalah badan yang mempunyai tanggung jawab dalam menyusun dan mengimplementasikan RITJ. alih muat yang penting dalam kesinam bungan media sangat dan Simpul transportasi adalah mempunyai peran yang mewujudkan keterpaduan 6.

Pasal 5

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) berperan untuk mengintegrasikan tata ruang dan mobilitas melalui

Pasal 4

Sasaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) harus meliputi:

a.terwujudnya integrasi sistem transportasi dengan tataguna lahan;
b.tersedianya jaringan dan layanan angkutan umum perkotaan yang berkelanjutan;
c.terkelolanya kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi;
d.tersedianya prasarana transportasi tidak bermotor dan fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan layanan angkutan umum perkotaan;
e.tersedianya jaringan jalan yang menjangkau kawasan terbangun untuk meningkatkan konektivitas wilayah;
f.terwujudnya manajemen rekayasa lalu lintas sesuai dengan tingkat pelayanan yang diinginkan;
g.tersedianya moda transportasi yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan;
h.terwujudnya sistem angkutan barang perkotaan yang kompetitif;
1. 1.tersedianya akses ke pelabuhan dan bandar udara yang efektif.
b.menguatkan integrasi tata ruang dan kebutuhan mobilitas penumpang dan barang yang perlu difasilitasi oleh pemerintah sehingga tercipta ruang perkotaan yang berkelanjutan;
c.menciptakan transportasi yang terpadu tertib, lancar, efektif, efisien, aman,nyaman, ekonomis, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 8

Cakupan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi kegiatan:

Pasal 7

(1)Kawasan Jabodetabek meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Ban ten.
(2)Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.
(3)Wilayah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi yang selamat, tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, ekonomis, terjangkau oleh masyarakat dan berkelanjutan.

Pasal 10

(1)Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, pada tahun 2030, meliputi:
1. a.pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum harus mencapai 60% dari total pergerakan orang;

Pasal 9

(1)Cakupan wilayah dan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan Pasal 8 tertuang dalam dokumen Rencana Induk Transportasi J abodetabek,
(2)Dokumen Rencana Induk Transportasi J abodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
1. a.Indikator Kinerja Utama;
2. b.Sistem Jaringan Prasarana;
3. c.Kebijakan; dan
4. d.Pembiayaan;
5. a.penetapan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama transportasi Jabodetabek;
6. b.integrasi perencanaan dan strategi pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi J abodetabek dengan tataguna lahan yang sesuai dengan RPJMN, RPJMD, Renstra K/ L, dan Renstra Daerah dan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
7. c.penetapan arah kebijakan, program, rencana aksi dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi J abodetabek;
8. d.program pembangunan, pengembangan dan pengoperasian simpul transportasi;
9. e.program pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan dan layanan transportasi;
10. f.program pembangunan, pengembangan clan pengoperasian fasilitas pendukung transportasi;
11. g.pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dan pengoperasian transportasi. penumpang yang sedang, atau merupakan pusat kegiatan lokal sebagai titik perpindahan untuk satu moda transportasi. mobilitaskegiatanintensitasdengan
12. f.setiap daerah harus mernpunyai Jarmgan layanan lokal/jaringan cabang (feeder, yang diintegrasikan dengan jaringan utama (trunk), melalui satu simpul transportasi;
13. g.simpul transportasi harus memiliki fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir (park and ride), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari SOOm.
(2)Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, memuat:
1. a.Simpul Transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, meliputi :
  1. 1.Simpul transportasi yang berfungsi sebagai titik perpindahan penumpang antarmoda maupun intramoda dapat berupa simpul utama, sedang dan kecil.
  2. 2.Simpul utama (interchange) merupakan simpul dengan intensitas kegiatan mobilitas penumpang yang tinggi dan atau merupakan pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah sebagai titik perpindahan antar dua atau lebih moda transportasi.
  3. 3.Simpul sedang (terminal) merupakan simpul m·,
2. b.waktu perjalanan orang rata - rata di dalam kendaraan angkutan umum adalah 1,5 jam pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan;
3. c.kecepatan rata - rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di seluruh jaringan jalanminimal 30 km/jam;
4. d.cakupan pelayanan angkutan umum di daerah perkotaan mencapai 80% dari panjang jalan;
5. e.akses ke angkutan umum dengan berjalan kaki harus dapat dijangkau dalam jarak maksimal 3.000
  1. 4.Simpul kecil (halte) merupakan simpul dengan intensitas kegiatan mobilitas penumpang yang kecil, atau merupakan pusat kegiatan lokal sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menurunkan dan/ atau menaikkan penumpang mencapai tujuan akhir.
6. b.Sistem Jaringan Pelayanan Transportasi, meliputi : I. Rencana pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan pelayanan transportasi terdiri dari jaringan utama (trunk), Jarmgan cabang (fedeer) dan jaringan ranting.
  1. 2.Jaringan utama (trunk) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat ( 1) merupakan jaringan yang menghubungkan antara simpul utama dengan simpul utama lainnya.
  2. 3.Jaringan cabang (feeder) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) merupakan jaringan yang menghubungkan antara simpul utama dengan simpul sedang atau antara simpul sedang dengan simpul sedang lainnya.
  3. 4.Jaringan ranting sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) merupakan jaringan yang menghubungkan antara simpul sedang dengan simpul kecil atau antara simpul kecil dengan simpul kecil lainnya.
7. c.Pola Operasi Angkutan Barang, meliputi :
  1. 1.Sistem operasi angkutan barang tidak bersinggungan dengan kegiatan lain dalam bentuk pemisahan lajur, waktu operasi dan lokasi bongkar muat.
  2. 2.Pengoperasian angkutan barang disusun berdasarkan hierarki volume dan jenis simpul yang dilayani serta jenis barang yang diangkut.
  3. 3.Jenis moda yang melayani angkutan barang agar mempertimbangkan penggunaan moda yang aman, efisien, dan sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan, Janngan kendaraan pribadi, termasuk implementasi pengelolaan dari sisi permintaan dan penawaran dengan sistem disinsentif dan insentif antara lain dengan perierapan retribusi pengendalian lalu lintas;
8. c.pengelolaan tataguna lahan, pengembangan simpul, dan pembangunan berorientasi angkutan umum dan ramah lingkungan, serta dukungan sumber daya manusia, kelembagaan, kerangka peraturan, pendanaan,dan teknologi informasi;
9. d.transportasi tidak bermotor dan integrasi angkutan umum perkotaan melalui pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda yang aman dan nyaman serta terjangkau;
10. e.pengembangan sistem informasi berupa penyediaan fasilitas pusat kendali (control center), penyediaan tiket terpadu dan jadwal yang mudah diakses serta aplikasi pelayanan transportasi umum lainnya;
11. f.manajemen jaringan jalan melalui penataan hierarki jalan dan manajemen akses, pembangunan ruas pembentuk jaringan (missing link), pengurangan gangguan sampmg, peningkatan kualitas permukaan dan geometri jalan yang terintegrasi dengan tata guna lahan dan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan; penggunaandankepemilikanb. pengelolaan infrastruktur, jenis simpul dan barang yang dilayani serta kondisi lalu lintas yang dilalui.
(3)Kebijakan, rencana dan strategi serta pelaksanaan program transportasi di wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c, memuat:
1. a.pernbangunan, pengembangan dan pengoperasian Jarmgan pelayanan angkutan umum perkotaan meliputi hierarki dan standar pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan;

Pasal 12

Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengoperasian sistem transportasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi untuk meningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang di Jabodetabek yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat, telah dibentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan Peraturan Presiden;
b.bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Transportasi J abodetabek (BPTJ) berpedoman pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
c.bahwa dalam menyusun RITJ sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diperlukan Pedoman Penyusunan RITJ yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 172 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK) MENTERIPERHUBUNGAN I. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 ten tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pernerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi;
2.Kawasan Perkotaan .Jabodetabek adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi;
3.Jaringan jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan bagi lalu-Iintas umum dan terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem;
4.Jaringan prasarana adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan;
5.Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute- rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216); Menetapkan

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) antara lain:

a.sebagai acuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi se-J abodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif;

BAB II

PENYUSUNANRENCANA INDUKTRANSPORTASI JABODETABEK

Pasal 2

( 1) BPTJ dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mengacu pada Rencana Induk Transportasi J abodetabek yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

(2)Rencana Induk Transportasi Jabodetabek disusun oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan melibatkan unsur Pemerintah / Pemerintah Daerah terkait, Akademisi, Pengamat Transportasi dan Operator Transportasi pelayanan angkutan;

7.Rencana Induk Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut RITJ adalah dokumen perencanaan transportasi Jabodetabek yang memuat pengaturan tentang simpul, jaringan dan pengoperasian transportasi di Jabodetabek;
8.Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selanjutnya disebut BPTJ adalah badan yang mempunyai tanggung jawab dalam menyusun dan mengimplementasikan RITJ. alih muat yang penting dalam kesinam bungan media sangat dan Simpul transportasi adalah mempunyai peran yang mewujudkan keterpaduan 6.

Pasal 5

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) berperan untuk mengintegrasikan tata ruang dan mobilitas melalui

Pasal 4

Sasaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) harus meliputi:

a.terwujudnya integrasi sistem transportasi dengan tataguna lahan;
b.tersedianya jaringan dan layanan angkutan umum perkotaan yang berkelanjutan;
c.terkelolanya kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi;
d.tersedianya prasarana transportasi tidak bermotor dan fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan layanan angkutan umum perkotaan;
e.tersedianya jaringan jalan yang menjangkau kawasan terbangun untuk meningkatkan konektivitas wilayah;
f.terwujudnya manajemen rekayasa lalu lintas sesuai dengan tingkat pelayanan yang diinginkan;
g.tersedianya moda transportasi yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan;
h.terwujudnya sistem angkutan barang perkotaan yang kompetitif;
1. 1.tersedianya akses ke pelabuhan dan bandar udara yang efektif.
b.menguatkan integrasi tata ruang dan kebutuhan mobilitas penumpang dan barang yang perlu difasilitasi oleh pemerintah sehingga tercipta ruang perkotaan yang berkelanjutan;
c.menciptakan transportasi yang terpadu tertib, lancar, efektif, efisien, aman,nyaman, ekonomis, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 8

Cakupan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi kegiatan:

Pasal 7

(1)Kawasan Jabodetabek meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Ban ten.
(2)Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.
(3)Wilayah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi yang selamat, tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, ekonomis, terjangkau oleh masyarakat dan berkelanjutan.

Pasal 10

(1)Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, pada tahun 2030, meliputi:
1. a.pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum harus mencapai 60% dari total pergerakan orang;

Pasal 9

(1)Cakupan wilayah dan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan Pasal 8 tertuang dalam dokumen Rencana Induk Transportasi J abodetabek,
(2)Dokumen Rencana Induk Transportasi J abodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
1. a.Indikator Kinerja Utama;
2. b.Sistem Jaringan Prasarana;
3. c.Kebijakan; dan
4. d.Pembiayaan;
5. a.penetapan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama transportasi Jabodetabek;
6. b.integrasi perencanaan dan strategi pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi J abodetabek dengan tataguna lahan yang sesuai dengan RPJMN, RPJMD, Renstra K/ L, dan Renstra Daerah dan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
7. c.penetapan arah kebijakan, program, rencana aksi dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian transportasi J abodetabek;
8. d.program pembangunan, pengembangan dan pengoperasian simpul transportasi;
9. e.program pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan dan layanan transportasi;
10. f.program pembangunan, pengembangan clan pengoperasian fasilitas pendukung transportasi;
11. g.pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dan pengoperasian transportasi. penumpang yang sedang, atau merupakan pusat kegiatan lokal sebagai titik perpindahan untuk satu moda transportasi. mobilitaskegiatanintensitasdengan
12. f.setiap daerah harus mernpunyai Jarmgan layanan lokal/jaringan cabang (feeder, yang diintegrasikan dengan jaringan utama (trunk), melalui satu simpul transportasi;
13. g.simpul transportasi harus memiliki fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir (park and ride), dengan jarak perpindahan antar moda tidak lebih dari SOOm.
(2)Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, memuat:
1. a.Simpul Transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, meliputi :
  1. 1.Simpul transportasi yang berfungsi sebagai titik perpindahan penumpang antarmoda maupun intramoda dapat berupa simpul utama, sedang dan kecil.
  2. 2.Simpul utama (interchange) merupakan simpul dengan intensitas kegiatan mobilitas penumpang yang tinggi dan atau merupakan pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah sebagai titik perpindahan antar dua atau lebih moda transportasi.
  3. 3.Simpul sedang (terminal) merupakan simpul m·,
2. b.waktu perjalanan orang rata - rata di dalam kendaraan angkutan umum adalah 1,5 jam pada jam puncak dari tempat asal ke tujuan;
3. c.kecepatan rata - rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak di seluruh jaringan jalanminimal 30 km/jam;
4. d.cakupan pelayanan angkutan umum di daerah perkotaan mencapai 80% dari panjang jalan;
5. e.akses ke angkutan umum dengan berjalan kaki harus dapat dijangkau dalam jarak maksimal 3.000
  1. 4.Simpul kecil (halte) merupakan simpul dengan intensitas kegiatan mobilitas penumpang yang kecil, atau merupakan pusat kegiatan lokal sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menurunkan dan/ atau menaikkan penumpang mencapai tujuan akhir.
6. b.Sistem Jaringan Pelayanan Transportasi, meliputi : I. Rencana pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan pelayanan transportasi terdiri dari jaringan utama (trunk), Jarmgan cabang (fedeer) dan jaringan ranting.
  1. 2.Jaringan utama (trunk) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat ( 1) merupakan jaringan yang menghubungkan antara simpul utama dengan simpul utama lainnya.
  2. 3.Jaringan cabang (feeder) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) merupakan jaringan yang menghubungkan antara simpul utama dengan simpul sedang atau antara simpul sedang dengan simpul sedang lainnya.
  3. 4.Jaringan ranting sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) merupakan jaringan yang menghubungkan antara simpul sedang dengan simpul kecil atau antara simpul kecil dengan simpul kecil lainnya.
7. c.Pola Operasi Angkutan Barang, meliputi :
  1. 1.Sistem operasi angkutan barang tidak bersinggungan dengan kegiatan lain dalam bentuk pemisahan lajur, waktu operasi dan lokasi bongkar muat.
  2. 2.Pengoperasian angkutan barang disusun berdasarkan hierarki volume dan jenis simpul yang dilayani serta jenis barang yang diangkut.
  3. 3.Jenis moda yang melayani angkutan barang agar mempertimbangkan penggunaan moda yang aman, efisien, dan sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan, Janngan kendaraan pribadi, termasuk implementasi pengelolaan dari sisi permintaan dan penawaran dengan sistem disinsentif dan insentif antara lain dengan perierapan retribusi pengendalian lalu lintas;
8. c.pengelolaan tataguna lahan, pengembangan simpul, dan pembangunan berorientasi angkutan umum dan ramah lingkungan, serta dukungan sumber daya manusia, kelembagaan, kerangka peraturan, pendanaan,dan teknologi informasi;
9. d.transportasi tidak bermotor dan integrasi angkutan umum perkotaan melalui pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda yang aman dan nyaman serta terjangkau;
10. e.pengembangan sistem informasi berupa penyediaan fasilitas pusat kendali (control center), penyediaan tiket terpadu dan jadwal yang mudah diakses serta aplikasi pelayanan transportasi umum lainnya;
11. f.manajemen jaringan jalan melalui penataan hierarki jalan dan manajemen akses, pembangunan ruas pembentuk jaringan (missing link), pengurangan gangguan sampmg, peningkatan kualitas permukaan dan geometri jalan yang terintegrasi dengan tata guna lahan dan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan; penggunaandankepemilikanb. pengelolaan infrastruktur, jenis simpul dan barang yang dilayani serta kondisi lalu lintas yang dilalui.
(3)Kebijakan, rencana dan strategi serta pelaksanaan program transportasi di wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c, memuat:
1. a.pernbangunan, pengembangan dan pengoperasian Jarmgan pelayanan angkutan umum perkotaan meliputi hierarki dan standar pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan;

Pasal 12

Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015