Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 172 Tahun 2015
- Nomor
- 172
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 172 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK) MENTERIPERHUBUNGAN I. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
Tujuan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) antara lain:
Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran RITJ BAB II PENYUSUNANRENCANA INDUKTRANSPORTASI JABODETABEK
BAB II
( 1) BPTJ dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mengacu pada Rencana Induk Transportasi J abodetabek yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
alih muat yang penting dalam kesinam bungan media sangat dan Simpul transportasi adalah mempunyai peran yang mewujudkan keterpaduan 6.
Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) berperan untuk mengintegrasikan tata ruang dan mobilitas melalui Bagian Kedua Peran dan Fungsi
Sasaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) harus meliputi:
Cakupan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi kegiatan: Bagian Keempat Cakupan Kegiatan
Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Pasal 6 Rencana Induk Transportasi Jabodetabek memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk meningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian sistem transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi yang selamat, tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, ekonomis, terjangkau oleh masyarakat dan berkelanjutan.
penumpang yang sedang, atau merupakan pusat kegiatan lokal sebagai titik perpindahan untuk satu moda transportasi. mobilitaskegiatanintensitasdengan
I. Rencana pembangunan, pengembangan dan pengoperasian jaringan pelayanan transportasi terdiri dari jaringan utama (trunk), Jarmgan cabang (fedeer) dan jaringan ranting.
penggunaandankepemilikanb. pengelolaan infrastruktur, jenis simpul dan barang yang dilayani serta kondisi lalu lintas yang dilalui.
Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BAB IV KETENTUANPENUTUP
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)