DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007

Nomor: 23
Tahun: 2007
Ditetapkan: 25 April 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 430

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. TATANAN PERKERETAAPIAN 4. PEMBINAAN 5. PENYELENGGARAAN 6. PRASARANA PERKERETAAPIAN 7. PERPOTONGAN DAN PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN 8. SARANA PERKERETAAPIAN 9. RANCANG BANGUN DAN REKAYASA PERKERETAAPIAN 10. LALU LINTAS KERETA API 11. ANGKUTAN 12. ASURANSI DAN GANTI KERUGIAN 13. PERAN SERTA MASYARAKAT 14. PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN KECELAKAAN KERETA API 15. LARANGAN 16. PENYIDIKAN 17. KETENTUAN PIDANA 18. KETENTUAN PERALIHAN 19. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang- Undang tentang Perkeretaapian; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2.Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3.Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4.Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
5.Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
6.Jalur . . .
6.Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
7.Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
8.Fasilitas operasi kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
9.Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
10.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
11.Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api.
12.Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang.
13.Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel.
14.Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
15.Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selama perjalanan kereta api.
16.Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
17.Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
18.Setiap . . .
18.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
19.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan:

a.asas manfaat;
b.asas keadilan;
c.asas keseimbangan;
d.asas kepentingan umum;
e.asas keterpaduan;
f.asas kemandirian;
g.asas transparansi;
h.asas akuntabilitas; dan
i.asas berkelanjutan.

Pasal 3

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

BAB III

TATANAN PERKERETAAPIAN

Pasal 4

Kereta api menurut jenisnya terdiri dari:

a.kereta api kecepatan normal;
b.kereta api kecepatan tinggi;
c.kereta api monorel;
d.kereta api motor induksi linear;
e.kereta api gerak udara;
f.kereta api levitasi magnetik;
g.trem; dan
h.kereta gantung.

Pasal 5

(1)Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari:
1. a.perkeretaapian umum; dan
2. b.perkeretaapian khusus.
(2)Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari:
1. a.perkeretaapian perkotaan; dan
2. b.perkeretaapian antarkota.
(3)Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Pasal 6

(1)Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.perkeretaapian nasional;
2. b.perkeretaapian provinsi; dan
3. c.perkeretaapian kabupaten/kota.
(2)Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian yang disebut tatanan perkeretaapian nasional.
(3)Sistem . . .
(3)Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 7

(1)Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan rencana induk perkeretaapian.
(2)Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.rencana induk perkeretaapian nasional;
2. b.rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
3. c.rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana tata ruang wilayah nasional; dan
2. b.rencana induk jaringan moda transportasi lainnya.
(2)Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi nasional.
(3)Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.arah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasional dalam keseluruhan moda transportasi;
2. b.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan;
3. c.rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian nasional; d rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasional; dan
4. e.rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 9

(1)Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana . . .
2. a.rencana tata ruang wilayah nasional;
3. b.rencana tata ruang wilayah provinsi;
4. c.rencana induk perkeretaapian nasional; dan
5. d.rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran provinsi.
(2)Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi.
(3)Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
2. b.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi;
3. c.rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi;
4. d.rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi; dan
5. e.rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 10

(1)Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana tata ruang wilayah nasional;
2. b.rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. c.rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota;
4. d.rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
5. e.rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran kabupaten/kota.
(2)Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi kabupaten/kota.
(3)Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat:
1. a.arah . . .
2. a.arah kebijakan dan peranan perkeretaapian kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
3. b.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran kabupaten/kota;
4. c.rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian kabupaten/kota;
5. d.rencana kebutuhan sarana perkeretaapian kabupaten/kota; dan
6. e.rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Isi peraturan

Teks430PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1992

Peraturan turunan (16)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 172 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2024

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1992

Peraturan turunan (16)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 172 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2024

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 6 Tahun 2015