DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menctapkan Peraturan Menteri Perhubungan tcntang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan; Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESELAMATANTRANSPORTASI JALAN MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009; Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/267/M.PAN- RB/Ol/2016 tanggal19 Januari 2016; Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Politeknik Keselamatan Tegal pada Kernenterian Instansi pemerintah yang tentang Penetapan Transportasi Jalan Perhubungan sebagai
11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/l/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
16.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 405 /KMK.05/2014, tanggal 3 September 2014 -. -.) - Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PKTJ menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan;
b.pelaksanaan penelitian di bidang keselamatan transportasi jalan; Pasa12 PKTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mernpunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan. Pasal 1

(1)Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PKTJ merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
(2)Pembinaan PKTJ sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), secara akademik dilakukan oleh men teri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi, sedangkan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
(3)PKTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESELAMATANTRANSPORTASI JALAN. Menetapkan

h.Program Studi;
1. 1.Pusat Penjaminan Mutu Akademik; J. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
k.Pusat Pembangunan Karakter; danAkademikAdministrasiSubbagian Ketarunaan;
g.Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum; f. Pasa14

(1)Organisasi PKTJ terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Penyantun;
4. d.Dewan Pengawas;
5. e.Satuan Pemeriksaan Intern;

BAB II

SUSUNANORGANISASI pemasaran, kerja sarna pendidikan, dan pelatihan;

Pasal 8

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur penyusun kebijakan PKTJ.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU.
(4)Scnat, Dewan Pcnyantun, dan Dewan Pengawas akan diatur lebih lanjut dalam Pcraturan Menteri Perhubungan mengenai Statuta PKTJ.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum dan kerja sama.
(3)Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam mermrnpm pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan karakter.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 11

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mem punyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan program akademik dan ketarunaan, administrasi akademik dan ketarunaan, kesejahteraan taruna dan siswa, urusan alumni, administrasi praktek kerja taruna dan siswa, serta evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan akademik dan ketarunaan. Pasall0

(1)Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi.
(2)Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur I dalam hal administrasi akademik dan Wakil Direktur III dalam hal administrasi ketarunaan.
(2)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Anggota Satuan Pemeriksaan Intern merupakan pegawai yang dibcri tugas untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. perencanan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan program akademik dan ketarunaan.
(2)Urusan Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi akademik, tenaga pendidik dan kependidikan, serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi penerimaan Taruna dan Siswa. melakukantugasmernpunyaiKetarunaan

Pasal 15

(1)Urusan Program dan Evaluasi Akademik dan

Pasal 14

Urusan Program dan Evaluasi Akademik dan Ketarunaan, Urusan Administrasi Akademik, dan Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan.

Pasal 13

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, terdiri atas:

a.Urusan Program dan Evaluasi Akademik dan Ketarunaan;
b.Urusan Administrasi Akademik; dan
c.Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek.
a.penyusunan dan pengembangan program akademik dan ketarunaan;
b.pelaksanaan administrasi akademik;
c.pelaksanaan administrasi tenaga pendidik dan kependidikan;
d.pelaksanaan administrasi praktek kerja;
e.pelaksanaan administrasi Taruna, Siswa, dan Alumni;
f.perencanaan kesejahteraan Taruna dan Siswa; dan
g.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan akademik dan ketarunaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan keuangan;
b.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c.pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
d.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. ketatausahaan, kepegawaian, hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan. anggaran,danprogramrencana,penyusunan

Pasal 17

Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan,

Pasal 16

(1)Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf g, merupakan un sur pelaksana administrasi di bidang keuangan dan administrasi umum.
(2)Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur II.
(3)Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan praktek Taruna dan Siswa, perencanaan kesejahteraan Taruna dan Siswa, perencanaan dan pelaksanaan administrasi Praktek Kerja Nyata Taruna dan Siswa, serta urusan alumni. Pasa122
(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang keselamatan transportasi jalan.
(1)Urusan Keuangan mernpunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan.
(2)Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian mernpunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat, kepegawaian, hukum, serta urusan kerumahtanggan dan laporan pengelolaan barang milik negara.
(3)Urusan Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan urusan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana bisnis anggaran, rencana kerja tahunan, serta evaluasi dan pelaporan. Pasa120 Urusan Keuangan, Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Urusan Perencanaan dan Evaluasi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menctapkan Peraturan Menteri Perhubungan tcntang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan; Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESELAMATANTRANSPORTASI JALAN MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009; Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/267/M.PAN- RB/Ol/2016 tanggal19 Januari 2016; Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Politeknik Keselamatan Tegal pada Kernenterian Instansi pemerintah yang tentang Penetapan Transportasi Jalan Perhubungan sebagai
11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/l/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
16.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 405 /KMK.05/2014, tanggal 3 September 2014 -. -.) - Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PKTJ menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan;
b.pelaksanaan penelitian di bidang keselamatan transportasi jalan; Pasa12 PKTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mernpunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keselamatan transportasi jalan. Pasal 1

(1)Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PKTJ merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
(2)Pembinaan PKTJ sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), secara akademik dilakukan oleh men teri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi, sedangkan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
(3)PKTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESELAMATANTRANSPORTASI JALAN. Menetapkan

h.Program Studi;
1. 1.Pusat Penjaminan Mutu Akademik; J. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
k.Pusat Pembangunan Karakter; danAkademikAdministrasiSubbagian Ketarunaan;
g.Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum; f. Pasa14

(1)Organisasi PKTJ terdiri atas:
1. a.Direktur dan Wakil Direktur;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Penyantun;
4. d.Dewan Pengawas;
5. e.Satuan Pemeriksaan Intern;

BAB II

SUSUNANORGANISASI pemasaran, kerja sarna pendidikan, dan pelatihan;

Pasal 8

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur penyusun kebijakan PKTJ.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU.
(4)Scnat, Dewan Pcnyantun, dan Dewan Pengawas akan diatur lebih lanjut dalam Pcraturan Menteri Perhubungan mengenai Statuta PKTJ.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum dan kerja sama.
(3)Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam mermrnpm pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan karakter.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 11

(1)Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi.
(2)Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur I dalam hal administrasi akademik dan Wakil Direktur III dalam hal administrasi ketarunaan.
(2)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Anggota Satuan Pemeriksaan Intern merupakan pegawai yang dibcri tugas untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. perencanan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan program akademik dan ketarunaan.
(2)Urusan Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi akademik, tenaga pendidik dan kependidikan, serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi penerimaan Taruna dan Siswa. melakukantugasmernpunyaiKetarunaan

Pasal 15

(1)Urusan Program dan Evaluasi Akademik dan

Pasal 14

Pasal 13

Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, terdiri atas:

a.Urusan Program dan Evaluasi Akademik dan Ketarunaan;
b.Urusan Administrasi Akademik; dan
c.Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek.
a.penyusunan dan pengembangan program akademik dan ketarunaan;
b.pelaksanaan administrasi akademik;
c.pelaksanaan administrasi tenaga pendidik dan kependidikan;
d.pelaksanaan administrasi praktek kerja;
e.pelaksanaan administrasi Taruna, Siswa, dan Alumni;
f.perencanaan kesejahteraan Taruna dan Siswa; dan
g.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan akademik dan ketarunaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan keuangan;
b.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c.pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
d.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. ketatausahaan, kepegawaian, hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan. anggaran,danprogramrencana,penyusunan

Pasal 17

Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan,

Pasal 16

(1)Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf g, merupakan un sur pelaksana administrasi di bidang keuangan dan administrasi umum.
(2)Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur II.
(3)Urusan Administrasi Ketarunaan dan Praktek mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan praktek Taruna dan Siswa, perencanaan kesejahteraan Taruna dan Siswa, perencanaan dan pelaksanaan administrasi Praktek Kerja Nyata Taruna dan Siswa, serta urusan alumni. Pasa122
(1)Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang keselamatan transportasi jalan.
(1)Urusan Keuangan mernpunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan.
(2)Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian mernpunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat, kepegawaian, hukum, serta urusan kerumahtanggan dan laporan pengelolaan barang milik negara.
(3)Urusan Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan urusan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana bisnis anggaran, rencana kerja tahunan, serta evaluasi dan pelaporan. Pasa120 Urusan Keuangan, Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Urusan Perencanaan dan Evaluasi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Administrasi Umum.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 405/KMK.05/2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 405/KMK.05/2014